Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup sejumlah poin kesepakatan, di antaranya terkait dengan pemanfataan barang rampasan.

MoU itu ditandatangani oleh Maruarar dan pimpinan KPK pada pertemuan yang digelar hari ini, Rabu (18/6/2025). Dia menjelaskan bahwa terdapat lima poin MoU yang ditandatangani seperti pertukaran informasi dan data serta pencegahan korupsi.

Kemudian, peningkatan kapasitas SDM Kementerian PKP, pemanfaatan barang rampasan serta sosialisasi antikorupsi. Adapun mengenai pemanfaatan barang rampasan itu turut mencakup soal potensi penggunaan aset tanah rampasan tindak pidana korupsi guna pembangunan perumahan rakyat.

Ara, sapaannya, meminta kepada KPK agar lahan rampasan itu bisa clean and clear atau dipastikan tidak ditinggali oleh masyarakat. Hal itu guna menghindari adanya sengketa.

"Kalau boleh juga nanti yang diberikan kepada kami kalau bisa yang agak clear and clean. Karena cukup banyak tanah negara kita ini betul secara hukum tanah negara, tapi di atasnya sudah banyak yang tinggal di situ," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Sampat saat ini, katanya, belum ada pembahasan secara spesifik mengenai berapa atau lahan rampasan mana saja yang diperkirakan bisa untuk program perumahan rakyat. Namun, dia memastikan KPK sudah mulai memproses hal tersebut.

"Karena kan kami ada isu soal waktu nih biar cepat dan kalau bisa tidak perlu lagi ini kita tinggal nanti bagaimana prosedurnya. Tapi lahannya kalau boleh strategis kemudian lahannya juga jangan ada yang nempatin kalau bisa begitu," terang Ara.

Selain ke KPK, Ara mengaku juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga hingga BUMN terkait untuk pencarian lahan bagi perumahan rakyat. Misalnya, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Bank Tanah hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

Beberapa BUMN juga yang berkoordinasi dengan Kementerian PKP terkait dengan lahan perumahan rakyat meliputi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PTPP serta Perumnas.

Di sisi lain, Sekjen KPK Cahya H. Harefa menyambut baik MoU yang ditandatangani hari ini bersama dengan Menteri PKP serta jajarannya. Dia menyebut nota kesepahaman itu bakal meliputi pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi serta berbagai kerja sama.

"Mudah-mudahan ke depan kerja sama yang baik bisa dilaksanakan sehingga apa yang sudah ditugaskan oleh Pak Presiden Kepada Pak Menteri di antaranya mengenai 3 juta rumah dan juga program-program lain Pak Menteri dan jajaran bisa mewujudkan itu dengan baik dan KPK berperan juga di situ dalam menjaga supaya bisa terwujud antikorupsi di Kementerian PKP ini," kata Cahya.

Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) membangun sentra terpusat untuk menyerap berbagai produk UMKM milik pelaku usaha dari berbagai kabupaten/kota.

“Untuk memajukan sektor UMKM perlu dukungan kuat pemerintah daerah, khususnya produk-produk milik pelaku usaha dari daerah, misalnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir agar merasakan dampak pertumbuhan ekonomi sektor UMKM,” kata Menteri Maman dalam kunjungan kerja re-opening Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Dalam kunjungan kerja di Toko Mama Khas Banjar yang menjual berbagai produk makanan olahan, Menteri Maman mendorong toko itu bisa menjadi salah satu sentra untuk menampung berbagai produk UMKM milik pelaku usaha mikro.

“Misalnya ikan tangkapan nelayan, bisa diolah menjadi berbagai produk makanan. Nelayan bisa dibina dan dilatih agar konsisten menghasilkan produk berkualitas,” ucap Menteri Maman.

Terlebih karena kasus toko itu yang baru saja divonis bebas terkait kasus tidak mencantumkan label kedaluwarsa, Menteri Maman meminta pemilik toko dapat menjadi mitra Kementerian UMKM sebagai mitra untuk melatih pelaku usaha mikro dalam menghasilkan produk berkualitas.

Apalagi, kata dia, saat ini Toko Mama Khas Banjar telah memiliki mitra sebanyak 50 pelaku usaha yang menitipkan produk olahan makanan di toko miliknya. Namun ada tantangan jangka panjang, yakni harus melatih para pelaku usaha itu agar produknya tetap berkualitas, baik dalam hal rasa, maupun kemasan.

