Bisnis.com, JAKARTA - Jimly Asshiddiqie, Ahli Hukum Tata Negara mengatakan tidak menutup kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dapat diberlakukan hanya untuk gubernur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lebih dulu menjelaskan pemilihan secara demokratis atau melalui rakyat merupakan semangat reformasi di tahun 2000-an. Namun, setelah lebih dari 20 tahun reformasi berjalan, menurutnya tidak salah melakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan.

"Nah, sekarang sesudah 26 tahun, kan boleh kita evaluasi. Waduh, ini ternyata kelebihan ini," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026) usai rapat bersama Komisi II DPR RI.

Dari evaluasi tersebut, dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan diselenggarakannya Pilkada melalui DPRD hanya untuk gubernur. Alasannya adalah gubernur mewakili setiap provinsi yang langsung berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pemerintah pusat.

Jimly menyampaikan setiap calon nama kepala daerah lebih dulu diusung oleh presiden untuk kemudian dipilih DPRD.

"Maka bisa saja ada pilihan-pilihan. Misalnya, ya sudah gubernur saja yang dipilih oleh DPRD," jelasnya.

Sedangkan, untuk pemilihan wali kota maupun bupati tetap dipilih secara demokratis atau melalui rakyat. Sebab, hal ini untuk mencegah keributan, mengingat rakyat memiliki hak memilih kepala daerah.

"Sedangkan yang kabupaten-kota tetap seperti sekarang. Sehingga nggak terlalu ribut. Karena rakyat yang sudah diberi kebebasan untuk memilih, tiba-tiba diambil lagi. Ya kan ribut ya, gitu lho. Itu pertimbangannya," ucapnya.

Selain Pilkada, Jimly juga menyoroti Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pada kesempatan rapat, Jimly menawarkan bahwa RUU Pemilu dibahas melalui metode omnibus atau kodifikasi terbatas.

Menurut pengamatannya, cara berpikir legislator Indonesia membuat undang-undang berdasarkan judul sehingga hanya materi yang termaktub dalam judul yang dibahas. Padahal, katanya, banyak norma-norma pasal yang beririsan dengan undang-undang lain. Alhasil, perlu adanya satu aturan yang memayungi berbagai pasal dari berbagai undang-undang.

"Padahal dalam praktik, banyak sekali pelaksanaan norma pasal-pasal itu saling bersinggungan dengan undang-undang lain. Maka saya sarankan metode yang dipakai adalah kodifikasi terbatas plus metode omnibus terbatas," tutur Jimly.

Oleh karena itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi itu menegaskan RUU Pemilu harus dirampungkan pada tahun ini agar di tahun 2027 masuk tahap sosialisasi dan tahun 2028 dapat dilaksanakan.

Bagi Jimly, wacana Pilkada tidak langsung atau tidak langsung maupun RUU Pemilu harus dibahas secara terbuka untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aturan tersebut, termasuk memantik pendapat publik sehingga penerapan aturan berjalan optimal.

KPK Sebut Potensi Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD harus memiliki mekanisme yang jelas dan berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan wacana ini bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi. Namun, lembaga antirasuah menegaskan prinsip dalam sistem politik adalah upaya pencegahan korupsi

"Persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata metode pemilihannya, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/1/2026).

Budi menyampaikan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu mengedepankan penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat.

Selain itu, Budi menjelaskan wacana ini harus disertai dengan mekanisme yang jelas untuk mencegah bentuk baru politik transaksional.

"Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan yang efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional," jelas Budi.

Pasalnya, Budi berkaca dari kasus-kasus sebelumnya di mana sejumlah kepala daerah melakukan korupsi untuk melunasi biaya politik selama masa kampanye.

Sebab, kata Budi, biaya politik terlalu besar mengakibatkan anggota partai berusaha segala cara agar mengembalikan modal yang digelontorkan selama kegiatan politik.

"Biaya politik yang besar dapat mendorong praktik-praktik tidak sehat, seperti transaksi politik, penyalahgunaan kewenangan, maupun upaya pengembalian modal politik melalui kebijakan publik setelah terpilih," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengkritisi wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme perwakilan di DPRD alias Pilkada tidak langsung.

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus pakar kebijakan publik Prof. Risma Niswaty menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tak langsung belum saatnya dilakukan.

Sejumlah anggota DPRD yang dinilainya masih miskin etika politik berpotensi hanya menjadikan kepala daerah sebagai boneka kekuasaan.

"Anggota DPRD kita itu masih miskin etika politiknya, jadi belum saatnya pemilihan di DPRD. Kemudian mungkin saja akan membuat masyarakat sakit hati ketika rakyat diabaikan dalam hak politiknya," kata Risma Niswaty dalam diskusi publik di Makassar, Selasa (10/2/2026).

Selain itu Pilkada melalui DPRD, lanjutnya, berpotensi hanya akan melahirkan agen politik. Anggota DPRD akan merasa merekalah yang membentuk eksekutif, jadi masyarakat akan lebih sulit melakukan tuntutan apabila terjadi sebuah pelanggaran.

