Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) umumkan penurunan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan tersebut diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia, melansir Reuters pada Jumat (19/6).

Dalam laporan terbaru itu, MSCI memberikan sejumlah catatan merah bagi pasar modal Indonesia, hingga berujung menurunkan peringkat kriteria arus informasi menjadi negatif. Apalagi, sejak Januari lalu MSCI telah memperingatkan potensi penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market).

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Penurunan peringkat ini didasari oleh sejumlah temuan MSCI yang dinilai menjadi hambatan besar bagi investor global. Melansir laporan resmi MSCI, berikut daftar lengkap enam poin utama catatan merah bagi pasar keuangan Indonesia:

1. Arus Informasi dan Isu Transparansi (Deterioration Information Flow)

MSCI menyoroti adanya masalah serius pada aspek investability (kelayakan investasi) di Indonesia. Dua isu utama yang paling disorot adalah minimnya transparansi dan potensi perdagagan semu atau terkoordinasi.

Terkait struktur kepemilikan saham (shareholding structures) MSCI menilai pasar Indonesia kurang transparan. Sedangkan terkait perdagangan semu atau terkoordinasi, lembaga menilai adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading), hal ini dinilai merusak proses pembentukan harga saham yang wajar (proper price formation) di pasar.

[Gambas:Youtube]

2. Diskriminasi Bahasa bagi Investor Asing (Equal Rights to Foreign Investors)

Investor asing dinilai belum mendapatkan hak informasi yang setara. MSCI menemukan bahwa informasi penting terkait korporasi (emiten) maupun data detail pasar saham tidak selalu tersedia atau diungkapkan dalam bahasa Inggris.

Keterbatasan bahasa ini dinilai MSCI telah menyulitkan investor global untuk melakukan analisis secara cepat dan akurat.

3. Terbatasnya Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market Liberalization)

Tingkat liberalisasi pasar valas di Indonesia dianggap masih sangat terbatas. MSCI mencatat dua kendala utama. Pertama, tidak adanya pasar mata uang luar negeri (offshore currency market) rupiah yang efisien.

Kedua, adanya pembatasan ketat pada pasar mata uang dalam negeri (onshore), di mana transaksi valas wajib dikaitkan atau terikat langsung dengan transaksi efek/sekuritas tertentu (security transactions).

4. Larangan Fasilitas Penarikan Berlebih (Clearing and Settlement)

Dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi, Indonesia menerapkan aturan yang sangat ketat bagi pemodal internasional. Salah satu hambatan yang dicatat MSCI adalah munculnya larangan bagi investor asing untuk menikmati atau menggunakan fasilitas cerukan (overdraft facilities).

5. Pembatasan Transfer Aset Fisik (Transferability)

Fleksibilitas perpindahan aset di pasar modal Indonesia dinilai masih kurang oleh MSCI. Proses transfer saham secara langsung atau transfer dalam bentuk barang/non-tunai (in-kind transfers) tidak bisa dilakukan secara bebas, melainkan hanya diizinkan atau dilegalkan dalam kasus-kasus tertentu saja.

6. Aturan Ketat Pinjam-Meminjam Saham dan Short Selling

Dua instrumen transaksi yang kerap digunakan investor institusi global untuk lindung nilai (hedging) masih menghadapi batasan di Indonesia. Pertama, Stock Lending atau transaksi pinjam-meminjam saham. Meski diizinkan, aktivitas ini dibatasi hanya untuk sekuritas tertentu dan dibatasi oleh kontrak pinjaman maksimal 90 hari.

Selain itu, yang kedua adalah transaksi jual jangka pendek atau short selling. Praktik transaksi ini sudah diperbolehkan di Indonesia, namun pelaksanaannya masih dibayangi oleh sejumlah pembatasan regulasi (some restrictions) yang dinilai belum fleksibel bagi investor global.

Langkah MSCI kembali menjadi pukulan telak bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, Indonesia aliran dana asing berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, di mana indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai sekitar US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan kritik terhadap pola komunikasi dan struktur sumber daya manusia perusahaan teknologi raksasa atau hyperscaler yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Pemerintah menilai selama ini terjadi ketimpangan informasi terkait realisasi investasi infrastruktur digital dengan koordinasi di tingkat kementerian sektoral.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan Google telah menyatakan komitmen investasi pada sektor data center dan cloud sejak 2019. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai kurang melibatkan kementeriannya secara langsung.

