Bisnis.com, JAKARTA — Akadimisi Rocky Gerung turut menghadiri pelantikan pejabat di Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Rocky mengatakan bahwa dirinya menghadiri acara pelantikan sejumlah menteri itu sebagai perwakilan masyarakat sipil yang diundang.

"Untuk menyaksikan, sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi [narapidana]," kata Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan bahwa salah satu pejabat baru yang dilantik adalah Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Rocky, Jumhur merupakan mantan narapidana yang juga intelektual.

Jumhur memang merupakan aktivis yang pernah mendekam di penjara pada 1989 saat memimpin aksi demonstrasi menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

"Dia juga seorang intelektual, dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini," kata Rocky.

Di Istana Negara, Rocky juga terlihat berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menjelaskan bahwa dalam perbincangannya itu, dia menyampaikan perihal ethics of care dan ethics of rights.

Menurut Rocky, ethics of care merupakan cara secara psikologis dalam memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh.

"Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum," jelas Rocky.

Sementara itu, Rocky pun terlihat bersalaman dengan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan bahwa dalam momen tersebut, Prabowo sempat menyapa Rocky dan menyebutnya sebagai disiden.

"Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Emang saya disiden," katanya.

Disiden merupakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan pendapat umum atau pendapat yang dominan.

JAKARTA - M Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jumhur menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pelantikan Jumhur sebagai menteri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Selain Jumhur, dilantik pula sejumlah pejabat lainnya.

Pelantikan Jumhur yang berlatar belakang aktivis tersebut direspons sejumlah pihak. Adhie M Massardi, Juru Bicara Kepresidenan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pesan kepada Jumhur.

Adhie memasang foto bersama Jumhur saat berdemonstrasi. "Teman demo jadi Menteri Lingkungan Hidup. Tertibkan penjahat lingkungan,..!!!" tulis Adhie, yang telah mengizinkan SindoNews untuk mengutip status WA-nya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menyoroti dilantiknya Jumhur Hidayat sebagai Menteri LH. Ia berpesan kepada Jumhur agar tak meningalkan ideologi perjuangan buruh.

"Kami berpesan kepada Bung Jumhur agar tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh," ujar Andi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Andi yakin, Jumhur tak akan meninggalkan ideologi perjuangan. "Dan Bung Jumhur menyampaikan ke saya, pasti beliau tidak akan pernah meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) buka suara perihal pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih, sebagaimana perombakan atau reshuffle kabinet yang kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur karena sosok Jumhur yang juga merupakan aktivis buruh dapat menjadi representasi di pemerintahan.

“Hari ini juga akan kami menyampaikan ucapan syukur, karena sahabat kami, Bung Jumhur Hidayat, resmi menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Presiden Prabowo Subianto,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Andi melanjutkan bahwa dia sebenarnya telah mengetahui kabar ini sejak 8 hari lalu, bahwa akan ada tokoh buruh Tanah Air yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, hal ini menjadi kehormatan tak hanya bagi KSPSI, tetapi juga seluruh gerakan buruh di Indonesia.

Dia lantas menyebut telah berpesan kepada Jumhur agar tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh, meskipun saat ini telah menjabat sebagai menteri.

“Dan Bung Jumhur menyampaikan kepada saya, pasti beliau tidak akan meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh,” ujar Andi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombankan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres No. 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres No. 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres No. 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Hanif Faisol Nurofiq menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan (wamenko pangan).

Salah satu tugas awal yang disebut Hanif ialah ikut mengawal percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar program unggulan pemerintahan Prabowo.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko (Zulkifli Hasan/ Zulhas) akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Hanif usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Hanif mengatakan tidak ada masa tunggu setelah pelantikan. Ia memastikan dirinya bersama jajaran Kemenko Pangan akan langsung bergerak menjalankan arahan Sang Kepala Negara, termasuk menyentuh program MBG dan agenda pangan lain yang menjadi prioritas pemerintah.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Hanif menegaskan seluruh langkah lanjutan nantinya akan dijalankan setelah mendapat arahan teknis dari Menko Pangan Zulhas.

"Insyaallah dengan kerja keras kita ingin mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Hanif sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Sebelum masuk ke jabatan baru ini, Hanif menjabat sebagai menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup.

Hanif kini dipercaya mendampingi Zulhas di Kemenko Pangan untuk membantu percepatan sejumlah program strategis pemerintah di sektor pangan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) bersiap melakukan transformasi bisnis dengan masuk ke industri komponen mekanikal dan permesinan (machining) terpadu.

Hal itu dilakukan perseroan seiring dengan masuknya pemegang saham pengendali (PSP) baru, yakni PT PIMSF Pulogadung yang merupakan bagian dari Tjokro Group.

Langkah strategis ini ditandai dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama perseroan, dari sebelumnya berfokus pada perdagangan besar mesin dan jasa survei menjadi industri komponen sepeda motor, real estat, serta perdagangan besar mesin industri.

