Purbaya Luruskan Pernyataan soal Pajaki Kapal di Selat Malaka: Perandaian
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi bahwa wacana Pajak Kapal di Selat Malaka bukan rencana serius, melainkan pernyataan santai dalam konteks perandaian.
(Katadata) 24/04/26 18:56 202086
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pernyataannya mengenai niatan memajaki kapal yang melewati Selat Malaka bukanlah dalam konteks serius.
Purbaya menyebut, ucapannya dalam acara Simposium PT SMI yang digelar di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/4) itu diucapkannya secara santai sebagai perandaian.
"Jadi konteksnya bukan yang serius. Kita belum pernah merencanakannya," kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).
Ia mengatakan 0ernah menjadi Deputi Menteri bagian Kementerian Koordinator Kemaritiman, sehingga mengetahui aturan terkait, termasuk perjanjian internasional.
"Jadi saya tahu betul peraturannya. Penandatangan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), enggak bisa kita mengenakan tarif untuk kapal yang lewat kecuali dalam bentuk-bentuklayanan," kata dia.
Purbaya mengatakan, dalam UNCLOS terdapat prinsipkebebasan navigasiyang menjamin hak dan pesawat terbang dari semua negara untuk berlayar bebas di laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan laut teritorial (melalui lintas damai/transit). Ia menyatakan mendukung prinsip tersebut.
“Bahkan dikebebasannavigasiitu kita mewajibkan, kita mengizinkan kapal-kapal yang lewat di situ. Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, ia menyebut tambahan dana penerimaan yang bisa didapat bukan seperti \'jatah preman\' terhadap kapal yang berlayar. Namun, dengan cara memaksimalkan servis-servis yang dimungkinkan.
"Kita kan buka alur laut baru kan yang internasional itu di Selat Sunda sama Selat Lombok, kalau enggak salah. Di situ nantilayanandioptimalkan yang bisa dilakukan oleh diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi bukan apa kayak uang reman gitu, lewat bayar lewat bayar, enggak seperti itu," kata dia.
Sebelumnya, Purbaya berandai-andai untuk memungut pajak dari kapal-kapal yang melalui Selat Malaka. Bendahara negara ini ingin meniru Iran yang menerapkan "biaya tol" di Selat Hormuz.
Purbaya mengutip perkataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur strategi perdagangan dan energi dunia.
"Dan seperti Arah Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategi perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya dalam Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).
Purbaya mencontohkan situasi di Selat Hormuz, di mana Iran \'memajaki\' kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut.
"Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Enggak tahu betul apa salah, sekarang Iran mau memungut (biaya) untuk kapal yang lewat Selat Hormuz katanya," kata Purbaya.
Jika hal ini dapat direalisasikan, Purbaya mengatakan penerimaan pajak di Selat Malaka itu akan dibagi tiga dengan dua negara terangga yaitu Malaysia dan Singapura, dengan porsi Indonesia paling besar. Namun, itu hanya pengdaian Purbaya.
"Kalau kita bagi tiga: Indonesia, Malaysia, dan Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," kata dia.
Namun, Purbaya mengakui tidak mudah untuk merealisasikan khayalannya itu.
“Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai menyerang dalam hal ini. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan menciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita,” kata Purbaya.