Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik buka suara terkait salah satu kritik Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, yakni soal ketersediaan informasi emiten dalam bahasa Inggris bagi investor asing.

Jeffrey mengatakan BEI akan melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI guna meminta penjelasan lebih rinci mengenai sejumlah poin yang menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global tersebut.

"Tentu setelah ini kami akan melakukan pertemuan lagi untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern," kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), mengutip detikfinance.

Menurutnya, BEI perlu mengetahui lebih lanjut informasi apa yang dimaksud MSCI tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Pasalnya, berdasarkan ketentuan bursa, seluruh laporan keuangan emiten wajib disampaikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jeffrey mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah catatan MSCI tersebut merujuk pada informasi yang disediakan bursa, emiten, anggota bursa, atau pelaku lain di lingkungan pasar modal. Ia menegaskan klarifikasi diperlukan agar perbaikan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Jeffrey menyebut sejumlah masukan dari MSCI akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Menurutnya, meski MSCI masih mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market), terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperbaiki.

"Catatan yang disampaikan oleh MSCI, tadi sekali lagi kita sampaikan bahwa banyak hal-hal positif yang dipertahankan. Tetapi ada faktor-faktor yang diperlukan perbaikan, itu yang memang sedang kita lakukan dalam rangkaian reformasi pasar modal ini," ujarnya.

Sebelumnya, MSCI dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review menyoroti enam aspek yang dinilai masih menjadi hambatan bagi investor di pasar modal Indonesia.

Salah satunya adalah kesetaraan hak bagi investor asing (equal rights to foreign investors), karena informasi perusahaan tercatat dinilai tidak selalu tersedia secara mudah dan lengkap dalam bahasa Inggris.

Selain itu, MSCI juga menyoroti keterbatasan transaksi efek menggunakan valuta asing karena belum adanya pasar mata uang offshore yang efisien serta masih adanya sejumlah pembatasan di pasar valuta asing domestik.

Catatan lain mencakup larangan akses fasilitas overdraft bagi investor asing, keterbatasan transfer aset saham yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, akses peminjaman saham (stock lending) yang dibatasi maksimal 90 hari, serta pembatasan terhadap praktik short selling.

[Gambas:Youtube]

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) umumkan penurunan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan tersebut diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia, melansir Reuters pada Jumat (19/6).

Dalam laporan terbaru itu, MSCI memberikan sejumlah catatan merah bagi pasar modal Indonesia, hingga berujung menurunkan peringkat kriteria arus informasi menjadi negatif. Apalagi, sejak Januari lalu MSCI telah memperingatkan potensi penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market).

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Penurunan peringkat ini didasari oleh sejumlah temuan MSCI yang dinilai menjadi hambatan besar bagi investor global. Melansir laporan resmi MSCI, berikut daftar lengkap enam poin utama catatan merah bagi pasar keuangan Indonesia:

1. Arus Informasi dan Isu Transparansi (Deterioration Information Flow)

MSCI menyoroti adanya masalah serius pada aspek investability (kelayakan investasi) di Indonesia. Dua isu utama yang paling disorot adalah minimnya transparansi dan potensi perdagagan semu atau terkoordinasi.

Terkait struktur kepemilikan saham (shareholding structures) MSCI menilai pasar Indonesia kurang transparan. Sedangkan terkait perdagangan semu atau terkoordinasi, lembaga menilai adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading), hal ini dinilai merusak proses pembentukan harga saham yang wajar (proper price formation) di pasar.

[Gambas:Youtube]

2. Diskriminasi Bahasa bagi Investor Asing (Equal Rights to Foreign Investors)

Investor asing dinilai belum mendapatkan hak informasi yang setara. MSCI menemukan bahwa informasi penting terkait korporasi (emiten) maupun data detail pasar saham tidak selalu tersedia atau diungkapkan dalam bahasa Inggris.

Keterbatasan bahasa ini dinilai MSCI telah menyulitkan investor global untuk melakukan analisis secara cepat dan akurat.

3. Terbatasnya Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market Liberalization)

Tingkat liberalisasi pasar valas di Indonesia dianggap masih sangat terbatas. MSCI mencatat dua kendala utama. Pertama, tidak adanya pasar mata uang luar negeri (offshore currency market) rupiah yang efisien.

Kedua, adanya pembatasan ketat pada pasar mata uang dalam negeri (onshore), di mana transaksi valas wajib dikaitkan atau terikat langsung dengan transaksi efek/sekuritas tertentu (security transactions).