Menteri Maman menuturkan, bagaimanapun para pihak sudah berperan kepada pemilik toko itu sehingga dapat divonis bebas dari segala dakwaan atas kasus yang sempat menjeratnya, sehingga toko itu menjadi dikenal berbagai kalangan.

Menurutnya, momentum ini jangan menjadikan pelaku usaha patah semangat yang menimbulkan problem sosial. Kasus itu menunjukkan semangat positif yang luar biasa menjadi identitas pelaku usaha seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Menteri Maman menganggap peristiwa ini jadi momen menjadikan Toko Mama Khas Banjar sebagai duta UMKM untuk menampung berbagai produk milik masyarakat Kalsel sehingga pihak lain juga merasakan dampak ekonomi atas kasus hukum yang sempat menjerat toko itu.

“Melalui kasus ini, para wisatawan pasti mencari Toko Mama Khas Banjar. Jadi ini momentum, nanti produk pelaku usaha lain jadi laku, semua merasakan dampak ekonominya,” ujar Menteri Maman.

Sebelumnya, Menteri Maman sempat menyampaikan keterangan sebagai Amicus curiae atau sahabat pengadilan saat sidang dengan terdakwa Firly Nurachim sebagai pemilik Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Rabu (14/5).

Amicus curiae merupakan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung perselisihan hukum, namun memberikan pendapat atau informasi kepada pengadilan untuk membantu majelis hakim mengambil keputusan.

Kasus pidana yang menyeret Firly menjadi perhatian Menteri Maman karena menyeret pelaku UMKM yang seharusnya dapat diselesaikan melalui sanksi administrasi.

Setelah dihadiri Menteri UMKM, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banjarbaru menuntut Firly Nurachim lepas dari segala dakwaan pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (19/5).

Majelis hakim PN Banjarbaru memvonis lepas (onslag van rechtvervolging) Firly pada sidang putusan, Senin (16/6). Dalam pertimbangan hukum, hakim menyimpulkan Firly tidak memiliki pengetahuan atas tindakan pelanggaran, meskipun terdapat kesalahan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengungkap sebanyak 29 perusahaan yang mengembangkan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau (Kepri) akan mendukung kerja sama ekspor listrik bersih RI ke Singapura.

Ketua Umum Terpilih HKI Akhmad Maruf mengatakan pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Singapura untuk komitmen kolaborasi pengembangan kawasan industri hijau yang mengintegrasikan rantai pasok EBT.

“Sudah ada 29 [perusahaan] untuk bikin renewable, dan itu hilirisasi sampai integrated semuanya end-to-end,” kata Akhmad saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Akhmad menilai keputusan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka ekspor listrik bersih ke Singapura sebagai peluang terbuka bagi seluruh pihak terkait, terutama pengusaha kawasan industri nasional.

Pasalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan syarat kepada Singapura untuk mengembangkan industri solar panel di Indonesia sebelum melakukan importasi listrik dari RI.

“Yang sekarang itu sudah berjalan, yang sekarang di Kepri itu udah berjalan. Tanpa menunggu yang itu kita udah berjalan,” tuturnya.

Menurut Akhmad, saat ini 29 perusahaan tersebut sudah mulai memproduksi berbagai jenis produk solar panel maupun komponennya. Hasil produksi yang merupakan bagian dari hilirisasi tersebut dapat mendukung program ekspor listrik.

“Ya, itu ekspor listrik dan segala macamnya,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk membangun kawasan industri hijau yang baru, Akhmad juga menerangkan bahwa terdapat potensi serapan lahan hingga ribuan hektare dalam kerja sama dengan Singapura itu.

“Ribuan hektare. Karena untuk ekspor listriknya kan, kalau ekspor listrik itu kan yang hijau itu kan 1 hektare 1 giga. Kalau 5 giga kan butuh berapa, kerja samanya sampai 5 tahun kan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Singapura menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp162,67 triliun (asumsi kurs Rp16.267 per US$) untuk pengembangan energi berbasis ramah lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CCS), dan merintis kawasan industri hijau.

Besaran angka investasi tersebut, sambung Bahlil, menegaskan komitmen kedua pemerintah dalam menempatkan isu energi bersih sebagai prioritas kebijakan dan peluang bisnis di kawasan Asia Tenggara.

