WASHINGTON - Perang Dunia II bukan hanya pertempuran tentara, tank, dan pesawat terbang. Di belakang garis depan, negara-negara berlomba untuk mengembangkan teknologi revolusioner yang dapat memberi mereka keunggulan atas musuh mereka.

Melansir Interesting Engineering, berbagai senjata Perang Dunia II sangat canggih sehingga tampak puluhan tahun lebih maju dari zamannya. Meskipun banyak yang tetap tersembunyi dari pandangan publik selama perang, senjata-senjata ini kemudian mengubah masa depan teknologi militer selamanya.

Perang Dunia II mempercepat inovasi teknologi dengan kecepatan yang luar biasa. Dari pesawat jet dan bom berpemandu hingga rudal balistik dan senjata nuklir, banyak teknologi yang dikembangkan secara rahasia selama konflik tersebut membentuk dunia modern.

Meskipun beberapa senjata ini tidak pernah mencapai potensi penuhnya selama perang, pengaruhnya masih dapat dilihat dalam teknologi militer dan kedirgantaraan saat ini.

7 Senjata yang Mengubah Dunia pada Perang Dunia II, dari Supersonik hingga Bom Nuklir

1. Roket V-2

Ketika Jerman meluncurkan roket V-2, dunia menyaksikan sesuatu yang benar-benar baru. Itu adalah rudal balistik berpemandu jarak jauh pertama yang pernah digunakan dalam pertempuran.

Tidak seperti bom tradisional yang dijatuhkan dari pesawat, V-2 bergerak dengan kecepatan supersonik dan menghantam targetnya sebelum siapa pun dapat mendengar kedatangannya. Setelah diluncurkan, hampir tidak ada cara untuk menghentikannya.

Teknologi di balik V-2 menjadi dasar bagi program luar angkasa di masa depan. Banyak ilmuwan yang mengerjakan roket tersebut kemudian membantu mengembangkan roket yang mengirim manusia ke Bulan.

2. Bom Pantul

Salah satu senjata paling tidak biasa dalam perang tersebut lebih mirip sesuatu dari film fiksi ilmiah daripada persenjataan militer.

Dikembangkan oleh insinyur Inggris Barnes Wallis, bom pantul dirancang untuk melompat di atas air seperti batu yang dilemparkan di danau. Ini memungkinkan bom tersebut untuk menghindari pertahanan bawah air yang melindungi bendungan Jerman.

Senjata ini terkenal digunakan selama Serangan Dambusters tahun 1943, di mana pesawat-pesawat pembom Inggris menyerang bendungan-bendungan penting di Jerman. Misi tersebut menunjukkan bagaimana rekayasa kreatif dapat memecahkan tantangan militer yang tampaknya mustahil.

3. Pesawat Tempur Jet Me 262

Jauh sebelum perjalanan jet menjadi umum, Jerman memperkenalkan Me 262, pesawat tempur bertenaga jet operasional pertama di dunia.

Pesawat ini dapat terbang jauh lebih cepat daripada pesawat tempur Sekutu, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Pilot sering menggambarkannya sebagai sesuatu yang terasa seperti sekilas pandang ke masa depan.

Meskipun datang terlambat dan dalam jumlah yang terlalu sedikit untuk mengubah hasil perang, Me 262 memengaruhi pengembangan hampir setiap pesawat tempur jet modern yang mengikutinya.

4. Kapal Selam Tipe XXI

Kapal selam sudah menjadi ancaman besar selama Perang Dunia II, tetapi kapal selam Tipe XXI Jerman mewakili lompatan besar ke depan.

Tidak seperti kapal selam sebelumnya yang menghabiskan sebagian besar waktunya di permukaan, Tipe XXI dirancang untuk beroperasi terutama di bawah air. Baterai yang ditingkatkan memungkinkannya untuk tetap terendam dalam waktu yang jauh lebih lama, sehingga lebih sulit dideteksi.

Banyak ahli menganggapnya sebagai kapal selam modern pertama yang sesungguhnya, dan desainnya memengaruhi angkatan laut di seluruh dunia setelah perang.

5. Bom Berpemandu Bat

Senjata berpemandu presisi umum digunakan saat ini, tetapi asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Perang Dunia II.

Amerika Serikat mengembangkan Bat, bom berpemandu radar yang mampu melacak target sendiri setelah diluncurkan. Setelah dilepaskan, bom tersebut tidak memerlukan bantuan lebih lanjut dari pesawat yang membawanya.

Terobosan ini menandai salah satu contoh paling awal dari teknologi senjata "pintar", membuka jalan bagi amunisi berpemandu presisi yang digunakan dalam konflik modern.

6. Pesawat Komposit Mistel

Di antara senjata paling aneh yang dikembangkan selama perang adalah proyek Mistel Jerman.

Sistem ini menggabungkan pesawat tempur yang dipasang di atas pesawat pembom tak berawak yang dipenuhi bahan peledak. Pilot mengarahkan pesawat gabungan tersebut ke arah target, melepaskan bagian pembom, dan kemudian terbang menjauh.

Pesawat yang dipenuhi bahan peledak itu akan terus menuju sasarannya seperti rudal kendali raksasa. Meskipun konsep ini hanya meraih kesuksesan terbatas, ini merupakan upaya awal dalam peperangan serangan presisi.

7. Bom Atom

Tidak ada senjata rahasia yang memiliki dampak lebih besar pada sejarah daripada bom atom.

