IDXChannel - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investor global masih wait and see masuk ke pasar saham Indonesia di tengah agenda transformasi integritas pasar modal.

Luhut mengatakan investor asing cenderung mau melihat hasil dari keberhasilan dan keberlanjutan agenda transformasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO). Hal tersebut membuat arus dana asing saat ini belum banyak masuk ke pasar saham Indonesia.

"Saya menekankan secara khusus kepada mereka terkait reformasi pasar modal. Langkah OJK sejauh ini sudah tepat, tetapi kita harus akui bahwa sebagian investor global masih 'wait and see', apakah implementasinya bisa konsisten sehingga meningkatkan kredibilitas pasar modal," ujar Luhut dalam unggahan sosial media resmi miliknya, saat melakukan Rapat Bersama OJK, Senin (18/5/2026).

Luhut mengaku, beberapa waktu lalu ia sempat menjalin pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mendengar pandangan terhadap pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI menaruh harapan besar terhadap keberhasilan agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia.

"Beberapa waktu lalu, ketika tim dari MSCI datang menemui saya, mereka sampaikan betapa besarnya harapan terhadap pasar modal Indonesia. Ha ini menjadi bukti bahwa potensi kita luar biasa besar, maka dari itu momentum emas ini tidak boleh kita sia-siakan," kata Luhut.

Luhut menyebut, OJK bukan sekedar lembaga yang menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah situasi global yang sedang tidak menentu hari ini. Namun tugas lain OJK yang juga tidak boleh luput ialah memastikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap kokoh.

"Di tengah situasi global vang sedang tidak menentu, mereka mendapatkan tambahan tugas yang cukup krusial. Bukan hanya menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan kepercayaan terhadap perekonomian," tuturnya.

Adapun agenda transformasi integritas pasar modal yang saat ini tengah dikerjakan misalnya kenaikan batas minimum kepemilikan saham publik atau free float, dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Aturan ini berlaku bagi perusahaan sudah melantai, maupun yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, bagi calon perusahaan tercatat yang telah menyampaikan permohonan pencatatan sebelum tanggal diberlakukan keputusan tersebut, 31 Maret 2026, maka prosesnya masih diatur dalam peraturan lama.

Selain peningkatan free float menjadi 15 persen, OJK, BEI dan SRO juga akan melacak siapa-siapa saja yang menjadi pemegang saham free float tersebut. BEI akan menampilkan nama investor untuk setiap kepemilikan saham di atas 1 persen.

Klasifikasi jenis investor juga diperluas, dari sebelumnya 9 tipe investor, menjadi 39 tipe dan subtipe investor. Penguatan transparansi juga dilakukan dengan merilis daftar saham-saham yang konsentrasi kepemilikannya tinggi atau high shareholder concentration (HSC).

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penurunan pasar saham selepas pengumuman rebalancing MSCI pada Rabu (13/5/2026), merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas pasar modal yang tengah dilakukan regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan langkah reformasi yang ditempuh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memang membawa risiko penyesuaian harga saham dalam jangka pendek, terutama pada emiten yang terdampak perubahan indeks MSCI.

“Rebalancing dari MSCI yang diumumkan hari ini tentu menjadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan,” ujar Hasan di Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, MSCI telah mengakui langkah-langkah keterbukaan, transparansi, dan peningkatan kredibilitas data yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia sejak pengumuman awal pada April lalu. Hasan menerangkan, pengakuan tersebut, tercermin dalam hasil rebalancing teranyar MSCI.

Hasan menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan regulator bertujuan memperkuat integritas pasar agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan memiliki tingkat investability yang lebih baik di mata investor asing.

Dia mengakui langkah struktural tersebut memang berimplikasi pada pelemahan harga saham dalam jangka pendek atau short term pain. Namun, kondisi itu disebut telah diperhitungkan regulator sejak awal.

