JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.

Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya



Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan tarif tinggi pada panel surya asal Indonesia.

Tarif bea masuk tersebut berada di kisaran 86 persen hingga 143,3 persen.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah sedang menghitung dampaknya, terutama pada volume ekspor yang terdampak.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang di ekspor ke Amerika itu berapa, dan dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak volumenya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi melalui penguatan pasar domestik. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.

"Arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ini akan berimbang," kata dia.

Tahap awal diarahkan pada pembangunan PLTS berkapasitas 17 gigawatt. Rencana lokasi dan proyek masih disusun Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Kapasitas tersebut akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai target 100 gigawatt.

"Jadi ini dilakukan prioritas 17 gigawatt terlebih dulu, kemudian secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan 100 gigawatt," ucapnya.

Kebijakan AS berasal dari penetapan bea antidumping sementara terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia.

Produk Indonesia dinilai dijual di bawah harga wajar di pasar AS.

Tarif ditetapkan berbeda untuk tiap perusahaan. PT REC Solar Energy dikenakan tarif 85,99 persen. PT Blue Sky Solar mencapai 143,3 persen. Eksportir lain dikenakan tarif 104,38 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penyerapan panel surya produksi dalam negeri. Langkah ini dilakukan melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt.

Kebijakan ini merespons tekanan terhadap industri panel surya dalam negeri. Tarif impor dari Amerika Serikat dinilai berdampak pada kinerja ekspor.

“Arahan dari Presiden (Prabowo Subianto) itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 GW untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi, ini akan berimbang,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Pemerintah masih mengkaji dampak tarif impor dari Amerika Serikat. Evaluasi dilakukan terhadap volume ekspor dan produk yang terdampak.

Program PLTS 100 GW diharapkan meningkatkan permintaan domestik. Kebutuhan panel surya diproyeksikan naik seiring proyek berjalan.

“Dari Ditjen EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu kan 17 GW terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 GW,” ujar Yuliot.

Tahap awal difokuskan pada pembangunan 17 gigawatt. Pengembangan selanjutnya dilakukan secara bertahap hingga mencapai target penuh.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat sebelumnya menetapkan Bea Masuk Imbalan Sementara untuk produk panel surya. Kebijakan ini mencakup produk crystalline silicone photovoltaic cells.

Tarif untuk Indonesia berada di kisaran 85,99 persen hingga 143,30 persen. Proses penyelidikan masih berlangsung hingga keputusan final pada Juli 2026.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan variasi tarif. Malaysia dikenakan 14 persen hingga 168 persen. Vietnam mencapai 68 persen hingga 542 persen.

Thailand berada di kisaran 99 persen hingga 263 persen. Kamboja mencatat tarif tertinggi hingga lebih dari 3.400 persen.

Pemerintah melihat penguatan pasar domestik sebagai langkah strategis. Proyek PLTS skala besar diharapkan menjaga keberlanjutan industri panel surya nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Indonesia sedang bergerak cepat menuju transisi energi, yang mendorong peningkatan tajam kebutuhan akan infrastruktur pendukung. Bescore, merek produk energi baru di bawah PT Comcore Teknologi Indonesia, hadir dengan strategi yang menghubungkan tiga elemen utama sekaligus-pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanan baterai, dan pengisian kendaraan listrik-dalam satu ekosistem.

CEO PT Comcore Teknologi Indonesia, David Liang, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan pergeseran dari solusi yang terfragmentasi dan terspesialisasi menuju standarisasi berbasis skenario. Produk yang diperkenalkan mencakup Intelligent Hybrid Inverter OmniStax Series, sistem tegangan tinggi 50 kW yang dirancang untuk penggunaan komersial.

Produk ini secara khusus ditujukan untuk bangunan komersial skala kecil hingga menengah, fasilitas industri, dan MicroGrid komunitas-segmen yang sering terabaikan oleh produsen lain yang umumnya fokus pada sistem residensial di bawah 10 kW atau sistem industri besar di atas 100 kW.