Dikembangkan di bawah Proyek Manhattan yang sangat rahasia, senjata ini memanfaatkan energi nuklir untuk menciptakan daya hancur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proyek ini melibatkan lebih dari 130.000 orang yang bekerja secara rahasia.

Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, mengakhiri Perang Dunia II dan mengantarkan era nuklir. Dunia tidak akan pernah sama lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/6/2026).

Melansir data RTI Infokom pukul 09.15 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kini dibanderol di level Rp17.887 atau mengalami pelemahan 0,39%. Kinerja nilai tukar rupiah kontras dengan penguatan yang dialami sejumlah mata uang negara lain di Asia.

Dolar Taiwan dibuka menguat 0,05%, dolar Singapura menguat 0,02%, won Korea naik 0,02%, yen Jepang naik 0,06%, atau dolar Hong Kong naik 0,01%. Hanya baht Thailand yang bernasib serupa, dengan turun 0,06%.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa sentimen pasar yang menekan rupiah adalah ketidakjelasan perkembangan konflik geopolitik global. Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara dari pihak Teheran menyatakan telah menangguhkan negosiasi.

Dalam wawancaranya di publik, Trump mengatakan dia tidak keberatan jika pembicaraan berakhir. Tetapi tak lama kemudian, ia mengeluarkan unggahan di media sosial yang mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran terus berlanjut dan mengharapkan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz dalam minggu depan.

"Lebanon pada hari Senin mengumumkan gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel, yang akan menjadi de-eskalasi terbatas dari konflik yang telah memperparah perang yang lebih luas dengan Iran," jelas Ibrahim.

Sementara dari dalam negeri, pasar menyoroti sejumlah data ekonomi. BPS melaporkan inflasi sebesar 3,08% YoY pada Mei 2026. Sedangkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026.

Dari sektor riil, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia dilaporkan naik ke level 50,0 pada Mei 2026, setelah terkontraksi ke 49,1 pada April 2026.

"Kendati menunjukkan sinyal positif, sektor industri masih dibayangi tekanan biaya bahan baku yang melonjak dan gangguan pasokan yang menahan laju produksi," kata dia.

Sejalan dengan sejumlah sentimen yang menyertai pasar, Ibrahim memperkirakan rupiah akan kembali melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/6/2026).

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.840 sampai Rp17.900," tandasnya.

SEOUL - Korea Selatan telah mengembangkan versi osilator laser buatan dalam negeri yang menjadi inti dari senjata laser Cheongwang, menggantikan komponen inti buatan Jerman dan membuka jalan untuk memproduksi massal pencegat drone berbiaya rendah dengan teknologi dalam negeri.

Ini 4 Keunggulan Senjata Laser Cheongwang Buatan Korea Selatan

1. Belajar dari Perang Iran

Melansir Korea JoongAng Daily, Terobosan ini penting karena senjata murah yang diproduksi massal seperti drone telah menjadi alat yang menentukan dalam peperangan modern, sebuah pelajaran yang dipetik dari perang di Ukraina dan Iran.

Badan Pengembangan Pertahanan dan Hanwha Systems berhasil mengembangkan osilator laser untuk senjata anti-pesawat laser Blok-I, yang dikenal sebagai Cheongwang, pada akhir Mei, kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) pada hari Senin. Ke depannya, sistem Cheongwang baru akan menggunakan osilator buatan dalam negeri sebagai pengganti komponen buatan Jerman yang diandalkan hingga saat ini.

2. Dirancang Melawan Droke Korea Utara

Cheongwang, yang dirancang untuk melawan kawanan drone Korea Utara, pertama kali digunakan pada Desember 2024, dan sekitar lima unit telah ditempatkan di fasilitas negara utama, termasuk gedung Kementerian Pertahanan Nasional. Sekitar 10 unit lagi akan ditempatkan di lokasi-lokasi penting seperti Majelis Nasional.

Sistem anti-drone menembakkan laser serat optik berdaya tinggi langsung ke targetnya, menghancurkannya dengan panas. Karena beroperasi menggunakan listrik dan bukan amunisi, setiap tembakan berharga sekitar 2.000 won ($1,33), dan senjata ini dapat dioperasikan tanpa batas selama daya tersedia. Senjata ini dirancang khusus untuk drone, yang telah menjadi bagian tetap di medan perang modern.

3. Diproduksi di Dalam Negeri

Osilator laser yang baru diproduksi di dalam negeri ini merupakan bagian inti untuk menentukan metrik kinerja utama seperti keluaran sinar. Saat ini, hanya Amerika Serikat, Israel, China, dan Jerman yang dapat mengembangkan dan memproduksinya secara massal sendiri, dan ekspor terkait dikontrol ketat, kata DAPA.

“Osilator yang diproduksi di dalam negeri telah meningkatkan kinerja utama, termasuk keluaran, lebih dari 50 persen dibandingkan dengan peralatan impor sebelumnya,” kata seorang pejabat DAPA.

Dalam pengujian, waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan drone tampilan orang pertama (FPV) turun menjadi satu hingga dua detik dari dua hingga empat detik, sementara drone sayap tetap dijatuhkan dalam beberapa detik, dibandingkan dengan lebih dari 10 detik sebelumnya, kata badan tersebut.

4. Mampu Melumpuhkan Drone Kecil

Output laser Cheongwang saat ini berada di kelas 20 kilowatt, cukup untuk melumpuhkan drone FPV kecil. Rudal jelajah dan rudal berpemandu taktis membutuhkan setidaknya 100 kilowatt, sementara rudal balistik dan jet tempur membutuhkan ratusan kilowatt atau bahkan daya kelas megawatt.