"Google seolah tidak melihat keberadaan kami karena investasi tersebut tidak melalui kami," ujar Denny dalam sebuah pertemuan industri di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, ketiadaan koordinasi satu pintu ini menyebabkan peta jalan pembangunan infrastruktur digital nasional menjadi kabur. Komdigi mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai urgensi dan arah pengembangan bisnis para pemain global tersebut di Tanah Air.

"Tanpa penjelasan langsung, kami sulit memahami peta jalannya," kata Denny.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar Google, tetapi juga menyentuh para pemain hyperscaler lain yang terlibat dalam proyek strategis, seperti pembangunan kabel bawah laut. Denny meyakini perusahaan-perusahaan global ini menjalin kemitraan dengan pemain lokal, namun informasi tersebut sering kali tidak sampai ke meja regulator.

Ketertutupan informasi ini berisiko menyulitkan posisi perusahaan di mata pemerintah. Denny mengatakansulit bagi kementerian untuk memberikan dukungan atau pembelaan regulasi jika keberadaan serta kontribusi nyata perusahaan tersebut tidak terlihat secara formal di Komdigi.

Selain masalah koordinasi, Denny menyoroti komposisi tenaga kerja pada kantor representasi hyperscaler di Indonesia. Dia memandang jumlah talenta lokal yang menempati posisi strategis masih sangat minim.

Baginya, kehadiran orang Indonesia asli dalam jajaran manajemen merupakan prasyarat mutlak bagi setiap perusahaan global yang ingin serius menggarap pasar domestik. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan memahami konteks lokal dan kelancaran komunikasi dalam bahasa ibu.

Ke depan, Komdigi berharap ada perbaikan pola relasi antara pemilik teknologi global dengan pemerintah. Keterlibatan tenaga kerja lokal dipandang sebagai jembatan penting untuk memastikan investasi digital tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak nyata bagi ekosistem talenta nasional.

"Saat ini, Google Indonesia hanya memiliki sedikit representasi orang lokal. Saya meminta keseriusan dari setiap hyperscaler yang masuk ke negara ini. Komitmen ini harus lebih dari sekadar angka," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Principal Architect Google Indonesia Yun Pang hanya mengangguk. “Understand, pak,” kata Pang.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi adanya potensi anggaran yang bocor di sektor investasi yang nilainya mencapai Rp6,7 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025.

Sejumlah kawasan industri strategis telah ditinjau langsung oleh KPK, antara lain Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri Surya Cipta Industrial Estate Karawang, Jatiluhur Industrial Smart City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KEK Industropolis Batang), serta Kawasan Industri Candi.

Dari hasil pemantauan, KPK menilai kerentanan terletak pada perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan bahwa aspek ekonomi memengaruhi indeks persepsi korupsi karena beririsan dengan perusahaan asing.

Lembaga antirasuah melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, katanya, berupaya menjalankan fungsi pendampingan kepada Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperbaiki tata kelola perizinan agar lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.

"Kami berfokus pada koordinasi pengelolaan kawasan investasi, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), guna mengeliminasi hambatan birokrasi yang berpotensi menjadi celah korupsi," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (6/4/2206).

Dia menjelaskan bahwa KPK tidak menetapkan persentase risiko dalam angka tunggal, karena kerawanan sangat bergantung pada karakteristik daerah, jenis investasi, dan integritas aparatur di wilayah tersebut.

Kendati demikian, kerawanan aktivitas rasuah berada di sektor perizinan dan pengembangan kawasan. Sebab, di sektor ini tejadi pertemuan antara investor dengan pemegang kepentingan di pemerintahan.

Dia menegaskan jika transparansi tidak direalisasikan, maka peluang tindak pidana korupsi seperti gratifikasi dapat terjadi.

"Namun, kami mengidentifikasi bahwa titik rawan utama tetap berada pada alur perizinan dan pengembangan kawasan. Di sana terdapat interaksi langsung antara investor dan birokrasi yang jika tidak transparan, dapat membuka ruang bagi praktik suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan dalam pengaturan lahan atau pemberian fasilitas tertentu," ungkapnya.

Dian menyampaikan saat ini KPK fokus untuk melakukan pencegahan bocornya anggaran investasi mulai dari aspek kepatuhan perizinan, tata kelola kelembagaan, hingga pengawasan lapangan.

