Donald Trump mendesak CEO Intel Lip-Bu Tan resign alias mengundurkan diri, hanya beberapa bulan setelah menjabat. Presiden Amerika Serikat ini menilai Tan sangat sarat konflik kepentingan akibat keterikatannya dengan sejumlah perusahaan teknologi Cina.

“CEO Intel sangat sarat konflik dan harus mengundurkan diri sekarang juga. Tak ada solusi lain atas masalah ini,” tulis Trumph di platform Truth Social, Kamis (7/8), dikutip dari Bloomberg News.

Desakan muncul setelah Senator Republik Tom Cotton mempertanyakan investasi Lip-Bu Tan di perusahaan semikonduktor Cina, termasuk yang terkait militer. Cotton juga menyoroti riwayat Tan memimpin Cadence Design Systems, yang pernah melanggar aturan ekspor AS dengan menjual produk ke universitas militer Cina pada Juli.

Intel menegaskan bahwa Lip-Bu Tan dan dewan direksi berkomitmen mendukung kepentingan keamanan nasional AS. Perusahaan juga menyoroti investasinya selama puluhan tahun di Amerika Serikat, termasuk pembangunan fasilitas pabrik cip baru di Arizona.

Meski begitu, saham Intel turun 3,1% menjadi US$ 19,77 setelah kabar desakan pengunduran diri tersebut.

Jejak Investasi CEO Intel di Perusahaan Terhubung Militer Cina

Laporan eksklusif Reuters pada April mengungkap bahwa Lip-Bu Tan menanamkan ratusan investasi di perusahaan Cina selama puluhan tahun, lewat firma modal ventura Walden International yang ia dirikan pada 1987.

Salah satunya, Lip-Bu Tan menjadi investor awal di produsen cip terbesar di Cina, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). SMIC masuk daftar sanksi pemerintah AS pada 2020 karena diduga memiliki hubungan erat dengan militer Cina, sebelum Lip-Bu Tan melepas sahamnya pada 2021.

Melansir Reuters, data di basis perusahaan Cina menunjukkan Walden International masih berinvestasi bersama dana pemerintah Cina atau BUMN di setidaknya 20 perusahaan dan dana investasi. Enam di antaranya berkolaborasi dengan China Electronics Corporation (CEC), pemasok utama militer Cina yang disanksi Trump pada 2020.

Investasi Walden yang terkait CEC meliputi pembuat sensor drone militer Rusia di Ukraina di QST Group, dan di Intellifusion, perusahaan pengawasan yang masuk daftar hitam AS pada 2020 karena dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Dua dana Walden juga memiliki lebih dari 5% saham di Wuxi Xinxiang Information Technology, pemasok peralatan kendali jarak jauh untuk Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), produsen cip memori yang masuk daftar hitam perdagangan AS pada 2022.

Selain melalui Walden, Lip-Bu Tan memiliki Sakarya Limited, perusahaan holding berbasis di Hong Kong yang mengendalikan 38 perusahaan di Cina, termasuk Huaxin Yuanchuang, entitas investasi yang terhubung dengan lebih dari 500 perusahaan.

Tan juga memiliki Seine Limited yang memegang saham di 68 perusahaan Cina, termasuk Dapu Technologies, kontraktor militer Cina, dan HAI Robotics, yang disebut pernah mengajukan penawaran kontrak militer.

Tan juga disorot terkait kasus hukum Cadence Design Systems, perusahaan yang ia pimpin sebagai CEO dari 2008 hingga 2021 dan ketua eksekutif hingga Mei 2023. Cadence menjual produk desain cip ke universitas militer Cina di bawah kepemimpinannya. Perusahaan itu pekan lalu sepakat mengaku bersalah dan membayar lebih dari US$ 140 juta untuk menyelesaikan tuntutan.

JAKARTA, iNews.id - Di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas dilakukan lewat smartphone, produk tabungan digital semakin diminati. Salah satu alasannya adalah kemudahan akses dan fitur lengkap yang ditawarkan mulai dari buka rekening online hingga transaksi kapan saja di mana saja. 

Tapi yang paling dicari adalah tabungan dengan bunga tinggi, yang bisa membantu mempercepat pertumbuhan dana. Jika kamu sedang mencari tabungan digital bunga tinggi dengan fitur melimpah, MNC Bank punya solusinya: Tabungan Motion Cuan.

