JAKARTA - Fenomena aliran dana asing ke organisasi nonpemerintah (NGO) di Indonesia dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari negara. Tujuannya agar tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Akademisi dari FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Heri, praktik pendanaan asing terhadap NGO sejatinya telah berlangsung lama dan umumnya dilakukan dalam bentuk hibah, kerja sama program, maupun kemitraan dengan lembaga internasional. Namun demikian, ia menilai penting untuk memastikan bahwa aliran dana tersebut tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

“Pertanyaannya sederhana, dana ini untuk kepentingan siapa? Untuk rakyat Indonesia atau justru untuk kepentingan pihak luar?” ujar Heri, Senin (13/4/2026).

Heri mengingatkan di tengah semangat penguatan demokrasi dan masyarakat sipil, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar, termasuk bagi NGO yang menerima pendanaan dari luar negeri. Heri menilai, masih terdapat sebagian NGO yang aktif mendorong keterbukaan publik, tetapi belum sepenuhnya transparan terkait sumber pendanaan dan penggunaannya.

Lihat video: Taklimat Resmi Presiden: Jangan Mau Diadu Domba Asing: "Percaya Kekuatan Sendiri!"



Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga tersebut. “Kalau transparansi tidak dijalankan, maka akuntabilitas dipertanyakan. Ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik,” kata dia.

Heri menjelaskan dana asing yang mengalir ke NGO berasal dari berbagai sumber, mulai dari lembaga filantropi global, organisasi multilateral, hingga badan kerja sama bilateral antarnegara.

"Pendanaan tersebut umumnya digunakan untuk mendukung program-program sosial, pembangunan, maupun advokasi kebijakan. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya indikasi agenda terselubung dalam merusak demokrasi kita,” ujarnya.

Heri menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya agenda asing melalui pengaruh terhadap pembentukan opini publik, terutama jika pendanaan tersebut berkaitan dengan isu-isu strategis seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum. “Isu ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga berkaitan dengan narasi yang berkembang di ruang publik,” ucapnya.

Heri mendorong pemerintah agar memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk melalui audit terhadap NGO yang menerima dana asing. "Langkah ini dinilai penting guna memastikan bahwa aktivitas organisasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional,” tandasnya.

Heri menegaskan, pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil, melainkan untuk menjaga agar praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan kedaulatan rakyat. “Demokrasi harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan eksternal,” tutur Heri.

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

PASAR modal kerap dipuja sebagai simbol rasionalitas ekonomi, tetapi justru di sanalah informasi berubah menjadi senjata kekuasaan. Satu bocoran data yang berpindah tangan sebelum waktunya mampu menggeser harga, menentukan pemenang, dan menyingkirkan investor kecil tanpa pernah terlihat sebagai kejahatan biasa.

Dalam ruang gelap inilah Chinese Wall diuji: apakah ia sungguh menjadi tembok hukum yang melindungi keadilan pasar, atau hanya tirai tipis yang menutup praktik privilese informasi.

Pasar modal modern dibangun di atas asas keterbukaan informasi, perlakuan yang setara bagi seluruh investor, dan integritas pelaku usaha. Ketiga asas ini runtuh ketika informasi istimewa dikomodifikasi oleh segelintir pihak.

Chinese Wall atau information barrier dirancang sebagai mekanisme pembatasan arus informasi di dalam institusi keuangan agar pihak yang menguasai informasi material non-publik tidak dapat mentransmisikannya kepada pihak yang melakukan transaksi atau memberi rekomendasi investasi. Dalam teori ekonomi kelembagaan, pembatasan ini merupakan instrumen untuk menekan information asymmetry yang menurut Joseph E. Stiglitz adalah sumber utama kegagalan pasar dan distorsi harga yang sistemik (Joseph E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics).

UU No 8/1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang insider trading dan penyalahgunaan informasi orang dalam. Larangan tersebut tidak sekadar norma etis, tetapi norma hukum yang memiliki konsekuensi pidana dan administratif.