"Unit tunggal ini mengintegrasikan panel surya, penyimpanan baterai, listrik dari jaringan (PLN), dan generator cadangan secara mulus, sepenuhnya mengatasi masalah kompatibilitas sekaligus secara signifikan mengurangi kompleksitas instalasi," ujarnya kepada CNN Indonesia di Solartech Indonesia 2026, JIExpo, Rabu (22 April).

Salah satu fitur utama yang disoroti adalah kemampuannya untuk beralih ke mode cadangan dalam waktu 10 milidetik, dirancang untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Sistem ini juga diklaim mampu beroperasi secara andal dalam kondisi suhu tinggi, kelembaban tinggi, serta fluktuasi jaringan listrik-kondisi yang umum ditemukan di wilayah tropis.

Dari sisi performa teknis, inverter ini memiliki efisiensi hingga 98,6%, dengan rasio over-design panel surya hingga 200%. Komponen kritis menggunakan arsitektur all-SiC (Silicon Carbide) dengan tingkat perlindungan IP66, yang dirancang untuk memperpanjang usia pakai di lingkungan ekstrem.

Hybrid inverter ini tidak berdiri sendiri. Bescore juga meluncurkan program kemitraan distribusi untuk stasiun pengisian kendaraan listrik (EV) dengan kapasitas mulai dari 120 kW hingga 960 kW.

Kedua lini produk ini terhubung melalui Energy Management System (EMS), yang memungkinkan keduanya beroperasi secara optimal dan terkoordinasi.

Pada siang hari, kelebihan listrik dari panel surya dapat langsung dialirkan ke stasiun pengisian tanpa bergantung pada jaringan PLN. Pada tingkat kawasan, kombinasi ini diklaim mampu mencapai kemandirian energi hijau hingga 100% melalui MicroGrid berbasis surya-penyimpanan-pengisian.

"Pada level komersial, investasi pelanggan tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan: atap bangunan mengurangi tagihan listrik, penyimpanan energi menekan biaya beban puncak, dan operasional stasiun pengisian EV menghasilkan arus kas berbasis layanan-satu aset memberikan berbagai sumber keuntungan," kata David Liang.

Untuk pengisian EV, charger Bescore sudah kompatibel dengan platform PLN Mobile (Icon+) dan saat ini sedang dalam proses integrasi dengan platform MyPertamina, yang ditargetkan selesai pada bulan Mei. Langkah ini menjadi penting karena kedua platform tersebut mendominasi ekosistem pengisian EV di Indonesia.

David Liang menilai bahwa momentum pasar Indonesia menjadi salah satu faktor strategis utama di balik peluncuran ini. Mengutip data dari BYD, ia menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mencapai 80.000 unit kendaraan listrik dalam empat tahun-lebih cepat dibandingkan China dalam mencapai pencapaian yang sama.

Di sisi infrastruktur, pergeseran juga mulai terlihat. Stasiun pengisian kini tidak lagi hanya satu atau dua unit di sudut parkir, tetapi berkembang menjadi hub terpusat dengan 6 hingga 12 charger sekaligus. Dalam periode Februari hingga April 2025, beberapa lokasi di Tangerang, Jakarta Pusat, dan Bekasi telah beroperasi dengan model ini.

Waktu pengisian juga semakin singkat. Dengan charger berdaya 350-360 kW, pengisian dari 20% ke 80% dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 hingga 18 menit.

Selain itu, charger Bescore dirancang dengan sistem modular, yang memungkinkan operator meningkatkan kapasitas dari 120 kW menjadi 360 kW tanpa perlu mengganti unit-cukup dengan menambahkan modul dan mengganti kabel, proses yang dapat diselesaikan hanya dalam 30 menit.

Sebagai referensi, Indonesia telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 34,3% dan kapasitas penyimpanan energi terpasang sebesar 10,3 GW pada 2034, yang menurut Bescore merepresentasikan peluang pasar lebih dari US$10 miliar.

