Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

“Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

“Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

“Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

“Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar ekonomi yang dipublikasikan kemarin, masih menarik untuk dibaca hari ini, Sabtu, mulai dari arus investasi asing masuk, hingga soal pengawasan thrifting ilegal.

Berikut rangkumannya:

BI: Modal asing masuk bersih Rp12,7 T pada pekan terakhir bulan ini

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp12,70 triliun pada pekan keempat bulan ini yakni periode transaksi 24-27 November 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Jumat, merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,01 triliun, Rp0,41 triliun, dan Rp10,27 triliun.

Baca selengkapnya

Gubernur BI: Arah moneter 2026 tetap "pro-stability" dan "pro-growth"

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan arah kebijakan moneter pada 2026 tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan atau pro-stability and pro-growth, di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

“Kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat

Baca selengkapnya

Menko Airlangga: Risiko 2026 sudah terserap, prospek ekonomi positif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa hampir seluruh risiko pertumbuhan ekonomi 2026 telah terserap pada tahun ini, sehingga prospek ekonomi tahun depan diperkirakan semakin positif.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menyampaikan kata sambutannya di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025.

Baca selengkapnya

Kemenhub pulihkan layanan transportasi akibat bencana Sumatera-Aceh

Kementerian Perhubungan mempercepat upaya pemulihan layanan transportasi yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan sejumlah fasilitas transportasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir.

Baca selengkapnya

Kadin minta pemerintah perkuat pengawasan untuk halau thrifting ilegal

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting ilegal yang semakin memukul industri tekstil dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan praktik thrifting ilegal tidak hanya merugikan pelaku usaha lokal, tetapi juga mengancam keberlangsungan UMKM dan para pekerja yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan 19.391 ballpress pakaian bekas (thrifting) impor ilegal yang sebelumnya disita pihaknya sudah selesai dimusnahkan.

"Yang 19 ribu sekian ballpress itu dimulai dari 14 Oktober. Selesai akhir November. Laporan pak Dirjen udah selesai kok," kata dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Mendag menekankan tidak ada celah barang ilegal masuk ke pasar domestik, termasuk permintaan pedagang thrifting yang mengusulkan agar diberikan kuota impor yang menurutnya tetap termasuk tindakan ilegal.

"Namanya ilegal ya ilegal," kata Mendag lagi.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor.

Sebagai bentuk implementasi regulasi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Agustus 2025 telah menyita sebanyak 19.391 ballpres pakaian bekas senilai lebih dari Rp112,3 miliar di 11 gudang penyimpanan pakaian bekas impor atau thrifting di wilayah Jawa Barat.

Penyitaan dilakukan pada 14–15 Agustus 2025 bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Rinciannya, tiga gudang di Kota Bandung dengan jumlah 5.130 bal senilai Rp24,75 miliar, lima gudang di Kabupaten Bandung sebanyak 8.061 bal senilai Rp44,2 miliar, serta tiga gudang di Kota Cimahi sebanyak 6.200 bal senilai Rp43,4 miliar.

Sebagai solusi agar pedagang thrifting ilegal tetap memiliki ruang usaha, Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyiapkan skema kemitraan antara pedagang thrifting dan pelaku UMKM yang sudah mapan.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan membuka peluang baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Prinsipnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang mematikan. Justru kami ingin memberikan kemanfaatan lebih luas,” kata Helvi di Jakarta, Rabu (5/11).

Helvi menyebutkan terdapat sekitar 900 ribu pelaku usaha thrifting di Indonesia. Ia menyadari bahwa mereka memiliki jaringan dan keterampilan yang dapat diadaptasi ke sektor konveksi dan tekstil lokal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Sekarang kita ingin teman-teman brand lokal ini juga bikin paket seperti itu. Mungkin paket Rp5 juta, dapat berapa kuantitinya, berapa variannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengupayakan 1.300 jenama (brand) yang mensubtitusi atau mengurangi penyebaran baju bekas (thrifting) impor ilegal di pasaran agar menyiapkan paket pembelian untuk pedagang thrifting.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana di Jakarta, Selasa, menyatakan skema paket ini supaya bisnis yang dilakukan antara jenama lokal saling menguntungkan dengan pedagang yang sebelumnya menjual thrifting ilegal.