Namun hukum positif hanya menyediakan kerangka sanksi, sementara praktik keseharian di lembaga keuangan membutuhkan mekanisme konkret untuk mencegah pelanggaran sejak dari hulu. Chinese Wall dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang memperluas jangkauan hukum ke dalam struktur organisasi perusahaan efek, bank investasi, dan manajer investasi, sehingga hukum tidak berhenti pada larangan abstrak, melainkan menjelma menjadi sistem pengendalian internal yang operasional.

Dalam perspektif analis pasar modal, Chinese Wall bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi etika pasar. Burton G. Malkiel menegaskan bahwa pasar hanya dapat bekerja secara efisien apabila seluruh pelaku memperoleh informasi yang sama pada waktu yang relatif bersamaan (Burton G. Malkiel, A Random Walk Down Wall Street).

Ketika informasi material dipisahkan untuk keuntungan segelintir orang, pasar berubah dari ruang kompetisi rasional menjadi arena spekulasi yang manipulatif. Oleh karena itu, pembatasan internal atas informasi bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi syarat moral keberlangsungan pasar modal sebagai institusi publik. Kerangka internasional memperkuat posisi tersebut.

Prinsip information barrier telah menjadi praktik terbaik dalam standar IOSCO tentang pengendalian konflik kepentingan lembaga keuangan. Yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa kegagalan menjaga sekat informasi dipandang sebagai kelalaian serius.

Dalam perkara SEC v. Rajaratnam (United States District Court, 2011), pengadilan Amerika Serikat menilai runtuhnya sekat informasi di internal hedge fund sebagai faktor kunci terbentuknya jaringan insider trading sistemik, sehingga hukuman pidana dijatuhkan bukan hanya karena transaksi ilegal, tetapi karena perusakan integritas pasar secara struktural. Putusan ini menegaskan bahwa pengelolaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab hukum korporasi.

Dalam konteks Indonesia, problem utama terletak pada lemahnya pembuktian dan dokumentasi pengelolaan informasi internal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1215 K/Pid.Sus/2014 dalam perkara pasar modal menunjukkan bahwa unsur “memiliki informasi material non-publik” sulit dibuktikan ketika tidak terdapat sistem pembatasan informasi yang jelas di dalam perusahaan efek. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pid.Sus/2017 terkait manipulasi transaksi saham, pengadilan menyoroti pentingnya struktur pengendalian internal untuk menelusuri aliran informasi yang memicu transaksi tidak wajar.

Yurisprudensi ini memperlihatkan bahwa tanpa Chinese Wall yang terdokumentasi dan teruji, hukum pidana pasar modal kehilangan alat bukti penting untuk menjangkau kejahatan yang bersifat tertutup dan berbasis relasi kepercayaan. Persoalannya, Chinese Wall kerap direduksi menjadi formalitas administratif.

Banyak institusi keuangan mengklaim memiliki kebijakan pembatasan informasi, tetapi tidak disertai audit internal, pengawasan teknologi informasi, serta sanksi disiplin yang efektif. Dalam perspektif hukum kritis, kondisi ini melahirkan ilusi kepatuhan: aturan ada, prosedur tertulis tersedia, tetapi pelanggaran berlangsung dalam ruang abu-abu yang sulit disentuh aparat penegak hukum.

Ketika Chinese Wall hanya hidup di atas kertas, ia berubah menjadi tameng simbolik untuk melindungi institusi dari tanggung jawab. Bukan instrumen perlindungan pasar.

Ekonom pasar modal menyebut fenomena ini sebagai regulatory cosmetic, yakni regulasi yang tampak kuat secara normatif namun rapuh dalam praktik. Robert J. Shiller mengingatkan bahwa kepercayaan investor tidak dibangun oleh banyaknya aturan, melainkan oleh konsistensi penegakan dan budaya integritas (Robert J. Shiller, Irrational Exuberance). Tanpa sanksi tegas atas pelanggaran Chinese Wall, mekanisme ini gagal menjalankan fungsi sosialnya sebagai penahan kejahatan pasar modal.

