#30 tag 24jam
Buruh Demo Geruduk Istana Hari Ini, Tolak UMP hingga PHK Massal
Buruh KSPI kembali menggelar aksi demo di Jakarta hari ini, Rabu 28 Januari 2026 untuk menolak UMP DKI, UMSK Jabar dan PHK massal buruh kertas PT Pakerin. [310] url asal
#demo-buruh #demo-buruh-hari-ini #lokasi-demo-buruh-hari-ini #tuntutan-demo-buruh #buruh-demo-tolak-ump #buruh-demo-istana #phk-massal #kspi-demo #ump-dki-jakarta #umsp-dki #umsk-jawa-barat
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/01/26 10:03
v/116690/
Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Rabu (28/1/2026).
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh kali ini membawa tuntutan penolakan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta ancaman PHK massal terhadap 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.
“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” kata Said, dikutip Rabu (28/1/2026).
Menurut Said, pihaknya akan bergerak ke Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan YouTube Indonesia.
Aksi di Istana ditujukan agar penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan.
KSPI juga meminta Pramono menunda penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta karena dinilai hanya berlaku pada perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.
“UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” kata Said.
Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dituntut untuk mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.
Terkait ancaman PHK di PT Pakerin, dia menyebut masalah bermula dari perseteruan keluarga pemilik yang disinyalir menjadi penyebab uang perusahaan tertahan di salah satu bank. Akibatnya, buruh di perusahaan tersebut tidak menerima upah selama 3 bulan karena operasional perusahaan yang berhenti.
“Kita minta Presiden Prabowo menyelamatkan, mengembalikan uang pemilik perusahaan, sehingga perusahaan bisa hidup kembali. Maka karyawan bisa bekerja, upahnya bisa dibayar, dan tidak terjadi PHK,” ujar Said.
Sementara itu, tuntutan buruh dalam berunjuk rasa di Kantor Komdigi dan YouTube Indonesia disebut mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi. Said mengeklaim pemblokiran dilakukan pada kanal YouTube sejumlah organisasi buruh beberapa waktu terakhir.
Buruh Bakal Demo Geruduk Istana hingga Komdigi, Apa Tuntutannya?
KSPI akan kembali melakukan aksi demo di sejumlah lokasi di Jakarta seperti Istana Negara dan Komdigi dengan membawa sejumlah tuntutan. [323] url asal
#demo-buruh #tuntutan-demo-buruh #buruh-demo-tolak-ump-dki #aksi-buruh #kspi-demo #demo-istana #demo-komdigi #upah-minimum #ump-dki #umsp-dki #umsk-jabar #phk-pakerin #upah-buruh #demo-jakarta #demo-ja
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/01/26 13:05
v/114238/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demontrasi besar-besaran pada Rabu (28/1/2026) di sejumlah titik di Jakarta, seperti Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh di Istana masih berkaitan dengan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Said menjelaskan, terkait dengan aksi di Jakarta, pihaknya menuntut penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, dari sebelumnya Rp5,73 juta.
Pihaknya juga meminta penundaan penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta karena dinilai hanya berlaku pada perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.
“Meminta UMP DKI direvisi, dan UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/1/2026).
Sementara itu, untuk aksi di Jawa Barat, pihaknya meminta agar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.
Selain itu, KSPI turut menuntut agar pemerintah turun tangan tekait ancaman PHK 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.
Menurutnya, buruh di perusahaan tersebut tidak menerima upah selama 3 bulan karena operasional perusahaan yang berhenti. Hal ini diakibatkan oleh perseteruan keluarga pemilik yang disinyalir menjadi penyebab uang perusahaan tertahan di salah satu bank.
“Kita minta Presiden Prabowo menyelamatkan, mengembalikan uang pemilik perusahaan, sehingga perusahaan bisa hidup kembali. Maka karyawan bisa bekerja, upahnya bisa dibayar, dan tidak terjadi PHK,” ujar Said.
Adapun, terkait dengan aksi unjuk rasa di Kantor Komdigi, dia menyebut tuntutan buruh mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi yang tecermin dari pemblokiran kanal YouTube sejumlah organisasi buruh. Pihaknya juga berencana mendatangi Kantor YouTube Indonesia.
“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” tutur Said.
Buruh Demo Geruduk DPR hingga Kemnaker Besok, Ini Tuntutannya
Buruh KSPI akan demo di DPR dan Kemenaker pada Kamis 15 Januari 2026, dengan tuntutan revisi UMP DKI dan Jabar. [296] url asal
#buruh-demo #demo-dpr #demo-kemenaker #kspi-unjuk-rasa #upah-minimum-provinsi #revisi-ump-dki #umsp-dki #umsk-jawa-barat #ruu-ketenagakerjaan #pilkada-dprd #said-iqbal #tuntutan-buruh #aksi-buruh-jakar
(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/01/26 22:28
v/103763/
Bisnis.com, JAKARTA —Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (15/1/2026).
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan aksi akan dimulai pukul 10.30 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dan dilanjutkan ke Gedung Kemenaker RI di Jakarta Selatan.
Dalam aksi tersebut, KSPI kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mendesak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru, serta menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
“Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).
Selain itu, KSPI juga menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota agar dikembalikan sesuai rekomendasi masing-masing kepala daerah.
Tuntutan berikutnya adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/2024 yang mengharuskan pembentukan undang-undang baru paling lambat dua tahun sejak Oktober 2024.
Selain isu ketenagakerjaan, KSPI juga menolak wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh.
Said sebelumnya menyampaikan aksi tersebut akan melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang berasal dari DKI Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Barat.
Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)