JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menegaskan kajian rekomendasi terkait reformasi Polri telah selesai. Saat ini tim menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita sudah lapor ke Presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan, tapi Presiden belum menjadwalkan, itu saja," ujar Mahfud MD kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait jadwal pertemuan tersebut. Ia menilai Presiden masih disibukkan dengan berbagai agenda kenegaraan.

"Belum ada perkembangan baru, ya tentu kan tinggal nunggu kapan presiden menjadwalkan Karena beliau kita tahu sangat sibuk kita," imbuh dia.

Mahfud menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tidak membocorkan isi rekomendasi sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Meski begitu, ia memastikan hasil kajian tersebut memiliki kualitas yang baik.

"Tidak boleh ada bocoran, kita berkomitmen tidak akan menyampaikan apapun ke publik sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Tapi hasilnya bagus menurut saya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan materi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Rekomendasi tersebut disusun sebagai upaya perbaikan institusi Polri.

"Pokoknya itu ada 7 buku dengan 3 dokumen pengantar. Dokumen pengantar tadi ada executive summary, ada ikhtisar ringkasan yang cuma 4 itu, lalu ada pengantarnya kepada Presiden," kata Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menjelaskan, terdapat delapan rekomendasi utama yang dituangkan dalam executive summary setebal 18 halaman. Dari delapan rekomendasi tersebut, kemudian diringkas menjadi empat poin utama.

Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.

Partner Jurist Resia & Co. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law

PADA dasarnya, sistem peradilan dibangun untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Keadilan substantif berfokus pada upaya untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana. Sementara itu, kebenaran materiil adalah kebenaran berdasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi di lapangan, yang digali secara mendalam melalui proses pembuktian yang jujur dan menyeluruh.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan terpidana. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk menanggulangi permasalahan kejahatan (Mardjono Reksodiputro:1997). Sudah seharusnya, orientasi utama dalam peradilan pidana bukan berfokus pada “apakah prosedur sudah dijalankan”, tetapi “apakah keadilan benar-benar telah ditemukan”.

Meskipun secara konseptual sistem peradilan pidana dirancang untuk mencapai keadilan yang mencerminkan kebenaran sesungguhnya, dalam praktiknya hal itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, proses peradilan berubah menjadi sekadar pemenuhan persyaratan administratif, bukan lagi untuk mencari kebenaran. Dalam beberapa kasus, bahkan muncul kesan bahwa hasil akhirnya sudah “diarahkan” sejak awal, sehingga persidangan hanya menjadi semacam formalitas untuk mengesahkan suatu putusan.

Ketika Formalitas Mengambil Alih Proses Peradilan

Dalam praktik peradilan, orientasi yang semestinya diarahkan pada pencarian kebenaran materiil sering bergeser menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif. Tekanan struktural dalam sistem peradilan, seperti keterbatasan jumlah hakim dibandingkan dengan banyaknya beban perkara, turut membentuk pola kerja yang lebih menekankan efisiensi daripada kedalaman pemeriksaan. Dalam situasi demikian, proses persidangan berlangsung cepat, bahkan terkadang terkesan terlalu terburu-buru, sehingga kualitas pemeriksaan menjadi kurang optimal dan lebih berorientasi pada terpenuhinya formalitas semata.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat jelas dalam dinamika persidangan. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun jaksa kerap bersifat umum dan tidak menggali substansi perkara secara mendalam. Dalam beberapa keadaan, pertanyaan diajukan hanya untuk menunjukkan bahwa tahapan pemeriksaan telah dilalui, bukan sebagai upaya untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Pola serupa juga tampak dalam pemeriksaan ahli, yang sering berlangsung singkat dan tidak menyentuh inti persoalan. Alih-alih diuji secara komprehensif, keterangan ahli justru diterima begitu saja dan berfungsi memperkuat posisi salah satu pihak tanpa adanya analisis yang mendalam.

Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan proses persidangan, misalnya dengan mendorong terdakwa untuk mengakui perbuatan atau menyarankan agar tidak menggunakan penasihat hukum maupun ahli demi mempercepat jalannya persidangan. Ungkapan seperti “sudahlah, para pihak mengaku saja” atau “cukup disampaikan secara singkat saja” menunjukkan bahwa yang dikejar bukan lagi kebenaran materiil, melainkan efisiensi formal.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pernyataan seperti “jawaban saudara sama dengan BAP” menunjukkan bahwa jalannya pemeriksaan tidak lagi diarahkan untuk menggali informasi baru, melainkan sekadar mengulang atau menegaskan apa yang sudah ada. Padahal, dalam kerangka keadilan substantif, setiap keterangan seharusnya digali secara mendalam untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan fakta yang terjadi. Ketika pemeriksaan direduksi menjadi formalitas, berbagai aspek penting justru beresiko terabaikan dan tidak terungkap secara utuh.

Putusan yang “Sudah Terlihat Sejak Awal”

Salah satu fenomena yang mengemuka dalam praktik peradilan adalah kecenderungan bahwa arah putusan suatu perkara dapat diprediksi bahkan sejak tahap awal persidangan. Dalam beberapa kasus, terutama yang bersifat transaksional, terdapat praktik “deal” yang melibatkan aparat penegak hukum. Informasi mengenai tuntutan hingga vonis akhir tidak jarang telah beredar sebelum proses persidangan selesai. Indikasi tersebut tidak hanya muncul dari luar proses persidangan, tetapi juga dapat terbaca dari jalannya persidangan itu sendiri.

Pertanyaan yang tidak menggali, sikap yang cenderung mengarahkan, hingga respons yang menunjukkan kecenderungan tertentu menjadi tanda bahwa proses pembuktian tidak lagi berjalan secara terbuka. Dalam situasi seperti ini, persidangan kehilangan maknanya sebagai ruang untuk menemukan kebenaran dan telah berubah menjadi sekadar panggung formal untuk mengesahkan sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Hakim yang seharusnya bersikap imparsial justru dalam beberapa kasus tampak telah memiliki kecenderungan sikap sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut bahwa kebenaran materiil hanya dapat dicapai melalui proses yang jujur, terbuka, dan ketidakberpihakan.

Hilangnya Makna “Keadilan”

Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung bergerak ke arah formal justice, yaitu keadilan yang hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur. Dalam hal ini, yang penting adalah semua tahapan telah dilakukan sesuai aturan, tanpa memastikan apakah substansi keadilan benar-benar tercapai, sehingga membuat proses hukum memang tetap berjalan, akan tetapi menjadi kehilangan maknanya. Keadilan tidak lagi diukur dari sejauh mana kebenaran ditemukan, melainkan dari seberapa cepat perkara diselesaikan dan seberapa lengkap prosedur dipenuhi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat melihat bahwa hasil perkara tidak sepenuhnya ditentukan oleh fakta hukum, melainkan oleh faktor lain di luar itu. Terdakwa tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang harus dinilai secara objektif, melainkan sebagai pihak yang sejak awal telah “diadili” sebelum putusan dijatuhkan. Pada titik ini, hukum tidak lagi berperan sebagai penegak keadilan, melainkan sekadar mekanisme administratif. Hal ini tentu berbahaya karena merusak prinsip dasar peradilan yang adil, yaitu imparsialitas.

Mewujudkan Keadilan Substantif di atas Formalitas

Pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada tataran teks normatif semata, melainkan harus hadir sebagai sesuatu yang hidup, tumbuh, dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat (Satjipto Rahardjo:2000). Sejalan dengan hal tersebut, gagasan hukum progresif mendorong agar hakim tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi aktif menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap perkara. Pendekatan serupa juga terlihat dalam gagasan Jeremy Bentham dengan utilitarianismenya, maupun Roscoe Pound yang menekankan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Roscoe Pound:1922). Semuanya mengarah pada satu titik, yaitu hukum harus memberikan manfaat nyata dan keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar kepastian prosedural.

Reformasi ini menuntut perubahan paradigma dari para aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar lebih aktif menggali fakta dan tidak sekadar menjalankan prosedur. Hukum tidak lagi dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Di sinilah pentingnya keberanian aparat penegak hukum, untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan.

