JAKARTA, KOMPAS.com – PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mendukung implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyediaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dukungan tersebut juga diperkuat melalui kampanye edukatif bertajuk “Lapor Coretax: Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK”.

VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) tepercaya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 584/2022.

Implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan oleh DJP menuntut adanya jaminan keabsahan, integritas, dan keamanan tinggi untuk setiap dokumen elektronik.

Dalam hal ini, TTE VIDA yang telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, penggunaan NIK yang telah terverifikasi dapat mempermudah proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data wajib pajak.

“Kami membawa pesan ‘Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK’ yang menekankan kemudahan proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data Wajib Pajak. Dengan NIK yang sudah terverifikasi, Wajib Pajak mendapatkan solusi TTE yang sah dan diakui penuh secara hukum,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, penunjukan VIDA sebagai PSrE menandakan TTE yang disediakan telah diakui oleh Kemenkeu RI dan DJP. Hal ini juga menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap layanan identitas digital yang dihadirkan perusahaan.

Menurut dia, TTE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penggunaan TTE juga dinilai dapat memperkuat kepatuhan serta keamanan data wajib pajak.
VIDA menyebut, terdapat tiga fokus utama dalam mendukung wajib pajak melalui perannya sebagai PSrE.

Pertama, integrasi identitas melalui pemanfaatan NIK yang telah terverifikasi untuk menyederhanakan alur kerja TTE dan meningkatkan akurasi identitas dalam setiap pelaporan.

Kedua, jaminan legalitas dan kepatuhan regulasi. Sebagai PSrE yang ditunjuk melalui KMK 584/2022, VIDA memastikan TTE yang dihasilkan memiliki validitas dan kekuatan hukum setara tanda tangan basah, sehingga dokumen pelaporan pajak diakui secara resmi.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas dalam mendukung transformasi digital perpajakan. VIDA menyediakan solusi TTE yang terstandarisasi dan dapat digunakan secara luas oleh wajib pajak.

Selain itu, VIDA juga menyediakan video tutorial singkat untuk membantu wajib pajak yang belum familiar dengan penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan secara digital. Panduan tersebut juga dilengkapi dengan infografis yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami.

Melalui kampanye edukatif tersebut, VIDA mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax sebagai bagian dari upaya menuju sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan tepercaya.

IDXChannel – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis pembaruan data kepatuhan perpajakan nasional per 5 April 2026 pukul 24.00 WIB. Tercatat, sebanyak 10.790.147 SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para Wajib Pajak (WP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan total mencapai 9,42 juta laporan.

"Untuk periode sampai dengan 5 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.790.147 SPT," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).

Secara lebih mendalam, pelaporan SPT pada periode tahun buku Januari-Desember 2025 didominasi oleh WP OP Karyawan 9.421.240 laporan, WP OP Non-Karyawan 1.136.466 laporan, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 230.109 laporan dan WP Badan (Mata Uang USD) 166 laporan.

Selain itu, terdapat kontribusi dari WP dengan periode beda tahun buku (yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025) sebanyak 2.135 WP Badan (IDR) dan 31 WP Badan (USD).

Sejalan dengan reformasi perpajakan digital, DJP juga melaporkan progres signifikan pada aktivasi akun Coretax. Hingga saat ini, sebanyak 17.710.824 Wajib Pajak telah sukses melakukan aktivasi akun di sistem perpajakan terbaru tersebut.

Adopsi sistem Coretax ini mencakup berbagai kategori Wajib Pajak, dengan rincian diantaranya, Wajib Pajak Orang Pribadi 16.643.707 aktivasi, Wajib Pajak Badan 976.261 aktivasi, Instansi Pemerintah 90.629 aktivasi dan Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 227 aktivasi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Meski demikian, batas waktu normal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap jatuh pada 31 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, wajib pajak yang melaporkan SPT atau melakukan pembayaran setelah 31 Maret hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, DJP juga tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak selama periode relaksasi. Apabila sanksi administratif telah terlanjur diterbitkan, maka akan dihapus secara jabatan.

