Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memandang bahwa penerapan biaya bahan bakar tambahan (fuel surcharge) penerbangan perlu diiringi transparansi bagi konsumen.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menyampaikan bahwa kebijakan baru fuel surcharge yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 1041/2026 tidak boleh berubah menjadi beban berlebih bagi konsumen maupun menurunkan kualitas layanan maskapai penerbangan.

“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak berubah menjadi beban berlebih bagi konsumen dan tidak menurunkan kualitas layanan maskapai,” kata Mufti saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Lebih lanjut, BPKN meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat agar penerapan fuel surcharge benar-benar didasarkan pada kenaikan biaya avtur yang riil, bukan dijadikan ruang untuk menaikkan tarif secara berlebihan.

Menurut Mufti, komponen fuel surcharge harus dicantumkan secara terpisah pada tiket agar konsumen mengetahui komposisi biaya penerbangan secara jelas.

Di sisi lain, dia mendorong pemerintah agar menyiapkan skema mitigasi bagi wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara, terutama agar konektivitas masyarakat tidak terganggu akibat mahalnya harga tiket pesawat.

Evaluasi berkala terhadap harga avtur global juga dinilai perlu dilakukan, sehingga besaran fuel surcharge dapat disesuaikan kembali apabila harga bahan bakar penerbangan mengalami penurunan.

“Konsumen tetap berhak memperoleh standar keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan layanan sesuai kelompok pelayanan maskapai,” tegas Mufti.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 1041/2026 dalam menyikapi perkembangan harga avtur global yang mengalami kenaikan.

Dalam beleid tersebut, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan, dengan kisaran persentase 10% hingga 100% dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku.

Menurut Kemenhub, penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

“Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan/fuel surcharge maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka ruang untuk maskapai mengerek tarif tiket pesawat 50% dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok layanan, sejalan dengan lonjakan harga avtur.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Nomor AU.005/2/3/DRJU.DAU/2026 tertanggal 14 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan,berdasarkan perhitungan rata-rata harga avtur sesuai dengan yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per tanggal 1 Mei 2026 adalah sebesar Rp29.116 per liter.

“Maka badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan fuel surcharge untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan,” tulis dalam beleid tersebut, Kamis (14/5/2026).

Kebijakan tersebut pun berangkat dari Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tersebut dikenakan oleh badan usaha angkutan udara kepada penumpang.

Besaran biaya tersebut pun wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (basic fare).

Adapun, penyesuaian tersebut dilakukan secara progresif mengikuti harga rata-rata avtur dengan besaran fuel surcharge 10% hingga 100%.

Melihat harga tiket pesawat terkini, terpantau sudah terjadi kenaikan. Misalnya pemesanan tiket dari Lombok (LOP) ke Soekarno Hatta (CGK) untuk keberangkatan 19 Mei dibanderol mulai dari harga Rp1,5 jutaan.

Padahal sebelumnya untuk rute yang sama pada keberangkatan 7 Mei, harga jual mulai dari Rp1.401.560 per penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melakukan penyesuaian besaran biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge secara progresif, mulai dari 10% hingga 100%.

Berdasarkan dokumen yang Bisnis terima, kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri, berlaku efektif mulai 13 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa pun membenarkan adanya kebijakan tersebut, sebagai respons dari fluktuasi harga avtur yang terjadi dalam dua bulan terakhir.

“Iya itu benar [mengeluarkan kebijakan tersebut],” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Lukman berharap perang segera berakhir dan Selat Hormuz dapat dibuka kembali sehingga harga avtur akan memasuki tren penurunan.

Adapun, sesuai dengan beleid tersebut, besaran biaya tambahan (surcharge) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata bahan bakar yang dihitung sesuai dengan harga bahan bakar yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

Besaran biaya tersebut pun wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (basic fare).