Pada akhirnya, upaya mewujudkan keadilan substantif merupakan bagian dari proses humanisasi hukum. Peradilan harus menjadi ruang dialog yang hidup, di mana setiap fakta diuji secara kritis dan setiap keterangan dieksplorasi secara mendalam, bukan sekadar formalitas yang diselesaikan secepat mungkin. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat kembali pada tujuan hakikinya, yaitu menemukan kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga substantif dan bermakna bagi para pencari keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai di tengah situasi Perang Teluk.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan reformasi perlu segera dilakukan Indonesia lantaran tidak ada satu pun pihak yang mengetahui persis kapan konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tersebut akan berakhir.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan subsidi elpiji sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.

Menurut Said, program untuk 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa opsi teknis, yakni data harus akurat serta penerima manfaat dapat menggunakan biometrik.

Said mengatakan pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.

Said berpendapat keunggulan sistem tersebut sulit dimanipulasi sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi elpiji melalui rekening penerima dan hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli elpiji melalui biometrik.

Pada awal program, lanjut Said, akan dibutuhkan upaya keras, tetapi keberhasilan pendataan tersebut akan memudahkan pemerintah di kemudian hari. Lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang data subsidi elpiji yang terdigitalisasi.

"Di India, dengan penduduknya lebih banyak dan program ini bisa berjalan. Harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," tuturnya.

Said berpendapat sebagai konsekuensi dari kebijakan subsidi elpiji yang tertutup maka penjualan elpiji 3 kilogram di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.

Sementara untuk subsidi solar dan pertalite, kata dia, pendataan barcode melalui aplikasi MyPertamina harus divalidasi ulang.

PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.

Dengan demikian, fokus subsidi bahan bakar minyak (BBM) diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat-alat pertanian dari petani kecil, hingga sepeda motor pelaku UMKM, sehingga kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite.

Selama ini, menurut Said, para pemilik kendaraan roda empat masuk golongan penikmat subsidi yang paling banyak sehingga ke depan bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat, guna menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi.

Di sisi lain, Ketua Banggar mengingatkan para penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PT Pembangkit Listrik Negara PLN (Persero).

Dia mengatakan PLN dapat melakukan integrasi data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga desil masyarakat yang lebih sejahtera bisa naik dan diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 Volt Ampere ke bawah.

"Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah," ucap Said.

Sejalan dengan langkah itu, lanjut dia, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, yakni menggunakan elpiji subsidi atau kompor listrik.

Dengan begitu, dia menyampaikan PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listrik masyarakat yang berada di desil 7–10, yaitu kelompok rumah tangga yang berada dalam 30 persen sampai 40 persen tertinggi atau lebih sejahtera.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE) dan Belanda di sela-sela KTM Ke-14 WTO

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan delegasi Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara guna membahas hubungan perdagangan dan investasi di sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 World Trade Organization (WTO) pada 26-29 Maret 2026 di Yaounde, Kamerun.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag sekaligus pemimpin delegasi Indonesia, Johni Martha mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial serta peningkatan kerja sama.

"Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE) dan Belanda di sela-sela KTM Ke-14 WTO untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial yang menjadi pembahasan di KTM Ke-14 serta peningkatan kerja sama perdagangan bilateral," ujar Johni dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya WTO dan perlunya reformasi agar makin relevan dalam situasi global saat ini.

Dalam sejumlah pertemuan bilateral tersebut, Johni didampingi Deputi Wakil Tetap RI II PTRI Jenewa/Duta Besar Rl untuk WTO Nur Rahman Setyoko dan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan Dina Kurniasari.

Selain membahas isu-isu KTM Ke-14 WTO, pertemuan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Dengan UE, Belanda, Swedia dan Jerman, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) untuk membahas isu-isu dan upaya peningkatan hubungan perdagangan. Negara-negara tersebut mendukung agar proses implementasi I-EU CEPA bisa segera dilakukan.

Lebih lanjut, Johni mengatakan Indonesia dan negara-negara tersebut juga sepakat agar pelaku usaha di masing-masing negara dapat meningkatkan kerja sama antar para pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penjajakan bisnis (business matching) ataupun promosi dagang lainnya.

Dengan Arab Saudi, kedua negara sepakat mendorong agar perundingan Indonesia-Gulf CooperationCouncil (GCC) CEPA dapat segera diselesaikan.