Dengan memanfaatkan teknologi lokal, pemerintah berencana untuk meningkatkan output dan presisi serta membuat sistem lebih kecil dan ringan melalui program pengembangan Blok-II.

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia belum aman karena Iran memutuskan untuk menunda percakapan dengan AS lantaran Israel disebut berbuat ulah.

Dilansir dari Washington Times, pada hari Senin waktu setempat, Iran mengumumkan akan menangguhkan negosiasi dengan AS sebagai protes atas tindakan Israel di Lebanon.

Menurut Teheran, manuver yang dilakukan negara pimpinan Netanyahu itu melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya ada.

Bukan isapan jempol semata, sebab Kantor berita pemerintah Iran, Tasnim News Agency, melaporkan bahwa tim negosiasi Iran akan menghentikan semua komunikasi diplomatik dengan negosiator AS sampai Israel menghentikan operasinya di Lebanon dan Gaza.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menambahkan bahwa gencatan senjata yang ada antara AS dan Iran mencakup Lebanon.

“Gencatan senjata antara Iran dan AS adalah gencatan senjata yang mutlak di semua lini, termasuk di Lebanon,” tulisnya di X.

“AS dan Israel bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap pelanggaran," ia menambahkan.

Sebagaimana diketahui, Israel memulai operasi ofensif di Lebanon selatan pada bulan Maret setelah Hezbollah, organisasi militan yang didukung Iran, meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel.

Klaim AS Menyebut Iran Juga Melakukan Serangan

Di sisi lain, Komando Pusat AS mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Amerika mencegat dua rudal balistik Iran yang menargetkan pangkalan di Kuwait, yang semakin menguji gencatan senjata yang sudah rapuh.

CENTCOM, yang mengawasi operasi militer di Timur Tengah, mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa pasukan AS mencegat rudal-rudal tersebut pada pukul 11 ​​malam hari Minggu dan tidak ada personel yang terluka.

“Komando Pusat AS tetap waspada dan akan terus melindungi pasukan kami dari agresi Iran sambil mendukung gencatan senjata yang sedang berlangsung,” demikian unggahan komando militer tersebut di X.

Pihak berwenang Iran belum segera mengeluarkan komentar terkait serangan tersebut.

SEOUL - Sebuah ledakan di pabrik yang dikelola oleh perusahaan pertahanan Korea Selatan , Hanwha Aerospace, menewaskan lima orang pada Senin. Itu diungkapkan otoritas pemadam kebakaran setempat, dengan dua orang lainnya terluka.

Ledakan tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 11 pagi waktu setempat di pabrik Hanwha di Daejeon, sekitar 150 km selatan Seoul.

Seorang perwakilan dari Markas Pemadam Kebakaran Daejeon mengatakan kepada AFP bahwa lima orang tewas dan dua lainnya terluka.

Dua orang yang selamat, termasuk satu orang yang menderita luka bakar parah, telah melarikan diri dari fasilitas tersebut, kata seorang petugas pemadam kebakaran.

"Pihak berwenang belum mengidentifikasi para korban karena tubuh mereka rusak parah," kata seorang pejabat kesehatan dalam konferensi pers yang sama.

Seorang petugas pemadam kebakaran menambahkan bahwa sebuah ledakan telah memicu kebakaran tersebut, meskipun penyebab ledakan masih diselidiki.

Saham Hanwha Aerospace turun 2,8 persen pada perdagangan sore hari, sementara saham perusahaan induk Hanwha Corp turun 3,4 persen.

Ledakan tersebut mungkin terjadi selama proses pembersihan yang terlibat dalam produksi propelan roket, kata CEO Hanwha Aerospace, Son Jae-il, dalam konferensi pers.

"Selama proses ini, bahan peledak dapat tertinggal pada peralatan, dan ada prosedur untuk menghilangkan dan membersihkan residu tersebut. Diperkirakan bahwa kecelakaan terjadi selama tahap proses ini," katanya.

"Kami akan menanggapi kecelakaan ini dengan sangat serius dan secara mendasar meninjau dan memperbaiki sistem keselamatan perusahaan untuk memastikan bahwa insiden seperti itu tidak akan pernah terulang."

"Kami menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada para korban dan keluarga mereka yang berduka," kata Son, berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk menentukan penyebab kecelakaan tersebut.

Lima orang yang tewas termasuk dua pekerja sementara berusia 20-an dan semuanya dipekerjakan oleh Hanwha, kata perusahaan itu.

Hanwha Aerospace adalah produsen pertahanan utama Korea Selatan yang memproduksi senjata, sistem artileri, dan komponen kedirgantaraan.

Fasilitasnya di Daejeon berfokus pada penelitian dan pengembangan, termasuk teknologi senjata canggih dan sistem terkait ruang angkasa, serta memproduksi mesin propulsi besar dan menangani propelan roket.

Pihak berwenang tidak dapat memperoleh tata letak pabrik karena dilindungi oleh undang-undang keamanan nasional, kata seorang pejabat dalam pengarahan tersebut.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyerukan mobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk menanggapi kecelakaan tersebut dan untuk penyelidikan, kata kantornya dalam pesan teks kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan hari ini, Senin (1/6/2026), nilai tukar rupiah ditutup menguat 76 poin terhadap dolar AS di tengah sentimen geopolitik global yang masih membayangi pasar keuangan. Mata uang Garuda berakhir di level Rp17.805 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya Rp17.880 per dollar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah sempat mencapai 95 poin pada perdagangan hari ini sebelum akhirnya ditutup menguat 76 poin.