Bimo menjelaskan, kebijakan ini diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan mempertimbangkan data kinerja penerimaan SPT serta kondisi implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Ia mengakui, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena memerlukan verifikasi dengan berbagai basis data, seperti data kependudukan dan perizinan usaha.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata dia.

Di sisi lain, DJP juga mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Hingga 26 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 9.131.427.

Rinciannya, sebanyak 8.196.513 berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 924.443 dari nonkaryawan, serta sekitar 190.691 dari wajib pajak badan dalam rupiah dan 138 dalam dollar AS.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebutkan, masih ada sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujar Inge.

Seiring dengan itu, aktivasi akun sistem Coretax juga terus meningkat. Hingga periode yang sama, jumlah akun yang telah diaktifkan mencapai 16.963.643, didominasi wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah meningkatkan kapasitas sistem hingga mampu menampung sekitar 390.000 SPT per hari. Meski demikian, sejumlah kendala teknis seperti sistem lambat masih dihadapi dan dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi.

Bimo menambahkan, kebijakan perpanjangan ini juga berdampak pada pergeseran penerimaan negara ke bulan berikutnya.

“Ada pergeseran penerimaan, mungkin sekitar Rp 5 triliun yang akan geser ke April,” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lapor SPT hingga 30 April 2026 Bebas Denda, DJP Beri Relaksasi

KOMPAS.com – Cara lapor SPT tahunan pribadi kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, cukup menggunakan perangkat yang terhubung internet.

Kabar baiknya, pemerintah resmi memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2025 untuk wajib pajak orang pribadi. Jika sebelumnya jatuh pada 31 Maret 2026, kini diperpanjang hingga 30 April 2026.

Dengan tambahan waktu ini, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan untuk lapor SPT Tahunan tanpa terburu-buru.

Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026

Perpanjangan pelaporan SPT Tahunan disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah memberikan kelonggaran selama satu bulan agar wajib pajak memiliki waktu lebih panjang dalam memenuhi kewajiban lapor pajak.

Kebijakan ini diambil karena periode pelaporan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan libur Idul Fitri, sehingga banyak wajib pajak belum sempat menyelesaikan pelaporan tepat waktu.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya juga telah menyiapkan skema relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi bagi keterlambatan pelaporan.

Meski demikian, wajib pajak tetap disarankan untuk tidak menunda dan segera lapor SPT Tahunan sebelum batas akhir terbaru.

Apa itu Coretax DJP?

Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan DJP sebagai bagian dari transformasi digital.

Melalui platform ini, proses lapor SPT tahunan online menjadi lebih cepat, praktis, dan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus antre di kantor pajak.

Dengan sistem Coretax, wajib pajak dapat:

• Mengisi formulir SPT secara elektronik
• Mengirim laporan secara online
• Mengakses riwayat pelaporan
• Mengunduh bukti penerimaan elektronik

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi.

Aktivasi akun Coretax sebelum lapor pajak

Sebelum mulai lapor pajak Coretax, wajib pajak perlu memastikan akun sudah aktif.

Aktivasi dapat dilakukan melalui situs resmi Coretax DJP dengan menggunakan data perpajakan seperti NPWP. Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan mengakses layanan pelaporan SPT.

Langkah ini penting agar proses lapor SPT tahunan pribadi berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Cara lapor SPT Tahunan pribadi lewat Coretax DJP

Berikut langkah-langkah cara lapor SPT tahunan pribadi melalui sistem Coretax DJP:

• Login ke situs Coretax DJP
• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)
• Klik Buat Konsep SPT
• Pilih jenis PPh Orang Pribadi
• Tentukan SPT Tahunan dan isi periode pajak (misalnya Januari–Desember 2025)
• Klik Buat Konsep SPT
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir
• Tekan Posting untuk memunculkan data otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik Bayar dan Lapor
• Pilih penyedia tanda tangan digital
• Masukkan ID dan password
• Klik Konfirmasi Tanda Tangan
• Setelah selesai, status pelaporan akan muncul di sistem.
• Jika kurang bayar, SPT masuk ke menu Menunggu Pembayaran
• Jika sudah lengkap, akan masuk ke menu SPT Dilaporkan

Wajib pajak juga dapat langsung mengunduh bukti penerimaan elektronik sebagai tanda laporan telah berhasil dikirim.

Data terbaru pelaporan SPT Tahunan 2026

Meski batas waktu diperpanjang, jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT Tahunan terus meningkat. Berikut rincian pelaporan SPT Tahunan hingga 24 Maret 2026:

• 16,7 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax
• 8,8 juta wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan

Mayoritas pelapor berasal dari wajib pajak orang pribadi, terutama karyawan.

Memahami cara lapor SPT tahunan pribadi sangat penting agar kewajiban perpajakan terpenuhi tepat waktu. Melaporkan SPT lebih awal memberikan beberapa keuntungan:

• Menghindari kendala teknis saat sistem ramai
• Mengurangi risiko kesalahan data
• Terhindar dari sanksi administrasi
• Proses lebih cepat dan nyaman

Dengan adanya perpanjangan hingga 30 April 2026, wajib pajak memiliki waktu lebih longgar. Namun, sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati batas akhir.

Itulah cara lapor SPT tahunan pribadi melalui Coretax DJP. Sistem ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara online tanpa harus ke kantor pajak.

Dengan batas waktu yang diperpanjang hingga 30 April 2026, wajib pajak diharapkan segera menyelesaikan kewajibannya.

KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberikan kelonggaran bagi wajib pajak. Pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) diperpanjang hingga 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan adanya perpanjangan ini, masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk lapor SPT Tahunan dan memenuhi kewajiban lapor pajak tanpa terburu-buru.

“(Perpanjangan masa lapor SPT Tahunan) 31 April. Perpanjang 1 bulan,” ujar Purbaya di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (25/3/2026).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan aturan resmi berupa Surat Edaran (SE) yang menjadi dasar kebijakan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan tersebut.

Alasan perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuka peluang perpanjangan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini mempertimbangkan periode lapor SPT Tahunan yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan libur Idulfitri.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat banyak wajib pajak belum sempat lapor pajak tepat waktu.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa opsi relaksasi sebenarnya telah disiapkan.

“Sebenarnya yang kami siapkan adalah pemberian relaksasi pengenaan sanksi administrasi untuk SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan setelah batas waktu 31 Maret,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas normal pelaporan SPT Tahunan adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret.

Bingung cara lapor SPT Tahunan di Coretax? Berikut panduan resmi DJP untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan informasi batas lapor SPT Tahunan 2026.

Data terbaru: Jutaan wajib pajak sudah lapor SPT Tahunan

Meski batas waktu diperpanjang, jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT Tahunan terus meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, hingga 24 Maret 2026 sebanyak 16.723.354 wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax.

Dari jumlah tersebut, 8.874.904 wajib pajak sudah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan mereka.

Rinciannya meliputi:

• 15.677.209 wajib pajak orang pribadi
• 955.508 wajib pajak badan
• 90.411 wajib pajak instansi pemerintah
• 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Sementara itu, berdasarkan jenis pelaporan:

• 7.826.341 wajib pajak karyawan telah lapor pajak
• 863.272 wajib pajak nonkaryawan sudah lapor SPT Tahunan
• 183.583 wajib pajak badan (rupiah)
• 138 wajib pajak badan (dolar AS)

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda:

• 1.549 wajib pajak badan (rupiah)
• 21 wajib pajak badan (dolar AS)

Dengan adanya perpanjangan ini, wajib pajak diimbau segera memanfaatkan waktu tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan. Jangan menunggu mendekati batas akhir agar proses lapor SPT Tahunan berjalan lancar.

Selain menghindari kendala teknis, lapor pajak lebih awal juga membantu memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi tanpa risiko sanksi di kemudian hari.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, perpanjangan waktu lapor hanya untuk wajib pajak orang pribadi (OP) yang awalnya diberi tenggat sampai 31 Maret 2026 diperpanjang satu bulan hingga 30 April 2026.

Jadi, batas waktu pelaporan wajib pajak OP sama dengan wajib pajak Badan.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

"Sampai akhir April, perpanjangan satu bulan," jelas Purbaya dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/3/2026).

Perpanjangan dilakukan karena banyak wajib pajak yang kesulitan mengakses Coretax.

Purbaya menjelaskan jika terkadang sistem berjalan lambat.

"Karena kan ada kemungkinan juga Coretax-nya kan muter-muter tuh, sebagian orang ngalami hal itu," ucap Purbaya.

Selain itu, Purbaya membeberkan sampai saat ini sudah ada laporan 183.583 SPT dengan denominasi rupiah dan 138 SPT untuk badan yang melaporkan dalam denominasi dollar AS.

Meski diperpanjang, wajib pajak OP dan badan diimbau segera melaporkan SPT.

Berikut caranya dikutip dari pajak.go.id.

Aktivasi akun Coretax

Pada 2026, DJP mengharuskan pelaporan SPT melalui Coretax.

Hal ini untuk mempermudah pelaporan wajib pajak tanpa perlu datang ke KPP.

• Masuk ke alamat https://coretaxdjp.pajak.go.id.

• Bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dan nomor induk kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), silakan memilih “Lupa Kata Sandi”

• Masukkan NIK di kolom yang tersedia. Setelah itu, pilih tujuan konfirmasi, apakah melalui email atau nomor telepon

• Ketik ulang alamat email dan nomor gawai yang sesuai

• Masukkan captcha, beri ceklis pada “Pernyataan”, kemudian klik “Kirim”

• Lalu buka kotak masuk email yang terdaftar di DJP dan klik link ubah password lalu tik password baru

• Setelahnya log in ke Coretax menggunakan NIK dan password yang telah dibuat

Langkah pelaporan SPT belum selesai sampai di sini. Selanjutnya membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik.

Cara membuat kode otorisasi

• Masuk ke menu “Portal Saya”

• Pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”

• Pada bagian “Jenis Sertifikat Digital”, pilih “Kode Otorisasi DJP”

• Buat passphrase

• Centang pernyataan dan klik “Simpan”

Setelah mendapat kode otorisasi, langkah selanjutnya pelaporan SPT.

Cara lapor SPT Tahunan 2026

• Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”

• Masuk ke submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)”

• Klik “Buat Konsep SPT”

• Pilih “PPh Orang Pribadi”, lalu klik “Lanjut”

• Pada “Jenis Periode SPT” pilih “SPT Tahunan”

• Pilih periode Januari 2025–Desember 2025, lalu klik “Lanjut”

• Pilih “Model SPT Normal”, kemudian klik “Buat Konsep SPT”

• Untuk mulai mengisi, klik ikon pensil pada konsep SPT yang telah dibuat

Perlu dipahami untuk mengunduh lebih dulu bukti potong 1721-A agar pengisian SPT tak terkendala.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Orang Pribadi hingga 30 April 2026"

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar lega bagi para wajib pajak di tanah air. Pemerintah resmi memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tahun pajak 2025.

Batas waktu yang semula jatuh pada 31 Maret 2026, kini digeser menjadi akhir April 2026, menyamai batas waktu pelaporan bagi Wajib Pajak Badan. Keputusan ini diambil untuk mengakomodasi masyarakat mengingat periode akhir Maret bertepatan dengan libur panjang dan cuti bersama Idulfitri 1447 H.

Purbaya mengaku sempat mengira kebijakan relaksasi ini sudah diumumkan lebih awal oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

"Batas lapor SPT boleh kayak gitu (disamakan sama WP Badan pada akhir April), Bimo (Dirjen Pajak) bukannya sudah ngomong lama itu?" ujar Purbaya di kantornya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya juga menanyakan progres pelaporan terkini guna mengukur efektivitas perpanjangan ini. Dia langsung menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk segera merampungkan payung hukum atau aturan resmi terkait pergeseran jadwal tersebut.

"Sekarang udah berapa yang lapor? Berapa yang udah masuk? Masuk kurang berapa? 6 juta lagi? Pak Sekjen bikin yaa (aturan) akhir april," kata Purbaya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memang telah membuka ruang evaluasi terkait masa pelaporan SPT. Pertimbangan utamanya adalah potensi benturan jadwal dengan mobilitas mudik Lebaran yang dapat menghambat wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban administrasinya.

Bimo sebelumnya menyatakan akan memantau grafik pelaporan satu minggu sebelum Lebaran sebelum mengajukan izin resmi kepada Menteri Keuangan.

Namun, dengan adanya restu langsung dari Menkeu Purbaya hari ini, kepastian mengenai perpanjangan hingga akhir April kini telah menjadi kebijakan resmi kementerian.

"Tapi kita juga sudah siap antisipasi tergantung level of confidence kita ketika satu minggu sebelum Lebaran. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri dulu untuk minta izin," kata Bimo.

(Dhera Arizona)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk masa pajak 2025 pada 31 Maret 2026 untuk wajib pajak (WP) orang pribadi.

Apabila wajib pajak terbukti melewati batas pelaporan yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan denda.

Begitu juga dengan Pajak Badan yang batas pelaporannya lebih lama satu bulan yakni hingga 30 April 2026. Jika telat lapor juga sama, dikenakan denda.

Denda telat lapor SPT Tahunan tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pada pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Besaran denda yang dikenakan adalah:

-Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp100.000

-Wajib Pajak Badan: Rp1.000.000

Meskipun begitu, sebelum dikenakan denda DJP akan terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah batas waktu berakhir. Teguran tersebut bisa dikirimkan melalui email pribadi ataupun ke alamat rumah masing-masing wajib pajak.

Proses pengiriman surat teguran melalui email kerap disebut sebagai 'surat cinta' Dirjen Pajak kepada seluruh wajib pajak.

Setelah surat teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) biasanya akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. Jika diperlukan, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Pelaporan SPT Tahunan sendiri bisa dilakukan melalui online atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

KOMPAS.com - Pelaporan SPT Tahunan 2026 di Coretax menjadi agenda wajib pajak yang sudah memiliki NPWP setiap tahunnya.

Masih ada sekitar 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2025. Padahal batas akhir pelaporan bagi wajib pajak Orang Pribadi (WP) yakni 31 Maret 2026.

Sementara bagi wajib pajak Badan diberi kesempatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan SPT Tahunan dengan batas waktu sampai 30 April 2026.

"Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain. Aktivitas per hari sudah menunjukkan rata-rata 250.000 wajib pajak yang melaporkan pajaknya," jelas Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Bimo berharap wajib pajak segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan agar tak terkena denda.

"Kalau bisa setiap hari aktivitas wajib pajak yang melapor di atas 250.000. Sehingga kekurangan sekitar 9 juta wajib pajak berikutnya bisa kami selesaikan tepat waktu 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan," jelas Bimo.

Meski demikian, tak semua wajib pajak paham tata cara pengisian SPT di Coretax meski sudah mengaktivasi akunnya. Berikut langkah-langkahnya dikutip dari Kontan.

Lapor SPT Tahunan Coretax Aktivasi akun Coretax

Contoh pengisian SPT Tahunan 2026 di Coretax

Perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa contoh pengisian berikut ini untuk karyawan yang hanya memiliki satu pemberi kerja dan status perpajakan kepala keluarga (K/0).

Pengisian mesti teliti dan dilakukan secara cermat karena jawaban yang dipilih menentukan apakah wajib pajak harus mengisi lampiran atau langsung lanjut ke tahap berikutnya.

Bagian awal (header dan identitas)

Pada bagian header, beberapa kolom berwarna abu-abu sudah terisi otomatis oleh sistem (prepopulated), sehingga tidak perlu diisi lagi.

• Di kolom “Sumber Penghasilan”, pilih “Pekerjaan”
• Pada kolom “Metode Pembukuan”, pilih “Pencatatan”
• Bagian A. Identitas Wajib Pajak umumnya sudah terisi otomatis

Bagian B-Ikhtisar penghasilan neto

Pada pertanyaan nomor 1.a tentang apakah menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, pilih “Ya”.

Jawaban ini akan memunculkan Lampiran L-1 Bagian D. Klik “tambah” untuk mengisi data:

• Nomor Identitas Pemberi Kerja: isi dengan NPWP perusahaan
• Penghasilan bruto: isi sesuai angka pada formulir BPA1 nomor 8
• Pengurang penghasilan bruto/biaya: isi sesuai BPA1 nomor 12

Setelah selesai, klik “Simpan” dan kembali ke Induk SPT. Untuk tiga pertanyaan lainnya di bagian ini, pilih “Tidak”.

Bagian C-penghitungan pajak

Angka-angka pada bagian ini biasanya otomatis terisi karena data penghasilan sudah dimasukkan sebelumnya.

Untuk pertanyaan tentang kompensasi kerugian atau zakat, pilih “Tidak” jika memang tidak ada.

Pada bagian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), pilih sesuai status. Misalnya “K/0” untuk menikah tanpa tanggungan.

Bagian D-PPh dipotong pihak lain

Pada pertanyaan apakah ada PPh yang telah dipotong pihak lain, pilih “Ya”. Sistem akan meminta pengisian Lampiran 1 Bagian E.

Biasanya, data bukti potong dari perusahaan sudah muncul otomatis. Namun tetap perlu dicek dan dicocokkan dengan bukti potong (BPA1) yang dimiliki.

Jika belum muncul, klik “tambah” dan isi:

• NPWP pemotong (sesuai bukti potong)
• Nomor bukti potong
• Tanggal bukti potong
• Jenis pajak: pilih PPh Pasal 21
• Dasar pengenaan pajak dan PPh dipotong: isi sesuai angka di bukti potong
• Simpan setelah selesai

Status Nihil

Bila seluruh data sudah sesuai dengan bukti potong serta tidak ada kekurangan maupun kelebihan bayar, muncul SPT berstatus nihil. Artinya pajak terutang sama dengan pajak yang sudah dipotong perusahaan.

Model SPT Normal dan statusnya nihil, pada bagian F dan G tidak perlu diisi. Untuk pertanyaan yang tidak relevan pilih "Tidak"

Daftar harta dan utang

Pada bagian I, wajib pajak harus mengisi daftar harta di Lampiran 1 Bagian A.

Jika memiliki utang, isi juga Lampiran 1 Bagian B. Jika tidak ada, cukup pilih “Tidak”.

Bagian J umumnya dapat dipilih “Tidak” jika tidak ada kondisi khusus.

Proses belum selesai sampai di sini, wajib pajak masih harus mengirim SPT Tahunan. Berikut langkahnya.

Cara mengirim SPT Tahunan

• Klik “Bayar dan Lapor”
• Pilih metode penandatanganan “Kode Otorisasi DJP”
• Masukkan passphrase
• Klik “Simpan” dan “Konfirmasi Tanda Tangan”

Bila sudah terkirim, wajib pajak tinggal klik di menu "SPT Dilaporkan" lalu unduh Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan proses pelaporan SPT Tahunan di Coretax selesai.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com berjudul"Apa yang Terjadi jika Telat Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax? Ini Besaran Denda dan Batas Waktunya" dan Kontan dengan judul "Ramadhan 2026 Diprediksi Jadi Puncak Laporan SPT, Ini Panduan Lapor SPT Via Coretax

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026 bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

SPT Tahunan terbagi menjadi dua kategori, yakni SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan SPT untuk Wajib Pajak Badan. Keduanya tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT setiap tahun, baik secara langsung (offline) maupun melalui sistem online.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan Wajib Pajak Badan memiliki tenggat waktu lebih lama, yakni hingga 30 April 2026.

Lalu, apa yang terjadi jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan?

Telat lapor SPT dikenai denda

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 7 ayat (1), wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Besaran denda tersebut berbeda untuk tiap jenis wajib pajak, yakni:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp 100.000
• Wajib Pajak Badan: Rp 1.000.000

Selain denda, DJP juga akan mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah batas waktu berakhir.

Setelah surat teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. Jika diperlukan, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

STP tersebut berisi rincian jumlah tagihan pajak, sanksi administrasi, serta denda yang harus dibayarkan beserta bunganya.

Agar terhindar dari sanksi tersebut, wajib pajak disarankan segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Lapor SPT di Coretax DJP.

Cara aktivasi akun Coretax

Mulai 2026, pelaporan SPT dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Sistem ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak melaporkan pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Sebelum melaporkan SPT, wajib pajak perlu mengaktifkan akun Coretax terlebih dahulu. Berikut cara aktivasi akun Coretax:

• Akses laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
• Bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dan NIK yang telah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pilih “Lupa Kata Sandi”
• Masukkan NIK di kolom yang tersedia
• Pilih metode konfirmasi, melalui email atau nomor telepon
• Ketik ulang alamat email dan nomor ponsel yang sesuai
• Masukkan captcha, ceklis pada “Pernyataan”, kemudian klik “Kirim”
• Buka email yang terdaftar di DJP dan klik tautan ubah password, kemudian buat kata sandi baru
• Setelah itu, login ke Coretax menggunakan NIK dan password yang telah dibuat

Cara membuat kode otorisasi

Setelah berhasil masuk ke sistem Coretax, wajib pajak perlu membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik sebelum mengisi SPT. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Masuk ke menu “Portal Saya”
• Pilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”
• Pada bagian “Jenis Sertifikat Digital”, pilih “Kode Otorisasi DJP”
• Buat passphrase
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”

Setelah mendapat kode otorisasi, langkah selanjutnya pelaporan SPT.

Cara lapor SPT Tahunan 2026

Setelah mendapatkan kode otorisasi, wajib pajak dapat mulai menyusun dan mengirimkan SPT Tahunan melalui Coretax. Berikut langkah-langkahnya:

• Pilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”
• Masuk ke submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)”
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Pilih “PPh Orang Pribadi”, lalu klik “Lanjut”
• Pada “Jenis Periode SPT” pilih “SPT Tahunan”
• Pilih periode Januari 2025–Desember 2025, lalu klik “Lanjut”.
• Pilih “Model SPT Normal”, kemudian klik “Buat Konsep SPT”
• Untuk mulai mengisi, klik ikon pensil pada konsep SPT yang telah dibuat

Sebelum mengisi SPT, wajib pajak perlu mengunduh bukti potong 1721-A1 terlebih dahulu, karena dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar pengisian data penghasilan dalam SPT.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan secara online melalui Coretax tanpa harus datang ke kantor pajak.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa yang Terjadi jika Telat Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax? Ini Besaran Denda dan Batas Waktunya"

KOMPAS.com - Informasi mengenai cara lapor SPT Tahunan Pribadi kembali banyak dicari wajib pajak menjelang batas akhir pelaporan.

Kini, pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dapat dilakukan sepenuhnya secara online melalui sistem Coretax DJP. Dengan sistem ini, wajib pajak tak perlu lagi datang ke kantor pajak karena seluruh proses bisa diselesaikan secara daring.

Pelaporan SPT Tahunan dilakukan satu kali dalam setahun untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta kredit pajak selama satu tahun pajak.

Sebagai pengingat, batas akhir lapor SPT Tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2025 adalah 31 Maret 2026. Jika terlambat, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun sebelum bisa melaporkan SPT, wajib pajak harus terlebih dahulu mengaktivasi akun di Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem Coretax DJP.

Cara aktivasi Coretax

Mengutip laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id, aktivasi hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online. Berikut caranya:

• Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id
• Klik Aktivasi Akun Wajib Pajak
• Centang Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?
• Masukkan NIK atau NPWP, lalu klik Cari
• Isi data kontak (email dan no. HP) sesuai data DJP, kemudian lakukan validasi foto (selfie)
• Masukkan kode OTP yang dikirim ke email atau nomor HP
• Masukkan NIK, No. KK, dan Nama Ibu Kandung untuk verifikasi akhir, lalu klik Simpan.

Setelah akun aktif, wajib pajak dapat melanjutkan ke proses pelaporan SPT Tahunan.

Lapor SPT di Coretax DJP.

Cara lapor SPT Tahunan orang pribadi di Coretax

Mengutip laman resmi pajak.go.id, berikut cara lapor SPT Tahunan Pribadi di Coretax:

• Masuk ke akun Coretax DJP
• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT
• Pilih PPh Orang Pribadi, lalu klik Lanjut
• Pilih SPT Tahunan, kemudian masukkan periode dan tahun pajak (misalnya Januari–Desember 2025). Klik Lanjut
• Pilih model SPT:
• Normal, untuk pelaporan pertama kali
• Pembetulan, jika ingin memperbaiki SPT yang sudah pernah dilaporkan
• Klik Buat Konsep SPT
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir
• Klik tombol Posting. Sistem akan otomatis mengisi sejumlah data pada formulir induk dan lampiran SPT
• Periksa kembali data yang telah terisi dan lakukan perbaikan bila diperlukan
• Lengkapi seluruh bagian SPT
• Klik Bayar dan Lapor untuk menyampaikan SPT
• Pilih penyedia penandatangan, lalu isi tanda tangan digital (ID dan kata sandi) untuk validasi akhir
• Klik Simpan, lalu Konfirmasi Tanda Tangan

Jika SPT berstatus kurang bayar, dokumen akan berpindah ke menu SPT Menunggu Pembayaran. Sementara SPT yang sudah selesai dilaporkan akan masuk ke menu SPT Dilaporkan.

Setelah pelaporan berhasil, wajib pajak dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik melalui sistem Coretax DJP sebagai tanda bahwa SPT telah sah dilaporkan.

Sebagai penutup, pastikan Anda melaporkan SPT Tahunan orang pribadi sebelum 31 Maret 2026 agar terhindar dari sanksi administrasi.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tren positif pada kepatuhan wajib pajak di awal 2026. Hingga 20 Februari 2026 pukul 06:43 WIB, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 telah menembus angka 3,26 juta laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, capaian ini mencerminkan antusiasme wajib pajak yang semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya lebih awal.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 20 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 3.266.186 SPT," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Total laporan yang masuk ke sistem DJP tercatat sebanyak 3.266.186 SPT. Kelompok Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan masih menjadi kontributor terbesar dalam pelaporan ini.

Rinciannya, WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 2.876.647 laporan, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 299.408 laporan dan WP Badan 89.464 laporan (gabungan mata uang Rupiah dan USD).

Selain itu, DJP juga menerima 667 laporan dari WP Badan dengan tahun buku berbeda yang telah memulai masa pelaporannya sejak 1 Agustus 2025.

Sejalan dengan pelaporan SPT, DJP juga terus memantau migrasi wajib pajak ke sistem perpajakan terbaru, Coretax. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14.093.682 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 14.093.682," katanya.

Komposisi wajib pajak yang telah melakukan aktivasi Coretax terdiri dari WP Orang Pribadi 13.106.394 akun, WP Badan 897.485 akun, WP Instansi Pemerintah: 89.578 akun dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 225 akun.

Pihak DJP mengapresiasi masyarakat yang telah melapor lebih awal dan mengimbau wajib pajak lainnya untuk segera melakukan pelaporan sebelum batas waktu berakhir. Sebagai pengingat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

(Dhera Arizona)