“Penurunan dan reaksi penyesuaian harga-harga saham yang terdampak menjadi konsekuensi yang sudah kita perhitungkan dan perkirakan sejak awal,” tambah Hasan.

OJK berharap momentum rebalancing MSCI kali ini dapat menjadi baseline baru bagi pasar modal domestik untuk menghadirkan kualitas emiten yang lebih baik ke depan. Dengan demikian, saham-saham Indonesia diharapkan kian menarik bagi investor global.

Selain itu, OJK menyatakan akan terus mengawal emiten-emiten yang dinilai memiliki potensi agar dapat menjadi pilihan investasi investor asing pada periode review indeks berikutnya.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sesi I hari ini, menunjukkan IHSG telah turun 1,81% ke level 6.734,54. Sejalan dengan itu, sejumlah saham yang terdepak turut mengalami pelemahan.

AMMN misalnya, terkoreksi 11,30%, BREN turun 8,31%, CUAN turun 11,11%, atau AALI melemah hingga 5,26% hari ini.

Diberitakan sebelumnya, lembaga penyedia indeks internasional, MSCI Inc. baru saja mengumumkan hasil rebalancing saham hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus 6 saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index. Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim upaya reformasi pasar modal yang belakangan gencar dilakukan, telah memperoleh capaian positif dari sejumlah lembaga keuangan internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi, menerangkan bahwa OJK dan SRO telah menuntaskan sedikitnya 4 agenda reformasi pasar modal, yang berkaitan dengan transparansi.

”Terkait dengan progres reformasi integritas di pasar modal OJK bersama BEI dan KSEI, telah menuntaskan seluruh empat agenda reformasi terkait dengan peningkatan transparansi di pasar modal Indonesia. Dan inisiatif reformasi tersebut telah memperoleh capaian positif,” kata Hasan.

Hasan memberikan contoh FTSE Russell yang mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dalam tinjauan Equity Country Classification pada 7 April 2026 lalu. Selain itu, Hasan menerangkan bahwa FTSE tidak memasukkan Indonesia dalam watch list mereka.

Saat itu, FTSE Russel dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa pihaknya masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.

Hasan juga menyebut bahwa MSCI telah mengakui upaya reformasi pasar modal yang belakangan gencar dilakukan oleh OJK dan SRO.

“Adapun MSCI dalam pengumuman tanggal 20 April 2026 lalu telah memberikan acknowledgment terhadap langkah-langkah strategis otoritas Indonesia untuk terus memperkuat transparansi dan integritas di pasar modal,” tambah Hasan.

Meskipun begitu, Hasan tidak menerangkan lebih rinci dampak reformasi pasar modal terhadap persepsi institusi keuangan global terhadap pasar modal Tanah Air.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal antara lain, penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1% kepada publik; implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC); penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan kenaikan batas minimum free float menjadi 15% melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk memperkuat mekanisme penghapusan pencatatan saham atau delisting sebagian bagian dari upaya menjaga kualitas perusahaan tercatat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi investor, sekaligus menjaga integritas pasar modal domestik secara berkelanjutan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N, otoritas bursa berwenang melakukan delisting terhadap emiten yang mengalami kondisi yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum.

“Perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Selain itu, perusahaan tercatat juga telah mengalami suspensi efek baik di pasar reguler maupun pasar tunai paling kurang selama 24 bulan terakhir,” pungkas Nyoman kepada awak media, Senin (13/4/2026).

Adapun sebelum sampai tahap delisting, BEI melakukan berbagai tahapan proses pembinaan serta memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya sembari otoritas terus melakukan pemantauan secara intensif.

Nyoman menuturkan, sebagai bentuk perlindungan kepada publik, bursa secara rutin merilis pengumuman potensi delisting bagi emiten yang telah disuspensi 6 bulan. Peringatan tersebut diperbarui setiap semester sebagai pengingat, sekaligus early warning bagi investor atas potensi penghapusan saham.

