Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti persoalan masuknya pakaian impor murah asal China yang dinilai menggerus produk UMKM dalam negeri.

Ia menyebut pembahasan soal banjirnya pakaian impor tanpa merek atau unlabeled, termasuk yang berasal dari China, sudah dilakukan secara rinci bersama jajaran lintas kementerian terkait.

"Mengenai barang-barang impor dari China yang masuk ke Indonesia. Tadi sudah kita bicarakan secara detail, secara intensif, dan kami sepakat bahwa nanti dari tim teknis akan menindaklanjuti pertemuan kita," kata Maman saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menertibkan pakaian bekas impor yang memang secara jelas aturannya dilarang, tetapi juga akan memberi perhatian khusus pada produk impor murah yang menekan pelaku UMKM lokal.

"Tapi secara prinsip bagi kita, ini tidak hanya sekedar yang kita tertibkan barang-barang impor baju bekas, tapi yang produk-produk barang impor dari China yang menghantam atau mengkanibalisasi produk-produk UMKM kita, yang tanpa merek juga akan kita tindak lanjuti dan akan kita amankan. Detailnya nanti akan kita bicarakan di tim kita," ujarnya.

Maman menegaskan langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Secara prinsip, yang penting ini juga sudah menjadi arahan dari Pak Presiden, tentunya kita akan tindaklanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga mayoritas barang impor bekas yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China dan negara maju. Barang-barang tersebut tidak sepenuhnya bekas, melainkan produksi baru yang tidak laku di negara asalnya.

Berdasarkan beberapa temuannya, sebagian besar barang-barang impor bekas yang masuk melalui pelabuhan di Indonesia itu tidak laku di pasaran sehingga masuk ke Indonesia.

"Kemungkinan besar [dari] China dan negara maju, tetapi kalau yang bekas-bekas baru itu dari China," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Kemudian, dia menduga negara tetangga seperti Singapura berperan sebagai hub. Artinya, pelabuhan utama di Singapura menjadi tempat alih muat barang-barang dalam skala besar dari berbagai negara.

Di sisi lain, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu menduga barang-barang impor bekas itu tidak masuk dari pelabuhan kecil, atau yang kerap disebut pelabuhan tikus. Sebab, kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tikus justru memiliki ukuran dan kapasitas yang kecil. Belum lagi, ongkos logistik untuk distribusi barang-barang itu bakal lebih mahal jika masuk dari pelabuhan di daerah terpencil.

Menurutnya, barang-barang 'ilegal' itu kerap datang dengan muatan besar sehingga membutuhkan kontainer. Oleh sebab itu, Purbaya justru menduga pintu masuk barang impor yang tak laku dari negara-negara besar itu ada di pelabuhan-pelabuhan besar (utama).

"Saya duga [pintu masuk barang impor bekas] bukan di pelabuhan-pelabuhan tikus masuknya, melalui pelabuhan-pelabuhan besar," kata Purbaya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah melarang penjualan pakaian impor bekas. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menekankan bahwa sejak dulu penjualan barang-barang 'thrifting' itu dilarang oleh UU.

"Kan dari dulu Permendag-nya memang enggak boleh, di undang-undang juga enggak boleh. Dilarang dari dulu," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan skema kemitraan antara pedagang thrifting dan pelaku UMKM yang sudah mapan sebagai strategi transisi usaha menyusul pelarangan impor baju bekas ilegal. Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menyatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan membuka peluang baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Prinsipnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang mematikan. Justru kami ingin memberikan kemanfaatan lebih luas,” kata Helvi di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Helvi menyebut terdapat sekitar 900 ribu pelaku usaha thrifting di Indonesia. Ia menyadari bahwa mereka memiliki jaringan dan keterampilan yang dapat diadaptasi ke sektor konveksi dan tekstil lokal.

“Kami sudah melakukan pendekatan. Kami berusaha agar mereka mulai bertransisi, dan itu kami mitrakan dengan beberapa UMKM yang sudah berkembang. Misalnya pengusaha konveksi dan sablon di Bandung yang membutuhkan mitra di hilir,” ucap Helvi.

“Kami mengajak teman-teman pedagang thrifting itu masuk ke ekosistem itu,” katanya menambahkan.

Helvi menuturkan, dalam skema kemitraan ini, pedagang thrifting dapat berperan sebagai distributor, pemasar, atau penyedia bahan baku, tergantung pada keahlian dan kapasitas masing-masing.

Ia menyatakan pemerintah juga membuka akses pembiayaan bagi para pedagang thrifting melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk plafon di bawah Rp 100 juta.

Sebelumnya, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian UMKM untuk menyiapkan produk substitusi bagi pelaku usaha thrifting, menyusul kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.

Menurut Maman, Presiden menekankan bahwa kebijakan pembatasan tidak boleh berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan pakaian bekas.

“Arahan Presiden jelas, penindakan terhadap barang bekas impor harus dibarengi dengan solusi. Jangan sampai setelah ditutup, mereka tidak punya barang jualan lagi,” ujar Maman seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menegaskan impor pakaian bekas tetap dilarang sesuai regulasi yang berlaku. Namun, pemerintah juga berkomitmen menghadirkan alternatif usaha yang relevan dan berkelanjutan bagi para pedagang thrifting.