Pada saat Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026, yang sebelumnya menetapkan besaran fuel surcharge maksimal hingga 38%, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara berdasarkan perhitungan rata-rata harga avtur sesuai dengan yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per tanggal 1 Mei 2026 adalah sebesar Rp29.116, maka badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan fuel surcharge untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Sebelumnya, Pertamina kembali mengerek harga bahan bakar pesawat alias avtur per 1 Mei 2026 setelah pada April naik hingga 70%.

Misalnya, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 1-31 Mei 2026 dipatok Rp27.358 per liter, naik 16,16% dari periode tanggal 1-30 April 2026 yang seharga Rp23.551 per liter.

Berikut perhitungan harga rata-rata avtur dan fuel surcharge progresif:

Sumber: Kemenhub

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan biaya operasional maskapai mendorong perlunya kepastian pengaturan tarif tiket pesawat agar tetap terkendali. Kejelasan batas atas dan bawah dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah perlu segera menetapkan regulasi tarif yang adaptif terhadap dinamika biaya, termasuk kenaikan harga avtur.

Menurut Bambang, dengan adanya insentif seperti PPN dan pembebasan bea masuk suku cadang, kenaikan tarif semestinya dapat ditekan dalam batas wajar. “Kalau itu kita kalkulasikan, maka kenaikan tarif pesawat itu tidak akan terlalu besar, yaitu hanya sekitar satu-dua persen saja. Ini kalau mau adil ya,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ia menilai, kepastian tarif akan memberikan arah yang jelas bagi pelaku industri sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Tanpa pengaturan yang tegas, potensi lonjakan harga yang tidak seragam dapat terjadi di berbagai rute penerbangan.

“Sekarang ini kita juga belum tahu pemerintah mengeluarkan batas atasnya itu berapa. Jadi seakan-akan tidak jelas. Ini tidak benar,” ujarnya.

Bambang menambahkan, sektor pariwisata sangat bergantung pada keterjangkauan transportasi udara. Karena itu, stabilitas tarif menjadi faktor penting untuk menjaga pergerakan wisatawan dan aktivitas ekonomi daerah.

“Pariwisata itu bisa berjalan dengan bagus, jika transportasinya benar-benar dikendalikan dengan baik,” kata Bambang.

Ia juga mendorong penyusunan kebijakan tarif dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk lembaga perlindungan konsumen, agar menghasilkan skema yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Bambang mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjaga harga BBM subsidi tetap stabil, sehingga membantu menahan tekanan biaya transportasi.

Penguatan regulasi tarif diharapkan dapat menciptakan kepastian usaha bagi maskapai, menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, serta mendukung pemulihan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

IDXChannel - Pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi domestik untuk meredam lonjakan harga tiket di tengah kenaikan energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, intervensi ini guna menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9 persen hingga 13 persen, meski biaya operasional maskapai melambung.

“Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.

Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kebijakan ini akan berlaku efektif selama 60 hari, terhitung satu hari setelah tanggal pengundangan.

“Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari,” tutur Airlangga.

Pemerintah menegaskan, insentif ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi guna memastikan dukungan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, untuk kelas di luar ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.

Airlangga menekankan, intervensi fiskal ini sangat krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur menyumbang porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 yang menyesuaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeller. Pemerintah berharap kombinasi PMK 24/2026 dan aturan perhubungan ini dapat menjaga konektivitas antarwilayah.

“Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global,” katanya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kenaikan tarif tiket pesawat akibat lonjakan harga avtur akan mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah.

Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara MTI Elfi Emir menilai pembatasan kenaikan tarif di kisaran 9%—13% memang masih dalam batas toleransi, terutama bagi kelas menengah. Namun, tekanan harga tetap mendorong sebagian masyarakat menahan perjalanan yang bersifat tidak mendesak.

Perubahan paling terlihat terjadi pada segmen wisata dan perjalanan rekreasi. Kenaikan harga tiket membuat masyarakat cenderung mengalihkan rencana perjalanan ke destinasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat atau bahkan menunda liburan.

“Untuk sektor pariwisata dan perjalanan hiburan, kenaikan tiket tetap akan mengurangi minat terbang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Tevi, sapaannya, melihat kondisi ini mencerminkan pergeseran konsumsi transportasi, di mana perjalanan udara yang sebelumnya menjadi pilihan utama untuk efisiensi waktu mulai tergantikan oleh moda lain yang lebih ekonomis.