Dia menjelaskan, skema modal hingga US$10 miliar tersebut terbagi dalam tiga langkah strategis. Pertama, pembangunan instalasi besar-besaran panel surya.

Kedua, investasi pada fasilitas CCS yang menjanjikan posisi Indonesia dan Singapura sebagai pionir regional. Ketiga, pendirian kawasan industri hijau yang akan menyatukan rantai pasok manufaktur, teknologi, dan logistik dengan standar rendah emisi karbon.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan alias Babe Haikal menegaskan penggunaan label 'no pork no lard' tidak dapat dijadikan sebagai penanda kehalalan suatu produk di Indonesia.

Ia menyoroti pentingnya satu sistem identifikasi halal yang resmi dan diakui negara.

"'No pork no lard' itu bukan identifikasi Halal. Dia hanya memberikan informasi 'no pork, no lard'. Bukan," kata Haikal di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Rabu (18/6).

Menurutnya, di Indonesia tak berlaku kalimat-kalimat tersebut sebagai penanda kehalalan. Ia menegaskan penjaminan produk halal hanya diberikan melalui satu sistem, yaitu sertifikasi halal resmi dari BPJPH.

"Di Indonesia cuma satu, yaitu logo halal, sertifikat halal yang dikeluarkan badan halal. Dan tidak ada lagi logo-logo lain. I guarantee you. Tolong ditekankan ini. Jangan sampai ada dualisme logo-logoan," ujarnya.

Ia menambahkan kehadiran negara dalam pengaturan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat.

"Negara yang hadir untuk memberikan ketenangan, kenyamanan dalam masyarakat. Sebagaimana sering Pak (Presiden) Prabowo sampaikan, negara menjamin, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ucapnya.

Haikal juga menegaskan produk halal bukan hanya untuk umat Muslim, melainkan menjadi simbol universal yang mencerminkan standar kebersihan dan kesehatan.

"Oh ini muslim saja, tidak. Halal itu adalah simbol kebersihan, simbol kesehatan, sehingga yang terlindungi semua. Enggak ada halal itu untuk agama tertentu. Tidak. Halal itu untuk semua umat manusia. Simbol kebersihan, simbol kesehatan, dan simbol masyarakat modern saat ini," tuturnya.

PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus. Dalam dua bulan ini, terjadi aliran DHE SDA (ke reksus) berjumlah 22,9 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat, devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masuk ke rekening khusus (reksus) mencapai 22,9 miliar dolar AS pada periode Maret-April 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

“PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus. Dalam dua bulan ini, terjadi aliran DHE SDA (ke reksus) berjumlah 22,9 miliar dolar AS,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

Dari total DHE SDA yang masuk ke reksus tersebut, Perry merinci bahwa sebesar 7,6 miliar dolar AS masih disimpan dalam bentuk valas. Sedangkan 14,4 miliar dolar AS telah digunakan oleh eksportir.

Selanjutnya, dari 14,4 miliar dolar AS tersebut, Perry menyebutkan sebanyak 12 miliar dolar AS telah ditukar atau dikonversi ke rupiah, sehingga menambah pasokan valas di dalam negeri.

Penukaran DHE ke rupiah ini dapat dilakukan secara langsung oleh eksportir melalui bank atau secara tidak langsung melalui mekanisme pasar valas.

“Sebagian besar DHE SDA yang masuk ini memang menambah likuiditas valas di dalam negeri,” kata Perry.

Sementara itu, DHE SDA yang ditempatkan dalam term deposit (TD) valas hanya sebesar 194 juta dolar AS, sehingga kontribusinya terhadap cadangan devisa masih terbatas.

Secara keseluruhan, Perry menilai bahwa peraturan terbaru mengenai DHE SDA telah meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Hal ini turut berkontribusi positif terhadap pembiayaan domestik dan mendukung perekonomian nasional.

“Pemantauan kami dengan peraturan baru itu, baru dua bulan yaitu Maret dan April. Tentu saja untuk membuat assessment yang lebih lengkap, nanti perlu dipantau bulan-bulan yang akan datang,” kata Perry.

PP Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

Merespons peraturan terbaru tersebut, BI juga telah melakukan penyesuaian pengaturan melalui penerbitan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan BI ini mencakup penambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

PT Green Power Group Tbk (LABA) dan PT Energy Baru Investasi Indonesia resmi menyepakati akuisisi 65% saham PT Aceh Mineral Abadi. Perusahaan yang terdaftar di Banda Aceh tersebut saat ini sedang dalam proses pengajuan izin eksplorasi tambang tembaga dan emas seluas 2.522 hektar.