Meski demikian, ia memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan Selasa (2/6/2026) masih akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp 17.800-Rp 17.850 per dollar AS.

Pasalnya dari faktor eksternal, pelaku pasar masih mencermati perkembangan negosiasi gencatan senjata permanen antara Amerika Serikat dan Iran yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti. Meskipun kedua negara dilaporkan membahas perpanjangan gencatan senjata sementara serta pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, sejumlah isu utama masih belum terselesaikan.

Ketidakpastian tersebut diperparah oleh meningkatnya kekhawatiran mengenai keberadaan ranjau di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat normalisasi pasokan energi global meskipun jalur pelayaran kembali dibuka.

Di saat yang sama, eskalasi militer Israel terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon turut meningkatkan risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong harga minyak mentah kembali menguat dan memunculkan kekhawatiran bahwa biaya energi yang tinggi dapat menghambat upaya pengendalian inflasi di Amerika Serikat.

Menurut Ibrahim, perhatian investor kini juga tertuju pada arah kebijakan moneter AS. Ekspektasi pasar yang sebelumnya mengarah pada pemangkasan suku bunga mulai bergeser setelah konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga energi.

"Pelaku pasar saat ini menunggu pidato para pejabat Federal Reserve serta sejumlah data ekonomi AS, terutama indikator pasar tenaga kerja, untuk mencari petunjuk mengenai prospek suku bunga ke depan," ujar Ibrahim.

Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam.

Aturan yang efektif berlaku mulai 1 Juni 2026 itu mewajibkan eksportir SDA merepatriasi 100 persen DHE ke dalam negeri. Untuk eksportir nonmigas, seluruh DHE wajib ditempatkan pada rekening khusus di perbankan nasional selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE selama tiga bulan.

Pemerintah juga membatasi konversi valas DHE ke rupiah maksimal 50 persen. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan valuta asing di pasar domestik sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, pemerintah memberikan masa transisi hingga awal 2027 bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ekspor satu pintu yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 1 Juni 2026.

Selama tiga bulan pertama, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut guna memastikan mekanisme baru berjalan efektif tanpa mengganggu kegiatan ekspor maupun kepastian berusaha. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan tahapan lanjutan menuju penerapan penuh kebijakan ekspor satu pintu paling lambat 1 Januari 2027.

ISLAMABAD - Selama beberapa dekade, paspor Pakistan memiliki tulisan sederhana namun mencolok: “Berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.”

Posisi ini lebih dari sekadar formalitas diplomatik. Ini mencerminkan salah satu prinsip kebijakan luar negeri Pakistan yang paling lama: Pakistan tidak mengakui negara Israel.

Pakistan saat ini tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang memiliki bom nuklir.

Kebijakan Islamabad soal Israel berakar pada pendirian Pakistan pada tahun 1947. Ini diperkuat oleh sentimen keagamaan yang mendalam, ekosistem media yang sensitif, keengganan pemerintah berturut-turut untuk menantang keduanya, dan konsensus nasional yang memandang konflik Israel-Palestina sebagai ketidakadilan historis.

Kini, konsensus yang telah lama ada ini menghadapi ujian eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengaitkan usulan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan perluasan dramatis dan "mandatori" dari Kesepakatan Abraham (Abraham Accords).

Kesepakatan tersebut merupakan serangkaian perjanjian normalisasi bilateral antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang awalnya ditengahi oleh AS selama pemerintahan Trump pertama pada tahun 2020. Maroko dan Sudan kemudian bergabung dalam kerangka kerja tersebut.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, setelah diskusi dengan para pemimpin regional, termasuk pemimpin militer Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Trump menuntut agar Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara lain bergabung dalam kesepakatan tersebut “secara bersamaan” untuk memperkuat penyelesaian regional yang bersejarah.

“Ini harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti jejak mereka,” tulis Trump.

Islamabad dengan cepat menolak gagasan tersebut. Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif pada 26 Mei mengatakan bahwa Pakistan tidak dapat menjadi bagian dari pengaturan apa pun yang bertentangan dengan “ideologi fundamentalnya”.

“Saat ini, belum ada inisiatif dalam hal ini yang diambil oleh kami, dan belum ada yang meminta kami,” kata Asif kepada sebuah saluran televisi Pakistan.

Peristiwa ini telah menghidupkan kembali perdebatan yang muncul secara berkala di Pakistan tetapi jarang mendapatkan daya tarik politik: dapatkah Islamabad mengakui Israel, dan dalam keadaan apa?

Mengapa Pakistan Mengatakan 'Tidak'?

Posisi Pakistan terhadap Israel sebagian besar tetap tidak berubah sejak berdirinya negara tersebut.

Pemerintahan sipil dan militer berturut-turut telah mempertahankan bahwa pengakuan terhadap Israel bergantung pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Meskipun pemerintah berbeda pendapat dalam banyak aspek kebijakan luar negeri, terdapat kesinambungan yang luar biasa dalam masalah ini.

Pada bulan Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menegaskan kembali posisi Islamabad bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham saat menjawab pertanyaan tentang usulan Presiden Trump tentang Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dimaksudkan untuk mengawasi Gaza pasca-perang.