Sebagai anak usaha dari MNC Group, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) menghadirkan Tabungan Motion Cuan dengan bunga 7 persen yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga tabungan lainnya. 

Cocok banget buat kamu yang ingin uang kamu aman tapi tetap kerja untuk kamu tanpa harus ribet investasi. Selain bunga tinggi, kamu juga bisa menikmati banyak keuntungan lainnya, seperti:
• Gratis transfer antar bank via BI-FAST
• Gratis tarik tunai di semua ATM
• Gratis setor-tarik tunai di seluruh gerai Indomaret
• Dan masih banyak fitur transaksi harian lainnya

Ingin tahu lebih lengkap? Cek langsung di mncbank.co.id/post/tabungan-motion-cuan. Yuk nabung sekarang di tabungan bunga tinggi yang bisa kamu buka langsung dari HP dengan mengikuti deratan langkah berikut ini: 

1. Download aplikasi MotionBank di App Store atau Play Store. Pastikan kamu pakai versi terbaru.
2. Pilih menu “Buka Akun Baru” dan klik produk Tabungan Motion Cuan → “Ajukan Sekarang”.
3. Siapkan data pribadi dan dokumen pendukung → klik “Lanjut”.
4. Masukkan kode OTP yang dikirim via SMS.
5. Unggah KTP, selfie dengan KTP, dan lakukan live detection.
6. Lengkapi data diri dan pekerjaan.
7. Buat password dan PIN transaksi.
8. Cek email untuk mengetahui status pembukaan rekeningmu.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menuturkan, pihaknya senantiasa berinovasi menghadirkan produk dan layanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam merencanakan kondisi finansialnya. Melalui Tabungan Motion Cuan, pihaknya berharap dapat semakin memotivasi masyarakat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. 

"Karena selain suku bunga kompetitif yang Kami sajikan, terdapat benefit eksklusif yang dapat mereka nikmati di Tabungan Motion Cuan. Selain itu, kami juga memberikan akses yang memudahkan mereka untuk membuka rekening tabungan tanpa perlu hadir di kantor cabang, karena Kami telah menyajikan semua kebutuhan finansial masyarakat di dalam aplikasi MotionBank,” kata Rita.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, dan akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan MNC Bank, termasuk peluang karir yang ada di MNC Bank. Seluruh informasi terkait peluang karir dapat diakses pada Linkedin PT Bank MNC Internasional Tbk. MNC Bank tidak pernah memungut biaya apapun, dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun, terkait proses rekrutmen.

Segera unduh aplikasi MotionBank layanan digital MNC Bank Mo Apa Aja Bisa di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui WhatsApp chat di 08888888888.

Editor: Aditya Pratama

KOMPAS.com – Banyak pekerja aktif belum mengetahui bahwa saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan tanpa harus mengundurkan diri dari pekerjaan.

Fasilitas ini memungkinkan peserta mencairkan sebagian saldo JHT selama sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Lantas, bagaimana cara mencairkan saldo JHT tanpa resign? Simak penjelasan lengkap mengenai syarat, dokumen, dan prosedur klaim berikut ini.

Syarat cairkan JHT tanpa resign

Berdasarkan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat mencairkan sebagian saldo JHT dengan syarat telah menjadi peserta minimal 10 tahun.

Adapun besaran saldo JHT yang bisa dicairkan adalah:

• 30 persen dari saldo JHT untuk pembelian rumah.
• 10 persen dari saldo JHT untuk persiapan pensiun.

“Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun,” ujar Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, Agustus 2024.

Cara mencairkan JHT tanpa resign

Ada dua metode pencairan saldo JHT bagi peserta aktif, yaitu secara langsung di kantor cabang atau secara online melalui Lapak Asik.

1. Lewat Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

Berikut langkah-langkah pencairannya:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Siapkan dan bawa dokumen asli
• Isi formulir pengajuan klaim JHT
• Ambil nomor antrean dan tunggu panggilan
• Ikuti proses wawancara serta verifikasi data.

Setelah proses selesai, peserta tinggal menunggu saldo JHT ditransfer ke rekening yang terdaftar.

(KOMPAS.com/NURWAHIDAH) Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Cara mencairkan JHT tanpa resign. Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan. JHT BPJS Ketenagakerjaan.