"Satu bal (thriftingilegal) itu biasanya macam-macam. Ada paket yang tipe A, tipe B, tipe C ya. Itu ada antara Rp5 juta, Rp3 juta, Rp2 jutaan. Sekarang kita ingin juga teman-teman brand lokal ini juga bikin paket yang seperti itu. Mungkin paket Rp5 juta, dapat berapa kuantitinya, berapa variannya. Kita sedang bahas itu. Karena kan ini bisnis. Bisnis harus saling menguntungkan," ucapnya.

Ia menyampaikan 1.300 jenama lokal yang dikurasi pihaknya ini bukan untuk menggantikan pedagang pakaian bekas di pasaran, melainkan untuk melakukan kolaborasi guna memacu penjualan produk dalam negeri.

Terkait stok pakaian impor bekas, ia menjelaskan bahwa pedagang sebenarnya telah ditawari produk lokal sejak saat ini. Namun pedagang dinilai masih tenang selama stok lama masih tersedia.

Ketika stok menipis dan harga meningkat karena pasokan terbatas, ia berharap pedagang akan semakin siap beralih ke produk lokal yang telah disiapkan.

Ia juga menanggapi anggapan bahwa pakaian bekas impor lebih murah. Menurutnya, perbandingan harga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa pakaian bekas impor merupakan barang ilegal yang dilarang di pasaran.

Ia menyampaikan dengan memilih produk lokal akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi industri dalam negeri.

Selain itu ia optimistis harga produk lokal akan bisa bersaing ketika produk domestik mendominasi pasar.

"Sebetulnya nanti akan bersaing. Pada saat semua pasar ini dikuasai produk lokal, harga pasti akan bersaing dengan sendirinya," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan saat ini pihaknya sudah melakukan konsolidasi terhadap 1.300 jenama (brand) lokal untuk melakukan subtitusi atau mengganti pakaian impor bekas (thrifting) ilegal di pasaran.

"Kita sudah mengkonsolidasi kurang lebih 1.300 merek atau brand lokal per hari ini dan yang nanti dalam waktu dekat akan kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang-pedagang baju-baju bekas kita untuk mendorong substitusinya," kata dia usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Jakarta, Senin.

Dikatakan Maman, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengakselerasi subtitusi produk impor pakaian bekas ilegal tersebut agar segera digantikan dengan jenama UMKM lokal.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pihaknya tak hanya mengupayakan menertibkan pakaian impor bekas ilegal, melainkan turut menyasar baju impor tak bermerek (unlabeled) yang "mengkanibalisasi" produk UMKM domestik.

"Ini tidak hanya sekadar yang kita tertibkan barang-barang impor baju bekas, tapi yang produk-produk barang impor dari China yang menghantam atau mengkanibalisasi produk-produk UMKM kita yang memproduksi dalam negeri juga akan kita tindaklanjuti dan akan kita amankan," kata Menteri Maman lagi.

Penindakan baju impor yang "menghantam" produk UMKM domestik itu, kata dia pula, sudah dibicarakan secara intensif dalam pertemuannya dengan Mendag.

"Tadi sudah kita bicarakan secara detail, secara intensif, dan kami sepakat bahwa nanti dari tim teknis akan menindaklanjuti pertemuan kita," katanya lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan produk substitusi bagi para pelaku usaha thrifting atau penjualan pakaian bekas, seiring penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan.

Hal itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk," katanya.

Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan untuk tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga memikirkan substitusi produk menggunakan barang tekstil dalam negeri bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan pakaian bekas.

Maman menjelaskan, bahwa impor pakaian bekas tetap dilarang sesuai regulasi. Tapi, pemerintah juga tidak ingin kebijakan penindakan terhadap thrifting membuat para pedagang kehilangan mata pencaharian.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyetop impor balpres dan memberantas praktik thrifting ilegal dinilai menjadi titik balik bagi kebangkitan banyak subsektor industri tekstil nasional.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menyebut pembersihan pasar dari pakaian bekas impor akan langsung membuka peluang bagi lini usaha lokal yang selama ini terhimpit.

"HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen," kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Industri Garmen, Distro, hingga Wastra RI Bakal Bangkit

Menurut Anggawira, ada deretan subsektor yang berpotensi pulih ketika thrifting ilegal diberantas. Ia menyebut industri garmen dan apparel lokal menjadi salah satu yang mendapatkan ruang terbesar untuk tumbuh kembali. Mulai dari produsen kaos, kemeja, celana, jaket, hingga sweater, termasuk brand-brand lokal kecil dan UMKM yang selama ini kalah harga dan volume dari barang bekas impor.

Di sisi lain, industri distro dan clothing line anak muda juga dinilai akan kembali bergerak.