Dalam menjalankan proses pembinaan tersebut, bursa disebut aktif berkoordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal emiten menunjukkan penghapusan saham hingga pemenuhan kewajiban pembelian kembali atau buyback saham oleh perusahaan setelah delisting.

“Hal ini sebagaimana ketentuan POJK 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik,” pungkas Nyoman.

BEI diketahui telah mengambil langkah tegas dalam menegakkan standar kualitas pasar modal dengan memutuskan delisting 18 emiten sekaligus.

Keputusan itu tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-DEL-00001/BEI.PP1/04-2026 dan surat edaran terkait lainnya yang dirilis pada Jumat (10/4/2026). Langkah tersebut juga merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N terkait dengan pembatalan pencatatan saham.

BEI menetapkan dua kondisi utama yang memicu keputusan ini. Pertama, emiten mengalami peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa ada indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, otoritas bursa menyatakan bahwa saham emiten telah mengalami suspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dalam rinciannya, BEI membagi daftar delisting ini ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 7 emiten yang dinyatakan pailit, di antaranya adalah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA).

Kelompok kedua mencakup 11 emiten yang berada dalam masa suspensi lebih dari 50 bulan. Beberapa di antaranya adalah PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—FTSE Russell resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia di Secondary Emerging Market. FTSE Russell juga belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List dan akan terus memantau perkembangan reformasi serta berinteraksi dengan pelaku pasar.

FTSE Russel dalam pernyataan terbarunya Selasa (7/4/2026), menyampaikan bahwa pihaknya masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.

Langkah pemantauan ini dilakukan setelah lembaga penyedia indeks global tersebut menunda peninjauan indeks Indonesia pada Maret 2026. Sejak saat itu, evaluasi difokuskan pada efektivitas kebijakan yang telah diluncurkan otoritas dalam merespons sejumlah catatan terkait kualitas data dan keterbukaan informasi.

Sejumlah inisiatif yang telah diperkenalkan antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham, perluasan klasifikasi investor, penerapan batas minimum free float, serta penguatan sistem pengawasan pasar. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki keandalan data serta meningkatkan kepercayaan investor.

FTSE Russell menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk menghimpun masukan atas implementasi kebijakan tersebut. Hasil pemantauan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perlakuan terhadap sekuritas Indonesia pada peninjauan indeks berikutnya.

Ke depan, FTSE Russell dijadwalkan mengumumkan keputusan lanjutan menjelang peninjauan indeks pada Juni 2026, dengan mempertimbangkan progres reformasi serta respons dari para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia.

Berikut poin-poin utama dari pengumuman FTSE Russell terkait Indonesia:

• Status tetap: Indonesia masih berada pada kategori Secondary Emerging Market (tidak berubah).
• Belum masuk Watch List: FTSE Russell belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daftar pemantauan (Watch List).
• Pemantauan berlanjut: FTSE Russell terus memonitor reformasi integritas pasar modal di Indonesia.
• Fokus evaluasi: Penilaian difokuskan pada peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.
• Tindak lanjut penundaan: Evaluasi dilakukan setelah penundaan index review Indonesia pada Maret 2026.
• Tujuan reformasi: Menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya disoroti.
• Keterlibatan pelaku pasar: FTSE Russell akan terus berdialog dengan investor dan pelaku pasar untuk mendapatkan masukan.
• Agenda berikutnya: Keputusan lanjutan akan diumumkan menjelang index review Juni 2026.
• Basis keputusan: Akan mempertimbangkan progres implementasi reformasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Reformasi yang dicermati:

• Peningkatan keterbukaan pemegang saham
• Perluasan klasifikasi investor
• Penerapan batas minimum free float
• Penguatan sistem pengawasan pasar

PANDANGAN ANALIS SAHAM

Dalam publikasi riset tim analis Lotus Andalan Sekuritas, rumor yang berkembang bahwa bursa saham Indonesia terancam dikeluarkan dari kategori Secondary Emerging Market oleh FTSE Russell dibantah dengan fakta terbaru.