“Kami tidak mempermasalahkan negara mana pun yang memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kesepakatan tersebut,” kata Andrabi. “Kami melihat masalah ini melalui prisma negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

Para analis mengatakan kebijakan tersebut dibentuk bukan hanya oleh pertimbangan diplomatik tetapi juga oleh realitas politik domestik yang kuat.

“Tidak seperti monarki Teluk yang bergabung dengan Kesepakatan Abraham, Pakistan beroperasi dalam lingkungan politik yang sangat diperebutkan di mana opini publik, partai-partai Islamis, kelompok-kelompok jihadis, parlemen, masyarakat sipil, dan media yang dinamis semuanya memberikan pengaruh pada debat kebijakan luar negeri,” kata Muhammad Israr Madani, kepala International Research Council for Religious Affairs, sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Islamabad, kepada Middle East Eye, Senin (1/6/2026).

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan biaya politik normalisasi “jauh lebih tinggi di Pakistan daripada di sebagian besar negara Arab”.

“Pemerintah mana pun yang dianggap meninggalkan perjuangan Palestina akan menghadapi perlawanan langsung dari partai-partai keagamaan dan sebagian besar masyarakat,” kata pejabat tersebut.

Masalah ini semakin rumit karena posisi Pakistan terhadap Kashmir. Selama beberapa dekade, para pembuat kebijakan Pakistan telah menyamakan perjuangan Palestina dan Kashmir, menganggap keduanya sebagai isu penentuan nasib sendiri dan hukum internasional.

Banyak analis berpendapat bahwa mengakui Israel tanpa penyelesaian Palestina akan membuat Islamabad dituduh tidak konsisten dan melemahkan salah satu pilar utama narasi diplomatiknya.

Tekanan dari Washington

Proposal terbaru Trump melangkah lebih jauh dengan menghubungkan diplomasi regional di masa depan, termasuk potensi kesepahaman dengan Iran, dengan kerangka normalisasi yang diperluas. Proposal ini telah disambut dengan skeptisisme di sebagian besar dunia Muslim, terutama di tengah kemarahan yang terus berlanjut atas genosida Israel di Gaza.

Kesepakatan Abraham telah menjadi pilar utama strategi Timur Tengahnya sejak masa jabatan pertamanya.

Di antara pendukung terkuat inisiatif ini adalah Senator Lindsey Graham, salah satu sekutu terdekat Trump di Kongres AS. Graham secara terbuka berpendapat bahwa Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan harus mendukung Kesepakatan Abraham, menggambarkan perluasannya sebagai "sangat transformatif bagi kawasan dan dunia".

“Jika Anda menolak untuk menempuh jalan ini seperti yang disarankan oleh Presiden Trump, hal itu akan berdampak buruk bagi hubungan kita di masa depan dan membuat proposal perdamaian ini tidak dapat diterima,” kata Graham dalam ancamannya di X pada 24 Mei.

“Lebih lanjut, hal itu akan dilihat oleh sejarah sebagai kesalahan perhitungan besar," ujarnya.

Debat ini terjadi pada saat yang sensitif dalam hubungan AS-Pakistan. Islamabad telah berupaya memposisikan diri sebagai jembatan diplomatik antara Washington dan Teheran, sambil secara bersamaan mempertahankan hubungan dekat dengan Arab Saudi dan China.

Beberapa anggota Kongres Amerika, seperti Senator Graham, dan para komentator mempertanyakan apakah Pakistan dapat memainkan peran sebagai mediator netral sambil tetap teguh menentang Israel.

Namun, bagi para pembuat kebijakan Pakistan, bergabung dengan Kesepakatan Abraham akan menciptakan risiko baru.

Pengakuan terhadap Israel dapat mempersulit hubungan dengan Iran, memicu keresahan domestik, dan merusak diplomasi regional Islamabad yang seimbang.

“Kesepakatan Abraham tidak dapat dipertahankan melalui paksaan atau tekanan transaksional,” kata Asif Durrani, mantan duta besar Pakistan untuk Iran dan Uni Emirat Arab.

Menurut Durrani, perdamaian regional yang langgeng membutuhkan “diplomasi yang kredibel, jaminan keamanan bersama, de-eskalasi dengan Iran, dan kemajuan yang berarti di Palestina” daripada taktik tekanan atau upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada mitra regional.

Jurnalis veteran Pakistan, Hamid Mir, juga menyatakan di X bahwa pernyataan Presiden Trump baru-baru ini menunjukkan kemarahannya atas penolakan Pakistan dan Arab Saudi untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Namun, beberapa analis memperingatkan agar tidak berasumsi bahwa hubungan yang lebih hangat dengan pemerintahan Trump akan diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan Pakistan terhadap Israel.

Mereka mencatat bahwa Islamabad secara historis mempertahankan posisi independen pada isu-isu strategis utama, termasuk China, Afghanistan, dan keamanan regional, bahkan di tengah tekanan dari Washington.

“Presiden Trump menyadari keterbatasan tersebut,” kata seorang pejabat keamanan yang berbasis di Islamabad. “Itu mungkin menjelaskan mengapa dia mengakui bahwa satu atau dua negara pada akhirnya dapat memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kesepakatan Abraham. Pakistan secara luas dipandang sebagai salah satu kandidat yang paling mungkin.”

Variabel Arab Saudi

Meskipun Pakistan bersikeras bahwa keputusan kebijakan luar negerinya bersifat kedaulatan, para analis secara luas sepakat bahwa setiap perubahan di masa depan terkait Israel akan terkait erat dengan posisi Arab Saudi.