Kendati bisa menurunkan biaya penyelenggaraan Pilkada, namun prinsip demokrasi baginya tak boleh diabaikan. Suara masyarakat sejatinya harus tersalurkan agar hak sebagai warga negara bisa terpenuhi.

"Pemilu itu seharusnya dari pemerintah ke principal-nya, ke rakyatnya. Kalau ada agen di tengah-tengahnya, kita susah untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas, karena ada poros tengah, ada unit di tengah ini yang akan pasang badan," tutur Risma Niswaty.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin yang juga pakar politik Prof. Firdaus Muhammad menambahkan bahwa meski sistem pemilihan langsung dianggap berbiaya tinggi, pengembalian mekanisme pemilihan kepada DPRD dinilai membawa risiko besar bagi kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penghematan anggaran jika Pilkada dilaksanakan tak langsung menurutnya tidak sebanding dengan hilangnya akses partisipasi langsung masyarakat.

"Kalau pemilihannya di DPRD, maka kedaulatan rakyat di daerah sepertinya terpotong. Masyarakat tidak bisa lagi memiliki akses kontribusi secara langsung dan tidak merasa menjadi bagian dari kepala daerah yang terpilih," kata Firdaus.

Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, peran partai politik akan menjadi sangat dominan. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat kepala daerah hanya menjadi "boneka" atau sekadar memenuhi keinginan anggota legislatif demi menjaga posisi politiknya.

Berbeda dengan era Orde Baru yang cenderung monolitik, sistem multipartai saat ini diprediksi akan membuat situasi politik di tingkat daerah jauh lebih rumit dan penuh dengan tawar-menawar kepentingan (bargaining).

"Kepala daerah bisa kehilangan wibawa dan kendali karena terus-menerus dikontrol oleh DPRD. Janji-janji politik kepada masyarakat kemungkinan besar tidak akan tertunaikan karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang memilihnya di parlemen," ucapnya.

Sementara Sosiolog UNM Hasruddin Nur mengatakan Pilkada langsung selama ini membuat masyarakat punya pandangan pribadi dalam memilih kepala daerah, tidak ada tekanan politik ataupun juga tidak ada instruksi langsung.

Tapi ketika Pilkada dikembalikan ke DPRD, dia menganggap aspirasi masyarakat dikhawatirkan tidak bisa tersampaikan. Malah bisa saja akan ada bentuk sebuah konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan pihak DPRD.

"Ketika event politik kembali ke DPRD, maka slogan yang selama ini kita dengungkan soal suara rakyat adalah suara Tuhan, sepertinya sudah tidak ada lagi. Inilah yang menjadi sebuah dilema buat banyak masyarakat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (15/1/2026) lusa.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi ini akan melibatkan 500 hingga 1.000 buruh, dimulai pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR RI dan berlanjut di lingkungan Kemnaker pada sore harinya.

Pihaknya akan menuntut kembali terkait kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat, pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, hingga penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung.

“Hingga hari ini tidak satu pun tuntutan buruh yang dipenuhi baik oleh Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Jawa Barat, serta tidak adanya langkah konkret dari DPR RI dan pemerintah pusat dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (13/1/2026).

Terkait DKI Jakarta, pihaknya menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi sebesar Rp5,89 juta sesuai perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL), serta menerapkan upah minimum sektoral provinsi UMSP minimal 5% di atas KHL.

Sementara itu, tuntutan terkait kebijakan pengupahan di Jawa Barat adalah agar Gubernur Dedi Mulyadi mengembalikan rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah, yang dinilai telah ditetapkan tanpa dialog substantif dengan buruh.

Tuntutan berikutnya adalah agar DPR RI segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024 yang mengamanatkan adanya beleid baru paling lambat dua tahun sejak Oktober 2024.

“Waktu yang tersisa hanya sekitar sembilan bulan, tetapi hingga saat ini naskah akademik maupun draf RUU Ketenagakerjaan belum juga disiapkan,” ujar Said.

Selain itu, pihaknya juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tak hanya mengancam demokrasi, dia menilai sistem tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang merugikan buruh, seperti pelemahan perlindungan kerja, legitimasi tenaga kerja alih daya (outsourcing), dan regulasi yang berpihak kepada pemilik modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 15 Januari 2026 mendatang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan penolakan buruh terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD, yang kembali bergulir belakangan ini.

“Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita [unjuk rasa] ke DPR lagi,” kata Said saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, rangkaian unjuk rasa ini beriringan dengan proses pengajuan gugatan oleh KSPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pengupahan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menyesuaikan besaran UMP 2026 dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp5,89 juta. Tuntutan juga mencakup penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 5% di atas KHL.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana rekomendasi masing-masing kepala daerah.

“Serikat-serikat buruh juga menolak keras pilkada yang nanti melalui pemilihan oleh DPRD. Harus tetap pemilihan langsung,” tegas Said.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.