FTSE Russel menegaskan Indonesia tetap berada di level Secondary Emerging dan bahkan tidak masuk dalam Watch List, sebuah indikator penting bahwa tidak ada proses downgrade yang sedang berjalan.

“Berbeda dengan negara seperti Mesir yang tengah dievaluasi untuk penurunan status, posisi Indonesia secara klasifikasi masih tergolong stabil. Dengan kata lain, narasi -ancaman dikeluarkan- saat ini lebih bersifat persepsi pasar dibandingkan refleksi kebijakan indeks global,” papar tim analis.

Namun demikian, FTSE Russell memang mengidentifikasi isu krusial yang tidak bisa diabaikan, yakni terkait transparansi kepemilikan dan akurasi data free float.

Reformasi besar yang dilakukan oleh OJK dan BEI, termasuk peningkatan disclosure pemegang saham, penguatan klasifikasi investor, serta pengetatan aturan free float diakui sebagai langkah positif dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, perubahan ini justru menciptakan ketidakpastian dalam pengukuran yang menjadi basis utama konstruksi indeks, sehingga FTSE belum dapat memastikan bahwa data yang digunakan sudah sepenuhnya reliabel untuk kebutuhan investor global.

Dampaknya, FTSE Russell mengambil langkah yang jarang terjadi, yakni menunda index review Indonesia dan membekukan sebagian besar aksi korporasi dalam indeks sejak Februari 2026.

Keputusan ini bukan bentuk penalti, melainkan mekanisme proteksi terhadap integritas indeks di tengah fase transisi. Artinya, FTSE memilih untuk pause daripada mengambil keputusan prematur yang berpotensi merugikan pengguna indeks.

Dalam kerangka ini, Indonesia diposisikan sebagai pasar yang sedang berbenah, bukan pasar yang mengalami kemunduran struktural.

Ke depan, titik krusial berada pada periode Mei-Juni 2026, di mana FTSE akan menentukan apakah reformasi yang berjalan telah cukup matang untuk mengembalikan normalisasi perlakuan indeks.

Dengan demikian, isu utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah risiko penurunan status, melainkan uji kredibilitas implementasi reformasi itu sendiri. Selama arah kebijakan tetap konsisten dan mampu mengembalikan kepercayaan terhadap kualitas data pasar, maka posisi Indonesia dalam peta indeks global justru berpotensi semakin kuat, bukan sebaliknya.

LANGKAH OJK-BEI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal

1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik;
2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);
3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan
4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

Dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%.

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global FTSE Russell mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang sekunder, walaupun masih belum akan memasukkan saham-saham Tanah Air ke dalam rebalancing indeks tengah tahun.

FTSE Russell dalam pernyataan resmi mengumumkan masih terus memantau secara ketat reformasi integritas pasar modal di Indonesia. FTSE Russell pun memastikan bahwa Indonesia tidak masuk dalam daftar pemantauan atau Watch List untuk saat ini. Status sebagai Secondary Emerging Market tetap dipertahankan sembari menunggu progres lanjutan dari reformasi yang berjalan.

"Setelah penundaan tinjauan indeks bulan Maret 2026 untuk Indonesia, FTSE Russell sedang mengevaluasi kemajuan berbagai langkah reformasi yang dirancang untuk memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola pasar secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam FAQ FTSE Russell mengenai perlakuan terhadap saham-saham Indonesia," tulis FTSE Russell, Rabu (8/4/2026).

Adapun, FTSE Russell mengapresiasi langkah reformasi pasar modal RI. Dalam perkembangannya, regulator pasar modal Indonesia sudah memperkenalkan serangkaian inisiatif dalam beberapa bulan terakhir.

Agenda reformasi itu termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan minimum free float, dan penguatan alat pengawasan pasar.

