Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyambangi kediaman Almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna untuk menyampaikan empati sekaligus menyerahkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pihak keluarga.

Nur Ainia merupakan karyawan Kompas TV yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan Kereta Rangkaian Listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Senin lalu.

Menko Muhaimin menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi tersebut dan menegaskan bahwa negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya.

"Kami berduka. Sejatinya, tidak ada angka yang mampu menebus kepergian mereka. Kehadiran negara di sini adalah wujud bahwa kami berduka dan negara tidak akan meninggalkan keluarga yang ditinggalkan," ujar Muhaimin.

Menko PM menekankan, insiden memilukan yang menewaskan 16 orang ini harus menjadi renungan bersama bahwa setiap pekerja adalah manusia berharga yang menanggung risiko di perjalanan mencari nafkah. Karena itu, perlindungan jaminan sosial adalah ikhtiar negara yang tidak bisa ditawar. Ia pun mengapresiasi perusahaan seperti Kompas TV yang telah mendaftarkan pegawainya sebagai peserta, dan menegaskan bahwa ini adalah kewajiban moral, bukan sekadar administrasi.

"Saya mengimbau semua perusahaan, mari kita terus kuatkan peran perlindungan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai komitmen pemerintah dan seluruh pihak. Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan dalam duka justru menghadapi beban ganda karena tak adanya jaminan. Lindungi pekerja kita, karena mereka bukan sekadar aset, tapi manusia dengan keluarga yang menunggunya pulang," tegasnya.

Sejalan dengan itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa pasca kejadian pihaknya langsung bergerak cepat melakukan pendataan peserta yang menjadi korban serta memastikan seluruhnya mendapatkan penanganan optimal.

"Kami memberikan pelayanan proaktif, tanpa menunggu laporan. Pada saat kejadian, kami langsung datang ke lokasi, mendata seluruh peserta. Termasuk Mbak Nuraini ini, dan dengan bantuan Kompas dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi, maka kami melakukan layanan one day service sehingga manfaatnya bisa cair tidak lebih dari 2x24 jam,"ujar Saiful.

Pihaknya menegaskan Jaminan Kecelakaan Kerja tidak hanya mengcover kecelakaan pada saat bekerja, tapi juga pada saat berangkat kerja ataupun pulang kerja.

Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa Almarhumah Nur Ainia telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2015. Dengan demikian, ahli waris berhak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia, Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP) dengan total mencapai Rp340 juta.

"Sebesar apa pun manfaat yang kami berikan tentu tidak akan mampu menggantikan kehadiran almarhumah di tengah keluarga. Namun ini adalah wujud negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan pekerja serta keluarganya saat terjadi risiko, sehingga keluarga yang ditinggalkan tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak," imbuhnya.

Saiful juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kompas TV, dan seluruh pihak yang telah mendukung percepatan proses layanan, sehingga manfaat dapat diserahkan secara cepat dan tepat kepada ahli waris.

Secara keseluruhan, dalam insiden ini tercatat sebanyak 34 peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan menjadi korban, dengan rincian 9 orang meninggal dunia dan 25 orang lainnya saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

"Untuk peserta yang dirawat kami berikan pelayanan totalitas sampai dengan sembuh sesuai indikasi medis. Dan selama mendapat perawatan, jika yang bersangkutan tidak bisa untuk sementara waktu, kami akan bayarkan gajinya sesuai dengan upah yang didaftarkan pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Ini jadi satu bukti bahwa kami memberikan perlindungan dan layanan secara proaktif, totalitas secara cepat dan mudah,"sambungnya.

Menutup keterangannya, Saiful menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Dimana perlindungan yang diberikan mulai dari berangkat kerja sampai dengan pekerja pulang ke rumah.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menko untuk jemput bola melalui layanan proaktif dan comply. Di sisi lain kami juga akan menggandeng federasi dan serikat pekerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong para pekerja maupun pemberi kerja untuk patuh mendaftarkan diri dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan dapat dirasakan secara nyata ketika risiko terjadi," pungkasnya.