"Demand untuk brand lokal menguat, kepercayaan komunitas streetwear kembali terbentuk, dan produksi dalam negeri bisa naik signifikan," ujarnya.

Industri konveksi dan sablon, yang selama ini terdiri dari ratusan ribu hingga satu juta tenaga kerja nasional, juga disebut sangat terdampak oleh menjamurnya thrifting ilegal. Kini, dengan penertiban yang dilakukan pemerintah, peluang produksi dan ekspansi akan meningkat.

"Penertiban ini memberi ruang produksi lebih besar buat mereka," ucap dia.

Selain itu, industri tenun, wastra, batik kasual, dan fashion modest diperkirakan ikut terdorong. Pasar lokal yang sebelumnya dibanjiri barang bekas impor murah, kini bisa kembali dipenuhi produk dalam negeri. Brand wastra modern dan produk fesyen Nusantara disebut memiliki kesempatan untuk naik kelas.

Tak hanya itu, peritel fashion modern seperti Ramayana, Matahari, dan berbagai brand ritel nasional lainnya juga mendapat kesempatan bersaing lebih sehat. Menurut Anggawira, hilangnya dominasi barang bekas impor memberi ruang bagi retail lokal untuk kembali kompetitif.

"Merek-merek ritel nasional seperti Ramayana, Matahari, dan brand lokal lainnya kembali kompetitif. Pasar tidak diserbu barang bekas impor yang dijual murah lagi," ujarnya.

Bukan Hanya Distro, Deretan Bisnis Ini Juga Dapat Angin Segar

Selain bisnis distro dan event seperti JakCloth yang diprediksi pulih, HIPMI melihat ada lima sektor lain yang berpotensi tumbuh dalam ekosistem tekstil dan fesyen nasional.

Pertama, brand lokal berbasis online atau D2C fashion. Dengan pasar yang bersih dari pakaian bekas murah, pertumbuhan e-commerce fashion lokal dinilai lebih leluasa. Kedua, bisnis custom apparel dan merchandise komunitas. Menurut Anggawira, komunitas musik, otomotif, kampus, startup, hingga event kreatif akan kembali lebih banyak menggunakan produk lokal.

Ketiga, industri laundry profesional dan layanan perbaikan pakaian (fashion repair). Seiring meningkatnya penggunaan produk-produk baru, permintaan perawatan pakaian diperkirakan naik. Keempat, ekosistem tekstil hulu-hilir seperti pemintalan benang, pewarnaan, hingga finishing juga diperkirakan ikut bergerak karena permintaan meningkat.

Kelima, brand modest fashion dan busana muslim yang selama ini berkembang pesat. Tanpa tekanan thrifting ilegal, segmen ini dinilai bisa kembali dominan di pasar domestik.

Dengan berbagai peluang tersebut, Anggawira menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemberantasan thrifting ilegal. Menurutnya, ketegasan dan keberlanjutan kebijakan menjadi kunci untuk memulihkan ekosistem industri tekstil nasional secara utuh.

"Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik sangat penting agar pasar kita kembali sehat dan kompetitif," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut, 19.391 balpres pakaian bekas atau thrifting ilegal senilai Rp 112,35 miliar yang pihaknya sita berasal dari China, Korea Selatan (Korsel), dan Jepang.

Budi mengatakan, belasan ribu balpres itu disita dari 11 gudang di Bandung dalam operasi senyap bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.

“Diimpornya dari Korea Selatan, Jepang, dan China,” kata Budi saat ditemui di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

Budi tidak merincikan lebih lanjut bagaimana pakaian bekas dari negara-negara di Asia Timur itu bisa masuk ke Indonesia hingga akhirnya disimpan dalam gudang di Bandung.

Ia hanya menyebut, penindakan terhadap 19.391 balpres thrifting itu merupakan temuan yang terbesar.

“Nilai sekitar Rp 112,35 miliar,” ujar Budi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan bersama aparat berwenang.

Adapun Ditjen PKTN Kemendag, BIN, dan BAIS TNI tergabung dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang terdiri dari 23 kementerian/lembaga.

Tim dari BIN dan BAIS TNI kemudian menggelar operasi pengawasan di Bandung dan menemukan 19.391 balpres baju bekas di 11 gudang yang dimiliki 8 distributor.