2. Lewat website Lapak Asik (Online)

Peserta juga bisa mencairkan saldo JHT secara online melalui Lapak Asik, terutama untuk klaim dengan nilai di atas Rp 10 juta. Berikut cara klaimnya:

• Buka laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Masukkan data diri: NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah dokumen yang dibutuhkan, termasuk swafoto (format JPG/JPEG/PNG/PDF, maksimal 6 MB)
• Periksa kembali data, lalu klik Simpan
• Cek email untuk melihat jadwal wawancara daring
• Ikuti wawancara online untuk verifikasi data
• Tunggu proses transfer saldo JHT ke rekening.

Dokumen syarat pencairan JHT tanpa resign

Untuk pencairan JHT 10 persen (persiapan pensiun), dokumen yang harus disiapkan adalah:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Buku tabungan
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, untuk klaim 30 persen (kepemilikan rumah), peserta juga wajib menyertakan:

• Dokumen dari bank terkait pembelian rumah
• Buku tabungan dari bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Berapa lama proses pencairan JHT?

Proses pencairan saldo JHT untuk peserta yang masih aktif bekerja biasanya memakan waktu maksimal 5 hari kerja, terhitung sejak seluruh dokumen dan syarat dinyatakan lengkap dan benar.

Itulah cara mencairkan saldo JHT tanpa harus resign dari pekerjaan. Pastikan masa kepesertaan Anda sudah mencapai 10 tahun dan seluruh dokumen sudah lengkap.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatatkan ada kesenjangan yang besar dalam kondisi tabungan masyarakat Indonesia.

Saldo rata-rata rekening dengan nominal di bawah Rp 100 juta, yang mewakili 98,2% dari seluruh rekening terus mengalami penurunan drastis, dari Rp 4,29 juta pada 2012 menjadi Rp 1,78 juta pada 2025.

Hal ini menandai penurunan kumulatif sebesar 58,5% atau pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) turun sebesar 6,55%.

"Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan tekanan daya beli rumah tangga," tulis LPEM UI dikutip Jumat (8/8/2025).

Kondisi ini sejalan dengan data penggunaan pendapatan dari Bank Indonesia, yang menunjukkan peningkatan pangsa konsumsi dan penurunan tabungan. Artinya, rumah tangga tidak hanya menabung lebih sedikit, tetapi juga menarik simpanan mereka yang terbatas untuk mempertahankan tingkat pengeluaran.

Berbeda dengan kelompok rekening kecil, saldo rata-rata rekening di atas Rp 5 miliar justru mencatatkan pertumbuhan stabil lebih dari 4% per tahun.

Tingkat simpanan rekening di atas Rp 5 miliar terus meningkat dari Rp 23,6 miliar pada 2015 menjadi Rp 29,5 miliar pada 2025.

Namun, rekening sebesar itu semakin kecil kemungkinannya dimiliki oleh rumah tangga. Perbedaan ini memperkuat kekhawatiran bahwa meskipun akses keuangan telah meluas, ketahanan keuangan masih rapuh.

"Dengan menyusutnya cadangan tabungan, banyak rumah tangga mungkin lebih rentan terhadap guncangan di masa mendatang, dan pertumbuhan konsumsi baru-baru ini mungkin sulit dipertahankan," ujarnya.

Foto: LPEM UI Data Saldo dalam Rekening Tabungan

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka lembaran baru dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbaru, dua anggota DPR RI periode 2019–2024, Heri Gunawan (HG) dari Partai Gerindra dan Satori (ST) dari Partai Nasdem, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penetapan ini menjadi babak krusial setelah hampir setahun KPK memeriksa berbagai pihak hingga menggeledah kantor lembaga tinggi negara. KPK juga menelusuri jejak aliran dana yang seharusnya untuk kegiatan sosial, tetapi diduga berubah haluan menjadi pembelian tanah, kendaraan, deposito, hingga pembangunan usaha pribadi.

Awal Mula Dana CSR BI & OJK dari Panja Komisi XI

Dugaan rasuah ini bermula dari pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR untuk membahas pendapatan dan pengeluaran anggaran mitra kerja, termasuk BI dan OJK.

Dalam rapat-rapat tertutup sejak 2020, disepakati penyaluran dana CSR dari kedua lembaga tersebut untuk kegiatan sosial masyarakat. BI mengalokasikan sekitar 10 kegiatan per tahun, sedangkan OJK 18–24 kegiatan CSR.

