JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mempertanyakan legal standing atau hak dan kapasitas hukum dari Ade Darmawan serta Peradi Bersatu dalam kasus yang menjerat dirinya.

Hal itu diungkapkan oleh Roy dalam program Rakyat Bersuara iNews Tv pada Rabu (10/6/2026). Dalam momen tersebut Roy awalnya hanya mempertanyakan legal standing dari Ade Darmawan selaku Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.

Pertanyaan tersebut dilontarkan Roy Suryo usai terungkap adanya surat permohonan penahan terhadap dirinya dan tersangka lain dalam kasus tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang diungkapkan oleh Ade Darmawan.

Roy Suryo menyebut Ade Darmawan tidak memiliki legal standing dalam kasus tudingan ijazah Jokowi karena bukan kuasa hukum dari Presiden Joko Widodo secara resmi selaku pelapor dari kasus yang saat ini tengah dihadapi dirinya.

“Dia legal standing-nya apa? Orang ini nggak punya legal standing, sama sekali nggak punya. Pelapor siapa? Jokowi? Ada legal standing-nya? Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi? Yang punya surat kuasa khusus itu Prof. Hermanto, orang ini nggak ada,” kata Roy.

Lihat video: Roy Suryo Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi atas Tuduhan Fitnah | Sindo Malam

Namun, saat surat tersebut dibacakan, terungkap bahwa surat permohonan penahanan terhadap Roy Suryo Cs yang dilayangkan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya memiliki kop surat atas nama Peradi Bersatu. Sehingga ia pun akhirnya mempertanyakan legal standing dari Peradi Bersatu dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.

“Wah, legal standingnya Peradi Bersatu dalam perkara ini apa?,” ungkap Roy Suryo.

Roy Suryo menjelaskan Ade Darmawan hanya memiliki legal standing sebagai kuasa hukum dari sosok Lechumanan yang pernah melaporkan dirinya pada 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia juga menyoroti terkait korban dalam laporan tersebut yang justru merupakan organisasi Peradi Bersatu.

“Dia legal standing Katanya lawyernya Lechumanan. Lechumanan saja sekarang terbongkar. Lechumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lechumanan itu adalah Peradi Bersatu organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya perasaan? Nggak ada dan itu sudah kita laporkan,” pungkas dia.

Hal tersebut yang akhirnya membuat Roy Suryo mempertanyakan legal standing dari Ade Darmawan serta Peradi Bersatu yang disebut telah melayangkan surat permohonan penahanan terhadap Roy Suryo CS kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya.

(Niko Prayoga)

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji membeberkan konstruksi peristiwa yang dialami kliennya itu hingga berujung pada pelaporan terhadap Advokat Lechumanan dan Ahli Forensik Digital Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya.

"Lechumanan dilaporkan pasal 394 KUHP, memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang merugikan kepentingan hukum seseorang, ancaman pidana 7 tahun. Peristiwa hukumnya Lechumanan pada tanggal 26 April 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Abdul Gafur, laporan polisi tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Lechumanan itu membuat polisi menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam 2 klaster, salah satunya menjerat Roy Suryo. Namun, Lechumanan dalam laporan itu diduga memberikan keterangan palsu akta otentik dengan menyampaikan korbannya adalah Peradi Bersatu.

"Apa yang diduga palsu dari keterangan atau dari laporannya Lechumanan, diduga palsu adanya konstruksi peristiwa hukum Lechumanan melaporkan ke Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan ujaran kebencian dengan korban Peradi Bersatu," tuturnya.

Abdul Gafur menerangkan, pascapengkajian pihaknya menemukan adanya unsur kesengajaan memaksakan laporan tersebut. Terlebih, pascaLechumanan membuat laporan, Jokowi juga membuat laporan ke polisi 30 April 2025.

"Jadi sebetulnya yang membuka LP itu bukan Pak Jokowi duluan, tetapi yang membuka itu relawan Pak Jokowi, termasuk pendukung Pak Jokowi. Kami menduganya sengaja dipaksakan Lechumanan dan lainnya supaya pasal-pasal itu masuk sehingga mungkin perkara ini bisa naik ke perkara pidana," jelasnya.

Lihat video: Bongkar Fakta Koran KR 1981, Roy Suryo Temukan Clue Salah Ketik Penanggalan Jawa!