Secara khusus, Delegasi Swedia juga menyampaikan rencana agenda Putri Mahkota Swedia Victoria mengunjungi Jakarta pada September 2026 untuk meningkatkan investasi dan perdagangan Indonesia-Swedia.

Selain itu, delegasi dari Jerman mendorong agar Pertemuan ke-2 Joint Economic and Investment Committee (JEIC) Indonesia-Jerman dapat segera dilakukan pada kesempatan pertama.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia juga terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota

Jakarta (ANTARA) - Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO yang akan digelar pada 26-29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.

Dalam keterangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu, Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.

"Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota," ujar Budi.

Sejumlah isu yang juga diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.

Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia.

Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

"Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan," kata Budi.

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

Menurut Budi, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha.

Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan implementasi nilai BerAKHLAK harus dimulai dari mentalitas disiplin. Sebab Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan publik.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P Tendean pada kegiatan Workshop Internalisasi Budaya Kerja Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan BSKDN di Hotel Tamarin Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.

Noudy mengatakan, mentalitas disiplin sangat penting agar nilai-nilai dasar ASN tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari serta menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

“Saya meyakini implementasi nilai BerAKHLAK ini harus dimulai dari kedisiplinan diri. Kadang kita terlambat masuk kerja misalnya, bukan karena ada halangan, tetapi karena mentalitas kita sendiri. Padahal sebagai ASN kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas,” ujar Noudy, Rabu (11/3/2026).

Noudy menegaskan, nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK tidak boleh hanya dipahami sebagai slogan, tetapi harus benar-benar diinternalisasikan dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari aparatur sipil negara. Adapun yang mencakup nilai-nilai BerAKHLAK meliputi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap aspek pekerjaan maupun interaksi sosial ASN, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Terlebih ASN kerap dipandang sebagai figur yang dihormati dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Tidak hanya ketika berada di kantor atau sedang melaksanakan tugas, nilai-nilai BerAKHLAK juga harus kita implementasikan di luar (dalam kehidupan sehari-hari) karena ASN itu patron di masyarakat," ungkapnya.

Noudy juga menekankan, penguatan budaya kerja tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya komitmen dari seluruh unsur organisasi, baik pimpinan maupun pegawai. Dalam hal ini, pimpinan memiliki peran penting sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, sementara seluruh pegawai diharapkan dapat mengimplementasikannya secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, penerapan nilai dasar ASN juga perlu didukung dengan mekanisme reward and punishment yang jelas. Noudy menjelaskan bahwa hal tersebut telah memiliki dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, yang memuat berbagai ketentuan terkait hak dan kewajiban ASN, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja dan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Disiplin bukan hanya kewajiban, tetapi juga cerminan profesionalitas ASN. Ketika setiap pegawai memiliki loyalitas, dedikasi, dan kedisiplinan yang tinggi, maka kualitas ASN secara keseluruhan akan semakin baik dan menjadi aset penting bagi organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Madya Deputi Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eunike Prapti Lestari K mengatakan, penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK secara nasional berawal dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghadirkan satu nilai dasar yang sama bagi seluruh ASN di Indonesia.

“Sebelumnya, setiap instansi memiliki nilai dasar masing-masing. Namun dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh ASN memiliki nilai dasar yang seragam secara nasional, yaitu BerAKHLAK,” jelasnya.

Nilai dasar tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai, di mana nilai BerAKHLAK menjadi salah satu indikator dalam penilaian perilaku pegawai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga semakin menegaskan nilai BerAKHLAK merupakan satu-satunya nilai dasar yang harus dianut oleh seluruh ASN di Indonesia.

Eunike menambahkan, implementasi nilai BerAKHLAK juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di kalangan aparatur. Oleh karena itu, setiap instansi didorong untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk perilaku kerja yang konkret dan mudah dipahami oleh pegawai. "ASN BerAKHLAK kenapa perlu dilaksanakan? sebenarnya untuk mencegah pelanggaran disiplin," ucapnya.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perkuat manajemen talenta berbasis merit sistem. Langkah itu betujuan untuk membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adaptif dan kompeten.

Hal itu terungkap dalam Workshop Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, terencana, dan berbasis merit sistem.

Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan BSKDN.