Manajemen GPSO menyatakan ekspansi ini merupakan bagian dari visi Tjokro Group dalam membangun ekosistem solusi mekanikal terintegrasi dari hulu hingga hilir, atau one stop solution for mechanical.

"Untuk menopang transformasi tersebut, GPSO berencana mengakuisisi aset tetap milik PT Jakarta Indah Casting (JIC) berupa lahan seluas 15.400 meter persegi di Bekasi, bangunan pabrik, serta mesin produksi besi tuang cetak (ferro casting)," papar manajemen GPSO dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (27/4/2026).

Nilai transaksi akuisisi tersebut mencapai Rp78,5 miliar atau setara 183,95% dari total ekuitas perseroan per Desember 2025. Dengan mengakuisisi aset yang telah siap produksi, GPSO menargetkan dapat langsung membukukan pendapatan pada 2026 tanpa melalui tahap pembangunan pabrik dari awal.

Dari sisi pendanaan, perseroan akan menggelar Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak 66,67 juta saham baru atau sekitar 10% dari modal disetor. Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk membiayai sebagian akuisisi aset JIC.

Perseroan menilai langkah ini tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga berpotensi meningkatkan likuiditas saham di pasar.

Berdasarkan studi kelayakan, rencana ekspansi ini menunjukkan prospek finansial yang solid. Proyek tersebut diproyeksikan menghasilkan internal rate of return (IRR) sebesar 34,77%, jauh di atas tingkat diskonto 14%.

Selain itu, nilai kini bersih (net present value/NPV) tercatat positif sebesar Rp86,63 miliar, dengan periode pengembalian investasi (payback period) sekitar 5 tahun 1 bulan.

Keputusan strategis ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026. Mengingat transaksi ini tergolong material dan terafiliasi, persetujuan pemegang saham independen menjadi faktor krusial.

Manajemen menilai sinergi dengan Tjokro Group yang telah berpengalaman lebih dari lima dekade di industri mekanikal akan membuka akses GPSO ke pasar original equipment manufacturer (OEM) otomotif dan alat berat.

Jika terealisasi, transformasi ini akan menggeser posisi GPSO dari sekadar perusahaan perdagangan menjadi produsen dengan nilai tambah tinggi, yang diharapkan mampu mendongkrak kinerja fundamental dalam jangka panjang.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2025). Jumhur menekankan pentingnya transformasi kesadaran lingkungan dari sekadar aturan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

Jumhur menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo. Ia menyadari bahwa tantangan besar sudah menanti di depan mata, terutama terkait pengelolaan limbah yang berstandar internasional.

“Alhamdullilah saya ditetapkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita misalnya sampah secara bertahap akan mengikuti global standar berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan itu,” ujar Jumhur.

Jumhur optimistis bahwa kementerian yang dipimpinnya akan mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Hal ini didasari oleh komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto terhadap isu-isu lingkungan hidup di tanah air.

“Dan mudah-mudahan dengan dukungan Presiden punya komitmen dalam Lingkungan Hidup ini saya yakin aparat di Lingkungan Hidup dapat melaksanakan dengan baik,” katanya.

Jumhur pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif mengusung visi besar agar kesadaran menjaga alam bukan lagi menjadi beban, melainkan gaya hidup di hati masyarakat.

“Doakan dan bantu saya berkampanye memastikan Lingkungan Hidup menjadi habits di hati kita, habits in our hearts kalau itu terjadi dampaknya akan baik ke depan masyarakat kita,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik M Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Dia menggantikan posisi Hanif Faisol.

Jumhur lahir di Bandung, 18 Februari 1968. Ia merupakan putra dari pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata dan Ati Amiati. Sang ayah merupakan seorang pejabat di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

Jumhur pada 2007 menikah dengan Finalis Puteri Indonesia 2001, Alia Febyani Prabandari. Dari pernikahan tersebut, Jumhur dan Alia dikarunia empat orang anak yang bernama Moqtav, Naeva, Ezga, dan Vaniaz.

Riwayat Pendidikan

Jumhur pernah bersekolah di SD Menteng Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan sebelum akhirnya pindah ke SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat. Selanjutnya, Jamhur melanjutkan pendidikan dengan bersekolah di SMPN 1 Jakarta Pusat dan pindah ke SMPN 1 Denpasar.

Kemudian, Jumhur melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Denpasar. Namun, Jumhur pindah ke SMAN 3 Bandung. Di bangku perkuliahan, Jumhur menempuh di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Fisika. Jumhur keluar dari ITB dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Nasional Jakarta.

Rekam Jejak Aktivis Buruh

Jumhur lebih dikenal sebagai aktivis. Ia kerap menyuarakan persoalan dari elemen buruh. Ia sudah aktif menjadi aktivis sejak berstatus sebagai mahasiswa.