"Apa Peradi Bersatu itu korban dari penghasutan dan ujaran kebencian? Karena di dalam konstruksi hukum pidana, penghasutan maupun ujaran kebencian itu direspons oleh seseorang, oleh seorang mahluk hidup, bukan hewan, tapi manusia," ucapnya.

Abdul Gafur membeberkan, saat seseorang dikatakan menghasut, ada 3 unsur yang harus dipenuhi, pertama ada orang yang menghasut, kedua ada perbuatan yang menghasut, dan ketiga ada orang yang menjadi korban. Namun, dalam kasus tersebut korban justru badan hukum yang merupakan benda mati.

Lantas, kata dia, laporan Roy Suryo terhadap Rismon Sianipar, sejatinya dilakukan karena ada perbuatan berlanjut yang dilakukan Rismon melalui channel YouTubenya, Balige Akademi. Rismon memfitnah Roy Suryo soal pencatatan aset Kemenpora yang sejatinya persoalan itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetal.

"Terkait polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial, ada kasur Rp175 juta, dia mempersoalkan pemancar antena, segala macam-segala macam," katanya.

"Fitnah-fitnah justru diluar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum mendapatkan kepastian hukum juga, kalau Rismon ingin fokus membela Pak Jokowi, ya sudah kami menghargai ada penulisan buku itu. Tetapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi diluar persoalan yang sesungguhnya," katanya.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lechumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya.

"LP pertama itu bernomor 4111/6/2026 SPKT Polda Metrojaya yang sudah ditujukan pada seseorang bernama Lechumanan dengan alamat ada di sini, sangkakan dengan Pasal 394 Undang-Undang pertama tahun 2023 atau KUHP, jadi resmi ya," ujar Roy, Selasa (9/6/2026).

Menurut Roy, laporannya itu mengacu pada laporan yang dibuat Lechumanan pada 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Dalam laporan Lechumanan itu korbannya Peradi Bersatu, padahal Peradi Bersatu bukanlah orang, tapi organisasi belaka sehingga Lechumanan dianggap memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

"Nah Peradi Bersatu itu apa, korban. Korban apa? Ini organisasi, organisasi kok punya perasaan, enggak ada, sebuah sebuah hal yang tidak masuk akal," tuturnya.

Roy mengaku, baru membuat laporan tersebut ke Polda Metro Jaya pada Senin, 8 Juni 2026 karena baru mengetahuinya pascalaporan kubu Lechumanan itu ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Sejatinya, Lechumanan merupakan orang yang kerap memfitnahnya, malahan dia sempat dituduh menerima yang miliaran rupiah atas kasus ijazah Jokowi tersebut.

"Laporan kedua, itu untuk orang yang mengaku bernama Doktor Ng, Rismon Hasiholan Sianipar M Ng, seperti itu cara mengucapnya karena doktornya palsu, makanya disini kami tidak tulis doktornya, nanti orang yang salah," jelasnya.

Lihat video: Roy Suryo Beberkan Temuan Fisik Dokumen Kehutanan UGM dan 709 Alat Bukti!



Roy mengungkap, laporan terhadap Rismon Sianipar itu diterima polisi dengan nomor 4115 dengan Terlapor Rismon Hasiholan Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Pasalnya, Rismon secara berulang telah menuduhnya membawa pulang aset-aset milik Kemenpora usai dia selesai menjabat sebagai Menpora dahulu.

"Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri, punya kesengajaan untuk membuat ini (fitnah), dia sudah terbukti secara material, apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tuduhan yang salah," paparnya.

Roy mengungkap, persoalan aset Kemenpora itu sejatinya telah selesai sejak dahulu, yang mana dikuatkan Putusan PN Jaksel yang memenangkannya atas gugatan yang dilayangkan Kemenpora dahulu soal aset-aset tersebut. Imbas fitnah Rismon itu, orang lain pun ikut terpengaruh hingga membuatnya terusik.

"Semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya, persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah pencatatan internal di internal Kemenpora, kemudian dikoreksi, Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara dan persoalan dinyatakan selesai, catatan di BPK juga enggak ada lagi," bebernya.

