Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa pemerintah resmi menetapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus/Bantuan Hari Raya (BHR) tahun 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai swasta, hingga pengemudi dan kurir online. Penyaluran ditegaskan wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026), atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) periode 2026,” ujar Teddy.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri, pimpinan perusahaan, serta para pengemudi online yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

THR ASN 2026 Capai Rp55 Triliun, Naik 10%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total anggaran THR 2026 untuk ASN pusat dan daerah, PPPK, TNI-Polri, serta pensiunan mencapai Rp55 triliun, meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp49 triliun.

“Ini meningkat 10% dari tahun lalu, sesuai arahan Presiden,” kata Airlangga.

Rinciannya Rp22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri. Kemudian, Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah dan Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Berbeda dengan masa pandemi, tahun ini THR dipastikan dibayarkan 100%.

THR itu mencakup gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang nantinya penyalurannya telah mulai dilakukan bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni.

BHR Ojol Total Rp220 Miliar, Grab-Gojek Rata-rata Rp250.000-Rp275.000

Selain THR bagi ASN dan pegawai formal, pemerintah juga mendorong pemberian BHR bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online. Total nilai BHR tahun ini mencapai Rp220 miliar, dengan estimasi penerima sekitar 850.000 mitra pengemudi.

Mitra pengemudi Gojek dan Grab rata-rata menerima Rp250.000-Rp275.000 per orang. Pengemudi aktif roda dua di aplikasi lain seperti Maxim dan inDrive rata-rata menerima Rp150.000. Untuk roda empat bisa mencapai Rp200.000.

Gojek dan Grab masing-masing diperkirakan mengalokasikan antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar untuk sekitar 400.000 mitra. Sementara Maxim menargetkan sekitar 51.000 mitra penerima dan InDrive sekitar 500 mitra.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” tegas Airlangga.

Aturan BHR Diatur Lewat SE Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan BHR ojol dan kurir online diatur dalam Surat Edaran (SE) terbaru Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam SE tersebut disebutkan BHR diberikan kepada pengemudi/kurir yang terdaftar resmi dalam 12 bulan terakhir dan besaran BHR paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Adapun, BHR dibayarkan dalam bentuk uang tunai serta perusahaan wajib transparan dalam perhitungan. Kemudian, pembayaran paling lambat H-7 Lebaran.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pekerja formal maupun mitra ekonomi digital, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi jelang Idulfitri 2026.

Dengan total alokasi THR dan BHR yang signifikan tahun ini, pemerintah berharap momentum Lebaran dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

Teddy menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha yang diharapkan mematuhi ketentuan pembayaran tepat waktu.

“Kepada para pimpinan perusahaan masing-masing, terima kasih, Bapak/Ibu. Dan juga, rekan-rekan pengemudi online, terima kasih. Demikian tadi penyampaian detail dan teknis mengenai tunjangan hari raya dan bonus hari raya di tahun 2026 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, swasta, pengemudi online, dan juga peserta BPJS,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jelang hari raya lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa alokasi anggaran jumbo tersebut akan disalurkan kepada tiga kelompok. Pertama, sebanyak 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri akan menerima porsi anggaran sebesar Rp22,2 triliun.

Kedua, untuk 4,3 juta ASN di daerah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,2 triliun. Ketiga, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan menerima guyuran dana dengan total mencapai Rp12,7 triliun.

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan skema penyalurannya sedikit berbeda dengan beberapa tahun terakhir saat pandemi, komponen THR tahun ini dipastikan cair 100% atau dibayarkan secara penuh.

Airlangga menyebutkan bahwa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terkait waktu pencairan, pemerintah telah memulai proses penyaluran secara bertahap sejak pekan pertama, tepatnya pada 26 Februari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemberian THR adalah kebijakan yang terpisah dari pencairan gaji ke-13. Jika THR dicairkan jelang hari raya maka gaji ke-13 memiliki jadwal pencairan yang berbeda.

"Untuk gaji ke-13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni," ujar Airlangga.