Namun, menurut KPK, alokasi tersebut justru menjadi celah. HG dan ST diduga memanfaatkan yayasan yang mereka kelola—empat milik HG dan delapan milik ST—sebagai penampung dana. Proposal diajukan, dana dicairkan, lalu mengalir ke rekening pribadi atau rekening baru yang dibuka oleh staf kepercayaan mereka.

“Uang yang seharusnya untuk memperbaiki rumah rakyat, pendidikan, atau kesehatan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Dari hasil penyidikan, HG menerima total Rp15,86 miliar, yang terdiri dari Rp6,26 miliar dari BI, Rp7,64 miliar dari OJK, dan Rp1,94 miliar dari mitra kerja lainnya.

Uang ini digunakan HG untuk membangun rumah makan, membeli mobil, tanah, bangunan, hingga mengelola outlet minuman.

ST, di sisi lain, mengantongi Rp12,52 miliar: Rp6,30 miliar dari BI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja lain. Modusnya lebih rumit sebab dia meminta salah satu bank menyamarkan transaksi deposito sehingga pencairan tak terdeteksi di rekening koran.

"Dana itu kemudian dipakai untuk membeli tanah, membangun showroom, hingga kendaraan bermotor," ujar Asep.

KPK belum berhenti pada dua nama ini. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat BI, OJK, dan anggota DPR lain. Sejumlah saksi sudah dipanggil, termasuk mantan pejabat BI, pejabat aktif OJK, dan anggota DPR dari berbagai fraksi.

Bahkan, ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo sempat digeledah pada Desember 2024. Meski begitu, Perry hingga kini belum dipanggil untuk dimintai keterangan. BI sendiri menyatakan menghormati proses hukum dan berkomitmen mendukung penyidikan.

“Kami akan mendalami peran gubernur BI, deputi gubernur, juga pihak OJK. Tidak menutup kemungkinan ada temuan tindak pidana korupsi lainnya,” kata Asep.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dana CSR di lembaga negara. Dana yang diharapkan menjadi motor kegiatan sosial ternyata rawan diselewengkan lewat pertanggungjawaban fiktif.

Contoh yang diungkap KPK: satu proposal pengajuan dana PSBI senilai Rp250 juta untuk membangun 50 rumah rakyat, namun di lapangan hanya terbangun 8–10 unit. Sisa anggaran miliaran rupiah menguap.

Pengamat tata kelola publik menilai skema penyaluran melalui yayasan tanpa verifikasi independen membuat program CSR rentan menjadi “ladang basah” bagi oknum.

“Tanpa transparansi dan kontrol publik, dana sosial bisa berubah menjadi dana pribadi,” ujar seorang akademisi.

Menanti Babak Lanjutan TPPU

Dengan dua alat bukti yang telah dikantongi, KPK menjerat HG dan ST dengan pasal korupsi dan pencucian uang. Namun, publik menunggu lebih dari sekadar vonis.

Babak baru ini diharapkan mengungkap jaringan yang lebih luas—apakah hanya dua anggota DPR ini yang bermain, atau ada sistem yang lebih dalam yang memuluskan aliran dana CSR untuk kepentingan pribadi.

Di tengah penantian itu, satu pesan menjadi jelas: amanat sosial dana CSR harus kembali ke rakyat. Sebab, setiap rupiah yang dialihkan, berarti mengurangi harapan warga terhadap bantuan yang seharusnya mereka terima.

Sementara itu, KPK juga merasa janggal terkait persetujuan penyaluran dana CSR BI dan OJK ke yayasan milik tersangka kasus ini, Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST).

Asep Guntur Rahayu mempertanyakan mengapa yayasan tersebut harus dipilih untuk mengelola dana CSR BI dan OJK. Sebab bisa saja yayasan di luar Komisi XI atau struktural terkait dipilih untuk menjalankan program itu.

"Mengapa itu tidak diberikan misalnya kepada yayasan-yayasan yang bukan dimiliki oleh anggota Komisi XI atau di luar yang ditunjuk oleh anggota Komisi XI. Misalkan rekan-rekan punya yayasan boleh dong mengajukan juga mendapatkan bantuan sosial baik dari BI, OJK, maupun mitra dari Komisi XI tersebut," jelas Asep dalam jumpa pers, Kamis (7/8/2025).

Dia mengatakan dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini memiliki modus mengkambinghitamkan bantuan sosial padahal uang akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Kita sedang mendalami adanya sejumlah uang yang bergeser walaupun ini dalam bentuk 'dibungkus' dengan kegiatan sosial, dana sosial. Tapi tentu selalu ada alasan," kata Asep.