"Jadi kalau ada persoalan yang sudah inkrah secara hukum, dan pemberitaan sudah selesai, si Doktor palsu Rismon itu sengaja membaca berita-berita lawas, berita tahun 2019 sehingga dia itu terplesetkan atau tersesatkan," kata Roy lagi.

JAKARTA - Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) banyak membuat orang kepanasan. Salah satunya terkait pernyataan Jokowi terkait dirinya yang siap berkeliling Indonesia lagi.

"Kita melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu membuat suatu berita yang besar dan membuat banyak orang seperti cacing kepanasan," kata Andi dalam program Interupsi iNews, Kamis (28/5/2026).

Menurut pandangannya, hal itu terjadi kepada beberapa elite politik meski ia tidak menyebutkan secara detail siapa sosok yang ia maksud. "Bukan kita bicara tentang seorang partai politik, tapi juga elit-elit politik banyak gitu," ujarnya.

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melihat eksistensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) justru semakin kuat meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Pangi, anggapan bahwa Jokowi akan kehilangan pengaruh politik setelah lengser ternyata tidak terbukti.

Ia menilai kekuatan politik Jokowi masih terlihat hingga saat ini. “Fakta yang terjadi hari ini ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi Presiden saya sadar kok makin kuat,” kata Pangi dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (28/5/2026).

Pangi mengatakan, persepsi publik sebelumnya menganggap Jokowi akan kehilangan pengaruh setelah masa jabatannya selesai. Namun, kondisi saat ini menurutnya menunjukkan hal berbeda.

“Ada yang mencermati, persepsi publik mengatakan, bukan saya, kelilingnya Pak Jokowi itu tidak lepas dari tuduhan selama ini Pak Jokowi dianggap akan lump duck, akan jadi bebek lumpuh dia tidak akan bisa akan kabur semua,” ujarnya.

Ia menilai pengaruh Jokowi masih tampak dari banyaknya figur maupun kelompok yang tetap berada di lingkaran politiknya. Karena itu, langkah Jokowi berkeliling Indonesia dinilai tidak bisa dipandang sekadar kegiatan biasa.

Menurut Pangi, kedekatan Jokowi dengan rakyat melalui agenda turun langsung ke masyarakat juga menjadi faktor yang membuat pengaruh politiknya tetap terjaga. “Sebenarnya dalam pendekatan sistem politik, pendekatan namanya tatap muka face to face itu belum ada yang bisa menggantikan per hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, interaksi langsung dengan masyarakat masih menjadi instrumen politik yang sangat efektif. “Pertemuan say hello, bertatap muka, menyapanya rakyat, bersalaman dengan rakyat, kemudian kontak mata, kontak batin, sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan instrumen itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menyebut jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menunjukkan karakter aslinya sebagai pengkhianat politik di balik rencananya yang ingin melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia. Jokowi dinilai ingin menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai target berikutnya setelah sebelumnya mengkhianati PDIP sebagai partainya dahulu.

Hal ini disampaikan Ferdinand dalam program Interupsi bertajuk 'Bersiap 2029, Jokowi: Siap Keliling Indonesia' yang ditayangkan iNews, Kamis (28/5/2026).

"Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PDI Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran," kata Ferdinand.

Lihat video: Jokowi Makin Kuat Setelah Tak Lagi Menjabat Presiden

Ferdinand memaparkan analisisnya ini didasarkan pada ambisi besar Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya, khususnya masa depan Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Ferdinand menilai segala langkah yang diambil Jokowi saat ini adalah demi memuluskan jalan menuju kontestasi politik 2029.

"Semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya," ujarnya.

Lihat video: Penanganan Kasus Ijazah Jokowi Kacau, Refly: Akibat Kesalahan Administrasi Penyidik



Ferdinand menyoroti sikap diam Jokowi saat Prabowo Subianto menjadi sasaran serangan politik, cacian, dan bulian yang terjadi belakangan ini. Alih-alih membela, Jokowi justru dianggap menikmati situasi tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri melalui safari politik ke berbagai daerah.

"Justru Jokowi mengambil momen ini, menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo dan justru dia mau safari politik ke daerah membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029," tuturnya.

Ferdinand juga menggunakan istilah keras dengan menyebut Jokowi tengah melakukan tindakan "menusuk dari belakang" terhadap Prabowo. Di saat Prabowo berada di bawah tekanan politik, Jokowi dianggap justru sedang sibuk mempersiapkan barisan untuk kepentingan pribadi dan dinastinya.