Di sisi lain, perjalanan dengan kebutuhan mendesak seperti bisnis, kedinasan, dan urusan keluarga tetap menunjukkan ketahanan. Karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat transportasi udara sulit tergantikan untuk perjalanan lintas pulau.

Meski demikian, ketahanan di segmen ini tidak cukup untuk menahan potensi penurunan permintaan secara keseluruhan. Menurutnya, terdapat risiko perlambatan trafik penumpang, terutama pada rute-rute wisata yang sensitif terhadap harga.

Lebih jauh, pergeseran ini juga berpotensi memberikan efek berantai ke sektor lain. Penurunan mobilitas wisatawan udara, misalnya, dapat berdampak pada tingkat hunian hotel, okupansi destinasi wisata, hingga perputaran ekonomi daerah yang bergantung pada konektivitas penerbangan.

Padahal, penerbangan domestik masih harus berjuang pulih dari pandemi Covid-19 dan baru mencatatkan pertumbuhan positif pada masa angkutan Lebaran 2026 kemarin, sebesar 8,6% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Berbeda dari masa libur Nataru, di mana penumpang domestik masih mencatatkan kontraksi tipis sebesar -0,91% secara tahunan.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada laman online travel agent (OTA) dan maskapai resmi, harga tiket pesawat terpantau sudah mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu.

Misalnya pada penerbangan dari Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) menuju Yogyakarta International Airport (YIA), tiket kelas ekonomi dijual mulai dari harga Rp900.000an. Padahal sebelumnya, tiket termurah untuk rute ini ada di angka Rp600.000an.

Pada rute dari CGK ke Kualanamu (KNO) yang sebelumnya menjadi rute favorit saat Lebaran pun kini dibanderol dengan harga termurah Rp1,6 juta.

Sementara untuk rute CGK menuju Denpasar (DPS), tak ada lagi tiket murah di bawah Rp1 juta, yang sebelumnya kerap ditawarkan maskapai. Misalnya Citilink, menjual tiket untuk rute ini dengan harga mulai Rp1,6 juta dan Lion Air menjualnya mulai dari Rp1,4 juta.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun per bulan untuk mensubsidi harga tiket pesawat melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Rencananya akan dilakukan selama dua bulan.

Kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga avtur di atas 70 persen ke tiket pesawat. Sebab, 40 persen komponen harga tiket berasa dari bahan bakarnya.

"PPN ditanggung pemerintah, itu 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (6/4).

Airlangga mengatakan ini adalah kebijakan jangka pendek yang disusun untuk 2 bulan dengan total anggaran Rp2,6 triliun.

"Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp 2,6 triliun," kata Airlangga.

Kemudian, pemerintah juga menetapkan fuel surcharge untuk seluruh jenis menjadi 38 persen. Dengan demikian, maskapai bisa menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) nya.

Meskipun begitu, Airlangga menekankan kenaikan tarif pesawat maksimal hanya sampai 13 persen saja.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku membuka peluang adanya penyesuaian tarif batas atas (TBA) harga tiket pesawat, seiring dengan adanya potensi kenaikan harga avtur.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menuturkan, pihaknya akan melakukan kajian dan evaluasi, apabila memang terjadi kenaikan terhadap bahan bakar khusus pesawat tersebut.

“Itu harus kami antisipasi juga [penyesuaian TBA]. Namun demikian, kan secara resmi kami harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” kata Dudy di Kantor Kemenhub, Senin (30/3/2026).

Dalam melakukan evaluasi dan kajian, Dudy menyebutkan juga perlu mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang saat ini cenderung terhadap penurunan harga tiket.

Terlebih, pemerintah baru saja memberikan stimulus berupa diskon tarif tiket pesawat hingga 18% selama masa Angkutan Lebaran 2026.

“Kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki turun kan, tetapi kondisi global di mana terjadi hal-hal yang perlu juga kami antisipasi. Jadi kami akan melakukan exercise segala kemungkinannya,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan, sejatinya pemerintah memahami dinamika yang dihadapi industri penerbangan nasional sebagai dampak dari perkembangan situasi geopolitik global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar, serta biaya operasional maskapai.

Meski demikian, pihaknya masih perlu menunggu harga avtur yang akan Pertamina rilis setiap awal bulan, dalam hal ini pada 1 April 2026 mendatang.

Dirinya masih perlu mendiskusikan hal tersebut dengan seluruh operator penerbangan, Pertamina, MRO, dan kementerian terkait lainnya usai harga avtur terbaru dirilis.

Pasalnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Kita akan diskusi sebelum diputuskan perubahan TBA dan FS tersebut dan juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan tentunya daya beli masyarakat,” lanjut Lukman.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah mengajukan permohonan ke pemerintah terkait dengan usulan penyesuaian kenaikan tarif batas atas (TBA) sebesar 15% dan penyesuaian fuel surcharge sebesar 15% dari tarif yang saat ini berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu kepastian penyesuaian harga avtur, sebelum mengambil keputusan naik atau tidaknya tarif batas atas (TBA) dan fuel surcharge.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan, sejatinya pemerintah memahami dinamika yang dihadapi industri penerbangan nasional sebagai dampak dari perkembangan situasi geopolitik global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar, serta biaya operasional maskapai.

Meski demikian, pihaknya masih perlu menunggu harga avtur yang akan Pertamina rilis setiap awal bulan, dalam hal ini pada 1 April 2026 mendatang.

“Kami sedang menunggu pengumuman dari Pertamina, kita lihat kenaikan avturnya dengan kondisi perang di Timur Tengah saat ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Pada dasarnya, Lukman membuka peluang penyesuaian TBA maupun fuel surcharge—sebagaimana permintaan maskapai nasional. Namun, dirinya perlu mendiskusikan hal tersebut dengan seluruh operator penerbangan, Pertamina, MRO, dan kementerian terkait lainnya usai harga avtur terbaru dirilis.

Pasalnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Kita akan diskusi sebelum diputuskan perubahan TBA dan FS tersebut dan juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan tentunya daya beli masyarakat,” lanjut Lukman.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah mengajukan permohonan ke pemerintah terkait dengan usulan penyesuaian kenaikan TBA sebesar 15% dan penyesuaian fuel surcharge sebesar 15% dari tarif yang saat ini berlaku.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menyampaikan bahwa lonjakan harga minyak dunia turut mengerek harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional maskapai.

Mengingat, kedua komponen tersebut menjadi faktor utama pembentuk biaya dalam industri penerbangan.

Dia menjelaskan, kondisi ini diperparah oleh belum adanya penyesuaian tarif batas atas sejak 2019. Padahal, dalam periode tersebut harga avtur dan nilai tukar rupiah telah meningkat lebih dari 30%, sehingga ruang maskapai untuk menyesuaikan tarif menjadi sangat terbatas.

“Di mana kedua komponen biaya tersebut sangat memengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” jelasnya.

INACA juga menyoroti bahwa maskapai di berbagai negara telah lebih dulu melakukan penyesuaian melalui penerapan fuel surcharge. Besaran yang diberlakukan bahkan bervariasi, mulai dari 5% hingga 70%, mengikuti dinamika harga bahan bakar.

Sementara itu, saat ini maskapai dalam negeri yang melayani penerbangan internasional telah melakukan penyesuaian harga tiket.

“Sudah pada naik karena international flight tidak diatur harga tiket maupun kebijakan fuel surcharge. Kebanyakan menerapkan fuel surcharge yang sifatnya temporer di kisaran 15%-25% tergantung rute,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan agar pemerintah melakukan penyesuaian tarif tiket pesawat domestik kembali digaungkan oleh pelaku industri penerbangan seiring dengan kenaikan harga avtur dan biaya operasional maskapai.