Alasan dua pejabat eselon I berstatus direktur jenderal (dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mundur diungkap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara.

Dua dirjen Ara yang mundur adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran.

Ara mengungkap alasan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menggantikan Aziz yang kembali ke kepolisian.

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

Sedangkan Imran memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi di Mabes Polri dengan jajaran Menteri mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa (28/4/2026). Dalam rapat tersebut dibahas terkait dampak dari eskalasi global.

Selain Bahlil dan Amran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tutut hadir dalam agenda rapat koordinasi itu. Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pertamina turut serta.

Listyo mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas terkait dengan isu-isu eskalasi global yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.

"Tentunya harus kami ikuti terkait dengan dampak eskalasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," katanya dalam konferensi pers setelah rapat pada Selasa (28/4/2026) di Mabes Polri.

Dia menjelaskan bahwa secara umum, Polri mendapatkan gambaran dari para pemangku kebijakan.

"Tentunya ini menjadi penting dan strategis untuk kita bersama-sama menjaga apa yang saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Khususnya, dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sudah berada di angka 5%, dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh," ujarnya.

Listyo juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi pun bisa terwujud dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita serta mitigasi atas berbagai macam risiko.

"Dengan gambaran yang kami peroleh, maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan yang baik atas dampak dari eskalasi global.

"Namun juga kita tetap terus waspada terhadap eskalasi yang ada sehingga kemudian seluruh capaian yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan oleh pemerintah ini terus bisa kita pertahankan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan PT TASPEN (Persero) terhadap program Rumah Layak Huni Pemerintah Indonesia, perusahaan menggelar pertemuan strategis untuk membahas dan merumuskan teknis pelaksanaan program bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.

Pembahasan mencakup skema pembiayaan, kolaborasi kelembagaan, serta model implementasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta melalui akses hunian yang layak dan terjangkau.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis, serta Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (21/4).

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Franscis, menyampaikan bahwa “Program penyediaan rumah layak huni ini merupakan bagian dari inovasi yang diinisiasi perusahaan untuk memperluas manfaat perlindungan bagi peserta.

ASN dan pensiunan tidak hanya membutuhkan jaminan pensiun, tetapi juga dukungan kesejahteraan yang lebih luas, termasuk akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”

Inisiatif ini juga telah menegaskan komitmen TASPEN dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi kebutuhan peserta, serta berupaya dalam memberikan dampak nyata bagi peserta. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peserta, dalam hal ini, pekerja ASN dan pensiunan.

“Pertemuan perdana ini juga menjadi awal yang baik dalam mengembangkan skema perumahan peserta TASPEN yang diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis TASPEN ke depan,” tambah Fary Djemy Franscis.

Inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong peran aktif BUMN untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

TASPEN terus berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta, serta menjadi center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, termasuk melalui pengembangan ekosistem perlindungan dan kesejahteraan yang lebih komprehensif seperti penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat rampung sebelum tahun ajaran baru 2026. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan dengan tetap menjaga standar mutu dan keselamatan kerja.

Dody mengatakan, setiap proyek harus memenuhi kualitas terbaik dan selesai tepat waktu karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda. “Saya ingin setiap pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan keselamatan kerja. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” kata Dody dalam keterangan yang diterima pada Senin (20/4/2026).

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mempercepat pekerjaan di berbagai lokasi proyek. Percepatan dilakukan melalui penguatan pengawasan teknis, optimalisasi manajemen proyek, dan disiplin standar keselamatan kerja.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh untuk menjaga progres tetap sesuai kontrak. Dian mengatakan, dinamika proyek menjadi bagian dari proses konstruksi, namun perusahaan tetap fokus pada solusi dan percepatan.

Dian mengatakan, pengerjaan proyek melibatkan ratusan tenaga kerja di tiap lokasi dengan sistem kerja bergantian siang dan malam. “Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, dalam berbagai kondisi, dengan semangat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan proyek ini. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Dian.

Dian mengatakan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.