Sumber daya tembaga yang melimpah di wilayah tambang milik PT Aceh Mineral Abadi akan mendorong kawasan tersebut menjadi bagian penting dari rantai pasok global bahan baku kendaraan listrik.

Berdasarkan hasil eksplorasi profesional, kawasan wilayah tambang Aceh milik PT Aceh Mineral Abadi memiliki cadangan tembaga dan emas yang melimpah dan sangat layak dikembangkan menjadi basis industri pertambangan terpadu berskala besar.

Alhasil, lewat akuisisi ini, Green Power Group menargetkan posisi strategis dalam rantai pasok bahan baku utama, sekaligus mengamankan sumber daya hulu yang penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Saat ini, Green Power Group juga secara aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan besar asal Tiongkok, seperti China Nonferrous Metal Mining, Jiangxi Copper, dan Huayou Cobalt untuk membahas peluang kerja sama dalam pengembangan proyek ini.

Pemerintah Provinsi Aceh pun menunjukkan dukungan penuh. Dalam Forum Investasi Tiongkok–Aceh yang digelar oleh Perseroan, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turut memimpin delegasi yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah seperti Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal, Bappeda, hingga Dinas PUPR. Mereka secara aktif membahas perizinan serta pembangunan kawasan industri dan pelabuhan yang menjadi bagian dari proyek strategis ini.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjanjikan kemudahan administratif menyeluruh dan kebijakan pendukung yang mempermudah pelaksanaan proyek di lapangan. Pemerintah turut mendorong Perseroan untuk membangun klaster industri pertambangan nasional di Aceh Barat Daya, yang mencakup sistem penambangan modern, fasilitas pengolahan mineral (flotasi), pabrik pemurnian metalurgi berbasis teknologi pintar, serta kawasan industri bahan baku kendaraan listrik dengan rantai pasok yang saling terhubung.

Proyek ini akan dijalankan sesuai kebijakan nasional pengelolaan sumber daya mineral dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini memastikan manfaat ekonomi jangka panjang tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan ekosistem industri lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten perbankan jumbo seperti BBRI, BBCA, BMRI hingga BBNI kompak menurun usai Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan alias BI Rate dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada hari ini, Rabu (18/6/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) parkir di zona merah 0,51% atau minus 10 poin ke level Rp3.940 per saham.

BBRI diperdagangkan dengan rerata harga Rp3.926,34 hingga penghujung hari ini, dengan mencatatkan kapitalisasi pasar senilai Rp591,2 triliun.

Sementara itu, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) terdepresiasi 1,93% atau minus 175 poin ke level Rp8.900 per saham, tertinggi di antara bank jumbo lainnya.

Rerata harga saham bank milik Grup Djarum ini tercatat sebesar Rp8.926,67. Kapitalisasi pasar BBCA menembus Rp1.086 triliun.

Lebih lanjut, harga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menurun 25 poin atau 0,49% menjadi Rp5.075 per saham pada perdagangan hari ini.

BMRI diperdagangkan dengan rata-rata harga senilai Rp5.053,09 dan mencatatkan kapitalisasi pasar Rp469 triliun.

Terakhir, bank pelat merah lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) juga mencatatkan koreksi harga saham 1,38% alias 60 poin menuju level Rp4.300 per saham.

Harga rata-rata saham BBNI hari ini adalah Rp4.297,04. Kapitalisasi pasar BBNI tercatat sebesar Rp158,8 triliun.

Adapun, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 5,50%. Bank sentral juga menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,25%.

Gubernur BI Perry berujar bahwa keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, kestabilan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” ujarnya.

Blitar (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyebut bahwa ajang pameran yang melibatkan UMKM bisa turut serta meningkatkan pasar produk lokal.

“Produk dari Kota Blitar ini luar biasa sekali dan ini saya tadi pesan ke Pak Wali Kota untuk dikonsolidasikan sering-sering ikut pameran, sering-sering berkoordinasi dengan kementerian terkait, biar nanti produknya bisa terus naik kelas dan mendunia,” katanya di sela-sela mengunjungi Pasar Blitar Djadoel 2025 yang berlangsung di Aloon-Aloon Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu.