Sebagai penjaga situs-situs suci Islam dan salah satu mitra strategis terpenting Pakistan, tindakan Riyadh memiliki bobot politik dan agama yang signifikan di Islamabad.

Hubungan tersebut meluas jauh melampaui diplomasi. Arab Saudi telah lama memberikan dukungan finansial, investasi, peluang kerja bagi jutaan pekerja Pakistan, dan kerja sama pertahanan yang luas kepada Pakistan.

Kedua negara semakin memperkuat hubungan mereka dengan perjanjian keamanan yang ditandatangani pada bulan September, yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara. Meskipun implikasi praktis dari komitmen tersebut masih terbuka untuk interpretasi, pakta tersebut menyoroti kedalaman kemitraan strategis mereka.

Dengan latar belakang ini, banyak pengamat percaya bahwa pendekatan Arab Saudi terhadap Israel akan sangat memengaruhi setiap perdebatan di Pakistan mengenai kemungkinan normalisasi.

Michael Kugelman, peneliti senior untuk Asia Selatan di The Atlantic Council, baru-baru ini menyatakan bahwa Pakistan "akan merasa tertekan untuk mempertimbangkan kembali" posisinya jika Riyadh bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

"Tetapi mengingat sentimen publik saat ini, pemerintah Pakistan yang bergabung akan berisiko melakukan bunuh diri politik," tulis dia X.

Meskipun demikian, Arab Saudi terus bersikeras bahwa normalisasi harus dikaitkan dengan jalur yang kredibel menuju solusi dua negara, sebuah posisi yang sebagian besar mencerminkan sikap Pakistan sendiri.

Faktor Gaza

Jika normalisasi secara politik sulit sebelum Oktober 2023, perang di Gaza telah membuatnya jauh lebih sulit.

Sebelum konflik, AS secara aktif mendekati Arab Saudi untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham, dengan banyak analis melihat terobosan Saudi-Israel semakin mungkin terjadi. Langkah seperti itu akan memberikan tekanan signifikan pada Pakistan untuk menilai kembali posisinya sendiri terhadap Israel, mengingat pengaruh politik dan agama Riyadh di dunia Muslim.

Namun, prospek itu berubah secara dramatis oleh serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 dan kampanye militer Israel selanjutnya di Gaza. Perang tersebut secara efektif membekukan pembicaraan normalisasi Saudi-Israel.

Ketika korban sipil meningkat dan gambar-gambar kehancuran yang meluas di Gaza mendominasi liputan media regional, dukungan untuk keterlibatan dengan Israel menurun tajam di sebagian besar dunia Muslim.

Di Pakistan, konflik tersebut semakin memperkeras sikap publik. Menurut survei Gallup Pakistan tahun 2023, 91 persen warga Pakistan menyatakan simpati mereka terhadap Palestina di Gaza, sementara hanya dua persen yang menyatakan simpati terhadap Israel.

Kelompok-kelompok keagamaan, partai-partai politik arus utama, dan organisasi masyarakat sipil menggambarkan perang tersebut sebagai bukti bahwa normalisasi tanpa negara Palestina yang layak akan tidak dapat diterima secara moral dan politik.

Untuk saat ini, Pakistan tampaknya tidak akan mengubah posisinya.

Seruan terbaru Trump untuk perluasan kerangka kerja Abraham Accords bukanlah kali pertama Islamabad menghadapi pertanyaan tentang pengakuan Israel.

Terlepas dari dinamika regional yang berubah dan spekulasi berkala tentang perubahan kebijakan, garis merah Pakistan yang telah berusia tujuh dekade tetap teguh.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia terpantau menguat pada perdagangan Senin (1/6/2026) setelah Israel memperluas operasi militer di Lebanon yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

Berdasarkan data CNBC International, harga minyak jenis Brent yang menjadi acuan pasar global naik 2,45% menjadi US$93,35 per barel. Sementara itu, harga minyak berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 2,8% ke level US$89,78 per barel.

Peningkatan eskalasi konflik terjadi setelah perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon di Washington pada Jumat (29/5/2026).

Kondisi tersebut meredupkan harapan pasar bahwa Washington dan Teheran semakin dekat untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata yang selama ini membantu meredakan ketegangan di kawasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (31/5/2026) mengatakan telah memerintahkan militer Israel memperluas operasi di Lebanon.

“Bersama Menteri Pertahanan Yisrael Katz, saya menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk memperluas manuver di Lebanon,” ujar Netanyahu.

Perintah tersebut dikeluarkan meskipun gencatan senjata telah diumumkan pada April lalu.

Di sisi lain, Goldman Sachs menyatakan risiko terhadap proyeksi harga minyak Brent dan WTI pada kuartal IV/2026 masing-masing sebesar US$90 dan US$83 per barel masih bersifat dua arah.

Goldman memperingatkan bahwa gangguan pasokan minyak yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi mendorong harga lebih tinggi. Namun, pelemahan permintaan global juga dapat menimbulkan risiko penurunan harga yang signifikan.

Menurut Goldman, data penjualan ritel bahan bakar minyak yang lemah pada April di China dan Eropa Barat mengindikasikan potensi penurunan permintaan sekitar 2 juta barel per hari dibandingkan dengan proyeksi permintaan yang sebelumnya telah direvisi lebih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prospek konsumsi minyak global masih menghadapi tekanan meskipun risiko geopolitik terus meningkat.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump merefleksikan perang AS di Irak dan mengatakan pasukan Amerika seharusnya tidak berada di Baghdad atau di Iran. Pernyataan itu muncul saat dia berbicara di Fox News tentang langkah selanjutnya terkait Iran.