Sementara itu, subsidi pembangkit listrik diesel di daerah terpencil masih mencapai sekitar US$2 miliar, sementara biaya listrik dari kombinasi tenaga surya dan penyimpanan sudah jauh lebih rendah.

Untuk memperkuat posisinya di pasar, Bescore membangun jaringan distributor nasional, bermitra dengan perusahaan EPC lokal, serta memulai perakitan lokal guna memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Program kemitraan-insentif distributor, pabrik lokal untuk mempercepat waktu pengiriman, serta layanan purna jual lokal-diterapkan bagi seluruh peserta program Bescore EV Charging Distributor Partnership.

"Bescore adalah merek kami untuk produk energi baru, termasuk charger EV, penyimpanan energi (ESS), dan MicroGrid. Kami ingin merek Bescore dikenal karena kualitas produknya dan semakin luas dikenal oleh masyarakat," tegas David Liang.

Menurutnya, strategi 'generation-grid-load-storage' yang diterapkan di Indonesia dirancang sebagai blueprint untuk pasar masa depan di kawasan regional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal industri panel surya yang disebut mengalami kesulitan imbas tarif bea masuk Amerika Serikat (AS).

Adapun, Negeri Paman Sam menerapkan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga tertinggi 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri. Dia menyebut, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Yuliot pun mengatakan, industri panel surya dalam negeri bisa memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," tutur Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembanguan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan berkapasitas 17 GW terlebih dahulu.

"Ini dilakukan prioritas itu kan 17 GW terlebih dahulu. Jadi untuk 17 GW, ya kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 GW," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Adapun, eksportir Indonesia yang dikenakan tarif tertinggi 143,30% kepada PT Blue Sky Solar Indonesia. Kemudian, tarif kepada PT REC Energi Matahari Indonesia sebesar 85,99%, dan produsen lainnya 104,38%.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi anti dumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Sementara itu, eksportir dari India dikenakan tarif 125,87% untuk Mundra Solar Energy Limited, dan berlaku untuk seluruh produsen dari negara tersebut. Di sisi lain, impor panel surya dari Laos dikenakan tarif rendah yakni 80,67% dan berlaku untuk seluruh produsen lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, mengatakan ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi nasional. Menurut dia, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap guncangan harga dan gangguan pasokan akibat konflik internasional.

“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ia menilai tren global saat ini menunjukkan sejumlah negara kembali menggunakan batu bara demi menjaga keamanan pasokan energi. Namun, langkah tersebut dinilai hanya bersifat jangka pendek dan berisiko tinggi dalam jangka panjang, terutama di tengah tekanan kebijakan internasional terhadap energi berbasis karbon.

Naomi menambahkan, sektor energi fosil kini menghadapi tantangan ganda. Selain volatilitas harga, lembaga keuangan global mulai menarik diri dari pendanaan proyek batu bara. Di sisi lain, kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) berpotensi membebani produk ekspor yang masih bergantung pada energi karbon tinggi.

Pengalaman negara lain juga menjadi rujukan. Pakistan, misalnya, mempercepat pengembangan energi terbarukan setelah terdampak konflik Rusia–Ukraina, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan ketahanan industri domestik.

Selain aspek ketahanan energi, pengembangan PLTS skala besar juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan industri hijau nasional. Mulai dari manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Namun demikian, realisasi target tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan yang signifikan. Saat ini, target PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih berada di kisaran 17 GW, jauh di bawah potensi yang diusulkan.

Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menilai penguatan tata kelola menjadi faktor kunci dalam menarik investasi ke sektor ini.

Menurut dia, perbaikan proses tender yang transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sangat diperlukan untuk mendorong masuknya modal.

“Kita membutuhkan skema pembiayaan hijau agar seluruh program transisi energi memiliki akses pendanaan yang lebih mudah. Instrumennya bisa berupa green bond, tax deduction, hingga penerapan carbon tax,” ujar Feiral.

Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,

Jakarta (ANTARA) - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dapat memperkuat ketahanan energi domestik Indonesia agar lebih tahan terhadap guncangan konflik geopolitik, menurut Policy Strategist CERAH.

Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati mengatakan, ketegangan di Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi, di tengah tren sejumlah negara yang kembali mengandalkan batu bara karena alasan keamanan pasokan.

“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, ketergantungan pada energi fosil semakin berisiko, tidak hanya dari sisi harga dan pasokan, tetapi juga dari tekanan kebijakan global.

Ia menyebut sejumlah lembaga pembiayaan mulai menarik diri dari pendanaan batu bara, sementara kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa berpotensi membebani produk berbasis energi fosil.

Di sisi lain, pengalaman Pakistan yang mempercepat pengembangan energi terbarukan pascakonflik Rusia-Ukraina, menurut dia, menunjukkan bahwa diversifikasi energi dapat meningkatkan ketahanan sektor energi dan industri.

Menurut Naomi, selain memperkuat ketahanan energi, program PLTS 100 GW juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri hijau nasional, termasuk manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.

Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan, termasuk revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini masih menargetkan kapasitas PLTS sekitar 17 GW.

Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Feiral Rizky Batubara menilai, penguatan tata kelola menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Ia menyebut, perbaikan proses tender yang lebih transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal diperlukan untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan.

“Kita membutuhkan green fund agar semua aksi yang mendukung transisi energi dapat memperoleh kemudahan pendanaan. Mekanismenya bisa berupa green bond, tax deduction, atau penerapan carbon tax yang akan mendorong konservasi berjalan lebih efektif,” ujar Feiral.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 Sripeni Inten Cahyani menekankan, pentingnya mendorong permintaan listrik sebagai prasyarat pengembangan energi terbarukan.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi dan industri, termasuk target peralihan 10 persen kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

“Ini tidak hanya menekan konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan permintaan listrik dari energi terbarukan, yang pada akhirnya mendukung realisasi PLTS 100 GW,” kata Sripeni.

Ia menambahkan kebutuhan listrik hijau dari sektor pusat data juga berpotensi menjadi pendorong baru dalam pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia akan berpartisipasi dalam proyek kerja sama transmisi energi bersih Indonesia-Singapura yang disebut senilai US$30 miliar atau setara sekitar Rp518 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan bahwa kerja sama ekspor energi ke Singapura ini berkaitan dengan proyek panel surya. Menurutnya, proyek ini akan menjadi yang terbesar di Asean.

"Kami akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi untuk baik Singapura dan negara kami. Proyek itu setidaknya hampir senilai US$30 miliar," ujarnya pada acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Pandu menyebut akan harus mendiskusikan lebih lanjut detail atas potensi investasi di solar panel itu. Banyak perusahaan lain yang juga sudah menandatangani kerja sama dengan Singapura.

Dia turut mengonfirmasi bahwa proyek energi terbarukan itu merupakan salah satu yang ditandatangani Indonesia pada saat perhelatan Indonesia Sustainability Forum (ISF).

Menurut Pandu, Danantara bisa mengambil peran sebagai mitra hingga investor pada proyek yang melibatkan banyak pihak swasta itu. Dia memastikan bahwa keinginan partisipasi SWF Indonesia ini agar bisa lebih banyak value yang didatangkan ke dalam negeri.

"Dan kami kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kami pasti produksiin buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah," tuturnya.

Beberapa negara lain, terang Pandu, telah menyampaikan minatnya untuk berpartisipasi dalam sejumlah proyek energi terbarukan di Indonesia. Contohnya adalah China.

Pandu, bahkan CEO Danantara Rosan Roeslani, juga sudah berkunjung langsung ke China. Dia turut mengeklaim negara di Timur Tengah, yang tidak dia perinci lebih lanjut, sudah menyampaikan minatnya untuk terlibat di proyek energi nonfosil itu.