Ia mengapresiasi gelaran tersebut, sebab turut serta makin mengenalkan produk UMKM. Ia pun juga meninjau satu per satu stand pameran dan juga dialog langsung dengan pengelola.

Ia menilai, produk UMKM yang dijual dan dipamerkan dalam ajang ini sudah bagus, baik dari sisi produk maupun pengemasan.

Namun, dirinya juga meminta kepada kepala daerah agar menggandeng e-commerce sehingga produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga bisa lebih luas jangkauannya.

"Tadi banyak produk menarik. Di tempatnya pak Bupati (Bupati Blitar Rijanto) ada jenang, tadi di tempatnya pak Wali (Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin) ada beberapa produk kendang. Produk dari Blitar ini luar biasa. Saya pesan ke pak Wali dikonsolidasikan, sering-sering ikut pameran. Sering koordinasi dengan kementerian terkait biar nanti produknya naik kelas mendunia. Dan akan saya suport untuk keterlibatan e-commerce," kata dia.

Wapres juga meyakini dengan pemasaran yang baik, diiringi juga antusiasme warga yang tinggi, produk-produk Indonesia akan jaya dan memiliki pasar yang kuat.

“Saya lihat antusiasme warga luar biasa sekali, ramai sekali. Padahal ini hari pertama ya, hari pertama. Baru buka panas-panas tapi luar biasa sekali antusiasme dari warga,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Wapres dan berharap ke depan Kota Blitar akan semakin bersinar dengan produk-produk lokalnya.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau-beliau di kota Blitar, dengan harapan kota Blitar ke depan semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat karena kota Blitar adalah kota yang bertumbuh pada sektor jasa dan perdagangan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kedatangannya Pak Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Wali Kota.

Pasar Blitar Djadoel merupakan bazar budaya tahunan, yang pada tahun 2025 mengusung tema “Nggugah Roso, Ngelingake Lelakon” (Membangkitkan Rasa, Menapak Tilas Kisah Lama). Kegiatan ini menciptakan suasana pasar tempo dulu yang khas era 1970–1990-an. Alat tukar untuk membeli barang juga berupa koin yang ditukarkan di stan khusus.

Kegiatan ini mencakup pameran produk lokal, lomba orasi pemikiran Bung Karno, orkestra, hingga museum memorabilia yang menampilkan perjalanan sejarah Blitar dari masa lalu hingga masa depan.

Acara ini merupakan bagian dari peringatan Bulan Bung Karno dan dirancang sebagai wadah promosi produk-produk unggulan UMKM serta pelestarian warisan budaya lokal di kawasan Blitar dan sekitarnya.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Implementasi fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Meski begitu, Bank Indonesia (BI) tetap terus memperluas sosialisasi dan edukasi.

"Ya ini Alhamdulillah Puji Tuhan, sejak kalau kita jumlah pengguna ya untuk QRIS Tap, QRIS Tap itu saat ini sudah mencapai 47,8 juta pengguna yang sudah memiliki fitur QRIS Tap," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam pengumuman hasil RDG BI periode Juni 2025 secara virtual, Rabu (18/6/2025).

Lonjakan signifikan juga terlihat pada jumlah merchant yang menerima QRIS Tap. Filianingsih membandingkan dengan masa uji coba awal live sandbox, di mana merchant yang tersedia hanya 646.

"Nah pada saat kita launching itu sudah meningkat 3,6 kali, yaitu 2.353 merchant," katanya.

Selain itu, yang lebih mengesankan, dalam waktu kurang dari dua bulan sejak diluncurkan, jumlah merchant QRIS Tap telah meningkat drastis.

"Nah saat ini posisi 6 Juni, belum genap dua bulan, itu sudah meningkat 275 kali. Jadi saat ini jumlah merchant-nya itu yang bisa menerima QRIS Tap itu sudah mencapai 648.034 merchant," kata Filianingsih.

Untuk terus mendorong adopsi QRIS Tap, Bank Indonesia akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi bersama industri.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai fitur baru QRIS Tap yang tersedia di aplikasi dan kanal pembayaran mereka.

Edukasi juga ditujukan kepada para merchant agar mereka memahami bahwa mereka dapat menerima pembayaran melalui QRIS Tap.