“Lihatlah apa yang terjadi dengan Irak. Kita melakukan kesalahan besar. Apa yang kita lakukan adalah hal yang sangat bodoh. Seharusnya kita tidak berada di sana sejak awal,” kata Trump.

“Seharusnya kita tidak berada di Iran, tetapi Iran memiliki kemampuan itu,” lanjutnya. “Jika kita tidak menyerang mereka dengan pesawat pengebom B-2, sembilan bulan yang lalu, mereka akan memiliki senjata nuklir sekarang dan akan menjadi cerita yang berbeda. Anda mungkin tidak akan memiliki Israel, tetapi Anda mungkin tidak akan memiliki Timur Tengah, dan kemudian ke mana mereka akan pergi dari sana?”

Trump juga mengklaim AS sengaja mengampuni militer Iran. “Militer mereka, kami membiarkannya saja karena kami pikir militer mereka agak moderat. Mereka memiliki orang-orang lain yang tidak moderat. Kami telah menyingkirkan mereka. Kami telah menyingkirkan berbagai bentuk kepemimpinan. Kami sebenarnya membiarkan militer mereka sendiri,” ujar dia.

Trump menambahkan, “Orang-orang akan terkejut mendengar itu karena kesalahan telah terjadi dalam perang di mana Anda memusnahkan semua orang dan kemudian Anda memiliki negara yang, Anda tahu, selama 40 tahun tidak pernah dapat membangun kembali.”

Dia mengatakan AS akan membuat “kesepakatan yang hebat”, dan jika tidak, “kami akan kembali dan menyelesaikannya secara militer”.

Trump mengatakan dia lebih suka membuat kesepakatan karena itu akan “menyelamatkan banyak nyawa” dan “kita dapat membuka Selat [Hormuz] segera setelah penandatanganan”.

Dia menggambarkan kepemimpinan Iran sebagai “negosiator yang sangat tangguh” dan mengatakan AS mendapatkan apa yang diinginkannya secara perlahan.

“Ini membutuhkan waktu lama. Saya tidak terburu-buru,” katanya. “Jika Anda terburu-buru, Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan yang baik. Dan perlahan tapi pasti, saya pikir kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan menyelesaikannya dengan cara yang berbeda.”

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengadakan pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih untuk membuat "keputusan akhir" mengenai kesepakatan yang diusulkan dengan Iran. Ini menandakan momen penting dalam negosiasi tidak langsung selama berbulan-bulan.

Dalam pernyataan panjang yang dipublikasikan di platform Truth Social miliknya, Trump menguraikan apa yang ia gambarkan sebagai elemen inti dari kesepakatan yang diusulkan. Ini termasuk komitmen Iran untuk tidak pernah memperoleh senjata nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran komersial tanpa batasan, dan penghapusan ranjau laut yang tersisa di jalur air strategis tersebut.

"Saya akan bertemu sekarang, di Ruang Situasi, untuk membuat keputusan akhir," tulis Trump.

Pengumuman itu muncul di tengah laporan yang berkembang bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan kerangka kerja yang dapat memperpanjang gencatan senjata saat ini dan membuka jalan bagi negosiasi yang lebih luas mengenai sanksi, keamanan regional, dan program nuklir Iran.

Namun, dalam beberapa jam setelah pernyataan Trump, para pejabat Iran dan media yang berafiliasi dengan negara secara terbuka menantang beberapa klaim presiden AS tersebut, dengan bersikeras belum ada kesepakatan akhir yang tercapai.

Trump Menguraikan Persyaratan yang Diusulkan

Menurut Trump, kerangka kerja yang diusulkan akan mengharuskan Iran untuk secara resmi melepaskan segala upaya pengembangan senjata nuklir sambil membuka kembali Selat Hormuz tanpa batasan atau biaya.

Ia juga mengklaim material nuklir yang sangat diperkaya yang terkubur di bawah fasilitas yang menjadi sasaran serangan AS tahun lalu akan digali dan dihancurkan oleh Amerika Serikat dalam koordinasi dengan Iran dan Badan Energi Atom Internasional.

“Material yang diperkaya, yang kadang-kadang disebut sebagai ‘Debu Nuklir,’ akan digali oleh Amerika Serikat… dan DIHANCURKAN,” tulis Trump.

Presiden selanjutnya menyatakan tidak ada dana Iran yang dibekukan yang akan dilepaskan “sampai pemberitahuan lebih lanjut.”

“Tidak ada uang yang akan ditukar, sampai pemberitahuan lebih lanjut,” katanya. “Hal-hal lain, yang jauh kurang penting, telah disepakati.”

Trump juga mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut AS yang diberlakukan selama konflik, dengan mengatakan kapal-kapal komersial yang terdampar di Selat Hormuz dapat mulai kembali ke rumah.

Pernyataan tersebut menyusul komentar Wakil Presiden JD Vance, yang mengatakan pada hari Kamis bahwa Washington dan Teheran "sangat dekat" untuk mencapai nota kesepahaman, meskipun beberapa masalah bahasa masih belum terselesaikan.

Menurut laporan Axios dan Anadolu, kerangka kerja yang diusulkan akan mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari sementara negosiasi berlanjut pada isu-isu yang lebih kompleks, termasuk pencabutan sanksi dan pengayaan uranium.