Dari sudut pandang hukum bisnis, Chinese Wall harus diposisikan sebagai bagian dari sistem tanggung jawab korporasi. Ia bukan sekadar kebijakan internal, melainkan standar kehati-hatian (duty of care) yang apabila dilanggar dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, bahkan pidana.

Ketika kebocoran informasi terjadi karena kelalaian struktur organisasi, kesalahan tidak semata terletak pada individu pelaku transaksi, melainkan pada desain tata kelola perusahaan itu sendiri. Prinsip ini sejalan dengan doktrin corporate criminal liability yang berkembang dalam yurisprudensi modern.

Dengan demikian, Chinese Wall merupakan perpanjangan tangan hukum di dalam tubuh pasar. Ia menjembatani norma abstrak dengan praktik konkret. Tanpa Chinese Wall, larangan insider trading menjadi sulit ditegakkan karena informasi bergerak dalam jaringan informal yang tidak tercatat. Sebaliknya, dengan Chinese Wall yang ketat, setiap aliran informasi dapat ditelusuri dan setiap penyimpangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada akhirnya, perdebatan tentang Chinese Wall bukan sekadar soal teknik kepatuhan, melainkan tentang masa depan keadilan pasar modal. Apakah pasar akan dibiarkan menjadi arena eksklusif bagi mereka yang memiliki akses informasi rahasia, atau ditegakkan sebagai ruang publik yang adil bagi seluruh investor.

Jika Chinese Wall hanya dijadikan ornamen regulasi, ia menciptakan ilusi keadilan. Namun jika dijalankan secara serius, diawasi secara konsisten, dan disertai sanksi hukum yang tegas, ia dapat menjadi benteng nyata melawan kejahatan pasar modal. Di titik inilah hukum, etika, dan ekonomi bertemu: menjaga informasi berarti menjaga kepercayaan, dan menjaga kepercayaan berarti menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri.

Pengembangan sistem informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan SRO dalam memperkuat pengembangan infrastruktur pasar modal melalui digitalisasi terintegrasi serta upaya peningkatan pengawasan...,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong keterbukaan informasi bidang pasar modal kepada publik melalui perluasan fitur fitur pelaporan kepemilikan saham, perubahan kepemilikan saham, dan aktivitas penjaminan saham pada AKSes KSEI serta fitur publikasi pada website BEI.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyampaikan bahwa pengembangan sistem informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan self-regulatory organizations (SRO) dalam memperkuat pengembangan infrastruktur pasar modal.

“Pengembangan sistem informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan SRO dalam memperkuat pengembangan infrastruktur pasar modal melalui digitalisasi terintegrasi serta upaya peningkatan pengawasan dan memastikan keterbukaan informasi dalam rangka perlindungan investor serta menjaga integritas pasar modal Indonesia,” jelas Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa ke depan, OJK bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan untuk memastikan sarana pelaporan dan publikasi tetap optimal.

Aplikasi pelaporan ini merupakan implementasi dari kewajiban POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyampaian laporan secara elektronik oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham perusahaan terbuka yang memiliki kepemilikan saham sebesar lima persen atau lebih, termasuk pelaporan aktivitas penjaminan saham dengan jumlah lima persen atau lebih.

Melalui AKSes KSEI, para pemegang saham atau investor dapat menyampaikan laporan secara mandiri atau memberikan kuasa tertulis kepada perusahaan efek, bank kustodian, biro administrasi efek (BAE), emiten, maupun pihak lain sebagai penerima kuasa.

Setelah laporan disampaikan, sistem AKSes secara otomatis mengirimkan informasi laporan kepemilikan/perubahan kepemilikan/aktivitas menjaminkan saham kepada BEI untuk dipublikasikan.

Implementasi sarana pelaporan dan publikasi berbasis elektronik ini mempercepat proses pelaporan, memberikan kemudahan dan kepastian layanan dengan menghilangkan hambatan administratif manual, meningkatkan efisiensi pemenuhan tenggat waktu, serta memperluas akses informasi yang kini dapat dirasakan langsung oleh publik.