Secara rinci, Dian menyebut kerawanan yang dimitigasi mencakup jangkauan yang luas, mulai dari petty corruption (suap/pemerasan di level operasional) hingga potensi grand corruption atau state capture terkait penyalahgunaan wewenang dalam penetapan status Kawasan Industri, KEK, maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Pengawalan ini dilakukan agar investasi jumbo senilai Rp6,77 triliun tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, bukan justru menjadi bancakan oknum," tegasnya.

Upaya pencegahan dengan mengedepankan strategi pencegahan melalui perbaikan sistem secara sistematis. Dia menguraikan tahapannya dimulai dari membangun kesepahaman antar-lembaga, penyusunan aksi kolaborasi perbaikan, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.

Meski mengedepankan pencegahan, Dian menekankan tim penindakan akan tetap bergerak jika ditemukan indikasi penyimpangan yang kuat atau bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana korupsi.

"Prinsipnya, perbaikan sistem adalah prioritas untuk keberlanjutan investasi, namun penegakan hukum tetap menjadi instrumen tegas jika sistem yang diperbaiki sengaja dilanggar," tegas Dian.

Bersama Kementerian Perindustrian, KPK telah melakukan pemetaan data dan kunjungan lapangan ke berbagai kawasan industri untuk memastikan kebijakan yang diambil berbasis pada fakta lapangan (evidence-based policy).

Menurutnya, investasi menjadi variabel krusial dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) dengan menjamin iklim investasi yang bersih, kepastian hukum. Dia menyebut langkah ini sebagai upaya membangun kepercayaan investor lokal dan global bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang aman, kompetitif dan berintegritas.

"Fokus kami adalah memastikan sektor-sektor ini memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memitigasi risiko tersebut," tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Winardi, menyampaikan pencegahan risiko tata kelola berperan positif

dalam mendorong pertumbuhan industri manufaktur nasional yang ditargetkan mencapai 5,51%.

“Kami menyadari, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan tata kelola bersih. Pendampingan KPK menguatkan seluruh proses tetap berada dalam koridor integritas,” ujar Winardi sebagaimana diberitakan dalam rilis KPK.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Langkah ini penting untuk memperkuat aspek regulasi sekaligus memastikan hukum pengelolaan kawasan industri,” katanya.

Perbaikan tata kelola investasi harus segera diperbaiki secara sistematis. Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengingatkan kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan transparansi ekosistem investasi di Indonesia karena sektor ini dianggap sangat rawan terjadinya korupsi dan kolusi.

Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro menyarankan perlu dibangun sebuah sistem digital di mana investor mampu memonitor setiap proses investasi.

"Oleh karena itu perlu monitor, transparansi dan aturan yang jelas. Salah satu cara mengatasi dengan proses digitalisasi seperti dashboard perizinan dan proses administrasi lain sehingga bisa terpantau dan transparan," ucapnya kepada Bisnis.

Pasalnya, tata kelola yang buruk menurunkan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia yang tentunya akan memengaruhi roda perekonomian Tanah Air, bahkan mengalihkan investasi ke negara lain.

"Kalo tidak ada pengelolaan tata kelola investasi yang benar dan good governance maka investor pun bisa tidak percaya dan mengalihkan investasi ke negara lain," imbaunya.

Dia menilai kelemahan utama saat ini adalah ketika investor hendak berinvestasi, tetapi masih membutuhkan perizinan yang prosesnya berbelit dan tidak transparan. Adapun kondisi investor masih wait and see.