Meski begitu, Asep mengatakan penyidik sedang mengusut kasus ini agar mengetahui secara pasti aliran dana CSR. Dia tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan perkara ada pihak-pihak atau temuan baru sehingga kasus terungkap secara terang benderang.

Salah satunya ingin mengetahui apakah kedua tersangka menyalurkan atau diperintahkan oleh partai politiknya untuk melancarkan dugaan TPPU.

"Apakah pemberian sejumlah uang ini merupakan juga connecting atau ada hubungan dengan partai politiknya? Apakah diperintahkan partai politiknya? Apakah disetor dan lain-lain itu yang sampai saat ini kita akan memperdalam?" tegasnya.

Tindak lanjut kasus dana CSR BI-OJK berkaitan dengan pasal yang ditetapkan oleh KPK kepada tersangka, yakni pasal terkait TPPU.

Asep menyebutkan HG dan ST mengantongi total uang yang berbeda. HG menerima Rp15,86 miliar, sedangkan ST Rp12,52 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi, bukan penyaluran kegiatan sosial sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Adapun, KPK menjerat tersangka dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut program operasi pasar yang dijalankan pemerintah telah memberi dampak terhadap penurunan harga beras di tingkat konsumen.

Amran mengatakan beras berkualitas baik dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET). Program ini bagian dari langkah pemerintah menstabilkan pasokan dan harga pangan nasional hingga akhir tahun.

"Oh ya, pasti, dampak pasti karena harganya hanya Rp12.500 dan kualitasnya bagus. Beras baru itu beras bagus," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Harga beras operasi pasar lebih murah dibandingkan rata-rata harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) nasional hari ini.

Panel Harga Pangan Badan Pangan nasional (Bapanas) menyebut rata-rata harga beras nasional Rp12.616 per kg. Adapun rata-rata harga beras medium nasional di tingkat konsumen Rp14.474 per kilogram. 

Menurut Amran, operasi pasar terus dilakukan selama harga masih berada di atas HET. Pemerintah menyediakan 1,5 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan dan harga hingga Desember 2025.

Amran mengatakan volume stok beras yang disiapkan tahun ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Dulu mana pernah ada operasi pasar 1,5 juta ton? Enggak ada kan? Ini 1,3 juta ton (khusus operasi pasar), kenapa stok kita banyak? Jadi operasi pasar jalan terus," kata Amran.

Amran juga menyoroti kualitas beras yang dijual melalui program SPHP. Salah satunya dari kadar broken alias persentase patahan butir beras yang rendah.

"Tahu enggak broken-nya cuma 5 persen, ada yang 10 persen, tapi harganya Rp12.500. Nah yang kemarin premium broken-nya berapa? Tiga puluh persen, 40 persen, tapi harganya Rp18 ribu, pasti masyarakat lebih senang," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya juga menjalankan operasi pasar pangan murah di berbagai wilayah. Salah satu komoditas yang dijual adalah daging kerbau seharga Rp75 ribu per kg, lebih rendah dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per kg.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan operasi pasar dilakukan di 215 titik PT Pos Indonesia serta di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini menyasar lokasi yang jauh dari pasar tradisional agar distribusi pangan lebih merata.

"Pagi ini kita meluncurkan gerakan pangan murah di seluruh Indonesia, ditambah beberapa lokasi operasi pasar. Secara serentak, dinas-dinas yang menangani pangan, pertanian, dan perdagangan juga melakukan hal yang sama dengan tujuan agar harga pangan tetap stabil," ujar Arief beberapa waktu silam.

Ia menambahkan harga pangan murah tersebut ditujukan untuk masyarakat luas, bukan untuk pedagang atau spekulan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkolaborasi bersama Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kota Denpasar membangun ekosistem industri fesyen dan kriya yang lebih inklusif, inovatif, dan siap bersaing di pasar global.

Hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan “Rupa Karsa Bali 2025” pada akhir Juni lalu, yang menjadi simbol kerja sama dalam meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM) di bidang fesyen dan kriya khususnya wilayah Bali.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan IKM secara berkelanjutan, tetapi juga bisa naik kelas agar bisa menembus pasar internasional.