Sistem ini juga memastikan data kepemilikan dan aktivitas penjaminan saham tersaji lebih akurat, terintegrasi, dan dikelola secara terstruktur untuk mendukung kebutuhan analisis dan keterbukaan informasi.

Dari sisi pengawasan, OJK dapat memantau kepatuhan pelaporan secara real-time melalui dashboard visual dan mendeteksi status pelaporan secara instan, disertai rekam jejak audit digital yang kuat untuk keperluan pengawasan, verifikasi, audit, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa.

Selain itu, sistem ini juga menerapkan tata kelola akses yang ketat melalui pengaturan kewenangan pengguna yang akuntabel.

Adapun implementasi penuh sistem ini telah berlaku sejak 5 Desember 2025. Penggunaannya telah disosialisasikan secara nasional pada 19 Desember 2025 yang dihadiri oleh para pemegang saham, pengendali, direksi dan dewan komisaris emiten, BAE, perusahaan efek, bank kustodian, serta partisipan utama industri pasar modal.

Sosialisasi tersebut menegaskan kesiapan teknis sistem dan pemahaman ketentuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan pasar modal Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mengukuhkan posisinya sebagai badan publik terpercaya dengan mempertahankan predikat tertinggi sebagai badan publik informatif dengan skor sebesar 96,20 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan capaian ini menegaskan konsistensi Holding BUMN Danareksa dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi vital untuk meraih kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

“Sebagai strategic holding yang menaungi dan mengoptimalisasi 14 entitas lintas sektor, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mempertahankan predikat informatif di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks adalah bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi DNA di Holding BUMN Danareksa.” kata dia.

Menurutnya, prestasi Danareksa tahun ini terbilang istimewa mengingat ketatnya hasil monitoring dan evaluasi (Monev) KIP 2025. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, dari 63 BUMN yang dinilai, Danareksa masuk dalam jajaran 39 BUMN terpilih yang meraih kualifikasi informatif, dengan rentang nilai 90–100.

Kata dia, dengan perolehan skor 96,20, kualitas keterbukaan informasi Danareksa berada jauh di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang tercatat di angka 66,43. Ini menunjukkan kesiapan Danareksa dalam mendukung IKIP 2025 yang kini ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Yadi menambahkan, komitmen transparansi ini berkorelasi langsung dengan peta jalan transformasi bisnis perusahaan, khususnya dalam mengakselerasi pengembangan klaster Kawasan Industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

“Predikat informatif memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa Holding BUMN Danareksa mengelola aset negara dengan tata kelola unggul (Good Corporate Governance), akuntabel, dan terbuka. Hal ini kami harapkan dapat turut mempercepat masuknya arus investasi global, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Astacita pemerintah,” kata Yadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu badan yang memperoleh penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Arkaya Wiwarta Prajanugraha diberikan kepada tujuh badan publik terbaik nasional yang dipilih dari 21 badan publik yang divisitasi oleh KIP dari kategori kementerian, lembaga negara/lembaga pemerintah nonkementerian (LN/LPNK), perguruan tinggi, pemerintah provinsi, BUMN, lembaga nonstruktural, dan partai politik.

“Komitmen OJK dalam mendukung keterbukaan informasi publik terus dilakukan dengan melakukan sejumlah perbaikan baik dari sisi SDM, perbaikan sarana dan prasarana serta diseminasi informasi,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain terpilih sebagai badan publik terbaik nasional, OJK juga meraih penghargaan sebagai badan publik terbaik kedua untuk kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN/LPNK) dengan nilai total sebesar 98,70 poin.

Sebelumnya pada 2023 dan 2024, OJK juga meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai masing-masing 97,76 dan 95,89.

Pada 2023, OJK juga meraih predikat sebagai badan pubik terbaik ketiga untuk kategori LN/LPNK. Sementara, pada 2024, OJK meraih peringkat ketujuh untuk kategori LN/LPNK.