"Nah itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat," katanya.

JAKARTA - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melihat eksistensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) justru semakin kuat meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Pangi, anggapan bahwa Jokowi akan kehilangan pengaruh politik setelah lengser ternyata tidak terbukti.

Ia menilai kekuatan politik Jokowi masih terlihat hingga saat ini. “Fakta yang terjadi hari ini ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi Presiden saya sadar kok makin kuat,” kata Pangi dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (28/5/2026).

Pangi mengatakan, persepsi publik sebelumnya menganggap Jokowi akan kehilangan pengaruh setelah masa jabatannya selesai. Namun, kondisi saat ini menurutnya menunjukkan hal berbeda.



“Ada yang mencermati, persepsi publik mengatakan, bukan saya, kelilingnya Pak Jokowi itu tidak lepas dari tuduhan selama ini Pak Jokowi dianggap akan lump duck, akan jadi bebek lumpuh dia tidak akan bisa akan kabur semua,” ujarnya.

Ia menilai pengaruh Jokowi masih tampak dari banyaknya figur maupun kelompok yang tetap berada di lingkaran politiknya. Karena itu, langkah Jokowi berkeliling Indonesia dinilai tidak bisa dipandang sekadar kegiatan biasa.

Menurut Pangi, kedekatan Jokowi dengan rakyat melalui agenda turun langsung ke masyarakat juga menjadi faktor yang membuat pengaruh politiknya tetap terjaga. “Sebenarnya dalam pendekatan sistem politik, pendekatan namanya tatap muka face to face itu belum ada yang bisa menggantikan per hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, interaksi langsung dengan masyarakat masih menjadi instrumen politik yang sangat efektif. “Pertemuan say hello, bertatap muka, menyapanya rakyat, bersalaman dengan rakyat, kemudian kontak mata, kontak batin, sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan instrumen itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Eks Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014–2019, Budianto Tarigan mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan babak belur. Hal itu lantaran menyerang Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) dengan isu SARA.

Pernyataan tersebut disampaikan Budianto dalam diskusi bertajuk "JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029" yang digelar oleh Obor Rakyat Reborn di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, (16/5/2026).

Mulanya, Budianto menilai, hubungan Jokowi dan JK mulai memanas setelah diminta memperlihatkan ijazah ke publik. "Begitu Pak JK mengatakan tunjukkan saja ijazahnya kalau ada, ya udah berentet semua nih pelaporan-pelaporan ini dan pemotongan-pemotongan video pidato Pak JK," katanya.

Menurut Budianto, Jokowi dan PSI salah langkah karena mencoba memainkan isu SARA terhadap Jusuf Kalla. "Jadi kesimpulan saya, hari ini PSI kedodoran, Pak Jokowi juga babak belur. Ketiga, jangan coba-coba memainkan isu agama dalam kepentingan politik," tambahnya.

Budianto menilai, Jokowi dapat menunjukkan ijazahnya langsung ketika mendapat permintaan langsung dari JK dalam mengakhiri perdebatan keabsahan ijazah Jokowi. "Mereka ini kan pernah relasi yang dekat kan. Berdua nih, satu presiden, satu wakil. Masa sih susah-susah, Pak Jokowi?" katanya.

Lihat video: Kisruh Potongan Video! Pengacara Bongkar Motif Jahat, JK: Kejahatan Setingkat di Bawah PKI

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal menentukan nasib perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam waktu dekat. Berkas perkara itu terkait dengan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (13/5/2026).

Budi memastikan, perkara tersebut bakal diusut tuntas dan disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat luas. "Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan," ujar Budi.

Namun demikian, Budi tak memastikan kapan tepatnya waktu pengumuman keputusan nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus tersebut. Budi hanya menegaskan dalam waktu dekat segera diumumkan.

"Ya pasti, ini masih tanggal berapa. Pasti dalam waktu dekat," ucap Budher sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin menyebutkan, polisi telah telah melimpahkan kembali berkas kasus ijazah mantan Presiden Jokowi ke kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pascastatus tersangka Rismon Sianipar dilakukan RJ atau restorative justice.