“Kolaborasi dengan HIPPI Kota Denpasar merupakan contoh nyata sinergi yang mampu membuka akses lebih luas bagi pelaku IKM khususnya di bidang fesyen dan kriya dari sisi pasar, inovasi hingga peningkatan kualitas produk,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Jumat (8/8).

Pada kesempatan tersebut, turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPIFK dengan HIPPI Kota Denpasar tentang “Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya melalui Kolaborasi Kreatif”. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup tiga pilar utama, yaitu fasilitasi bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan; pengembangan inovasi produk dan peningkatan kreativitas; serta penyediaan informasi pasar, promosi, pemasaran produk dan kemitraan bagi IKM di bidang fesyen dan kriya.

Dirjen IKMA juga menjelaskan, kegiatan Rupa Karsa Bali dirancang sebagai platform integratif yang memadukan edukasi, promosi, dan kolaborasi. Terdapat tujuh IKM binaan BPIFK yang menampilkan karya unggulannya dalam acara fashion show, yang dipadukan dengan penampilan para model dari ajang Jegeg Bagus Kampus Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar. Ketujuh IKM tersebut adalah Theacastor, Anacaraka, Kominela, Waiki Textile, Lului, Seminyak Leather Bali, dan Wira’s Silver Bali.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi etalase karya para IKM, tetapi juga menjadi panggung yang mempertemukan pelaku IKM dengan jejaring pasar, desainer, dan komunitas kreatif. Sinergi ini harus terus diperluas untuk memperkuat industri kreatif Indonesia secara menyeluruh,” tuturnya.

Rupa Karsa Bali juga menghadirkan talkshow yang mengangkat isu–isu aktual di sektor fesyen dan kriya, antara lain mengenai “Peran Pengusaha dalam Industri Fesyen dan Kriya yang Berkelanjutan” bersama HIPPI Provinsi Bali dan Direktur Diana Grup, selanjutnya “Strategi Digital dan Kolaborasi IKM di Era Kini” oleh AUM Bali, serta “Ragam Wastra, Ragam Gaya: Menyatukan Kearifan Lokal dalam Busana Sehari-hari” bersama Agung Bali Collection.

“Kami berharap kegiatan seperti Rupa Karsa Bali tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga memicu kesinambungan program pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, dan pembukaan pasar yang lebih luas bagi IKM daerah,” ucap Reni.

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih betah di zona hijau pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (8/8/2025). IHSG naik 58,54 poin atau 0,78 persen ke 7.548,72.

Pada penutupan perdagangan sesi I terdapat 239 saham menguat, 381 saham melemah dan 336 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 18,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,21 persen ke 797,24, indeks JII menguat 0,23 persen ke 530,99, indeks IDX30 menguat 0,24 persen ke 411,17 dan indeks MNC36 menguat 0,28 persen ke 316,55.

Untuk indeks sektoral di antaranya energi naik 2,69 persen, konsumer non siklikal naik 0,01 persen, konsumer siklikal turun 0,17 persen, keuangan naik 0,83 persen, infrastruktur naik 0,44 persen, properti naik 0,11 persen, bahan baku naik 0,35 persen, transportasi turun 0,09 persen, industri menguat 2,20 persen, teknologi turun 3,97 persen, kesehatan turun 0,56 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT TanahLaut Tbk (INDX) naik 26,67 persen ke Rp95, PT Shield On Service Tbk (SOSS) naik 24,76 persen ke Rp655 dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) naik 24,52 persen di Rp965.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSBC) turun 14,98 persen ke Rp369, PT Panin Asset Management Tbk (XPTD) turun 14,92 persen ke Rp462 dan PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSSI) turun 14,50 persen di Rp112.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar militer Israel (IDF) mengambil alih kendali Kota Gaza. Pernyataan baru dirilis oleh kantor kepresidenan Israel, Jumat (8/8/2025).

Ini menjadi rencana baru Netanyahu, yang diklaimnya untuk "mengalahkan" Hamas. Dikatakan bahwa tentara Israel akan "bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran".

"Mayoritas kabinet keamanan telah mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera-hidup dan mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina," tulis AFP menyadur pengumuman kantor Netanyahu.

"Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pengembalian para sandera," tambahnya.

"Media Israel melaporkan bahwa perluasan serangan Israel di Gaza dapat mengakibatkan pasukan darat beroperasi di daerah padat penduduk tempat para sandera diyakini ditawan."