Reformasi pasar modal Tanah Air ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran yang sebelumnya diidentifikasi oleh MSCI terkait transparansi dan keandalan data pasar.

"FTSE Russell akan terus memantau perkembangan implementasi serta berinteraksi dengan para pelaku pasar untuk mengumpulkan masukan. FTSE Russell akan mengonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia sebelum tinjauan indeks bulan Juni 2026, dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi dan masukan dari para pemangku kepentingan," tulis FTSE Russell.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global FTSE Russell mengonfirmasi Indonesia tidak ada di dalam Watch List saat ini dan mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang sekunder.

FTSE Russell dalam pernyataan resmi mengumumkan masih terus memantau secara ketat reformasi integritas pasar modal di Indonesia.

"Setelah penundaan tinjauan indeks bulan Maret 2026 untuk Indonesia, FTSE Russell sedang mengevaluasi kemajuan berbagai langkah reformasi yang dirancang untuk memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola pasar secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam FAQ FTSE Russell mengenai perlakuan terhadap saham-saham Indonesia," tulis FTSE Russell, Rabu (8/4/2026).

Adapun, FTSE Russell mengapresiasi langkah reformasi pasar modal RI. Dalam perkembangannya, regulator pasar modal Indonesia sudah memperkenalkan serangkaian inisiatif dalam beberapa bulan terakhir.

Agenda reformasi itu termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan minimum free float, dan penguatan alat pengawasan pasar.

Reformasi pasar modal Tanah Air ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran yang sebelumnya diidentifikasi oleh MSCI terkait transparansi dan keandalan data pasar.

"FTSE Russell akan terus memantau perkembangan implementasi serta berinteraksi dengan para pelaku pasar untuk mengumpulkan masukan. FTSE Russell akan mengonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia sebelum tinjauan indeks bulan Juni 2026, dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi dan masukan dari para pemangku kepentingan," tulis FTSE Russell.

Dalam pernyataannya, FTSE Russell pun memastikan bahwa Indonesia tidak masuk dalam daftar pemantauan atau Watch List untuk saat ini. Status sebagai Secondary Emerging Market tetap dipertahankan sembari menunggu progres lanjutan dari reformasi yang berjalan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal terpilih Hasan Fawzi memaparkan roadmap reformasi Bursa Efek Indonesia bertajuk Integralitas dalam fit & proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Dalam paparannya, Hasan mengelompokkan 5 klaster utama dalam upaya reformasi pasar modal Tanah Air.

Hasan menilai, kendati kinerja pasar modal dalam negeri kerap kali memecahkan rekor tertinggi baru pada tahun lalu, tetapi terdapat permasalahan dan tantangan mendasar yang berkaitan dengan integritas dan perilaku pasar modal.

”Berbagai praktik seperti manipulasi harga, perdagangan yang terkoordinasi atau perdagangan semu, penggunaan rekening-rekening nominee, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan masih menjadi persoalan yang serius,” katanya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dengan kata lain, persoalan dalam sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) tidak hanya bersifat siklikal, tetapi juga struktural. Dia menilai, penting bagi pasar modal Indonesia untuk melakukan reformasi integritas guna memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam paparannya, Hasan menawarkan solusi dengan apa yang dia sebut sebagai Integralitas. Menurutnya, kerangka solusi itu telah menjadi payung yang menaungi 8 rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia selepas MSCI Inc. melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia.

”Kerangka ini menjadi payung kebijakan yang akan mengorkestrasi 8 rencana aksi reformasi integritas pasar dan dikelompokkan dalam 5 klaster utama yaitu klaster integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan juga akuntabilitas,” katanya.

Pada klaster integrasi, fokus nantinya akan ditekankan pada penguatan koordinasi dan kerja sama lintas otoritas, lembaga, SRO, hingga penegakkan hukum. Tidak hanya itu, koordinasi juga bakal dilakukan kepada pelaku industri dan stakeholders di pasar modal.