Lihat video: TERUNGKAP! Roy Suryo CS Tunjukkan Bukti Baru Kasus Ijazah Jokowi



Dalam perkara ini, awalnya Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Para tersangka terbagi dalam dua klaster.

Untuk klaster pertama terdiri dari lima tersangka. Mereka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah.

Kemudian untuk klaster kedua terdiri dari tiga tersangka. Ketiganya yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis dan Rismon Hasiholan Sianipar status tersangkanya telah dicabut setelah ketiganya mengajukan restorative justice (RJ). Ketiganya diketahui juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Jokowi.

Puteranegara

JAKARTA - Proses pengembalian berkas perkara yang melibatkan Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan yang lambat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan prosedur. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, mekanisme pengembalian berkas justru merupakan bagian normal dari tahapan prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara, Jakarta Edi Hasibuan menilai, hubungan antara penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang memungkinkan terjadinya pengembalian berkas perkara. Hal itu terjadi apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan formil maupun materiil dalam hasil penyidikan.

“Dalam praktik penegakan hukum, pengembalian berkas perkara merupakan hal yang biasa. Itu dikenal dalam mekanisme P-19, yakni ketika jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi alat bukti atau unsur pidana tertentu sebelum perkara dinyatakan lengkap atau P-21,” kata Dosen Pengajar Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum ini.

Menurut Edi, dasar hukum mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa jaksa memiliki kewenangan meneliti hasil penyidikan. Apabila dianggap belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

“KUHAP juga memberikan batas waktu kepada jaksa untuk mengembalikan berkas, yakni paling lama 14 hari sejak berkas diterima. Karena itu, selama pengembalian dilakukan dalam tahapan prapenuntutan dan disertai petunjuk yang jelas, maka tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum acara pidana,” tegasnya.

Lihat video: TERUNGKAP! Roy Suryo CS Tunjukkan Bukti Baru Kasus Ijazah Jokowi



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, suatu proses baru dapat dianggap cacat prosedur apabila terdapat pelanggaran nyata terhadap KUHAP. Misalnya, penghentian perkara tanpa dasar hukum, pengabaian hak tersangka, atau tindakan di luar kewenangan aparat penegak hukum.

“Jangan semua pengembalian berkas langsung dianggap maladministrasi atau pelanggaran prosedur. Dalam banyak perkara besar, berkas bahkan bisa beberapa kali bolak-balik demi memastikan pembuktian benar-benar matang sebelum masuk persidangan,” katanya.

Dengan demikian, pengembalian berkas perkara Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan pada dasarnya masih merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan lazim dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Artinya, alasan lambatnya penyerahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan tidak bisa menjadi alasan perkara ini dihentikan.

"Saya berpandangan penghentian perkara ada mekanismenya sendiri," kata penulis buku hukum kepolisian dan politik hukum kepolisian ini.

Sebelumnya, Pakar telematika Roy Suryo kembali mendesak kepolisian segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Roy menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa empat tersangka lain dalam kasus tersebut berbelit-belit. Polisi dinilai juga telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. “Ya harusnya itu sudah kedaluwarsa. Makanya saya mendesak itu (SP3)," ujar Roy

JAKARTA - Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan mengungkap fakta baru terkait watermark Gadhaj Adam yang ditemukan di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Andi, tulisan tersebut bukan hanya ditemukan di ijazah Jokowi, tapi juga beberapa alumni lainnya sebagai suatu security index.

Hal itu disampaikan Andi di Program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy Cs: Rekayasa', pada Selasa (5/5/2026).

Awalnya, Andi mengamini terkait pernyataan Topi Merah soal adanya tulisan Gadhaj Adam di ijazah Jokowi. "Dia katakan tadi ada empat yang dipunyai Pak Jokowi, untuk Pak Jokowi betul. Kita juga sudah cek," kata Andi.

Dalam kesempatan tersebut, Andi juga membawa sejumlah ijazah yang diklaim terdapat tulisan Gadhaj Adam. Menurut Andi, ada tiga tahun kelulusan UGM yang memiliki tanda tersebut yang jumlahnya bervariasi.

"Tahun 1984, 1985, 1986 ada," ungkapnya.