"Jadi termasuk juga kita memperlengkapi ada training for trainer untuk 46 KPWDN (Kantor Perwakilan Dalam Negeri) kita, sehingga nanti di daerah pun juga serentak bisa dilakukan. Dan kita juga akan terus melakukan transportasinya juga akan terus diperluas yang bisa menerima QRIS Tap," kata Filianingsih.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menertibkan rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

Adapun, rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang terbuat dari bahan alami atau buatan, ditempatkan di perairan untuk menarik perhatian dan mengumpulkan ikan di sekitarnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyampaikan, Kapal Pengawas KP Orca 04 berhasil mengamankan 21 rumpon ilegal di perairan Papua. Pemilik rumpon diduga milik nelayan asal Filipina.

“Kapal kita Orca 04 ya melakukan operasi juga di wilayah di atas Papua, Samudera Pasifik, itu mengamankan 21 rumpun ilegal miliknya Filipina,” kata Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

Pung mengatakan, modus yang dilakukan oleh para nelayan ini adalah menjadikan rumpon sebagai tempat fishing ground kapal-kapal ikan asing asal Filipina. Selain berhasil mengangkat 21 rumpon di perairan Papua, pihaknya juga mengangkat semacam cool box dengan kapasitas 5 ton.

Dengan diamankannya 21 rumpon ilegal ini, valuasi kerugian yang berhasil diselamatkan KKP mencapai Rp16,8 miliar.

“Dari hasil operasi rumpon tersebut kita bisa menyelamatkan kerugian negara kurang lebih Rp16,8 miliar,” ujar Pung.

Dia menjelaskan, rumpon-rumpon ilegal ini harus ditertibkan. Pasalnya, rumpon ilegal ini menjadi penghalang bagi ikan ke perairan Indonesia. Tidak hanya itu, Pung menyebut bahwa rumpon ilegal dapat mengganggu ekosistem sumber daya ikan, ruaya, dan nursery ground.

Dampak lainnya, kata Pung, nelayan kecil harus melaut dengan jarak tempuh fishing ground yang jauh untuk mencari ikan.

“Inilah yang kita coba tertibkan dan masih ada beberapa rumpon lagi yang nanti akan kita kembali kesana lagi,” ungkapnya.

Adapun per Juni 2025, Pung mengungkap setidaknya sudah ada sekitar 44 rumpon ilegal yang berhasil ditertibkan. Rumpon-rumpon ini tersebar di sejumlah WPPNRI.

“Jadi lumayan banyak juga dan ini terus kami lakukan operasi selanjutnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, fish aggregating device (FAD) atau rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan.

Rumpon dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Penempatan rumpon di perairan Indonesia sendiri harus mengikuti peraturan yang berlaku. Para pelaku usaha perikanan harus memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR).

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36/2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kalau kami lihat, ini trennya juga positif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh sebesar 12,6 persen (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp122,9 triliun per akhir Mei 2025.

“Kalau kami lihat, ini trennya juga positif,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

Penerimaan kumulatif dari bea masuk tercatat sebesar Rp19,6 triliun atau 37 persen dari target, didorong oleh kebijakan ketahanan pangan domestik dan upaya swasembada serta utilisasi Free Trade Agreement.

Sementara khusus penerimaan pada Mei tercatat sebesar Rp4,2 triliun, menurun 8,9 persen (yoy). Adapun tren penerimaan pada Maret hingga Mei mencapai Rp12 triliun, dengan peningkatan pada bea masuk non-bahan pangan sebesar 4,6 persen (yoy).

Selanjutnya, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp13 triliun atau 291,3 persen dari target APBN, tumbuh 69,1 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dunia (CPO) dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

Sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp90,3 triliun atau 37 persen dari target, tumbuh 11,3 persen (yoy) berkat kebijakan penundaan pelunasan.

Penerimaan cukai khusus pada Mei 2025 tercatat sebesar Rp17,1 triliun, tumbuh 146,8 persen (yoy). Penerimaan pada Maret hingga Mei juga tumbuh, yakni sebesar 25,4 persen (yoy) mencapai Rp50,6 triliun.

Kedua pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari tiga bulan pada 2024 menjadi 2 bulan pada 2025. Meskipun dilakukan normalisasi, menurut Anggito, penerimaan cukai pada Mei 2025 tetap meningkat.

Adapun secara keseluruhan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu bertambah senilai Rp184,8 triliun dari catatan April.

Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri dari penerimaan pajak Rp683,3 triliun (31,2 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun (40,7 persen). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp188,7 triliun (36,7 persen).