Secara desain, Sekolah Rakyat mengusung konsep asrama terpadu dengan fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, rumah susun guru, asrama siswa, hingga sarana olahraga. Model ini disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi.

Brantas Abipraya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan agar proyek berjalan transparan dan akuntabel. “Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Kami berkomitmen mengebut penyelesaian proyek ini, tentunya dengan mengutamakan kualitas terbaik, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja,” kata Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo resmi mengambil formulir pendaftaran calon ketua umum BPP Hipmi periode 2026–2029, Jumat (10/4/2026). Langkah ini menandai awal kontestasi menuju Musyawarah Nasional XVIII Hipmi yang dijadwalkan berlangsung Juni 2026.

Jona mengatakan, pengambilan formulir di Sekretariat BPP Hipmi menjadi titik awal perjuangannya dalam mendorong peran strategis pengusaha muda di tingkat nasional. Ia menilai momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi.

Menurut Jona, Hipmi perlu mengambil posisi lebih aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. “Pengusaha muda harus menjadi aktor utama di panggung Asta Cita,” kata Jona dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Mantan Ketua BPD Hipmi Sumatera Utara ini menargetkan Hipmi menjadi platform kekuatan ekonomi anak muda yang terkoneksi, memiliki akses permodalan, serta mampu bersaing di pasar digital dan global. Ia menilai organisasi ini harus bertransformasi menjadi ekosistem yang mendorong kolaborasi dan pertumbuhan usaha nyata.

Jona menjelaskan, Hipmi bukan sekadar organisasi, melainkan jaringan ekonomi yang harus mampu menciptakan perputaran usaha, memperluas akses modal, dan memperkuat kolaborasi antaranggota. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh anggota dan pelaku usaha.

Ia menambahkan, kontribusi Hipmi juga penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. “Hipmi harus semakin relevan, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggota, UMKM, serta masyarakat luas,” kata Jona.

Jona menekankan pentingnya penguatan fondasi ekonomi kader melalui usaha riil, investasi sehat, dan kepemilikan aset produktif. Ia ingin kaderisasi Hipmi tidak hanya melahirkan pemimpin organisasi, tetapi juga pengusaha muda yang mandiri dan berdaya saing.

Selain itu, Jona mendorong anggota Hipmi untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga tingkat global. Ia menilai langkah ini penting agar pengusaha muda Indonesia mampu masuk dalam rantai nilai global dan meningkatkan daya saing nasional.

"Dengan demikian, kader Hipmi diharapkan tidak hanya menjadi pelaku usaha lokal, tetapi juga tumbuh sebagai pengusaha muda yang adaptif, berstandar, dan siap memasuki rantai nilai global,” kata Jona.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 3,87 triliun hingga Februari 2026. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan capaian tersebut tumbuh sebesar 32,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

"Ini mencerminkan kinerja perseroan yang tetap solid serta konsisten dalam menjaga tren pertumbuhan positif di awal 2026," ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Joko menyampaikan perolehan kontrak baru tersebut berasal dari proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 73 persen, diikuti proyek BUMN sebesar 18 persen, serta proyek swasta sebesar sembilan persen. Berdasarkan lini bisnis, lanjut Joko, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 33 persen, jalan dan jembatan sebesar 30 persen, smelter dan pertambangan sebesar 18 persen, rumah sakit sebesar 10 persen, pelabuhan sebesar enam persen, serta pengolahan air dan limbah sebesar tiga persen.

"Sisanya berasal dari sektor infrastruktur air serta fasilitas minyak dan gas," ucap Joko.

Joko mengatakan sejumlah proyek strategis dengan nilai signifikan yang berhasil diraih PTPP hingga Februari 2026, di antaranya Proyek RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta senilai Rp 266,5 miliar, Proyek Penanganan Bencana Sumatera Utara (Sibolga–Barus) senilai Rp 263,7 miliar, Proyek Jetty dan Prasarana Pantai Lamongan senilai Rp 234 miliar, Proyek Penanganan Bencana Aceh (Bireuen–Takengon) sebesar Rp 148,3 miliar, serta Proyek RS PHTC Tulang Bawang senilai Rp 112,7 miliar.