Lihat video: Fakta Baru! Kuasa Hukum Roy Suryo Temukan Pasal yang 'Tidak Masuk Akal' di Kasus Ijazah Jokowi



Andi menjelaskan, tulisan tersebut sengaja dibuat Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai tanda keamanan. "Karena ini dibuat oleh Perum Peruri, watermark security index-nya itu dibuat oleh Perum Peruri," ujarnya.

"Jadi ini dibuatlah yang namanya ijazah itu yang dicetak olehUGM itu. Jadi bermacam-macam untuk itu. Untuk Gadhaj Adam ini ada security index-nya ya," sambungnya.

JAKARTA - Nama Laksamana Madya (Laksdya) TNI Hersan memiliki kans besar duduki posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan untuk menggantikan Laksamana TNI Muhammad Ali yang akan memasuki masa pensiun.

Diketahui, Hersan yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI ini bukan sosok baru di lingkar kekuasaan maupun struktur strategis militer. Selain pernah menjadi ajudan presiden, ia juga menempati sejumlah jabatan penting, mulai dari komandan kapal perang hingga posisi strategis di Mabes TNI.

Kariernya yang lengkap—baik di lapangan maupun di level kebijakan—menjadi salah satu faktor yang membuat namanya mencuat. “Infonya menjadi kandidat kuat untuk posisi KSAL,” kata sumber.

Pengamat Politik Adib Miftahul menilai Hersan memiliki kombinasi pengalaman yang jarang dimiliki perwira lain. Adib dinilai memahami operasi tempur, tata kelola organisasi, hingga dinamika pengambilan keputusan di tingkat negara.

“Kenaikan pangkat menjadi perwira tinggi bintang tiga juga semakin menguatkan sinyal bahwa Hersan masuk dalam radar suksesi KSAL. Bahkan, sejak promosi tersebut, namanya konsisten disebut sebagai kandidat potensial dalam bursa pimpinan TNI AL,” kata Adib, Minggu (3/5/2026).

Lihat video: KSAL Nilai Kesepakatan Prabowo dan Xi Jinping atas Laut China untuk Turunkan Ketegangan



Meski demikian, kata Adib yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) penentuan KSAL sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.

“Faktor kebutuhan strategis, dinamika geopolitik, serta agenda modernisasi alutsista akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih sosok yang tepat memimpin TNI Angkatan Laut ke depan,” ujarnya

Adib menambahkan Pergantian KSAL kali ini dinilai krusial, mengingat tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.

“Sosok yang terpilih tidak hanya dituntut kuat secara militer, tetapi juga memiliki kapasitas diplomasi dan visi strategis di kawasan Indo-Pasifik,” tegasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengaku heran mengapa persoalan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi dianggap sensitif, khususnya oleh para pendukungnya. Bahkan, dia sampai dilaporkan ke polisi soal dugaan penistaan agama usai menyinggung ijazah Jokowi.

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini (laporan dugaan penistaan agama) timbul setelah saya mengadukan Rismon (Sianipar)," ujar JK, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, tanggapannya soal ijazah Jokowi pascamelaporkan Rismon Sianipar dilakukan hanya agar publik damai. Pasalnya, persoalan keaslian ijazah Jokowi itu telah memunculkan konflik bagi masyarakat dan sejatinya bisa selesai dengan Jokowi menunjukkan ijazahnya tersebut diyakininya juga keasliannya.

"Saya mengatakan ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo, sudahlah Pak Jokowi, sudahlah kasihlah (lihat) ijazah saja. Itu saja," tuturnya.

JK menambahkan, pernyataan itu pun disampaikan ke publik hanya semata-mata sebagai bentuk nasihat sebagai orang yang lebih tua belaka pada Jokowi. Namun, persoalan ijazah Jokowi itu seolah menjadi hal sensitif sehingga para pendukungnya malah menuduhnya melawan Jokowi pascamembuat pernyataan tersebut.

Lihat video: Dipolisikan Soal Ceramah UGM, JK: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan!

"Timbul lah ini (laporan). Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Saya lihat itu (ijazah Jokowi) asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat," jelasnya.

"Ini lah saya ingin kasih tahu sama anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi, tapi karena sudah selesai, maka kita warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini? Apa saya tuduh Pak Jokowi? Ada gak? Saya tuduh gak? Ada gak? Saya lawan gak Pak Jokowi? Enggak," kata JK lagi.