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah mengajukan permohonan ke pemerintah terkait dengan usulan penyesuaian kenaikan tarif batas atas (TBA) sebesar 15%.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menyampaikan kenaikan TBA sebesar 15% ini diusulkan untuk pesawat jenis jet maupun propeller. Selain itu, INACA juga meminta penyesuaian fuel surcharge sebesar 15% dari tarif yang saat ini berlaku.

“Sehubungan dengan kondisi tersebut, INACA mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meninjau dan menyesuaikan TBA serta menaikkan fuel surcharge sebesar 15%,” ujar Bayu, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Bayu blak-blakan mengungkapkan sederet alasan pihaknya mengusulkan kenaikan TBA dan fuel surchage. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia turut mengerek harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, telah meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional maskapai. Kedua komponen tersebut menjadi faktor utama pembentuk biaya dalam industri penerbangan.

Dia menjelaskan, kondisi ini diperparah oleh belum adanya penyesuaian tarif batas atas sejak 2019. Padahal, dalam periode tersebut harga avtur dan nilai tukar rupiah telah meningkat lebih dari 30%, sehingga ruang maskapai untuk menyesuaikan tarif menjadi sangat terbatas.

“Di mana kedua komponen biaya tersebut sangat memengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” jelasnya.

INACA juga menyoroti bahwa maskapai di berbagai negara telah lebih dulu melakukan penyesuaian melalui penerapan fuel surcharge. Besaran yang diberlakukan bahkan bervariasi, mulai dari 5% hingga 70%, mengikuti dinamika harga bahan bakar.

Sejumlah maskapai yang telah menerapkan kebijakan tersebut antara lain Air India, IndiGo, Cathay Pacific, Qantas, hingga Korean Air. Langkah ini dinilai menjadi referensi bagi maskapai nasional dalam menghadapi tekanan biaya yang serupa.

Selain penyesuaian tarif, INACA turut mengajukan sejumlah stimulus yang bersifat sementara untuk menjaga keberlangsungan industri. Beberapa di antaranya adalah penundaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk avtur dan tiket domestik, keringanan biaya bandara, serta penjadwalan ulang pembayaran kewajiban kepada operator bandara dan navigasi.

Bayu menegaskan, usulan tersebut diajukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga avtur oleh PT Pertamina (Persero) per 1 April 2026. Kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha maskapai, menjamin keselamatan penerbangan, serta memastikan konektivitas transportasi udara nasional tetap terjaga.

“Permintaan ini kami ajukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, keterjaminan keselamatan, serta ketersediaan konektivitas angkutan udara nasional,” tutupnya.

Respons Pemerintah

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi usulan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 15% dan fuel surcharge yang diajukan oleh INACA.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa menuturkan, pihaknya memahami dinamika yang dihadapi industri penerbangan nasional. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan situasi geopolitik global yang berpengaruh terhadap kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar, serta biaya operasional maskapai.

Lukman menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan permohonan penyesuaian tersebut.

“Antara lain kondisi keekonomian maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan,” kata Lukman kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Lukman juga memastikan bahwa Kemehub terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai, operator bandara, penyedia avtur, dan instansi terkait lainnya untuk memonitor perkembangan harga avtur dan dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Sementara terkait usulan kebijakan stimulus, pemerintah akan tetap memperhatikan kondisi fiskal dan kepentingan masyarakat luas, yakni keseimbangan antara keberlangsungan usaha industri penerbangan dan perlindungan konsumen,

“Sehingga layanan angkutan udara tetap terjaga dari sisi keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan konektivitas nasional,” tuturnya.

Sebelumnya, Lukman menyampaikan bahwa proses evaluasi khusus untuk TBA masih terus berjalan. Namun, belum dapat disampaikan target penyelesaiannya.

Sementara itu, di samping asumsi rupiah dan harga avtur yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, terjadi gejolak geopolitik yang memengaruhi keduanya.

Mengacu KM 7/2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Kemenhub wajib melakukan evaluasi terkait fuel srucharge apabila ada kenaikan harga.

“Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap besaran dan pemberlakukan biaya tambahan [surcharge] yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar [fuel surcharge] yang telah ditetapkan, setiap 3 [tiga] bulan atau apabila terjadi perubahan signifikan terhadap biaya operasi penerbangan,” tulis diktum kedelapan beleid tersebut.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim harga tiket pesawat domestik saat periode puncak atau peak season Lebaran 2026 masih lebih murah dibandingkan penerbangan internasional.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan pihaknya telah melakukan perbandingan harga tiket dengan durasi penerbangan yang relatif sama.

"Saya sampaikan peak season harga tiket di kita itu sebenarnya lebih murah daripada tiket ke luar negeri," katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (17/3).

Agustinus memaparkan data per 16-19 Maret 2026, untuk penerbangan berdurasi sekitar 2 jam 20 menit, rute Jakarta-Kuala Lumpur (CGK-KUL) dibanderol mulai Rp1,8 juta hingga Rp5,9 juta tergantung maskapai.

Sementara itu, pada durasi hampir serupa, rute domestik seperti Jakarta-Balikpapan (CGK-BPN) berada di kisaran Rp1,1 juta hingga Rp1,7 juta.

Pada kelompok waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit, rute internasional Jakarta-Singapura (CGK-SIN) mencapai Rp2,8 juta hingga Rp10,3 juta.

Sebagai pembanding, rute domestik dengan durasi 1 jam 40 menit Jakarta-Surabaya (CGK-SUB) dihargai Rp1.035.577.

Untuk penerbangan lebih panjang sekitar 3 jam 30 menit, rute internasional Jakarta-Bangkok (CGK-BKK) tercatat di rentang Rp5 juta hingga Rp8,1 juta.

Sedangkan rute domestik dengan durasi mendekati, seperti Jakarta-Ternate (CGK-TTE) atau Jakarta-Ambon (CGK-AMQ), berada di kisaran Rp2,5 juta hingga Rp2,7 juta.

Lalu, penerbangan rute Surabaya-Hong Kong (SUB-HKG) yang dilayani Cathay Pacific mencapai Rp12.413.190 dengan estimasi waktu tempuh 5 jam.

Untuk rute domestik, tarif tertinggi tercatat pada penerbangan Jakarta-Jayapura (CGK-DJJ) oleh Garuda Indonesia yang mencapai Rp4.247.073 dengan waktu tempuh 4 jam 55 menit.

"Ada operator asing yang menerapkan harga tiket mahal juga pada saat peak season. Jadi ini sebenarnya pada saat peak season harga tiket di Indonesia ini juga tidak lebih mahal daripada tiket ke luar negeri," ujar Agustinus.

IDXChannel – Sejumlah maskapai penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai menaikkan harga tiket. Itu karena konflik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak melonjak di atas USD100 per barel.

Salah satunya maskapai Air New Zealand yang mengumumkan pada Selasa (10/3/2026) bahwa mereka telah menaikkan tarif karena perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Mereka juga membuka peluang mengambil tindakan penetapan harga lebih lanjut, dan menggarisbawahi bahwa maskapai penerbangan global akan berupaya untuk membebankan biaya kenaikan harga minyak kepada penumpang.

Dalam tanggapan melalui email kepada Reuters, Air New Zealand mengatakan telah menaikkan tarif ekonomi sekali jalan sebesar NZ$10 (USD5,92) untuk rute domestik, NZ$20 untuk layanan internasional jarak pendek, dan NZ$90 untuk penerbangan jarak jauh.

Harga bahan bakar jet, yang sekitar USD85 hingga USD90 per barel sebelum konflik, telah meningkat tajam menjadi antara USD150 dan USD200 per barel dalam beberapa hari terakhir, kata maskapai penerbangan nasional Selandia Baru itu.

Air New Zealand menambahkan bahwa mereka menangguhkan prospek keuangan mereka untuk tahun ini karena ketidakpastian atas konflik tersebut.

Perang AS-Israel di Iran telah menyebabkan harga minyak melonjak, mengganggu perjalanan global, dan memicu kekhawatiran akan penurunan perjalanan serta potensi penghentian penerbangan secara luas.