“Informasi dari kedua institusi tersebut disampaikan kepada kami untuk selanjutnya ditindak sesuai dengan pendekatan hukum yang berlaku,” tutur Moga.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan masuknya baju bekas impor atau thrifting ilegal di platform e-commerce mematikan pasar domestik.

Sehingga Kementerian UMKM menegaskan komitmennya membatasi penjualan penjualan baju bekas impor, namun tetap memastikan keberlanjutan usaha para pedagang dalam negeri.

"Kami ingin melindungi produsen lokal dan memastikan e-commerce menutup akses terhadap penjualan ilegal," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Kamis (13/11).

Menteri Maman menekankan larangan hanya berlaku bagi pakaian bekas impor ilegal. Barang bekas produksi dalam negeri tetap diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan agar pedagang baju bekas impor dapat beralih menjual produk lokal melalui kemudahan akses pembiayaan dan penurunan biaya produksi sehingga harga jual tetap terjangkau.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menambahkan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia telah sepakat mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang jual-beli barang dan atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya salah satunya pakaian bekas impor.

“Platform wajib menertibkan penjual yang masih menjajakan barang yang ilegal. Penegakannya kami lakukan secara bertahap dan terukur agar tidak mematikan usaha para penjual yang taat aturan,” kata Temmy usai rapat terbatas dengan perwakilan e-commerce di Jakarta.

Ia menegaskan, pembatasan tidak berarti pemblokiran massal. Barang preloved lokal maupun produk bekas pakai pribadi tetap diperbolehkan dijual.

Sebagai solusi, Kementerian UMKM akan menghubungkan pedagang dengan ratusan brand pakaian lokal agar mereka bisa menjadi reseller, distributor resmi, maupun yang bermaksud membangun brand sendiri.

“Kami tidak akan membiarkan teman-teman UMKM kehilangan penghasilan. Kami siapkan skema kolaborasi antara brand lokal, platform e-commerce, dan pedagang agar tetap bisa berjualan produk legal,” ujar Temmy.

Ia menambahkan, pedagang baju bekas di Pasar Senen telah menyatakan kesiapannya untuk beralih ke produk dalam negeri. Langkah ini juga didukung pemerintah daerah sebagai bentuk transformasi usaha yang berkelanjutan. “Dengan skema ini diharapkan mereka akan tetap berusaha, ,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) untuk mencari solusi terkait nasib pedagang pakaian bekas asal impor atau thrifting ilegal di Pasar Senen, Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya selalu mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan pedagang pakaian impor bekas sebagai penjual produk-produk lokal.

"Disuruh jualan, kemarin kalau nggak salah jualan produk lokal. Nanti coba saya, (katanya) Pak Maman (Menteri UMKM Maman Abdurrahman) mau main ke kantor, nanti ngobrol-ngobrol deh. Saya belum tahu solusinya," ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan mendatang, kata Budi, Kemendag akan bersinergi dengan KemenUMKM untuk meningkatkan potensi ekspor dari para pelaku usaha.

Kemendag siap membantu pelaku UMKM untuk bisa ekspor melalui kegiatan penjajakan bisnis (business matching). Program tersebut, akan membantu pelaku usaha untuk bertemu dengan para calon pembeli dari luar negeri.

"Kan memang kita terus bersinergi. Saya dulu juga bilang ke Pak Maman, 'Pak UMKM yang siap ekspor misalnya kasih ke saya Pak, biar saya bantu'. Biar saya bantu untuk carikan buyer dan segala macam," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan pembaruan citra atau rebranding terhadap sejumlah pasar, yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian bekas, seperti Pasar Senen, Jakarta, dan Pasar Gedebage, Bandung.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pihaknya menggandeng asosiasi jenama lokal untuk memastikan keberlanjutan usaha para pedagang yang dulunya menjual pakaian bekas asal impor.

"Kita akan me-rebranding bahwa Senen adalah satu pusatnya brand lokal kita dan juga dengan daerah lain seperti itu," ujar Temmy di Jakarta, Jumat.

Langkah tersebut merupakan salah satu cara pemerintah agar para pedagang menggantungkan hidup dari penjualan pakaian impor bekas tidak kehilangan mata pencaharian.

Kementerian UMKM pun menyiapkan skema transisi dengan menggandeng lebih dari 150 jenama lokal untuk memasok produk ke para pedagang.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memperketat pengawasan dan memberantas praktik thrifting ilegal merupakan kebijakan yang positif.

Ia menilai koordinasi antarinstansi menjadi hal penting untuk memperkuat pengawasan dan menekan masuknya barang impor bekas yang statusnya telah dilarang di Indonesia.