Menurut pengusaha yang bergerak di industri batu bara itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemerintah dan Danantara agar fokus mendorong transisi ke kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan kondisi perang yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

"Kami harus punya dan membangun mobil dan motor listrik. Ini merupakan dorongan yang besar, dan tiba-tiba kini ada minat yang besar," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai berpotensi menjadi motor penggerak industri hijau nasional, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global.

Ketegangan di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasokan energi dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan. Langkah ini dinilai krusial, bukan hanya untuk menjaga stabilitas energi domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati mengatakan sejumlah negara justru kembali mengandalkan batu bara akibat konflik global karena dianggap lebih aman dan murah. Namun, secara jangka panjang, ketergantungan pada batu bara makin tidak menguntungkan.

“Lembaga pembiayaan global mulai menarik diri dari investasi batu bara, dan produk berbasis energi fosil juga menghadapi tekanan seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Sebaliknya, negara seperti Pakistan yang mempercepat pengembangan energi terbarukan pascakonflik Rusia–Ukraina dinilai lebih resilien menghadapi gejolak energi global.

Naomi menilai Indonesia seharusnya mengikuti langkah Pakistan, apalagi Presiden Prabowo telah mencanangkan pembangunan PLTS 100 GW dalam tiga tahun.

“Program PLTS 100 GW bisa menjadi fondasi ketahanan energi nasional yang lebih tahan terhadap guncangan global. Di saat yang sama, ini membuka peluang industri baru, mulai dari manufaktur panel surya domestik, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi,” katanya.

Namun menurutnya perlu ada pembaruan kebijakan, khususnya pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini masih menargetkan kapasitas PLTS sebesar 17 GW. Dia berpandangan target 100 GW akan sulit terealisasi tanpa penyesuaian kebijakan.

Naomi juga mengutip pandangan World Bank yang menilai bahwa kebijakan industri kini perlu diarahkan untuk mendukung ketahanan dan keamanan, termasuk di sektor energi. “Dalam konteks Indonesia, program PLTS 100 GW dapat menjadi instrumen kebijakan industri hijau yang konkret,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia Feiral Rizky Batubara menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan tata kelola yang kuat.

Ia menyoroti pentingnya reformasi proses tender agar lebih transparan, serta penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal guna menarik investasi. Selain itu, konsistensi regulasi dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Untuk mempercepat transisi energi, kita membutuhkan skema pembiayaan seperti green fund. Instrumennya bisa berupa green bond, insentif pajak, hingga penerapan carbon tax agar konservasi energi berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Feiral juga menekankan pentingnya dukungan riset dan pengembangan (R&D), termasuk pemberian hibah kepada perguruan tinggi dan institusi yang mengembangkan teknologi energi bersih.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menambahkan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan penciptaan permintaan listrik yang memadai.

Ia mencontohkan, peralihan 10% kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik dapat menjadi pendorong signifikan bagi peningkatan konsumsi listrik berbasis energi terbarukan.

“Transisi 10% saja sudah cukup untuk menciptakan demand yang besar, sekaligus mendorong ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujarnya.

Ambang batas 10% ini dibutuhkan sebagai early adapter, yang memberi keyakinan bagi pelaku usaha untuk tetap berkecimpung di sektor kendaraan listrik nasional, dan pada akhirnya membuat ekosistem kendaraan hijau nasional makin berjaya.

Selain sektor transportasi, Sripeni juga menyoroti potensi besar dari industri berbasis listrik seperti pusat data (data center) yang membutuhkan pasokan energi bersih dalam jumlah besar. Kehadiran industri ini dinilai dapat mempercepat penyerapan energi terbarukan sekaligus mendukung realisasi program PLTS 100 GW.

Menurutnya, peralihan konsumsi energi dari BBM ke listrik tidak hanya akan mengurangi beban impor energi, tetapi juga memperkuat bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan.

“Langkah ini akan membantu mengurangi konsumsi BBM di sektor transportasi dan industri, sekaligus mempercepat peningkatan porsi energi terbarukan,” ujar Sripeni.