Hal ini menjadi update baru dari rapat kabinet yang dilakukan Netanyahu Kamis. Kemarin dalam sebuah wawancara dengan televisi Amerika Serikat (AS), Fox News, Netanyahu juga sesumbar dengan keinginannya itu seraya berusaha menyakinkan bahwa Israel tak berniat memerintah Gaza.

Ia menambahkan bahwa Israel tidak ingin "mempertahankan" Jalur Gaza, yang diduduki Israel pada tahun 1967 tetapi telah menarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Netanyahu mengatakan Israel menginginkan "perimeter keamanan" dan mengklaim akan menyerahkan wilayah Palestina kepada "pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar tanpa mengancam kami dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza."

"Itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas," tambahnya.

Sementara itu, rencana perluasan perang yang dilaporkan telah memicu kekhawatiran yang semakin besar di Israel tentang dampaknya bagi para sandera yang tersisa. Saat rapat kabinet dimulai, ratusan orang berunjuk rasa di dekat kantor perdana menteri di Yerusalem, menuntut kesepakatan untuk membebaskan para sandera.

"Satu-satunya cara untuk memulangkan para sandera adalah dengan menghentikan perang dan mengakhiri penderitaan," kata pengunjuk rasa Sharon Kangasa-Cohen.

"Para sandera dan semua yang hidup dalam konflik mengerikan ini," tambahnya.

Hampir dua tahun perang di Gaza, Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencapai gencatan senjata guna menyelamatkan lebih dari dua juta penduduk wilayah Palestina dari ambang kelaparan dan menyelamatkan sandera yang ditawan oleh militan Palestina.

Di sisi lain, kekhawatiran meningkat mengenai apa yang akan terjadi di Gaza jika Israel memperluas operasinya. Warga khawatir akan lebih banyak korban jiwa melayang.

"Operasi darat berarti lebih banyak kerusakan dan kematian," kata Ahmad Salem, 45 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Juli 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2025 yang berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 118,1, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 117,8.

“Meningkatnya keyakinan konsumen pada Juli 2025 terutama ditopang oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK),” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan survei, BI mencatat IEK Juli 2025 tercatat sebesar 129,6, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 128,9.

Peningkatan IEK Juli 2025 didukung oleh Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) tercatat masing-masing sebesar 136,4 dan 125,0, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 133,2 dan 124,1.

Sedangkan, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) tercatat di level optimis sebesar 127,5, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 124,1.

Selanjutnya untuk Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Juli 2025 tercatat sebesar 106,6, relatif stabil dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 106,7, kata Ramdan.

BI mencatat, terjaganya IKE bersumber dari komponen Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat di level optimis masing-masing sebesar 117,8 dan 106,6.

Sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) meningkat menjadi sebesar 95,3, meskipun masih berada di level pesimis.

Survei BI yang sama juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Juli 2025 tercatat sebesar 75,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 75,1 persen.

Sementara itu, ia mengatakan untuk proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 13,7 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 14,1 persen.

Adapun proporsi pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) pada Juli 2025 relatif stabil sebesar 10,9 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memasuki babak baru dalam efisiensi anggaran negara yang akan berlanjut di tahun depan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya aturan baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk diketahui, efisiensi anggaran pemerintah dimulai dari penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Inpres ini menjadi milestone penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia karena menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola anggaran negara seefisien mungkin.

Dalam Inpres yang diterbitkan tak lama dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo ini, Presdiden menetapkan target anggaran negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang 2025.

Rinciannya, penghematan sebanyak Rp 256,1 triliun yang berlaku di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat dan Rp 50, 5 triliun terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Prabowo melalui Inpres ini menetapkan 16 pos belanja yang harus dipangkas anggarannya oleh pemerintah pusat dan daerah, di antaranya belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, seminar, hingga program yang dianggap non-prioritas.

Di sisi lain, Inpres ini juga mengecualikan dua pos belanja yang tidak terkena efisiensi anggaran, yaitu belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos).

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran

Kemudian Inpres tersebut ditindaklanjuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui blokir anggaran. Namun kebijakan ini diprotes oleh berbagai K/L lantaran membuat mereka sulit melaksanakan program yang telah direncanakan.

Lalu pada 7 Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk melakukan refocusing, relokasi, hingga pembukaan blokir supaya belanja K/L dapat lebih tajam dana bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah.

Pembukaan blokir anggaran ini memungkinkan K/L untuk kembali melaksanakan belanja sesuai dengan program prioritas pembangunan nasional.