Predikat badan publik informatif merupakan predikat tertinggi bagi badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Urutan predikat keterbukaan informasi publik dari yang tertinggi hingga paling rendah antara lain “informatif”, “menuju informatif”, “cukup informatif”, “kurang informatif”, dan “tidak informatif”.

OJK menyampaikan, predikat informatif level nasional itu merupakan perwujudan komitmen dalam mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Predikat sebagai badan publik informatif level nasional diperoleh OJK setelah mengikuti sejumlah tahapan penilaian yang dilakukan oleh KIP pada awal September 2025 sampai dengan akhir Desember 2025.

Tahapan penilaian meliputi pengisian self assessment questionnaire (SAQ) atas enam aspek yakni kualitas informasi, pelayanan informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi dan digitalisasi serta presentasi uji publik.

Pada tahun ini, terdapat 197 badan publik yang memperoleh predikat informatif dari kategori LN-LPNK, kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik.

Sejak 2017, OJK menyiapkan segala infrastruktur yang mendukung ke arah keterbukaan informasi publik dengan menyusun ketentuan terkait pengelolaan informasi rahasia dan membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OJK.

Pada 2020, OJK mengembangkan minisite e-PPID dan mulai mengimplementasikan minisite tersebut pada 2021 hingga saat ini. OJK juga sudah mengembangkan PPID OJK Mobile Apps yang merupakan perwujudan minisite PPID OJK dalam format perangkat mobile yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi publik OJK.

Selanjutnya pada 2025, OJK juga meningkatkan sarana dan prasarana layanan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan maupun keberatan atas informasi publik.

Selain itu, ia mengatakan OJK menghadirkan wajah baru website OJK (www.ojk.go.id) yang telah dilengkapi dengan fitur khusus untuk mempermudah penyandang disabilitas. Website OJK juga menyediakan informasi aktivitas OJK di daerah serta terkoneksi dengan media sosial OJK dan beberapa minisite OJK lainnya.

Sebagai bagian dari perbaikan layanan informasi, dalam laman minisite e-PPID OJK juga disediakan pedoman permohonan informasi berbasis audio-visual yang memudahkan bagi penyandang disabilitas tuna rungu untuk melakukan permohonan informasi kepada OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Partai Golkar meraih penghargaan sebagai Partai Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Partai Golkar menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.

Anugerah KIP merupakan ajang apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran, badan publik, serta insan penyiaran yang dinilai berjasa dan berkontribusi besar dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia.

Pada penyelenggaraan KIP 2025, tercatat sebanyak 141 lembaga penyiaran dan 386 badan publik turut berpartisipasi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, sebagai instrumen pengukuran tingkat transparansi badan publik di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Sarmuji menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Partai Golkar. Menurut Sarmuji, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Golkar.

“Kami bersyukur Partai Golkar mendapatkan penghargaan sebagai partai informatif dari KIP. Ini adalah buah kerja keras teman-teman PPID. Terima kasih juga kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum yang telah mendukung penuh kerja-kerja PPID selama ini,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Sarmuji menambahkan, persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat namun serius, berhasil membuahkan hasil positif. Penghargaan ini juga menjadi yang pertama kalinya diraih Partai Golkar dalam kategori tersebut.

“Untuk pertama kalinya Partai Golkar memperoleh gelar sebagai partai informatif. Keseriusan teman-teman membuahkan hasil yang baik. Ke depan, kami optimistis capaian yang lebih baik dapat diraih hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” lanjutnya.

Sarmuji juga mengimbau seluruh jajaran Partai Golkar untuk terus mengedepankan keterbukaan informasi publik, agar partai dapat menyajikan informasi yang benar, jelas, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai penghargaan Anugerah KIP 2025 sebagai bukti nyata transformasi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

“Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Partai Golkar untuk pertama kalinya mendapatkan anugerah dari Komisi Informasi Publik. Ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka, jelas, dan dapat diakses informasinya oleh publik,” tegas Dave.