“Penyelenggaraan workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BSKDN melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, terencana, dan berbasis merit sistem,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Noudy menjelaskan, dalam era birokrasi modern saat ini, penguatan manajemen talenta ASN menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, kompeten, dan berdaya saing. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang telah berjalan sejak era reformasi 1998.

Menurut Noudy, penerapan manajemen talenta diperlukan guna memastikan setiap ASN yang memiliki potensi dan kompetensi terbaik dapat dipersiapkan serta dikembangkan secara optimal untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam organisasi.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



"Setiap ASN memiliki potensi dan kompetensi terbaik yang kemudian dapat dipersiapkan serta dikembangkan secara optimal untuk menduduki posisi- posisi strategis dalam organisasi. Itu letak pentingnya dari manajemen talenta," tegasnya.

Noudy juga mengungkapkan, kualitas sumber daya manusia di lingkungan BSKDN selama ini telah menunjukkan capaian yang membanggakan. Hal tersebut tercermin dari berbagai prestasi yang diraih oleh ASN BSKDN dalam sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi dan pendidikan kedinasan.

"Tim dari BSKDN menunjukkan berbagai prestasi dari peringkat pertama, maupun peringkat yang kedua. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM yang ada di BSKDN itu sangat mumpuni," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Noudy juga menekankan, peningkatan kompetensi merupakan hak sekaligus kebutuhan bagi ASN dalam menghadapi dinamika birokrasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari pengembangan diri.

“Jadi saya berharap workshop manajemen talenta saat ini memberikan semangat bagi kita semua ASN di lingkungan BSKDN untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki," tambahnya.

Perwakilan dari Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Junaidi Sinaga menjelaskan, sistem merit menjadi fondasi penting dalam pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas, sejalan dengan grand design manajemen ASN 2025–2045 dan reformasi birokrasi menuju world class bureaucracy 2045.

“Tentu di sana adalah tujuannya bagaimana menghadirkan ASN yang berintegritas, aktif dan kompeten untuk sampai pada goals bersama ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan materi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto . Rekomendasi tersebut disampaikan untuk perbaikan Polri.

"Pokoknya itu ada 7 buku dengan 3 dokumen pengantar. Dokumen pengantar tadi ada executive summary, ada ikhtisar ringkasan yang cuma 4 itu, lalu ada pengantarnya kepada Presiden," kata anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Mahfud menjelaskan, terdapat delapan rekomendasi utama yang dituangkan dalam executive summary sebanyak 18 lembar. Dari delapan rekomendasi tersebut, diringkas menjadi empat poin utama.

"Kalau rekomendasi yang bentuknya executive summary itu ada 8. Kemudian itu diringkas lagi dalam bentuk pointers, itu menjadi 4. Yang dalam bentuk pointers itu ya kira-kira tiga lembar. Lalu yang 8 rekomendasi itu tertuang di dalam executive summary sebanyak 18 lembar," kata Mahfud.

Selain itu, Tim Reformasi juga menghasilkan tujuh buku tebal. Buku tersebut berisikan komentar dari masyarakat terkait institusi Polri, analisis pemberitaan media, hingga pendapat di ruang persidangan.

"Ada 7 buku tebal segini. Itu ada hasil verbatim dari masyarakat, dan komentar-komentar Anda di media juga itu jadi satu buku sendiri. Kemudian ada analisis media satu buku sendiri. Kemudian ada pendapat di sidang-sidang, satu buku sendiri."

Hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri pada intinya memuat rekomendasi perbaikan untuk Polri dan apa-apa saja yang sudah atau belum dilakukan. Mahfud menyebut dokumen tersebut nantinya akan diusulkan menjadi informasi publik.

"Itu nanti kita usulkan karena itu objektif, rasional, itu nanti ada Keppres-nya bahwa itu menjadi dokumen publik. Siapa pun nanti bisa baca pada saatnya, karena tidak ada yang rahasia," ucapnya.

Komisi Percepatan Reformasi Polri siap melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat permohonan pertemuan dengan Presiden telah dikirim, tinggal menunggu jadwal dari Kepala Negara.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyesuaian terhadap berbagai Peraturan OJK (POJK) agar selaras dengan agenda demutualisasi bursa, apabila Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana telah diterbitkan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi POJK-POJK yang perlu disesuaikan dengan jumlah yang disebutnya cukup banyak.