Jumhur pernah aktif di Center for Information and Development Studies (CIDES) pada awal 1993. Jumhur juga pernah mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo). Kedua yayasan tersebut bergerak di bidang pemberdayaan buruh/pekerja.

Bahkan, Jumhur pernah terlibat dalam beberapa organisasi buruh lain seperti Gabungan Persatuan Sopir Indonesia (Gapersi) dan Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia.

Kiprahnya di dunia aktivis, Jumhur dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI pada 2007.

Di dunia politik, Jumhur pernah menjadi relawan Jokowi sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) pada Pilpres 2014. Namun, dukungan Jumhur berbelok kepada Prabowo pada Pilpres 2019.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam upacara di Istana Negara, Senin (27/4/2026). Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang kini digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan sejumlah pejabat negara. Selain Jumhur, Presiden juga melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), serta Hasan Nasbi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Nama lain yang dilantik yakni Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Jumhur Hidayat. Ia berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Latar Belakang dan Pendidikan Jumhur Hidayat

Dikutip dari berbagai sumber, Muhammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 18 Februari 1968. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata dan Ati Amiyati.

Pendidikan dasar Jumhur ditempuh di SD Negeri Menteng 02 Pagi, Jakarta Pusat pada 1974–1980. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cikini sebelum pindah ke SMP Negeri 1 Denpasar, Bali, mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan menengah atas juga ia jalani di Bali, yakni di SMA Negeri 1 Denpasar, sebelum akhirnya menyelesaikan sekolah di SMA 3 Bandung.

Memasuki jenjang perguruan tinggi, Jumhur menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung ( ITB ). Semasa kuliah, ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang aktif memimpin berbagai aksi demonstrasi. Pada 1989, ia bahkan harus menjalani hukuman penjara karena menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

Setelah itu, Jumhur kembali melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Nasional (Unas) pada jurusan Teknik Fisika dan berhasil menyelesaikan studinya pada 1996.

Tidak berhenti di situ, ia juga menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) di bidang sosiologi.

Selain pendidikan formal, Jumhur juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kursus internasional, di antaranya program Strategi Alternatif Pembangunan di Asia Tenggara di Kuala Lumpur (1992), pelatihan demokrasi di Manila (1996), hingga program penguatan serikat pekerja yang diselenggarakan oleh ILO-Norwegia pada tahun 2000.

Karier dan Pengalaman Organisasi

Sebelum menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup , Jumhur dikenal sebagai tokoh buruh nasional. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Bisnis.com, JAKARTA - Di era yang dipenuhi tekanan produktivitas dan distraksi tanpa henti, banyak orang mulai mempertanyakan ulang makna bahagia. Apakah kebahagiaan benar-benar soal pencapaian, atau justru tentang cara kita memaknai hidup sehari-hari?

Buku Ajaran Bahagia dari Jawa karya Paksi Raras Alit hadir sebagai salah satu bacaan penting di tengah kondisi tersebut. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk memperlambat langkah, tetapi juga menuntun untuk menengok kembali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini terpinggirkan oleh arus modernitas.

Melalui pendekatan yang reflektif, buku ini menyusun kembali ajaran-ajaran hidup leluhur Jawa sebagai panduan dalam memahami kebahagiaan secara lebih utuh. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, keseimbangan, dan penerimaan diri ditawarkan sebagai alternatif atas cara pandang yang terlalu berorientasi pada pencapaian.

Di era ketika banyak orang mencari jawaban ke luar, buku ini justru mengingatkan bahwa kebahagiaan kerap berakar dari dalam diri. Oleh karena itu, membaca buku ini menjadi penting, bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebagai upaya untuk menata ulang cara hidup agar lebih selaras dan bermakna.

Tak dapat dimungkiri, modernitas menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus melahirkan standar hidup yang terus bergerak tanpa titik akhir. Individu seakan didorong untuk terus mencapai lebih banyak hal, tanpa ruang yang cukup untuk memahami kebutuhan diri yang sesungguhnya. Dalam kondisi tersebut, kebahagiaan kerap bergeser menjadi target yang sulit dicapai dan terus menjauh.

Pada konteks inilah ajaran leluhur Jawa menemukan relevansinya, bukan sekadar sebagai romantisasi masa lalu, melainkan sebagai pengingat akan sumber kebahagiaan yang bersifat internal.

Selama berabad-abad, nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa telah teruji dalam menjaga harmoni dan ketenteraman, sekaligus menawarkan cara pandang yang lebih seimbang dalam menjalani kehidupan.

Buku ini menguraikan nilai-nilai luhur secara sistematis, sekaligus mengaitkannya dengan konteks kehidupan masa kini. Salah satu yang disorot adalah ajaran tentang keluwesan, yang terangkum dalam falsafah ngono yo ngono, ning aja ngono (begitu ya begitu, tetapi tidak demikian).