Menurut Dave, keterbukaan informasi yang ditunjukkan Partai Golkar bukan sekadar retorika politik, melainkan diwujudkan dalam sikap dan posisi yang konsisten, serta penyajian informasi yang solutif bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Bukan hanya mendukung pemerintahan, tetapi juga memberikan informasi terbaik dan solusi untuk kemajuan bangsa. Selamat dan sukses untuk seluruh tim. Terima kasih kepada Ketua Umum dan Sekjen atas dukungan penuh hingga capaian ini bisa diraih. Sukses selalu untuk PPID Partai Golkar,” pungkasnya.

Penghargaan Anugerah KIP 2025 ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Partai Golkar dalam mewujudkan tata kelola partai yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menunjukkan konsistensi dalam penerapan tata kelola dan keterbukaan informasi. Perseroan meraih dua penghargaan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2024, termasuk penghargaan kategori 'Perusahaan dengan Peningkatan Nilai Desk Evaluation Tertinggi'.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penganugerahan ARA di Jakarta, Senin (8/12/2025). Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas peningkatan signifikan kualitas Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BNI dibandingkan tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penghargaan ini mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. 

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Evaluasi objektif dari para juri menjadi masukan penting untuk penyempurnaan laporan kami, sekaligus motivasi bagi seluruh insan BNI," ujar Okki.

Selain penghargaan peningkatan nilai Desk Evaluation, BNI juga masuk tiga besar kategori BUMN Go Publik Keuangan, menunjukkan meningkatnya daya saing perseroan dalam praktik pelaporan dan tata kelola sepanjang 2024. Capaian ini memperkuat rekam jejak BNI yang tahun ini juga memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dari IICD.

Adapun ARA 2024 menilai perusahaan berdasarkan empat pilar utama, yakmi etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. BNI disebut menunjukkan kemajuan signifikan pada seluruh aspek tersebut, termasuk integrasi data keberlanjutan yang lebih komprehensif dalam laporan perusahaan.

Lebih lanjut, Okki menegaskan, BNI akan terus mengembangkan praktik pelaporan agar selaras dengan standar internasional yang terus berkembang.

"Kami berterima kasih atas dukungan para pemangku kepentingan. BNI akan menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pengungkapan informasi sebagai fondasi tata kelola yang baik," katanya.

Sebagai lembaga keuangan publik, BNI menyatakan akan terus memperkuat kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap kinerja perusahaan. 

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA - Asosiasi Investor Relations Indonesia (AIIR) secara resmi diluncurkan dalam sebuah acara akbar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) , Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kehadiran AIIR bukan sekadar tambahan komunitas, melainkan organisasi profesi Investor Relations (IR) berbadan hukum yang pertama di Tanah Air, mengisi kekosongan penting yang selama ini dirasakan para pelaku pasar.

Peluncuran ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap membawa standar profesionalisme IR ke level yang lebih tinggi, demi meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kepercayaan investor, baik domestik maupun global. “Kami hadir untuk mengembangkan profesionalisme IR di Indonesia. Membangun standarisasi praktik IR, menciptakan kolaborasi, dan mendorong keterbukaan informasi yang transparan serta dapat dipercaya,” jelas Ketua Asosiasi Investor Relations Indonesia, Julius Caesar Samosir.

Menurutnya, AIIR juga hadir sebagai jawaban atas tantangan komunikasi strategis yang semakin kompleks dan jumlah emiten serta investor yang terus bertambah di pasar modal. Selama ini, para praktisi IR yang berperan sebagai jembatan vital antara perusahaan dan investor bekerja tanpa wadah formal yang terstruktur.

“Profesi Investor Relations selama ini belum memiliki wadah resmi yang terstruktur. Kehadiran AIIR menandai langkah awal yang penting untuk memperkuat kualitas keterbukaan informasi dan meningkatkan standar interaksi antara emiten, investor, dan regulator,” ujar Vice Director Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Saptono Adi Junarso.