“Kalau dilihat di POJK yang ada sekarang, tentu kalau dibaca itu ada sebagian peraturan yang memang bisa berlaku hanya untuk yang mutual saat ini. POJK itu sudah kami identifikasi. Sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian,” kata Hasan.

Namun, mengingat target waktu implementasi yang relatif singkat, OJK berencana mengusulkan perubahan aturan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Mengenai perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi bursa, Hasan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu proses finalisasi yang saat ini tengah dilakukan secara internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, OJK telah menyampaikan tanggapan resmi atas RPP tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memaparkan lebih jauh substansi maupun norma pasal yang diatur karena masih dalam tahap perumusan akhir.

Meski begitu, Hasan memastikan materi RPP sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang membuka peluang bagi pihak selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham atau pemilik bursa efek.

Dengan demikian, struktur kepemilikan bursa dimungkinkan berubah dari model mutual, yang hanya dimiliki anggota, menjadi demutualisasi dengan kepemilikan yang lebih terbuka.

“Di dalam RPP tersebut tentu kaidah itu dijabarkan ke aturan pelaksanaan. Nanti kita harapkan di sana ada guidance atau acuan bagaimana mekanisme dan struktur untuk melaksanakan tahapan menuju ke demutualisasi,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, sesuai mekanisme pembentukan peraturan, RPP akan diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kemudian dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan DPR sebelum ditetapkan dan diundangkan.

“PP yang nanti terbit itulah yang akan menjadi acuan kami di OJK untuk mengidentifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK,” kata Hasan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi struktural pasar modal sebagai tindak lanjut komunikasi intensif dengan penyedia indeks global MSCI. Sejumlah langkah teknis ditargetkan mulai efektif pada Maret 2026 guna meningkatkan transparansi dan kualitas tata kelola emiten di dalam negeri.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan proposal dan melakukan pertemuan dengan MSCI terkait sejumlah perbaikan struktural yang menjadi perhatian investor global.

"Sementara terkait dengan perkembangan langkah percepatan reformasi struktural di pasar modal, dapat kami sampaikan perkembangan terkini mengenai proposal dan pertemuan yang telah disampaikan oleh pihak Indonesia kepada pihak indeks provider global, dalam hal ini MSCI," ujar Hasan dalan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Selasa (3/3/2026).

Langkah pertama yang akan diimplementasikan adalah peningkatan keterbukaan pemilik saham. OJK memastikan disklosur kepemilikan saham di atas 1 persen akan mulai dipublikasikan berdasarkan data akhir Februari dan efektif dilakukan mulai Maret 2026.

"Disklosur atau keterbukaan pemilik saham dari perusahaan terbuka dengan proporsi kepemilikan saham di atas 1 persen ini dikonfirmasi akan dipublikasikan mulai data terakhir Februari dan akan dilakukan mulai bulan Maret 2026," jelas Hasan.

Langkah kedua menyangkut percepatan pengisian detail klasifikasi investor atau granularity oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama para anggota bursa dan bank kustodian. Hingga 27 Februari 2026, progres pengisian telah mencapai 94 persen.

"Status per 27 Februari 2026 progres penyelesaiannya telah mencapai 94 persen. Tentu ini menjadikan kami optimis agar pengisian itu dapat diselesaikan sesuai timeline sampai dengan bulan Maret 2026," kata Hasan.

Ketiga, proses permintaan pendapat publik oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atas draf Peraturan Nomor 1-A yang memuat pengaturan peningkatan minimum free float telah selesai dilakukan. Saat ini draf tersebut tengah dalam proses persetujuan internal di BEI sebelum diajukan ke OJK.

"Target penyelesaian dan perlakuan bulan Maret 2026 ini kita harapkan dapat tetap kita lakukan," ujarnya.

Selain itu, sejak awal Februari 2026 OJK bersama BEI dan KSEI juga melakukan asesmen terkait potensi implementasi pengumuman high shareholding concentration atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Saat ini proses finalisasi asesmen dan uji coba tengah dilakukan dengan target implementasi mulai Maret 2026.

Menurut Hasan, rangkaian langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor global, sekaligus merespons masukan dari MSCI terkait aspek transparansi, free float, dan struktur kepemilikan saham.