KOMPAS.com - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) mengincar proyek kerja sama energi terbarukan di Singapura.

Nilai investasi untuk proyek tersebut mencapai Rp 518,74 triliun atau setara dengan 30 miliar dollar AS.

Proyek ini merupakan kerja sama pembangunan infrastruktur panel surya dan jaringan transmisi lintas negara.

"Kami akan melaksanakan dan meninjau ekspor energi untuk Singapura, dan Indonesia dalam hal (proyek) panel surya, yang kemungkinan akan menjadi proyek terbesar di ASEAN," kata Pandu dikutip dari Antara, Kamis (23/4/2026).

Investasi ini bukan berdampak ke Singapura saja melainkan langsung bagi Indonesia.

Danantara terlibat dalam pembangunan jalur transmisi Indonesia-Singapura.

"Kami (Danantara) akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi baik untuk Singapura maupun bagi negara kita sendiri. Proyek tersebut setidaknya akan bernilai mendekati 30 miliar dolar AS," jelasnya.

Tapi, untuk saat ini masih dalam tahap pembahasan, termasuk nantinya bagaimana skema kerja sama diwujudkan.

Beberapa perusahaan swasta telah menjalin kesepakatan lebih dulu dengan Singapura.

Pandu menjelaskan jika investasi yang dilakukan Danantara harus berimbas besar kepada masyarakat Indonesia.

"Karena keinginannya (kerja sama RI-Singapura) itu juga bisa membawa banyak value ke Indonesia, dan kita kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kita pasti produksi buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah," jelasnya.

Program strategis nasional

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

Sektor pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi berkelanjutan yang merupakan program prioritas pemerintah.

"Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di bidang pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi," jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kamis (16/4/2026).

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menitikberatkan pada pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.

Diharapkan percepatan program prioritas pemerintah membawa kemakmuran bagi segenap bangsa Indonesia.

"Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara mitra, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional ke depan," kata Teddy.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com berjudul "Prabowo Ratas Bareng Bahlil-Airlangga di Danantara, Percepat Program Strategis Nasional"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor sustainable, ramah lingkungan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk pengurangan jejak karbon dan penggunaan sumber daya secara bijak.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menjelaskan BSI juga menerapkan strategi sustainable banking, sustainable operation, serta beyond banking. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Hingga saat ini, BSI menyalurkan pembiayaan sustainability mencapai Rp73,2 triliun di mana 21% khusus pada portofolio pembiayaan hijau atau sekitar Rp15,66 triliun. BSI juga memiliki sukuk keberlanjutan tahap II sebesar Rp5 Triliun.

Pada pilar sustainable operation, Perseroan mengimplementasikan kegiatan operasional ramah lingkungan meliputi pembangunan gedung ramah lingkungan, peluncuran jejak karbon digital, penempatan 11 panel surya di desa binaan BSI dan kantor cabang, SPKLU,kendaraan operasional EV, dan 70 mesin RVM (recycle vending machine) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Bali.

"BSI akan terus bertransformasi menjadi bank syariah yang memiliki kinerja unggul dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan. Perseroan menjalankan lini bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas," jelas Anggoro dikutip Kamis (23/4/2026).

Di aspek lain sosial dan beyond banking diwujudkan melalui optimalisasi peran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selama 5 tahun terakhir, BSI menyalurkan Rp1,05 triliun zakat yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat tidak mampu agar naik kelas menjadi berdaya dan memiliki ekonomi lebih layak.

Selain itu, BSI secara konsisten memperkuat berbagai kegiatan sosial dan lingkungan sebagai bukti nyata dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah. Upaya ini mencakup pelestarian lingkungan hidup, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Hingga Februari 2026, kontribusi penyaluran pembiayaan UMKM BSI menembus Rp52,43 triliun naik 6,10% YoY.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI optimistis dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Anggoro menyebut, hari bumi yang diperingati setiap 22 April menjadi motivasi BSI untuk menjalankan bisnis yang lebih efisien, ramah lingkungan tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.