Bisnis.com,JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai Satuan Tugas (Satgas) DeBottlenecking menjadi katalis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif.
Ketua Umum HKI Akhmad Maruf Maulana mengatakan, kehadiran Satgas itu mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.
Menurutnya, Satgas DeBottlenecking menjadi terobosan penting dalam mempercepat realisasi investasi nasional, khususnya dalam menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi para pelaku usaha, mulai dari keterlambatan administratif hingga praktik-praktik yang merugikan investor.
Akhmad pun menekankan pentingnya menjaga integritas dalam implementasi kebijakan investasi. Dia mengatakan, seluruh pihak perlu memastikan tidak ada praktik-praktik yang menghambat proses investasi, termasuk penyalahgunaan nama pemerintah atau presiden.
"Terdapat berbagai hal dalam proses investasi yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan bersama, guna menjaga persepsi dan kepercayaan investor. Hal tersebut diharapkan dapat terus dibenahi melalui upaya bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Akhmad melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dia menuturkan, pemerintah perlu memanfaatkan kondisi konflik Timur Tengah secara strategis sebagai peluang untuk menarik relokasi industri global sekaligus momentum untuk berbenah diri secara menyeluruh.
HKI, kata dia, menekankan bahwa dalam situasi global seperti saat ini, banyak perusahaan internasional tengah melakukan diversifikasi rantai pasok (supply chain diversification). Menurut Akhmad, Indonesia harus mampu menangkap peluang tersebut dengan memastikan kesiapan kawasan industri yang kompetitif, didukung oleh infrastruktur yang memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan efisien.
Selain itu, momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi struktural, khususnya dalam mengatasi berbagai hambatan investasi di tingkat daerah. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti perizinan yang berbelit dan tidak sinkron antar instansi, keterlambatan pelayanan administratif, ketidakpastian tata ruang, hingga munculnya praktik-praktik yang merugikan investor.
Akhmad menilai bahwa permasalahan-permasalahan tersebut cenderung berulang dari tahun ke tahun, sehingga perlu diselesaikan secara sistematis dan konsisten.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Indonesia harus mengubah cara pandangdalam menghadapi ketidakpastian global, harus lebih proaktif dan agile. Menurutnya, di tengah berbagai hambatan, selalu ada peluang.
"Kondisi geopolitik saat ini harus kita jadikan momentum untuk berbenah diri sekaligus mempercepat langkah dalam menarik investasi global. Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, khususnya di daerah. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi tujuan utama relokasi industri dunia," tuturnya.
HKI juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, serta memastikan kawasan industri di Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Janji keuntungan besar dalam waktu singkat dengan risiko minim, bahkan nihil, masih menjadi modus paling umum dalam berbagai kasus penipuan investasi yang menjerat masyarakat.

Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi Mike Rini Sutikno menuturkan bahwa narasi seperti “uang bekerja untuk kita” atau cukup menaruh modal lalu menikmati hasil rutin, kerap dijadikan umpan utama oleh pelaku. Skema ini dinilai sangat efektif menarik minat calon investor yang menginginkan hasil instan tanpa proses panjang.

“Kalau sudah dijanjikan untung tinggi tanpa risiko, itu sebenarnya tanda bahaya paling awal. Tidak ada investasi yang benar-benar bebas risiko,” ujarnya saat berbincang dengan Bisnis, belum lama ini.

Selain imbal hasil yang tidak rasional, Mike menekankan bahwa minimnya transparansi juga menjadi ciri khas penipuan investasi. Informasi mengenai pengelola dana, mekanisme bisnis, hingga dasar perhitungan keuntungan sering kali tidak disampaikan secara jelas, bahkan sengaja disamarkan. Kondisi ini membuat investor rentan mengambil keputusan tanpa verifikasi memadai.

Pelaku penipuan, lanjutnya, umumnya juga menciptakan tekanan psikologis berupa rasa takut kehilangan peluang atau fear of missing out (FOMO). Investor didorong untuk segera menyetor dana dengan batas waktu sempit, sehingga tidak memiliki ruang untuk berpikir kritis maupun melakukan uji kelayakan.

Tekanan tersebut kerap diperkuat dengan testimoni dan pamer kemewahan di media sosial. Tampilan gaya hidup mewah, kendaraan mahal, hingga klaim sukses dalam waktu singkat digunakan sebagai alat persuasi, meski sulit dibuktikan kebenarannya secara independen.

“Yang sering pamer lifestyle, gaya hidup mewah itu yang patut dicurigai,” kata Mike.

Menurutnya, investor yang benar-benar sukses justru cenderung tidak menonjolkan kemewahan secara berlebihan. Oleh karena itu, Mike mengingatkan pentingnya mencermati latar belakang edukator investasi, terutama di sektor kripto.

Di Indonesia, pasar kripto masih didominasi investor pemula, bahkan regulator pun masih terus belajar mengikuti perkembangan industri tersebut. “Sehingga kelakuan kriminalnya itu memang lebih leluasa beroperasi, beda sama banking,” imbuhnya.

Dalam berinvestasi, Mike menegaskan bahwa kemungkinan terburuk harus selalu diperhitungkan. Tidak ada instrumen yang dapat menjamin pertumbuhan di masa depan. Karena itu, sikap skeptis dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi kunci utama bagi investor.