Joko menyampaikan capaian ini menunjukkan keberhasilan strategi perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek di berbagai sektor unggulan, sekaligus memperkuat daya saing PTPP dalam menangkap peluang proyek strategis di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

"Sejalan dengan program Asta Cita pemerintah, PTPP terus mengoptimalkan kinerja operasional serta memperkuat peran aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas, dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung pencapaian target perseroan tahun ini," sambung dia.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membuka tahun 2026 dengan akselerasi kuat pada pembiayaan UMKM. Hingga Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp1,65 triliun atau setara 11,1% dari total kuota tahun ini, menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Langkah ini menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35% ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah. Komposisi ini mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan.

Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menegaskan bahwa perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Kemas.

BSI mengaku optimistis bahwa pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," tambah Kemas.

Kinerja positif di segmen UMKM ini pun memperkuat performa BSI secara keseluruhan. Per Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (YoY), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen YoY.

Beragam inisiatif strategis terus dijalankan BSI dalam upaya penguatan ekosistem pendukung UMKM, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, hingga pendampingan sertifikasi halal. Upaya ini bertujuan agar UMKM dapat naik kelas, dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Ke depan, BSI akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel. Optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini dia sampaikan melalui keterangan pers melalui akun Instagram resminya, Instagram @prabowo, pada Minggu (5/4/2026).

“Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon,” tulisnya.

Presiden Ke-8 RI juga mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan yang merusak perdamaian dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, khususnya terhadap para prajurit yang sedang mengemban misi kemanusiaan.

Adapun, tiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar; Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon

Dalam pernyataannya, Kepala negara menegaskan bahwa negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit, serta memastikan pengorbanan mereka tidak dilupakan.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memecah belah bangsa.

“Marilah kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta memperkuat kebersamaan dan kerukunan sebagai satu bangsa,” tandas Prabowo.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyerukan pentingnya perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya. Hal ini disampaikan Kemlu seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit TNI yang menjadi korban serangan Israel ke Lebanon.

Pemerintah Indonesia menyatakan kejadian ini tidak bisa diterima setelah rentetan korban berjatuhan dalam satu pekan.

"Serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. Terlepas dari apapun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya," tulis Kemlu di akun X resminya, Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menyatakan kembali agar Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan untuk UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan perlindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL.

Indonesia juga kembali menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan.

"Insiden ini terjadi di tengah serangan Israel ke Lebanon. Operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon selatan, termasuk pernyataan untuk mempertahankan keberadaan Israel, berisiko mendestabilisasi situasi dan terus membahayakan personel pasukan perdamaian PBB," sambung pernyataan Kemlu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Dalam unggahan di Instagram Story akun resmi Instagram @prabowo, Presiden menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para prajurit serta memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan para prajurit TNI itu dalam menjalankan tugas negara.

“Innalillahi waina ilaihi raji’un, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” ujar Prabowo pada Selasa (31/3/2026).

Menurut Prabowo, pengabdian para prajurit itu merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia pun memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan para prajurit yang telah menjalankan tugas mulia demi perdamaian.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga telah menuntut penyelidikan menyeluruh atas serangkaian serangan di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL dalam dua hari berturut-turut.

Adapun, melalui pernyataan resmi di akun X @Kemlu_RI pada Senin (30/3/2026), pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap insiden tersebut. Indonesia juga mengecam keras insiden tersebut dan mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami mengutuk keras kejadian ini dan menyerukan investigasi yang komprehensif serta transparan,” tulis Kemlu.

Indonesia kini berkoordinasi erat dengan UNIFIL untuk proses pemulangan jenazah serta penanganan medis terbaik bagi korban luka. Pemerintah memastikan seluruh langkah dilakukan secara cepat dan optimal. Lebih jauh, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian sesuai hukum internasional.

“Keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus dihormati setiap saat. Serangan terhadap mereka tidak dapat diterima dan merusak upaya kolektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas,” tegas Kemlu.