Kemenkeu mencatat, hingga Juni 2025, pihaknya telah membuka blokir anggaran untuk 99 K/L senilai Rp 134,9 triliun agar dapat mempercepat realisasi belanja negara.

Hingga Semester I 2025, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.406 triliun atau 38,8 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Sri Mulyani Beri Sinyal Efisiensi Anggara Lanjut Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, efisiensi anggaran akan menjadi fokus utama pemerintah pada 2026.

"Pasti dilakukan (efisiensi), itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas, iya dilakukan," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Efisiensi anggaran tahun depan akan dilakukan mengkuti 8 program prioritas dalam Asta CIta Presiden Prabowo.

Program-program tersebut akan dioptimalkan melalui berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh K/L, tentunya dengan arahan langsung dari Presiden.

Baru-baru ini Sri Mulyani menerbitkan menerbitkan aturan baru soal efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Beleid ini menegaskan komitmen pemerintah untuk kembali melaksanakan efisiensi anggaran pada tahun berikutnya.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Sri Mulyani menetapkannya pada 29 Juli 2025 dan mengundangkannya pada 5 Agustus 2025.

“Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah, pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN,” tertulis dalam Pasal 2 PMK Nomor 56 Tahun 2025.

Aturan ini tidak banyak mengubah aturan sebelumnya, efisiensi anggaran diterapkan pada belanja K/L dan transfer ke daerah. Dana hasil efisiensi akan dialihkan untuk mendukung program prioritas Presiden.

Namun beleid ini hanya mencantumkan 15 pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi. Jumlah ini berkurang dibanding aturan sebelumnya, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang memuat 16 pos.

Dalam Pasal 3 ayat 4, pos belanja lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan prioritas pembangunan tidak masuk dalam daftar efisiensi.

“Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian item belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan arahan Presiden,” tertulis pada Pasal 3 Ayat 5.

Selain itu, PMK ini tidak mencantumkan nominal atau persentase efisiensi yang harus dicapai oleh kementerian dan daerah. Penetapan jumlah efisiensi akan ditentukan oleh Sri Mulyani berdasarkan arahan Presiden.

Setiap kementerian dan lembaga juga harus mengidentifikasi rencana efisiensi sesuai besaran yang ditetapkan Presiden.

“Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja,” tertulis dalam Pasal 3 ayat 2.

Berikut daftar 15 pos belanja kementerian/lembaga yang dikenakan efisiensi dalam aturan terbaru:

Alat tulis kantor

Kegiatan seremonial

Rapat, seminar, dan sejenisnya

Kajian dan analisis

Diklat dan bimtek

Honor output kegiatan dan jasa profesi

Percetakan dan suvenir

Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan

Lisensi aplikasi

Jasa konsultan

Bantuan pemerintah

Pemeliharaan dan perawata

Perjalanan dinas Peralatan dan mesin

Infrastruktur.

HASIL survei terkini Bank Indonesia (BI) memaparkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2025 meningkat dari bulan sebelumnya. BI melaporkan IKK pada Juli 2025 berada pada level optimis atau di atas 100 yakni sebesar 118,1.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan IKK Juni yang sebesar 117,8. “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso lewat keterangan resmi, Jumat, 8 Agustus 2025.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dihitung dari rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Pada Juli 2025 IEK tercatat sebesar 129,6, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 128,9.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Juli 2025 tercatat sebesar 106,6. Angkanya elatif stabil dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 106,7.

Membaiknya keyakinan konsumen terhadap ekonomi saat ini diukur dari indeks penghasilan dan pembelian barang tahan lama yang berada di level optimistis. Sedangkan persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini mengalami perbaikan meski masih berada pada zona pesimistis, yakni 95,3.

BI mencatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan atau IEK pada Juli 2025 sebesar 129,6. Angka ekspektasi ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di level 128,9.

Survei konsumen BI yang dipublikasi pada 8 Agustus 2025 ini juga menghitung kondisi keuangan konsumen. Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 75,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 75,1 persen. Artinya pengeluaran konsumen untuk konsumsi meningkat.

Sementara itu, pengeluaran konsumen untuk tabungan menurun. Data BI memaparkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) pada Juli sebesar 13,7 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 14,1 persen. Namun, rasio pembayaran cicilan atau utang (debt to income ratio) pada Juni 2025 stabil di angka 10,9 persen.