Strategi Investasi Paling Dasar

Menurutnya, langkah paling dasar sebelum memilih instrumen investasi adalah melakukan riset secara mendalam.

“Riset, pelajari lah,” tegas Mike.

Calon investor perlu memahami instrumen yang dipilih hingga detail, sekaligus menyesuaikannya dengan profil risiko pribadi yang dipengaruhi tujuan investasi dan usia. Selain itu, legalitas produk juga wajib dicek melalui lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsultasi dengan perencana keuangan independen dinilai penting untuk memahami mekanisme produk yang ditawarkan. Strategi diversifikasi portofolio juga menjadi elemen krusial untuk meminimalkan risiko.

Mike menyarankan, penempatan aset sebaiknya dibagi ke berbagai instrumen dengan tingkat risiko berbeda, mulai dari yang relatif aman dan bertumbuh stabil, berpendapatan reguler jangka menengah, hingga berpotensi memberikan pertumbuhan signifikan dalam jangka panjang.

“Perlu diatur sedemikian rupa dan tiap orang itu susunan atau strategi diversifikasi portofolio investasinya bisa berbeda-beda,” ujarnya.

Di samping itu, menjaga likuiditas tetap menjadi keharusan. Dana darurat diperlukan untuk mengantisipasi kondisi rugi, mengingat risiko selalu melekat dalam setiap investasi.

Investor juga disarankan memiliki exit plan yang jelas. Target keuntungan, batas kerugian, serta waktu evaluasi perlu ditentukan sejak awal. “Kalau sudah mencapai kuota atau target keuntungan, kita mesti exit atau evaluasi lagi target kita,” jelas Mike.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana peluncuran exchange traded fund (ETF) lintas bursa dengan underlying saham-saham Indonesia dinilai memiliki prospek positif dan berpotensi memperkuat posisi pasar modal nasional di kawasan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa inisiatif yang tengah dikaji Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Danantara Indonesia tersebut mencerminkan komitmen kedua institusi dalam mendorong inovasi produk pasar modal, termasuk perluasan pengembangan ETF.

Melansir laman resmi BEI, ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan layaknya saham. Produk ini menggabungkan karakteristik reksa dana dalam hal pengelolaan portofolio dengan mekanisme transaksi saham untuk proses jual dan beli di pasar. Secara struktur, ETF adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan unit penyertaan yang dapat diperjualbelikan.

“Prospeknya cukup baik. Tujuan BEI dan Danantara dalam meningkatkan inovasi produk pasar modal, termasuk ETF, perlu diapresiasi,” pungkas Nafan saat dihubungi Bisnis pada Senin (1/12/2025).

Menurut dia, pengembangan ETF lintas bursa dapat memperluas akses investor regional, meningkatkan transparansi benchmark investasi, serta mendorong relevansi produk domestik dengan tren global.

Nafan juga menyampaikan bahwa langkah tersebut juga berpotensi meningkatkan likuiditas dan minat investor, baik domestik maupun asing.

“Inisiatif ETF lintas bursa ini bisa memperkuat peran BEI agar lebih diperhitungkan di pasar regional. Ini juga merupakan bentuk good corporate governance yang sangat penting,” kata Nafan.

Dalam perkembangan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah merancang kolaborasi dengan BEI terkait dengan potensi pembentukan indeks acuan saham dan perluasan jangkauan produk ETF.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, dengan Direktur Utama BEI Iman Rachman di kantor Danantara pada akhir November lalu.

Iman, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, menyampaikan bahwa Danantara Indonesia saat ini tengah mengkaji beberapa opsi produk yang diajukan.

“Kami tawarkan beberapa produk ke Danantara, termasuk salah satunya indeks tapi beberapa produk itu hanya salah satu yang lagi didiskusikan oleh Danantara,” ujarnya.

Iman menjelaskan bahwa salah satu inisiatif yang dikaji adalah ETF dengan underlying saham-saham yang tercatat di BEI, tetapi tercatat di bursa negara lain. Dia bahkan menyebutkan potensi pasar regional sebagai tujuan.

“Kami lagi coba tawarkan ETF underlying-nya saham-saham kita itu listing di bursa lain, tetapi underlying-nya saham-saham kita. [Rencana listing] macam-macam, bisa di Asia Tenggara maupun di Asia,” pungkas Iman.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.