Sementara terhadap klaster granularitas, Hasan menerangkan bahwa pihaknya akan berfokus pada penguatan kualitas data melalui peningkatan detail data kepemilikan saham perusahaan terbuka, hingga klasifikasi investor yang lebih rinci.

Pada klaster likuiditas, reformasi pasar modal akan dilakukan melalui peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dan berbagai upaya pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan layanan di pasar modal RI.

”Pada klaster transparansi, akan kita lakukan penguatan keterbukaan, termasuk mengungkap ultimate beneficial owner atau UBO yang ada di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka dan juga mengungkap adanya potensi afiliasi di antara pemegang saham, terutama dengan kepemilikan di atas 1%,” katanya.

Adapun hal ini merupakan salah satu fokus MSCI Inc. saat melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia. Saat itu, MSCI mendasarkan keputusannya untuk interim freeze lantaran transparansi data kepemilikan saham Indonesia.

Terakhir, pada klaster akuntabilitas, reformasi pasar modal akan mencakup penguatan tata kelola emiten, konsistensi kepatuhan dan penegakkan hukum, hingga arah pengembangan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya reformasi struktural.

Selain 5 klaster tersebut, Hasan juga menambahkan pentingnya 4 pilar pendukung strategis sebagai upaya untuk membentuk transformasi sektor PMDK. Keempat pilar tersebut antara lain penguatan organisasi OJK, penguatan SDM, penyediaan infrastruktur di internal OJK maupun infrastruktur di pasar modal, dan dukungan ketersediaan anggaran.

”Melalui arsitektur tersebut visi yang ingin diwujudkan adalah membangun sektor PMDK Indonesia yang terpercaya dalam likuid modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan sehingga akan mampu berperan lebih kuat sebagai mesin pembiayaan pembangunan nasional sekaligus pada saat bersamaan menjawab dan meningkatkan kepercayaan dari investor baik investor domestik maupun global,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan self-regulatory organization (SRO).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa tujuan utama dari satuan tugas ini adalah mengawal dan memantau pelaksanaan delapan rencana aksi reformasi yang telah ditetapkan oleh otoritas.

Satgas diharapkan mampu memastikan setiap poin rencana aksi dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan.

“Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia ini akan beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta SRO,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Friderica menambahkan, meskipun saat ini unsur utama terdiri dari OJK, Kemenko Perekonomian, dan SRO (BEI, KSEI, KPEI), pintu kolaborasi bagi kementerian atau lembaga lain untuk bergabung tetap terbuka di masa depan.

Lebih lanjut, Friderica menjamin bahwa operasional Satgas ini akan mengedepankan prinsip keterbukaan. OJK berkomitmen untuk menyampaikan pembaruan progres dari delapan rencana aksi tersebut secara berkala.

“Seperti janji kami, tidak ada yang ditutupi dan kami akan sangat transparan dalam menyampaikan update progres dari apa yang kami sampaikan dalam delapan rencana aksi tersebut,” pungkas Friderica atau akrab disapa Kiki.

OJK diketahui mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham, yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner(UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menilai delapan rencana reformasi tersebut sebagai "pil pahit" yang diperlukan untuk menggeser fokus pasar dari sekadar kuantitas emiten baru (IPO) menuju kualitas integritas.

“Meski ada guncangan jangka pendek, langkah ini wajib dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Wafi kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini, Rabu (11/2/2026), sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait peningkatan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari agenda pada 2 Februari 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis pada 5 Februari 2026.

“Sore ini kami sampaikan update terkait pertemuan kami dengan MSCI barusan. [Pertemuan] hari ini menindaklanjuti pertemuan [dengan] MSCI di 2 Februari lalu yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis 5 Februari,” ujar Jeffry.

Ia menegaskan, sesuai norma yang disepakati bersama, seluruh isi maupun kesimpulan pertemuan terikat penjanjian kerahasia. Karena itu, BEI hanya menyampaikan poin-poin yang bersifat umum tanpa merinci detail maupun hasil akhir pembahasan.