"Jadi ya, saya senang kalau seperti Pak Purbaya. Saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya. Jadi, senang kalau di Kemenkeu, di Bea Cukai lebih ketat ya. Jadi kan udah bareng-bareng kan, di dalam, di luar juga," ujar Budi saat ditemui di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

Budi menjelaskan larangan impor pakaian bekas sudah diberlakukan sejak lama untuk melindungi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri dalam negeri. Menurutnya, kualitas produk lokal tak kalah dengan barang impor, bahkan banyak yang memiliki desain dan harga kompetitif.

"Produk UMKM kita kan bagus-bagus, murah-murah. Bagus-bagus, coba liat di JMFW (Jakarta Muslim Fashion Week) itu kemarin bagus-bagus, murah-murah. Keren-keren loh. Kenapa beli yang impor?" katanya.

Ia menambahkan pengawasan terhadap barang impor bekas di lingkungan Kemendag dilakukan pada tahap post-border, yaitu setelah barang masuk ke wilayah Indonesia. Karena itu, menurutnya, pengetatan di pintu masuk atau border oleh Bea Cukai menjadi langkah penting agar arus barang ilegal bisa dicegah sejak awal.

"Makanya bagus sih kalau dilakukan penyitaan-penyitaan itu. Jadi kalau misalnya di post-border bersih, terus di border enggak ada, kan berarti enggak akan ada impor ilegal. Kalau itu bisa jalan semua, bagus," ujar Budi.

Budi mengungkapkan dirinya beberapa kali bertemu dengan Purbaya dalam berbagai kesempatan untuk membahas upaya bersama menekan peredaran barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor.

"Saya ketemu beberapa kali, ketemu di hari ulang tahun TNI, terus ketemu di mana lagi ngobrolin mengenai itu, mengenai barang-barang ilegal. Baguslah saya kira ya, Pak Purbaya," ujarnya.

Ia menyebut sebagian besar pakaian bekas impor ilegal yang masuk ke Indonesia berasal dari China.

Sebelumnya, Sang Bendahara Negara menyatakan pemerintah akan menindak tegas praktik thrifting ilegal, termasuk impor pakaian bekas dalam bentuk balpres. Ia menilai kebijakan ini penting untuk melindungi industri tekstil nasional yang selama ini tertekan oleh produk impor murah.

Purbaya menjelaskan pengetatan dilakukan melalui pengawasan ketat Bea Cukai di seluruh jalur masuk.

"Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, awal pekan ini.

Selain pakaian bekas, pemerintah juga akan memperluas penertiban terhadap produk impor ilegal lain seperti baja dan sepatu. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri nasional dan mempersempit ruang bagi barang asing yang beredar tanpa izin di pasar domestik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas peningkatan pengawasan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting ilegal.

"Jadi, senang kalau seperti Pak Purbaya, saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya. Jadi, senang kalau di Kemenkeu, (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu kan jadi bareng-bareng di dalam dan di luar," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, larangan terkait impor pakaian bekas sudah ada sejak lama, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus melakukan pengawasan.

Kemendag melakukan pengawasan dari sisi post border atau di luar kawasan kepabeanan. Sedangkan Kemenkeu dari sisi dalam, atau border.

Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag bukan terhadap pedagang pakaian bekas asal impor, tetapi pada importirnya.

"Makanya kemarin termasuk di Pak Purbaya, makanya bagus sih kalau dilakukan penyitaan-penyitaan itu. Jadi kalau misalnya di post-border bersih, terus di border nggak ada kan, berarti nggak akan ada impor ilegal. Kalau itu bisa jalan semua, bagus," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap melarang atau menindak tegas impor baju bekas ilegal dari luar negeri yang beredar di Indonesia.

"Jadi sekarang rupanya banyak barang ilegal, kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian itu juga yang ilegal-ilegal kita tutup semua," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (3/11).

Dirinya akan memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai untuk bergerak lebih keras ke depan terhadap impor pakaian-pakaian bekas ilegal dari luar negeri, dalam rangka melindungi dan menghidupkan industri garmen dan tekstil domestik.

Purbaya mengatakan bahwa banyak pedagang pakaian thrifting yang mencari nafkah dari situ, namun keuntungan yang mereka peroleh hanya bersifat jangka pendek dan secara jangka panjang mematikan industri domestik yang memberikan lapangan kerja kepada banyak masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025