Teheran Menolak

Para pejabat Iran dengan cepat membantah karakterisasi Trump tentang kesepakatan yang diusulkan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan negosiasi masih berlangsung dan menekankan belum ada kesepahaman akhir yang tercapai.

“Saat ini, sementara saya berbicara dengan Anda, pertukaran pesan terus berlanjut, tetapi kesepakatan akhir belum tercapai,” kata Baghaei.

Ia juga menantang penggambaran Trump tentang pengaturan terkait Selat Hormuz, menekankan jalur air tersebut berada dalam yurisdiksi teritorial Iran dan Oman dan akan tetap tunduk pada pengaturan keamanan dan administrasi yang disepakati kedua negara.

“Iran dan Oman, sebagai dua negara yang bertanggung jawab, harus menetapkan mekanisme yang melindungi kepentingan dan keamanan nasional mereka sebagai negara pesisir dan meyakinkan komunitas internasional,” kata Baghaei.

Trump Mencampuradukkan ‘Kebenaran dan Kebohongan’

Kantor Berita Fars Iran melangkah lebih jauh, menggambarkan pernyataan Trump sebagai “campuran kebenaran dan kebohongan” dan menuduh presiden AS tersebut berupaya menciptakan kemenangan politik.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut, kantor berita itu mengatakan draf memorandum tersebut masih dalam peninjauan di Teheran dan belum ada keputusan akhir yang diambil.

Sumber-sumber tersebut secara khusus menolak klaim Trump bahwa Iran telah setuju membongkar atau menghancurkan material nuklirnya.

“Tidak ada komitmen seperti itu dalam memorandum kesepahaman,” kata sumber-sumber tersebut, menurut Fars.

Laporan tersebut juga membantah pernyataan Trump bahwa Selat Hormuz akan dibuka tanpa biaya atau syarat.

Menurut kantor berita tersebut, pembukaan kembali jalur air tersebut akan terjadi di bawah pengaturan keamanan Iran yang dapat mencakup pemantauan, inspeksi, dan layanan maritim.

Mungkin yang paling signifikan, Fars mengatakan Trump menghilangkan apa yang dianggap oleh pejabat Iran sebagai salah satu ketentuan terpenting yang saat ini sedang dibahas: pelepasan segera aset Iran yang dibekukan senilai USD12 miliar.

Menurut laporan tersebut, Teheran menganggap pembayaran tersebut sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tahap negosiasi selanjutnya.

“Jika pembayaran ini tidak dilakukan, Iran tidak akan memasuki tahap pembicaraan selanjutnya,” kata sumber tersebut.

TEL AVIV - Setelah pengumuman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel akan menguasai lebih dari 70% Gaza, Sekretaris jenderal Inisiatif Nasional PalestinaMustafa Barghouti mengatakan deklarasi Netanyahu secara efektif mengakhiri segala kepura-puraan yang tersisa bahwa gencatan senjata telah berlaku.

Berbicara kepada Al Jazeera, dia mengatakan, “Ini adalah akhir dari apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang mengklaim bertanggung jawab atas gencatan senjata.”

“Apa yang telah dilakukan Israel dan apa yang dideklarasikan Netanyahu bukan hanya penghinaan terhadap Dewan Perdamaian, tetapi juga penghinaan terhadap Presiden Trump sendiri. Tetapi sejauh ini kami belum mendengar apa pun dari Amerika Serikat atau pemerintahan AS,” ujar dia.

Barghouti mengatakan Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata lebih dari 3.000 kali sejak dimulai Oktober lalu.

Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan 930 orang, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 2.700 lainnya.

Barghouti juga menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian mengenai bantuan kemanusiaan.

“Apa yang mereka izinkan kurang dari 30 persen dari apa yang telah diputuskan menurut perjanjian itu,” tambah Barghouti.

“Ini hanya berarti dua hal, bahwa Israel berencana mengaktifkan kembali perang genosida mereka di Gaza… [dan] mereka ingin melakukan pembersihan etnis terhadap seluruh penduduk Gaza.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 35 poin atau 0,20 persen menjadi Rp 17.881 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.846 per dolar AS. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan ini disebabkan harga minyak yang sangat fluktuatif.

“Harga minyak tetap sangat fluktuatif dalam beberapa sesi terakhir karena pasar bereaksi terhadap berita utama yang saling bertentangan seputar negosiasi gencatan senjata,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Sentimen pasar sempat membaik setelah muncul laporan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai draf kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, sementara negosiasi terus berlanjut mengenai program nuklir Iran dan isu keamanan regional.

Prospek gencatan senjata ini mengurangi kekhawatiran atas kekurangan pasokan langsung dan mendukung harapan bahwa aktivitas pengiriman melalui Selat Hormuz dapat secara bertahap kembali normal. Namun, lalu lintas melalui jalur air strategis tersebut tetap jauh di bawah tingkat sebelum konflik sehingga premi risiko geopolitik masih berdampak terhadap pasar minyak.

Sentimen lain berasal dari data ekonomi Amerika Serikat (AS), seperti inflasi dan pertumbuhan yang tidak sesuai perkiraan sehingga turut memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve kemungkinan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam waktu lebih lama.

Adapun dari domestik, kebijakan bank sentral AS atau The Fed yang menahan suku bunga di level tinggi memicu arus modal asing (capital outflow) dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Investor cenderung memindahkan asetnya ke instrumen berisiko rendah di AS, seperti obligasi, yang menawarkan imbal hasil lebih menarik,” ujar Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp 17.883 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.789 per dolar AS.