Dalam tradisi Jawa, ajaran tersebut menjadi landasan dalam menempatkan diri di tengah relasi sosial. Ilustrasi yang kerap digunakan adalah ngelmu pring atau ilmu bambu. Bambu mampu bergerak mengikuti arah angin, tetapi tetap akarnya tidak berubah.

Analogi ini menggambarkan bahwa manusia idealnya bersikap fleksibel dalam berinteraksi, tanpa kehilangan prinsip dasar yang dipegang.

Hingga saat ini, nilai tersebut tetap hidup dan menemukan relevansinya dalam berbagai medium populer. Hal ini terlihat, antara lain, dalam lagu keroncong “Ajining Dhiri Saka Kedaling Lathi” yang dipopulerkan oleh Paksi Band pada 2023, serta single “Ngono yo Ngono, Ning Aja Ngono” yang dirilis oleh Slank pada tahun yang sama, yang mengangkat kembali pesan keluwesan dalam kehidupan sosial.

Selain itu, buku ini juga mengulas falsafah alon-alon asal kelakon yang relevan di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, terutama sejak hadirnya era industrialisasi yang menekankan efisiensi dan percepatan produksi. Padahal, jauh sebelum itu, manusia, termasuk masyarakat Jawa, memiliki ritme hidup yang lebih santai dan tidak terikat pada tekanan waktu seperti saat ini.

Namun demikian, sikap santai tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk kemalasan, melainkan sebagai cerminan pola hidup yang selaras dengan alam serta tidak sepenuhnya tunduk pada logika waktu industrial.

Selain itu, buku ini juga mengangkat berbagai falsafah lain yang tak kalah menarik, seperti aja gege mangsa (tidak mendahului waktu yang telah ditentukan), sing waras ngalah (kebijaksanaan dalam mengalah), serta samadya (hidup dalam kecukupan), yang seluruhnya menawarkan perspektif alternatif dalam menjalani kehidupan modern.

Falsafah-falsafah tersebut menawarkan cara pandang yang lebih tenang, reflektif, dan humanis dalam menyikapi kehidupan. Nilai-nilai ini menghadirkan perspektif yang tidak semata berorientasi pada kecepatan dan pencapaian, melainkan pada pemahaman diri dan keseimbangan hidup.

Hanif Faisol Nurofiq yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamen Pangan) memiliki harta sebesar Rp4,19 miliar.

Sebelum ditunjuk sebagai Wamenko Pangan, Hanif menjabat Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH). 

Berdasarkan data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Hanif terakhir dilaporkan per Desember 2024 saat masih menjabat Menteri LH.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4 miliar. Ia tercata hanya memiliki sebidang tanah tersebut di Kota Tanah Bambu dan merupakan hasil sendiri.

Lalu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp125 juta. Hanif juga hanya memiliki satu kendaraan dalam laporan ini yakni mobil Toyota Sedan Corolla Altis Tahun 2012.

Hanif juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp67 juta, dan tidak memiliki utang dalam laporannya. Dengan demikian total kekayaannya sebesar Rp4,192 miliar.

Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebelum penugasan tersebut, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Seluruh pejabat yang diangkat dalam reshuffle ini diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Demi Allah SWT saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada, UUD negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

Bisnis.com, JAKARTA —Mohammad Jumhur Hidayat resmi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), hari ini, Senin (27/4/2026).

Dirinya menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur, sapaannya, bukan lah orang baru dalam jajaran dewan pemerintahan. Aktivis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BNP2TKI merupakan pendahulu BP2MI yang kini telah bertranformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus utama terkait penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selama menjabat, harta Jumhur justru terpantau anjlok. Melansir laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jumhur, tercatat hartanya senilai Rp2,27 miliar per 5 Desember 2007.

Sementara pada 19 mei 2014, hartanya menurun bahkan minus hingga -Rp3,37 miliar. Meski demikian, dokumen LHKPN tersebut tak dapat dibuka.

Jauh sebelum menjadi pejabat, bahkan saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), dirinya pernah memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menentang Rezim Militer Indonesia. Atas perannya tersebut, pada tahun 1989 Jumhur dipenjara selama tiga tahun.

Setelah keluar penjara pada tahun 1992, Jumhur melanjutkan studi Teknik Fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia.

Dirinya melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Jumhur juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya juga memiliki sejumlah peran, seperti Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – 2020, hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022).

Sementara itu, nama Jumhur kembali menjadi perbincangan pada akhir 2020 lalu. Dirinya didakwa oleh jaksa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Hal tersebut berangkat dari cuitannya di X (dulu Twitter) yang mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020.

Pada 11 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Meski demikian, Jumhur tak ditahan karena sedang dalam perawatan dokter.