“Pertemuan berlangsung konstruktif seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, BEI memaparkan perkembangan tiga rencana aksi yang sebelumnya telah disampaikan kepada MSCI.

Pertama, mengenai keterbukaan (disclosure) atas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Kedua, penyediaan data investor yang lebih granular. Ketiga, progres implementasi peraturan pencatatan yang menaikkan persyaratan free float dari 7,5% menjadi 15%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menurut Jeffry, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BEI untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar dengan mengacu pada praktik terbaik (best practice) di sejumlah bursa global.

Selain itu, BEI juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Skema ini, kata dia, telah lebih dulu diterapkan di Bursa Hong Kong.

“Dengan implementasi ini akan lebih tingkatkan transparansi dan integritas pasar kita ke depan,” ujar Jeffry.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini, Rabu (11/2/2026), sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait peningkatan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari agenda pada 2 Februari 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis pada 5 Februari 2026.

“Sore ini kami sampaikan update terkait pertemuan kami dengan MSCI barusan. [Pertemuan] hari ini menindaklanjuti pertemuan [dengan] MSCI di 2 Februari lalu yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis 5 Februari,” ujar Jeffry.

Ia menegaskan, sesuai norma yang disepakati bersama, seluruh isi maupun kesimpulan pertemuan terikat penjanjian kerahasia. Karena itu, BEI hanya menyampaikan poin-poin yang bersifat umum tanpa merinci detail maupun hasil akhir pembahasan.

“Pertemuan berlangsung konstruktif seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, BEI memaparkan perkembangan tiga rencana aksi yang sebelumnya telah disampaikan kepada MSCI.

Pertama, mengenai keterbukaan (disclosure) atas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Kedua, penyediaan data investor yang lebih granular. Ketiga, progres implementasi peraturan pencatatan yang menaikkan persyaratan free float dari 7,5% menjadi 15%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menurut Jeffry, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BEI untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar dengan mengacu pada praktik terbaik (best practice) di sejumlah bursa global.

Selain itu, BEI juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Skema ini, kata dia, telah lebih dulu diterapkan di Bursa Hong Kong.

“Dengan implementasi ini akan lebih tingkatkan transparansi dan integritas pasar kita ke depan,” ujar Jeffry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan penyedia indeks global FTSE Russell memberikan dukungan terhadap rencana reformasi pasar modal Indonesia yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO).

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dalam pertemuan Bursa dengan FTSE kemarin, FTSE memberikan support atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama dengan OJK dan SRO.

“Mereka menekankan pada implementasinya agar sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan,” ujar Jeffrey, Selasa (10/2/2026).

Jeffrey juga menuturkan pihaknya tentu mengapresiasi dukungan dari FTSE.

“Kami juga dapat memahami bahwa FTSE juga tidak menyampaikan concern terkait country classification,” kata Jeffrey.

Sebelumnya, FTSE Russell menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar konferensi pers untuk mengumumkan komitmennya dalam meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Lalu, pada 5 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan rencana reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Keputusan ini diambil sesuai dengan Aturan 2.4 tentang Exceptional Market Disruption dalam Kebijakan Indeks, yang berlaku apabila klien tidak dapat memperdagangkan suatu pasar atau efek secara optimal.

Dengan keputusan ini, FTSE Russell sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan dan penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi besar, menengah, dan kecil.

Selain itu, FTSE juga tidak akan menerapkan penyesuaian bobot investability, perubahan jumlah saham beredar, serta aksi korporasi berupa right issue, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

FTSE Russell adalah anak perusahaan dari London Stock Exchange Group dan merupakan merger antara FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Saat ini FTSE Russell mengelola ratusan indeks global yang digunakan sebagai acuan utama investor institusi dalam mengelola portofolio.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.