Menaker Evaluasi Skema Uang Saku Magang, Perusahaan Bakal Diminta Patungan
Menaker Yassierli kaji skema patungan uang saku antara pemerintah dan perusahaan untuk keberlanjutan Program Magang Nasional.
(WE Finance) 24/04/26 18:35 202067
Warta Ekonomi, Jakarta -Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merencanakan keberlanjutan program magang nasional pada tahun ini. Pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap skema pemberian uang saku bagi para peserta magang.
Perusahaan berpeluang terlibat dalam skema patungan untuk pembayaran uang saku peserta di masa mendatang. Saat ini dana uang saku setara UMP atau UMK bersumber sepenuhnya dari pemerintah pusat.
"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli, Jumat (24/4/2026). Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk menjaring perusahaan yang serius membina peserta.
Perusahaan diharapkan memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta pada akhir masa program. "Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya," tuturnya.
Pemerintah mengevaluasi pemerataan sebaran peserta yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Program magang selanjutnya ditargetkan dapat menjangkau berbagai daerah secara lebih merata.
"Yang pertama, bagaimana program magang ini sebaran pesertanya bisa lebih merata dari segi geografis," ujar Yassierli. Selain itu, ia menyebut mayoritas peserta tahun 2025 masih terpusat di Pulau Jawa.
Cakupan kejuruan dalam program magang akan diperluas ke berbagai bidang di luar pemasaran dan administrasi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan diploma maupun sarjana dari seluruh program studi.
"Memberikan kesempatan yang sama kepada semua program studi, lulusan program studi, apapun itu program studinya," ucap Yassierli. Perluasan ini mencakup bidang yang tidak spesifik hanya pada manajemen atau digital marketing.
Kementerian Ketenagakerjaan akan menyusun mekanisme resmi terkait kewajiban kontribusi perusahaan tersebut. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Magang Nasional batch selanjutnya.