Belanja negara tersalurkan sebesar Rp1.016,3 triliun per akhir Mei. Dengan demikian, APBN mencetak defisit Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. (TOOL) menargetkan peningkatan pendapatan dan laba sekitar 10%–15% pada 2025 seiring dengan ekspansi di segmen koper Airwheel (smart luggage).

Direktur Utama TOOL Ronald Hartono Tan menyampaikan produk smart robotic luggage memiliki peluang yang sangat menjanjikan pada tahun 2025. Produk tersebut belum memiliki pesaing langsung di pasar sehingga memberikan ruang yang luas bagi TOOL untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin di segmen penjualan produk koper.

"Kami optimis senantiasa meningkatkan pemasaran dan penjualan secara berkelanjutan ke depan melalui strategi ekspansi dan kolaborasi," jelasnya dalam Paparan Publik, Rabu (18/6/2025).

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, strategi ekspansi, dan efisiensi operasional yang terus diupayakan, TOOL menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih di rentang 10% hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini mencerminkan keyakinan perseroan atas arah kebijakan dan langkah strategis yang telah dirumuskan secara terukur.

Ronald menyebutkan langkah strategis yang dilakukan TOOL adalah menjalin kerja sama dengan department store untuk memperluas jangkauan distribusi produk. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

TOOL telah berhasil menjalin kerja sama dengan beberapa departement store dan membuka 3 counter di pusat perbelanjaan besar di Jakarta pada tahun 2024. Toko perdana Airwheel berlokasi di Sedayu City, Kelapa Gading, Jakarta, dan 3 counter di department store seperti SEIBU Grand Indonesia, SOGO Pondok Indah Mall 2, dan SOGO Plaza Senayan.

Melanjutkan momentum baik ini, TOOL akan memperluas cakupan pasar ke wilayah Surabaya, Jawa Timur. Perseroan menjalin kerja sama dengan departement store dan membuka counter di lokasi strategis guna menjangkau lebih banyak konsumen.

“Sebagai bagian dari strategi ekspansi dan upaya memperkuat kehadiran merek secara offline, pada tahun ini Airwheel telah membuka toko baru di Galaxy Mall Surabaya. Selain itu, kami juga memperluas jangkauan dengan membuka counter resmi di SOGO Pakuwon Mall Surabaya,” paparnya.

Selain itu, TOOL akan melakukan inovasi terhadap layanan dan produk. Selain koper, produk utama Perseroan ialah perkakas dan peralatan rumah tangga. Dengan adanya diversifikasi produk, perseroan berharap memiliki daya saing dan menjadi pilihan utama bagi konsumen.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi TOOL sebagai pelaku usaha yang kompetitif dan adaptif di tengah tantangan industri.

"Kami berharap upaya ekspansi dan diversifikasi yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Direksi optimis bahwa langkah strategis ini berdampak positif terhadap laju pertumbuhan TOOL yang berkelanjutan di masa mendatang," jelas Ronald Hartono Tan.

TOOL menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pada 2024. Pertama, nilai kurs rupiah yang fluktuatif sehingga terjadi perubahan harga yang naik turun atau tidak tetap. Hal ini mempengaruhi nilai jual produk Perseroan di pasar.

Kedua, situasi ekonomi dan politik. Tahun 2024, kondisi perekonomian global belum stabil sehingga turut memberikan pengaruh terhadap pengadaan produk Perseroan. Kemudian ketegangan politik nasional yang terjadi di sepanjang 2024 memberikan pengaruh mengenai arah kebijakan pemerintah.

Perseroan mencatatkan total pendapatan sejumlah Rp93,53 miliar pada 2024, mengalami penurunan 37,01% dari sebelumnya Rp148,49 miliar. Dengan demikian, TOOL mencatatkan laba bersih tahun berjalan sejumlah Rp939,378 juta, mengalami penurunan 96,86% jika sebelumnya Rp29,88 miliar.

TOOL membukukan aset sejumlah Rp214,87 miliar, dengan liabilitas Rp21,68 miliar dan ekuitas Rp193,19 miliar. Nilai aset mengalami penurunan sebesar 0,96% dari tahun 2023 sejumlah Rp216,96 miliar. Kabar baiknya, liabilitas mengalami penurunan 12,53% dari tahun 2023 sejumlah Rp24,78 miliar dan ekuitas naik 0,53% dari tahun 2023 sejumlah Rp192,18 miliar.