Dukungan penuh juga datang dari Danantara Indonesia. Ketua Dewan Penasihat AIIR, Wuddy Warsono, yang juga menjabat sebagai Senior Advisor IR Danantara Investment Management melihat AIIR sebagai langkah strategis.

“Organisasi ini lahir dari kebutuhan, keinginan berinovasi, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi kepada bangsa. Danantara bahagia, bisa menjadi mitra untuk mengembangkan profesionalisme di pasar modal Indonesia,” ujarnya. Kejar Target Produksi 1 Juta Barel, Investor Diajak Garap 108 Cekungan Migas

Wuddy menambahkan, dukungan penuh dari Danantara juga ditunjukkan dengan kesediaan dari Chief Investment Officer (CIO) Danantara Investment Management, Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Dewan Kehormatan dan Penasehat AIIR.

Peluncuran AIIR ditutup dengan dua sesi panel diskusi yang mempertemukan regulator, asosiasi emiten, manajer investasi, analis pasar, hingga kepala IR dari berbagai industri. Diskusi ini berfokus pada evolusi fungsi IR, tantangan di lapangan, dan kebutuhan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menentukan arah masa depan profesi di Indonesia.

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), salah satu perusahaan konstruksi nasional, menegaskan komitmennya dalam memperkuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai pilar utama tata kelola perusahaan yang transparan dan kompetitif. Penegasan ini disampaikan PTPP dalam forum Uji Publik Monitoring & Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).

Direktur Manajemen Risiko & Legal PTPP, Tommy Wiranata Anwar, menyampaikan bahwa langkah penguatan KIP ini merupakan implementasi strategi perusahaan untuk memastikan akses informasi yang akuntabel, mudah dijangkau, dan berorientasi pada pemenuhan hak publik, sesuai amanat Undang-Undang KIP. PTPP menempatkan keterbukaan informasi sebagai elemen penting untuk membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, didukung dengan penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi dipandang bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. "PTPP terus memperluas akses informasi publik melalui kanal resmi yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses. Transparansi menjadi wujud tanggung jawab kami sebagai BUMN karya untuk memperkuat kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Dalam penguatan layanan KIP, PTPP fokus pada inisiatif digitalisasi. Upaya ini mencakup pengembangan Website dan Mobile PPID, peningkatan sistem e-procurement yang transparan, integrasi data proyek, serta penyediaan platform informasi investor. Digitalisasi ini bertujuan memastikan publik memperoleh data yang akurat, mudah diakses, sekaligus meningkatkan efisiensi internal perusahaan.

Sejalan dengan semangat tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), PTPP memosisikan transparansi sebagai fondasi penting untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif. Keterbukaan informasi dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan kanal informasi, PTPP juga aktif melakukan komunikasi proaktif kepada pemangku kepentingan. Perusahaan secara rutin mempublikasikan perkembangan proyek strategis, milestone konstruksi, inovasi teknologi, hingga upaya keberlanjutan, guna memastikan masyarakat dapat mengikuti kontribusi BUMN karya terhadap daya saing bangsa.

Dengan rekam jejak panjang, sertifikasi internasional, penguatan green construction, dan portofolio global, PTPP meyakini bahwa transparansi adalah bagian tak terpisahkan dari setiap proses bisnis. Keterbukaan informasi yang prima diyakini akan memperkuat reputasi korporasi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menciptakan fondasi yang sehat bagi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"PTPP siap terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menjadikan transparansi sebagai standar dalam budaya perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," tutup Joko.

Uji publik ini merupakan ruang penting bagi kami untuk menjelaskan komitmen pimpinan terhadap informasi publik.

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan keterbukaan informasi publik (KIP) bagian dari ekosistem transparansi yang memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Farida, dalam keterangannya yang diterima di Yogyakarta, Rabu, menilai hak publik atas informasi adalah elemen dasar dalam tata kelola pemerintahan yang modern.

“Kami komitmen memberikan layanan informasi yang cepat, mudah, berbiaya ringan, dan non-diskriminatif,” kata Wamenkop.