JAKARTA - Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik melaporkan seluruh proposal yang disampaikan kepada penyedia indeks provider global MSCI (Morgan Stanley Capital International) telah disetujui dan masuk dalam tahap final.

"Mungkin kami update sedikit terkait dengan proposal yang sudah kami sampaikan kepada Global Index Provider antaralain MSCI dan FTSE," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/2/2026).

Jeffrey menjelaskan, salah satu agenda utama yang sudah memasuki tahap akhir adalah kebijakan pemungkapan pemegang saham minimal 1% serta granularisasi data kepemilikan. Selain itu, aturan pencatatan saham terkait ketentuan free float minimal 15% telah menyelesaikan proses penyusunan regulasi per 19 Februari dan kini berlanjut ke tahap internal bursa.

"Kemudian untuk peraturan percatatan yang terkait dengan free flow 15% itu per tanggal 19 kemarin sudah selesai proses rule making rule. Saat ini sudah memasuki tahap berikutnya di internal bursa yang kemudian nanti draft final akan kami ajukan ke OJK," kata Jeffrey.

BEI juga tengah merampungkan metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) penyusunan shareholder concentration list, yaitu daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Jeffrey mengatakan, daftar tersebut akan disusun oleh komite lintas divisi dan lintas self-regulatory organization (SRO) guna memastikan prosesnya transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah reformasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Persetujuan dari penyedia indeks internasional seperti MSCI menjadi sinyal positif karena menunjukkan bahwa inisiatif yang diajukan BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional.

"Dan yang terakhir, terkait dengan shareholders concentration list kami akan memastikan prosesnya dilakukan secara proper dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Jeffrey.

BEI menegaskan, seluruh agenda reformasi tetap berjalan sesuai linimasa yang telah disampaikan sebelumnya, dengan target implementasi setelah mendapatkan persetujuan regulator.

"Saat ini kami sedang dalam tahap final untuk penyusunan metodologi dan SOP. Nantinya list ini akan disusun oleh komite yang terdiri dari lintas divisi dan lintas SRO. Mungkin demikian update singkat yang dapat kami sampaikan," pungkasnya.

JAKARTA - Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator akan memberikan tanda atau notasi khusus pada saham emiten yang belum memenuhi ketentuan minimal free float 15%.

"Kemarin akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emitan-emitan yang memang belum memenuhi free float 15% ini. Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Friderica menjelaskan, kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari transparansi pasar sekaligus perlindungan investor. Sehingga investor bisa dengan mudah membedakan mana emiten yang sudah memenuhi ketentuan free float dan mana yang belum.

"Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free floatnya 15% lebih atau yang belum. Jadi ini juga sesuatu yang saya rasa ini sangat bermanfaat untuk investor-investor terutama investor retail di Indonesia," tambahnya.

Menurut Friderica, peningkatan batas minimal free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15% akan dilakukan secara bertahap. Pemenuhan akan diatur melalui masa transisi yang mencakup target tahun pertama dan tahun kedua. Selain itu, regulator juga tengah menyiapkan kebijakan keluar (exit policy) bagi emiten yang pada akhirnya tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut.

Ia menambahkan, detail mekanisme teknis, termasuk jadwal dan implementasi, akan disampaikan bersama pihak Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam masa transisi tersebut, notasi khusus akan ditempelkan pada kode saham emiten yang free float-nya masih di bawah 15%. Penandaan ini dimaksudkan agar investor dapat dengan mudah mengidentifikasi saham yang telah memenuhi ketentuan maupun yang belum.

Friderica menilai langkah tersebut memberi manfaat langsung terutama bagi investor ritel karena menyediakan informasi tambahan yang relevan sebelum mengambil keputusan investasi. Transparansi ini diharapkan membantu investor menilai likuiditas saham sekaligus risiko yang melekat pada kepemilikan saham dengan free float rendah.

Kebijakan peningkatan free float sendiri merupakan bagian dari upaya regulator memperdalam pasar modal domestik, meningkatkan likuiditas perdagangan, serta memperkuat struktur kepemilikan saham agar lebih tersebar dan tidak terpusat pada pemegang saham mayoritas.