Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut tidak ada relaksasi lagi untuk periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). WP yang terlambat melaporkan SPT pajak pribadi melewati hari ini, Kamis (30/4/2026), akan dikenakan denda.

Untuk diketahui, otoritas pajak sebelumnya telah merelaksasi pelaporan SPT tahunan PPh OP yang awalnya berakhir 31 Maret 2026. Relaksasi dilakukan dengan menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang melaporkan dan membayarkan SPT-nya lewat 31 Maret sampai 30 April 2026 atau hari ini.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berkelakar, WP OP yang masih terlambat melaporkan SPT-nya usai diperpanjang satu bulan ibarat mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kami tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang failed kuliahnya, karena enggak submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," terangnya di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo pun menyampaikan mohon maaf karena pihaknya tidak bisa lagi memberikan relaksasi untuk WP OP. Dia menyebut WP pribadi yang terlambat melaporkan SPT-nya akan terkena denda sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pada UU tersebut, dijelaskan bahwa denda untuk SPT PPh WP perorangan yang terlambat sebesar Rp100.000.

"Ya mohon maaf, denda enggak besar. Silakan dibaca di undang-undang," tutur Bimo.

Di sisi lain, relaksasi diberikan kepada WP Badan yang hari ini seharusnya terakhir melaporkan SPT PPh pasal 29. Setelah pertimbangan dan permintaan sekitar 4.000 WP, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyetujui perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Badan dari hari ini sampai dengan 31 Mei 2026.

Bimo menyebut ada sekitar 4.000 permintaan yang diterima fiskus yaitu WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," tuturnya.

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) sebelumnya yakni satu bulan.

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Berdasarkan data DJP sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini, total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Meski demikian, batas waktu normal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap jatuh pada 31 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, wajib pajak yang melaporkan SPT atau melakukan pembayaran setelah 31 Maret hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, DJP juga tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak selama periode relaksasi. Apabila sanksi administratif telah terlanjur diterbitkan, maka akan dihapus secara jabatan.

Bimo menjelaskan, kebijakan ini diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan mempertimbangkan data kinerja penerimaan SPT serta kondisi implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Ia mengakui, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena memerlukan verifikasi dengan berbagai basis data, seperti data kependudukan dan perizinan usaha.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata dia.

Di sisi lain, DJP juga mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Hingga 26 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 9.131.427.

Rinciannya, sebanyak 8.196.513 berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 924.443 dari nonkaryawan, serta sekitar 190.691 dari wajib pajak badan dalam rupiah dan 138 dalam dollar AS.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebutkan, masih ada sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujar Inge.

Seiring dengan itu, aktivasi akun sistem Coretax juga terus meningkat. Hingga periode yang sama, jumlah akun yang telah diaktifkan mencapai 16.963.643, didominasi wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah meningkatkan kapasitas sistem hingga mampu menampung sekitar 390.000 SPT per hari. Meski demikian, sejumlah kendala teknis seperti sistem lambat masih dihadapi dan dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi.

Bimo menambahkan, kebijakan perpanjangan ini juga berdampak pada pergeseran penerimaan negara ke bulan berikutnya.

“Ada pergeseran penerimaan, mungkin sekitar Rp 5 triliun yang akan geser ke April,” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lapor SPT hingga 30 April 2026 Bebas Denda, DJP Beri Relaksasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

Penghapusan sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Adapun wajib pajak yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

Adapun penghapusan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, DJP menjelaskan bahwa dalam hal terhadap sanksi administratif telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu."

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberikan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kebijakan ini, batas akhir lapor SPT tidak lagi 31 Maret, melainkan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, keputusan tersebut sekaligus menyamakan batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan.

“Fix diperpanjang sampai akhir April, perpanjangan satu bulan,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Alasan perpanjangan pelaporan SPT

Purbaya menjelaskan, perpanjangan pelaporan SPT dilakukan dengan mempertimbangkan kendala teknis yang masih dialami sebagian wajib pajak dalam mengakses sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Menurut dia, gangguan sistem membuat proses pelaporan menjadi tidak lancar bagi sebagian pengguna.

Realisasi pelaporan SPT masih di bawah target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, hingga 24 Maret 2026 jumlah pelaporan SPT untuk tahun pajak 2025 mencapai 8.874.904 SPT. Angka ini setara sekitar 59,1 persen dari target 15 juta SPT.

Secara rinci, pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Tercatat, wajib pajak orang pribadi karyawan telah menyampaikan 7.826.341 SPT, sementara wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 863.272 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 183.583 SPT untuk badan yang menggunakan denominasi rupiah dan 138 SPT dalam denominasi dollar AS.

Adapun untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya mencapai 1.549 SPT dalam rupiah dan 21 SPT dalam denominasi dollar AS.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Aktivasi Coretax capai 16,7 juta wajib pajak

Selain pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mencatat perkembangan aktivasi akun sistem Coretax. Hingga 22 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 16.723.354.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 15.677.209, diikuti wajib pajak badan sebanyak 955.508 serta 90.411 wajib pajak instansi pemerintah.

Selain itu, terdapat 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga telah mengaktivasi akun pada sistem tersebut.

SPT Tahunan adalah kewajiban wajib pajak

Perlu diketahui, SPT Tahunan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta harta dan kewajiban dalam satu tahun pajak.

Kewajiban ini tetap berlaku, termasuk bagi masyarakat yang pajaknya telah dipotong melalui gaji maupun transaksi.

Denda telat lapor SPT dan tidak lapor SPT

Wajib pajak yang melewati batas lapor SPT Tahunan 2026 berpotensi dikenakan sanksi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun denda telat lapor SPT antara lain:

• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi
• Rp 1 juta untuk SPT PPh wajib pajak badan

Selain itu, denda tidak lapor SPT juga dapat dikenakan untuk jenis pelaporan lainnya, seperti:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

Tidak hanya denda, wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana.

DJP mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pelaporan dan segera memenuhi kewajiban perpajakan sebelum tenggat yang telah diperpanjang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Orang Pribadi hingga 30 April 2026