Dalam pernyataannya, Indonesia juga kembali mengutuk serangan Israel di Lebanon selatan serta mendesak semua pihak untuk menahan diri. Pemerintah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon, penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur, serta kembali ke jalur dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas terkait, serta memantau secara ketat perkembangan situasi di kawasan tersebut.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat kinerja solid pada awal 2026. Capaian ini seiring strategi digitalisasi, penguatan bisnis emas, serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah di sektor produktif dan UMKM terbukti efektif dalam menjaga tren pertumbuhan kinerja Perseroan yang positif dan berkelanjutan.

BSI juga terus memperkuat komitmen dukungan terhadap program Astacita Pemerintah, terutama penyaluran pembiayaan segmen ritel untuk mengakserasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan pembiayaan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, penyaluran pembiayaan mikro, SME maupun KUR Syariah.

Langkah ini terbukti efektif, tercermin dari rasio keuangan BSI solid serta fungsi intermediasi yang baik antara dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Secara umum, kinerja BSI (unaudited) per Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. pembiayaan BSI tumbuh 14,32 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp323 triliun. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh segmen konsumer, khususnya bisnis emas yang menjadi salah satu motor utama kinerja perseroan.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun naik 6,10% (YoY). Perseroan berkomitmen kuat mendukung UMKM naik kelas mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, business matching hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center.

Pertumbuhan pembiayaan juga ditopang dari strategi Perseroan dalam memperkuat diferensiasi melalui bisnis bulion bank yang menjadi salah satu keunggulan BSI.

Sejak memperoleh izin bulion bank, bisnis emas BSI menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama kinerja Perseroan. Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.

Dari sisi profitabilitas, BSI membukukan laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17 persen (YoY). Sementara itu, pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) meningkat 30 persen (YoY) menjadi Rp1,47 triliun.

Pertumbuhan FBI terutama berasal dari layanan bank emas yang melonjak 136,55 persen menjadi Rp463 miliar. Kinerja tersebut turut diperkuat oleh bisnis treasury serta layanan digital melalui e-channel.

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps BYOND by BSI mencapai 6,3 juta dengan jumlah transaksi mencapai 125,4 juta transaksi.Dari sisi intermediasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,76% (YoY) menjadi Rp366 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06% (YoY) menjadi Rp154 triliun, yang mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Likuiditas Perseroan tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 88,20%. Sementara itu, kontribusi fee based income terhadap total pendapatan juga semakin meningkat, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59% secara tahunan.Kinerja ini menegaskan keberhasilan strategi BSI dalam memperkuat struktur pendapatan yang lebih seimbang antara margin dan fee based, sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis di tengah dinamika industri keuangan.

Sejalan dengan itu, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sepanjang 2026, didukung oleh penguatan ekosistem syariah, transformasi digital, serta pengembangan bisnis emas sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan.

BSI Dukung Program Astacita Pemerintah

Selain bullion bank dan penempatan dana SAL, BSI juga berkontribusi pada program MBG melalui penyediaan layanan 1.520 virtual account Mitra BGN dan pembiayaan pembangunan Dapur SPPG MBG mencapai Rp194,50 Miliar untuk 145 dapur. BSI juga turut mendukung aspirasi pemerintah mewujudkan sekitar 80.000 koperasi KDMP.

Selain itu YtD Februari 2026, BSI telah melakukan penyaluran pembiayaan KUR sebesar Rp1,65 Triliun. BSI juga mendukung Program 3 Juta Rumah FLPP (rumah subsidi) secara YtD Februari 2026 sebesar Rp94,82 Miliar dengan jumlah 582 unit rumah dan penyaluran KPP secara YtD Februari 2026 sebesar Rp259 Miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (5/3/2026).

“Presiden Prabowo Subianto menulis surat dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026,” tulis Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat tersebut menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran.

“Surat resmi yang berisi belasungkawa mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei tersebut ditujukkan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian,” lanjutnya.

Surat resmi dari Presiden Prabowo diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.

Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.

Pemerintah Indonesia melalui langkah tersebut menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara.