Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif tambahan yang akan diberlakukan Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi ancaman serius bagi kinerja ekspormanufaktur Indonesia. Selain berisiko menekan daya saing produk nasional di pasar AS, kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excess capacity) selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi Indonesia. Karena itu, tambahan tarif impor dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap industri manufaktur nasional.

"Kebijakan tarif tambahan AS perlu dilihat sebagai risiko serius bagi ekspor manufaktur Indonesia, terutama karena AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua Indonesia," ujarnya ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor ke AS juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

Menurut Rizal, tambahan tarif sebesar 10% hingga 18% berpotensi menekan margin eksportir, mengurangi volume pesanan, serta menghambat ekspansi produksi.

Dia menilai hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional. Pasalnya, daya saing produk Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga posisi tarif dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang dinilai memiliki integrasi rantai pasok lebih kuat, logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Sektor manufaktur yang diperkirakan paling terdampak antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, serta produk olahan sawit.

Menurut Rizal, sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik padat karya dan sensitif terhadap perubahan harga di pasar internasional.

“Sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut, Rizal menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan diplomasi perdagangan, tetapi juga memperkuat fondasi industri manufaktur nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan negosiasi agar produk strategis Indonesia memperoleh pengecualian tarif di pasar AS. Selain itu, penguatan sistem ketelusuran dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan serta lingkungan juga perlu dilakukan agar produk Indonesia tidak mudah terkena hambatan perdagangan.

Rizal menilai kerentanan ekspor Indonesia terhadap kebijakan perdagangan AS tidak hanya disebabkan oleh tarif, tetapi juga persoalan struktural yang masih dihadapi industri nasional.

Dia menjelaskan struktur ekspor Indonesia masih didominasi produk padat karya dan komoditas olahan yang harus memenuhi berbagai persyaratan global, mulai dari ketelusuran bahan baku (traceability), standar ketenagakerjaan, hingga aspek lingkungan.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Selain itu, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Dalam jangka menengah, menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan produktivitas industri, menekan biaya logistik, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta memperdalam rantai pasok domestik agar sektor manufaktur lebih tahan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengajukan pengecualian tarif kepada Amerika Serikat (AS) untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan di tengah penyelidikan dagang berbasis Pasal 301 Trade Act 1974. Komoditas yang diajukan antara lain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, kopi, hingga suku cadang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyampaikan usulan pengecualian kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah berupaya mengamankan akses pasar ekspor Indonesia di tengah penyelidikan AS terkait dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity). Jika hasil penyelidikan menyatakan terjadi pelanggaran, produk Indonesia berpotensi dikenai tarif tambahan di luar tarif yang berlaku saat ini.

Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS. Kebijakan tersebut berlaku sejak Februari 2026 dan akan berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku tarif global berakhir, AS berencana menerapkan tarif berbasis Pasal 301 yang disusun berdasarkan hasil investigasi terhadap negara mitra dagang.

Indonesia tetap menjadi subjek penyelidikan meski telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS pada Februari 2026. Dalam investigasi awal terkait kerja paksa, Indonesia termasuk enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa.

Selain Indonesia, negara yang masuk kelompok tersebut adalah Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Pakistan, dan Meksiko. Keenamnya dikenai tarif kerja paksa sebesar 10%.

Sementara itu, 54 negara lain, termasuk China dan India, dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5% karena dianggap belum menerapkan larangan impor produk hasil kerja paksa secara memadai.

Pemerintah memperkirakan total tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat mencapai sekitar 18% hingga proses investigasi Pasal 301 selesai. Indonesia masih memiliki kesempatan menyampaikan bantahan atas temuan awal terkait isu kerja paksa.

Di luar itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 16 negara yang sedang diselidiki AS terkait dugaan kapasitas produksi berlebih.

Meski demikian, pemerintah optimistis sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam dan pertanian tetap dapat memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah. Saat ini pemerintah memproyeksikan komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah berpotensi memperoleh tarif 0%. Perlakuan serupa juga diharapkan berlaku bagi produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengupayakan 18 pengecualian utama, pemerintah juga mengusulkan pembebasan tarif untuk sekitar 1.700 pos tarif lainnya yang mencakup berbagai produk ekspor unggulan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan investigasi Pasal 301 menjadi instrumen utama AS dalam menyusun rezim tarif baru setelah berakhirnya kebijakan tarif global.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi melalui keterangan tertulis.

Adapun dalam investigasi kapasitas berlebih, Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, dan Jepang.

Hasil akhir penyelidikan tersebut akan menjadi salah satu penentu struktur tarif baru yang dikenakan AS terhadap produk ekspor Indonesia mulai paruh kedua 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkap tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan dikenakan melalui skema Pasal 301 UU Perdagangan 1974 terkait investigasi kerja paksa dan kapasitas berlebih (excess capacity).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan daftar produk yang diajukan mencakup komoditas perkebunan hingga suku cadang manufaktur.

"Tarif nanti sesudah tanggal 24 Juli baru bisa ketahuan kan. [Ada pengecualian bagi] yang diproduksi di Indonesia, komoditas kebun, termasuk spare parts [suku cadang]," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso masih enggan memerinci 18 komoditas dan produk yang diajukan dalam pengecualian tarif. Dia hanya menyebut Indonesia berpeluang memperoleh seluruh pengecualian yang diajukan.

Susi, sapaannya, menyebut bahwa tarif 18% yang berpotensi dikenai barang dari Indonesia ini lebih rendah dari yang awalnya diajukan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri sempat berencana mengganjar Indonesia dengan tarif 32%, sebelum akhirnya turun ke 19% melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken awal tahun.

Meski demikian, kebijakan tarif resiprokal tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Akibatnya, Presiden Donald Trump pun mencari dasar hukum lain untuk melanjutkan kebijakan tarif impor terhadap negara mitra dagangnya.

Secara terperinci, AS diproyeksikan mengenakan tarif resiprokal dasar sebesar total 18% kepada Indonesia setelah penyelidikan atas excess capacity tuntas. Sementara itu, mulai 24 Juli 2026 tarif Pasal 301 akan diterapkan sebesar 10% dan dapat meningkat secara bertahap mengikuti hasil investigasi.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan komoditas pertanian asli Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah mendapatkan tarif 0%. Tarif 0% juga diproyeksikan berlaku untuk produk tekstil dan pakaian jadi.

Pemerintah juga kini tengah mengusulkan kurang lebih 1.700 komoditas tambahan yang juga meliputi produk unggulan. Sementara itu, 18 pengecualian dari tarif pasal 301 diklaim bakal disetujui lantaran Indonesia masuk ke kelompok baik alias 'Good Group'.

Menurut Susi, penyelidikan terkait dengan pasal 301 ini menjadi mekanisme utama penataan ulang tarif jelang habisnya masa berlaku tarif global 10%.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi.

Sebagai informasi, terdapat total 60 negara yang diinvestigasi atas impor produk hasil kerja paksa. Hasilnya, 54 negara diganjar dengan tarif 12,5% seperti China hingga India. Sementara itu, Indonesia, Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan tarif lebih rendah yaitu 10%.

Setelah tarif kerja paksa, pemerintah AS melalui USTR turut melakukan investigasi atas kapasitas berlebih. Terdapat total 16 negara yang diinvestigasi. Selain Indonesia, subjek dari investigasi ini adalah Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko dan Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menyerahkan secara resmi respons terhadap penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran perdagangan pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Trade Act 1974.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Utusan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) ini adalah mekanisme dari Presiden Donald Trump untuk memberlakukan skema tarif impor baru ke negara lain.

Sebagaimana diketahui, tarif impor yang awalnya diumumkan Presiden Trump pada awal 2025 lalu dibatalkan oleh Supreme Court of United States (Scotus) atau Mahkamah Agung AS. Tarif itu dilandasi oleh Undang-Undang Darurat Ekonomi Internasional (IIEPA).

"Kami akan upload data itu, hari ini tanggal 15 Mei," ujar Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi, sapaannya, mengatakan bahwa pemerintah AS menggunakan berbagai landasan hukum lain untuk tetap mengenakan bea masuk impor kepada negara-negara mitra dagangnya. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selain penyelidikan berbasis pasal 301, pemerintahan Trump juga memberlakukan tambahan bea masuk impor terhadap negara lain secara global dan sama rata sebesar 15% untuk 150 hari. Tarif berlandaskan pasal 122 UU Perdagangan AS itu dijadwalkan berakhir pada Juli 2026 nanti.

Sejalan dengan itu, pemerintah AS juga menjalankan penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS. Kepada Indonesia, Susi menyebut investigasi AS itu mencakup dua fokus yakni mengenai excess capacity dan praktik forced labor atau kerja paksa.

"Memang kata-katanya di Trade Act-nya melalui investigasi, tetapi lebih banyak mengonfirmasi. Ke semua negara, ke 16 negara bukan hanya ke Indonesia, yang membuat [neraca dagang] Amerika defisit memang harus melalui ini," terang Susi.

Adapun dokumen respons resmi pemerintah RI ke AS yang diunggah hari ini mencakup ihwal excess capacity dan forced labor. Susi menyebut AS meminta konfirmasi apabila ada kelebihan produksi di Indonesia sehingga memicu adanya transhipment.

Sebagai informasi, transhipment adalah proses membongkar muatan kargo dari satu angkutan (kapal, pesawat, truk dan kereta) kemudian memuatnya ke angkutan lain selama perjalan menuju tujuan akhir.

"Intinya Amerika mengantisipasi apakah ada transit-transhipment yang melalui Indonesia. Kami menjamin itu enggak ada, kami beda dengan beberapa negara peers, competitive kami yang selama ini menjadi transit-transhipment barang ke Amerika," lanjut mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, mengenai kerja paksa, Susi menyebut hal itu sudah sejatinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelarangan industri mempekerjakan anak-anak. Berbagai aturan ILO juga disebut sudah dipatuhi oleh pemerintah.

Untuk itu, Susi menyatakan optimistis perihal tarif impor ini. Seluruh kekhawatiran AS sudah direspons oleh pemerintah melalui dokumen yang akan disampaikan hari ini.

Sebab, usai pengenaan tarif global 15% berakhir Juli 2025, pemerintah sudah memastikan bahwa AS tidak perlu mengkhawatirkan dugaan berbasis pasal 301. Di sisi lain, kedua negara sudah menandatangani ART yang mengecualikan sejumlah komoditas asli Indonesia dan produk industri dari tarif 19%.

Namun, sebaliknya, sebagian besar produk yang berasal dari AS bakal masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk alias 0%.

"Kalau ini nanti berlaku kita malah lebih baik lagi, karena kita sudah punya ART yang exemption/pengecualan tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mulai menerapkan pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk pengusutan kasus Pandji Pragiwaksono.

Pengusutan itu dilakukan sebagai tindak lanjut laporan atas penghasutan atau penistaan agama terkait materi yang dibawakannya dalam acara komedi tunggal (stand up comedy) bertajuk Mens Rea. Sebab, pelapor menggunakan Pasal 300 atau Pasal 301 Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP alias KUHP baru.

Pendekatan itu berbeda dengan penilaian pakar hukum tata negara,Mahfud MD, yang menilai materistand up comedyyang dibawakan Pandji Pragiwaksonotidak bisa masuk ranah pidana dan tak bisa dikenakan KUHP baru. Namun, eks Menko Polhukam ini berpendapat demikian lantaran ada tudingan bahwa Pandji dalam Mens Rea telah menghina martabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakasebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP baru.

Dalam laporanBisnis, Sabtu (10/1/2026), Kasubdit Penmas BidhumasPolda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak memastikan bahwa pasal pada KUHP baru diterapkan untuk pengusutan kasus Pandji Pragiwaksonousai komika senior itu dilaporkan atas dugaan penghasutan atau penistaan agama.

"Untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalahKUHPbaru," ujar Reonald di Polda Metro Jaya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Reonald menjelaskan Pandji dilaporkan atas materi yang dibawakannya saat acara komedi tunggal Mens Rea di Jakarta yakni pada 30 Agustus 2025. Acara itu pun disiarkan dalam platform streaming Netflix sejak 27 Desember 2025.

Dalam materi itu, Pandjisempat menyinggung soal tambang yang dikelola ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait politik balas budi. Pelapor pun melaporkan Pandji atas dugaan pelanggaran Pasal 300 atau Pasal 301 UU KUHP baru.

"Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP, atau Pasal 301 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP, dan atau Pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP Baru," pungkas Reonald.

Bunyi Pasal 300 KUHP berikut ini:

"Setiap orang di muka umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; c. atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama atau kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dipidana denda paling banyak kategori IV".

Sementara bunyi Pasal 301:

Ayat (1) "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau mendengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Ayat (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

Beda Pandangan Mahfud MD

Sebelumnya,Mahfud MDdalam siniarnya menilai materi komedi tunggal yang dibawakan Pandji Pragiwaksonosoal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakatidak bisa masuk ranah pidana.

Mahfud menilai bahwa materi Pandji soal Gibran terlihat mengantuk itu masuk kategori subjektif untuk dikategorikan sebagai penghinaan.

"Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina? Kamu kok ngantuk. Gitu kan?Nggakapa-apa orang ngantuk biasa," ujar Mahfud di YouTube @MahfudMD, dikutip Kamis (8/1/2025).

Dia menambahkan, jika materi Pandji itu tetap dinilai menghina Gibran maka tetap tidak bisa kena jerat pidana. Musababnya, KUHP baru itu mulai berlaku 2 Januari 2026.

Sementara itu, materistand up comedyterkait Gibran dibawakan padaspecial showPandji Pragiwaksono pada akhir Agustus 2025.

"Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum ya. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2 [Januari 2026]," imbuhnya.

Adapun, Mahfud pun menyatakan bahwa jika memang bakal dijerat dengan pidana, maka eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bakal membela Pandji.

"Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela," pungkasnya.

KUHP baru memang telah menyantumkan pasal yang mengatur penghinaan presiden maupun wakil presiden. Aturan itu tercantum pada Pasal 218 KUHP. Pasal ini mengatur soal penyerangan harkat martabat kepada presiden dan wakil presiden di muka umum dapat dipidana tiga tahun.

Sementara pada Pasal 219, mengatur setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan hingga menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun, ancaman pidana merupakan kategori delik aduan yang hanya bisa ditindaklanjuti lewat aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Aduan ini bisa dilakukan secara tertulis sebagaimana Pasal 220 ayat (2).

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan China sepakat menangguhkan pungutan timbal balik terhadap kapal masing-masing selama satu tahun, meredakan ketegangan dalam perang dagang dan menekan biaya pengiriman global.

Melansir Reuters pada Jumat (31/10/2025), kesepakatan tersebut memberikan jeda selama 12 bulan atas pungutan senilai sekitar US$3,2 miliar per tahun terhadap kapal besar buatan China yang berlayar ke pelabuhan AS.

Langkah ini menjadi salah satu hasil pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan, Kamis (30/10/2025).

Pada awal tahun ini, pemerintahan Trump mengumumkan rencana mengenakan biaya tambahan terhadap kapal yang terkait dengan China, sebagai upaya mengurangi dominasi negara tersebut di industri maritim global sekaligus memperkuat sektor galangan kapal AS.

Kebijakan tersebut, yang dikenal sebagai sanksi Pasal 301 (Section 301), muncul setelah penyelidikan AS menyimpulkan bahwa dominasi China di sektor maritim, logistik, dan perkapalan dunia didorong oleh praktik tidak adil.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam wawancara dengan Fox Business Network bahwa penerapan sanksi Pasal 301 itu kini ditangguhkan.

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) belum memberikan keterangan apakah penangguhan itu juga mencakup sanksi terhadap operator kapal non-AS yang menggunakan kapal buatan China atau terhadap derek pelabuhan buatan China.

Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa penangguhan tersebut berlaku atas sanksi Pasal 301 yang terkait sektor maritim, logistik, dan galangan kapal China. Beijing juga akan menangguhkan langkah balasan dan pungutan serupa terhadap kapal yang terhubung dengan AS.

Pungutan tersebut sebelumnya telah membebani sejumlah operator kapal, termasuk China COSCO Shipping Corp. dan Matson Inc. asal AS, hingga jutaan dolar dan mengacaukan jadwal pelayaran, sehingga mendorong kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya membebani konsumen.

Perusahaan pelayaran yang berbasis di Singapura, High-Trend International Group, menyambut positif keputusan ini.

“Penangguhan ini menghapus biaya dan ketidakpastian kebijakan yang telah lama membebani operasi dan inisiatif logistik hijau kami,” demikian pernyataan resmi perusahaan.

Perusahaan melanjutkan, perkembangan ini akan secara signifikan menurunkan biaya pengiriman lintas negara, memperbaiki stabilitas arus kas, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap strategi pertumbuhannya

Bessent menambahkan bahwa ancaman penerapan tarif Pasal 301 saja sudah cukup untuk menekan permintaan terhadap kapal buatan China.

“Galangan kapal China telah mengalami penurunan pesanan yang cukup besar,” ujarnya.

Meski pesanan kapal China turun dibandingkan tahun lalu, data menunjukkan negeri itu masih mendominasi pasar global.

Menurut analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap data S&P Global, galangan kapal China menguasai 53% dari total pesanan kapal dunia berdasarkan tonase selama delapan bulan pertama tahun 2025.