Lebih jauh, Farida menekankan bahwa uji publik pun menjadi ruang strategis untuk memperlihatkan keseriusan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam memastikan informasi dapat diakses oleh seluruh warga negara.

“Uji publik ini merupakan ruang penting bagi kami untuk menjelaskan komitmen pimpinan terhadap informasi publik,” kata dia lagi.

Kemenkop berkomitmen untuk menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat terkait program-program strategis Kementerian.

Kemenkop pun telah menetapkan dasar regulasi melalui Keputusan Menteri Koperasi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Regulasi ini memastikan struktur PPID berjalan efektif dan memiliki tugas yang jelas.

Sebagai upaya memudahkan publik mengakses informasi, Kemenkop menyediakan dua jalur permohonan: secara online melalui situs resmi PPID, dan secara offline melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Prosedur permohonan informasi kami rancang agar mudah dijangkau, baik secara daring maupun luring,” kata Farida.

Selain itu, Kemenkop juga aktif menyebarluaskan berbagai konten kebijakan, program, serta edukasi publik melalui website resmi dan media sosial.

Penyebaran informasi ini disebutnya sebagai bentuk komitmen memastikan masyarakat tidak tertinggal dari perkembangan layanan pemerintah.

Ia juga menyebutkan, keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari indikator kinerja organisasi serta masuk ke dalam Rencana Strategis Kemenkop. Dengan demikian, keberhasilan layanan informasi dapat diukur secara objektif.

Lebih lanjut, Kemenkop menghadirkan sejumlah inovasi daring seperti Simkopdes.id, nik.depkop.go.id, Talentakoperasi.id, lbh-koperasi.kop.go.id, dan eproposal.lpdb.id.

“Semua inovasi tersebut dirancang untuk memastikan layanan publik lebih transparan, efisien, dan mudah diakses,” ujar Wamenkop.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias BJB mengumumkan telah menetapkan Direktur Operasional dan Teknologi Informasi BJB, Ayi Subarna sebagai pelaksana tugas direktur utama per 15 November 2025. Keputusan itu menyusul wafatnya Direktur Utama BJB, Yusuf Saadudin pada 14 November 1025 lalu.

Ayi bertindak selaku Direktur Pengganti Direktur Utama BJB untuk jangka waktu enam bulan atau sampai efektifnya Direktur Utama definitif berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Nomenklatur jabatan Ayi tetap mengacu kepada Keputusan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 43 tanggal 16 April 2025.

"Adapun Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi mengenai hal tersebut melalui form E019 pada situs web www.idxnet.co.id dengan laporan informasi atau fakta material sebagaimana terlampir pada surat ini," kata Ayi dalam keterbukaan informasi yang dikutip Senin (17/11/2025).

Seperti dibertakan sebelumnya, Yusuf Saadudin menghembuskan napas terakhirnya di usia 52 tahun pada Jumat, (14/11/2025) dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia wafat di Rumah Sakit Mayapada Bandung pukul 00.30 WIB.

Ia baru diangkat menjadi direktur utama BPD pentolan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 16 April 2025 lalu. Sebelumnya, Yusuf ditunjuk menjadi plt. direktur utama BJB pada 11 Maret 2025, menggantikan Yuddy Renaldi yang mengundurkan diri.

Sementara itu, Ayi Subarna merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada Tahun 1975, meraih gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari STIE INABA Bandung pada tahun 2008.

Mengutip situs resmi BJB, jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain Pj. Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJB, (2024-2025), Pemimpin Kantor Cabang Soreang BJB, (2023 - 2024), Pemimpin Kantor Cabang Cimahi BJB (2021 - 2023).

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) karena telah terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, khususnya bagi kedua pemegang saham kedua emiten tersebut.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, suspensi tersebut berlaku pada pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I tanggal 17 November 2025 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut.

"Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," tulis manajemen BEI, Senin (17/11).

Saham KDTN terbang 229,6% ke level Rp 356 per saham selama sebulan terakhir. Sementara pada periode yang sama, saham MORA meroket 442,4% ke level Rp 6.075 per saham.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]