4. Larangan Fasilitas Penarikan Berlebih (Clearing and Settlement)

Dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi, Indonesia menerapkan aturan yang sangat ketat bagi pemodal internasional. Salah satu hambatan yang dicatat MSCI adalah munculnya larangan bagi investor asing untuk menikmati atau menggunakan fasilitas cerukan (overdraft facilities).

5. Pembatasan Transfer Aset Fisik (Transferability)

Fleksibilitas perpindahan aset di pasar modal Indonesia dinilai masih kurang oleh MSCI. Proses transfer saham secara langsung atau transfer dalam bentuk barang/non-tunai (in-kind transfers) tidak bisa dilakukan secara bebas, melainkan hanya diizinkan atau dilegalkan dalam kasus-kasus tertentu saja.

6. Aturan Ketat Pinjam-Meminjam Saham dan Short Selling

Dua instrumen transaksi yang kerap digunakan investor institusi global untuk lindung nilai (hedging) masih menghadapi batasan di Indonesia. Pertama, Stock Lending atau transaksi pinjam-meminjam saham. Meski diizinkan, aktivitas ini dibatasi hanya untuk sekuritas tertentu dan dibatasi oleh kontrak pinjaman maksimal 90 hari.

Selain itu, yang kedua adalah transaksi jual jangka pendek atau short selling. Praktik transaksi ini sudah diperbolehkan di Indonesia, namun pelaksanaannya masih dibayangi oleh sejumlah pembatasan regulasi (some restrictions) yang dinilai belum fleksibel bagi investor global.

Langkah MSCI kembali menjadi pukulan telak bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, Indonesia aliran dana asing berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, di mana indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai sekitar US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

Lalu apa yang dimaksud penurunan kriteria arus informasi tersebut?

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Selain masalah transparansi saham, MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (valas) sebagai hambatan besar bagi investor asing, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (19/6).

"Tidak ada pasar mata uang luar negeri (offshore) yang efisien, dan terdapat pembatasan pada pasar mata uang dalam negeri (onshore) di Indonesia," tulis MSCI dalam laporannya, sekaligus menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valas di Indonesia masih sangat terbatas.

[Gambas:Youtube]

Langkah MSCI turut menjadi pukulan telak lanjutan bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, Indonesia aliran dana asing berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, di mana indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai sekitar US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Indonesia tengah menanti pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai status terbaru pasar saham dalam negeri. Setidaknya, akan ada dua pengumuman penting yang akan dilakukan.

Dalam pengumuman resminya pada 21 Mei 2026 lalu, MSCI menyebut, akan merilis hasil tinjauan aksesibilitas dan klasifikasi pasar Indonesia pada bulan ini.

Pertama, MSCI 2026 Global Market Accessibility Review akan diumumkan pada 18 Juni 2026. Kedua, MSCI 2026 Annual Market Classification Review akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

MSCI merupakan perusahaan atau lembaga penyedia indeks global. Tugasnya mengukur kinerja pasar saham dari berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Kinerja saham-saham tersebut kemudian disusun dan masuk dalam indeks MSCI.

Selanjutnya, indeks itu digunakan untuk menilai tren dan performa saham berdasarkan kriteria tertentu seperti wilaya geografis, sektor industri, hingga karakteristik tertentu dari perusahaan.

Beberapa indeks MSCI yang paling dikenal antara lain MSCI Inc. MSCI Emerging Markets Index, MSCI Asia Pacific Index, MSCI World Index, dan MSCI Indonesia Index.

Karena dijadikan acuan investor global, saham yang masuk indeks MSCI biasanya mendapat perhatian lebih besar dari pasar.

Evaluasi terhadap pasar saham dilakukan MSCI setiap tahunnya di berbagai negara. Hal ini untuk melihat apakah suatu negara layak diklasifikasikan sebagai developed market, emerging market, frontier market, atau standalone market.

Sebelumnya, MSCI mengumumkan hasil rebalancing indeks mereka pada Selasa (12/5) waktu Central European Summer Time (CEST).

Pengumuman tersebut mencakup sejumlah indeks global, mulai dari MSCI Global Standard Indexes hingga MSCI Frontier Markets Indexes.

Melalui pengumuman ini, MSCI mengeluarkan 18 saham Indonesia dari indeks mereka. Dari saham-saham yang dikeluarkan MSCI, ada 6 saham didepak dari MSCI Global Standard Index, kemudian 13 saham dicoret dari SCI Global Small Cap Index.

Dalam MSCI Global Standard Index terbaru, tidak ada satu pun saham Indonesia yang masuk sebagai konstituen anyar.