Meskipun tarif penerbangan telah melonjak di rute Asia-Eropa karena penutupan wilayah udara dan keterbatasan kapasitas, Air New Zealand menjadi salah satu maskapai penerbangan pertama yang mengumumkan kenaikan harga tiket secara luas sejak dimulainya perang.

"Jika konflik menyebabkan biaya bahan bakar jet terus meningkat, kami mungkin perlu mengambil tindakan penetapan harga lebih lanjut dan menyesuaikan jaringan dan jadwal kami sesuai kebutuhan," kata maskapai tersebut, Selasa (10/3/2026).

Air New Zealand mengatakan saat ini tidak ada gangguan pasokan bahan bakar jet di Selandia Baru, tetapi mereka bekerja sama erat dengan pemasok dan pemerintah untuk memantau perkembangan global.

Di sisi lain, Vietnam Airlines telah meminta otoritas setempat untuk menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar jet untuk membantu mereka mempertahankan operasi seiring melonjaknya harga minyak.

Pemerintah Vietnam mengatakan biaya operasional maskapai penerbangan tersebut telah meningkat 60 persen hingga 70 persen karena kenaikan harga bahan bakar jet dan pemasok bahan bakar menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan maskapai penerbangan.

Dampak Konflik Timur Tengah

Bahan bakar merupakan pengeluaran terbesar kedua bagi maskapai penerbangan setelah tenaga kerja, biasanya menyumbang seperlima hingga seperempat dari biaya operasional. Beberapa maskapai penerbangan besar Asia dan Eropa telah menerapkan lindung nilai minyak, tetapi maskapai penerbangan AS sebagian besar telah menghentikan praktik tersebut selama dua dekade terakhir.

Harga minyak yang tinggi dan penutupan wilayah udara akibat perang membatasi kapasitas, mendorong harga tiket pesawat di beberapa rute melambung tinggi, dan memaksa sebagian orang untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan menjelang musim panas puncak.

Harga bahan bakar yang tinggi jugda dapat berdampak serius pada industri perjalanan global, dengan maskapai penerbangan yang sudah menghadapi wilayah udara yang sempit karena pilot mengubah rute untuk menghindari konflik di Timur Tengah dan kapasitas di rute populer sudah penuh.

Secara gabungan, Emirates, Qatar Airways, dan Etihad biasanya menerbangkan sekitar sepertiga penumpang dari Eropa ke Asia dan lebih dari setengah dari semua penumpang dari Eropa ke Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik terdekat, menurut Cirium.

HanaTour Service Korea Selatan mengatakan telah membatalkan tur kelompok yang mencakup penerbangan ke Timur Tengah, seperti perjalanan ke Dubai atau rencana perjalanan yang transit melalui Dubai dalam perjalanan ke Eropa, dan membebaskan biaya pembatalan untuk pelanggan yang terkena dampak. Semua tur terkait Timur Tengah untuk Maret ditangguhkan oleh maskapai tersebut.

Di Thailand, Kementerian Pariwisata memperkirakan bahwa jika konflik berlanjut lebih dari delapan minggu, negara tersebut akan kehilangan total 595.974 wisatawan dan 40,9 miliar baht (USD1,29 miliar) pendapatan pariwisata.

Adapun Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Senin bahwa perang dapat segera berakhir, membuat pasar bergejolak, dengan harga minyak turun menjadi sekitar USD90 per barel pada Selasa dari harga tertinggi USD119 pada Senin.

Beberapa saham maskapai penerbangan pun kembali pulih setelah pernyataan Trump tersebut. Sejumlah saham maskapai penerbangan di ASia menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, dengan Air New Zealand naik 2 persen setelah turun hampir 8 persen pada Senin.

Korean Air Lines naik 6 persen, setelah turun 8,6 persen sehari sebelumnya, sementara Qantas Airways Australia naik lebih dari 1 persen, sedikit pulih setelah turun 4,5 persen pada Senin. Japan Airlines naik lebih dari 2 persen.

(Febrina Ratna Iskana)