BSI juga membagikan 10.000 nasabah perempuan dan menanam pohon secara serentak. Pohon tersebut adalah bentuk apresiasi bank atas loyalitas nasabah kepada BSI yang diberikan dalam rangka melayani sepenuh hati, memperingati Hari Konsumen, Hari Kartini sekaligus Hari Bumi di Indonesia yang jatuh bertepatan pada tanggal 20, 21 dan 22 April 2026.

Direktur Utama BSI juga berkesempatan menyapa dan memberikan apresiasi berupa pohon kepada nasabah di BSI KC Denpasar, Bali. Sementara Wakil Direktur Utama Bob Tyasika Anantara, Direktur Distribution and Sales Anton Sukarna serta Direktur Compliance and Human Capital Arief Adhi Sanjaya juga menyambut dan menyapa nasabah yang datang ke beberapa cabang di DKI Jakarta sembari menyerahkan pohon untuk ditanam.

BSI menggelar kampanye Kartini Cerdas, Bumi Lestari dalam rangka peringatan Hari Konsumen, Hari Kartini dan Hari Bumi tersebut. Pada hari ini, setiap 10 nasabah perempuan pertama yang datang pertama memperoleh satu batang pohon untuk ditanam di rumah masing-masing. Hingga posisi Maret 2026, BSI memiliki 1.130 cabang di seluruh Indonesia sehingga total pohon yang ditanam lebih dari 10 ribu.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah kebijakan pemerintah yang mempercepat transisi energi dan komitmen nol emisi atau net zero emission (NZE) menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan minat investasi hijau ke Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan percepatan target NZE dari 2060 menjadi 2050 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat bagi investor global. Hal tersebut diikuti dengan akselerasi program ekonomi hijau yang kini menjadi fokus pemerintah.

Program tersebut tecermin dari rencana penggantian pembangkit diesel dengan energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan pemensiunan pembangkit diesel dengan kapasitas 13,5 gigawatt (GW), serta menggantinya dengan pemanfaatan pembangkit bertenaga surya.

Menurut Rosan, langkah ini selaras dengan kebutuhan dan preferensi investor asing yang kini makin menitikberatkan pada investasi berkelanjutan. Investasi hijau dinilai tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup.

“Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri, karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal I/2026 yang dipantau secara daring pada Kamis (23/4/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Rosan menjelaskan proyek-proyek energi terbarukan mulai menarik realisasi investasi konkret.

Salah satunya terlihat pada sektor panas bumi melalui masuknya investasi dari Jepang senilai sekitar US$900 juta di Aceh yang telah mencapai tahap financial closing dan mulai konstruksi.

Rosan menilai kesesuaian antara program pemerintah dan preferensi investor menjadi faktor kunci peningkatan investasi hijau. Selain faktor stabilitas politik dan ekonomi, desain kebijakan yang sejalan dengan tren global memperkuat daya tarik Indonesia.

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya makin meningkat,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang insentif untuk mempercepat investasi di sektor hijau. Rosan menegaskan pemberian insentif akan lebih selektif, terutama bagi investasi yang memberikan dampak luas seperti penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap energi bersih.

Kebijakan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya pada hilirisasi nikel yang sejak awal didorong dengan insentif besar. Saat ini, insentif akan dievaluasi seiring dengan kematangan ekosistem industri.

Adapun untuk sektor energi terbarukan, pemerintah memastikan tetap terbuka memberikan dukungan fiskal guna menjaga momentum masuknya investasi hijau ke dalam negeri.

Adapun, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.

Secara terperinci, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total investasi, tumbuh 8,5% year on year (YoY). Sisanya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp248,8 triliun atau setara 49,9% dari total investasi, dengan pertumbuhan 6,0% YoY.

Secara sektoral, total investasi bidang hilirisasi pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp147,5 triliun, tumbuh 8,2% YoY dan menyumbang 29,6% dari total investasi.