Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal industri panel surya yang disebut mengalami kesulitan imbas tarif bea masuk Amerika Serikat (AS).

Adapun, Negeri Paman Sam menerapkan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga tertinggi 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri. Dia menyebut, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Yuliot pun mengatakan, industri panel surya dalam negeri bisa memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," tutur Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembanguan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan berkapasitas 17 GW terlebih dahulu.

"Ini dilakukan prioritas itu kan 17 GW terlebih dahulu. Jadi untuk 17 GW, ya kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 GW," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Adapun, eksportir Indonesia yang dikenakan tarif tertinggi 143,30% kepada PT Blue Sky Solar Indonesia. Kemudian, tarif kepada PT REC Energi Matahari Indonesia sebesar 85,99%, dan produsen lainnya 104,38%.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi anti dumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Sementara itu, eksportir dari India dikenakan tarif 125,87% untuk Mundra Solar Energy Limited, dan berlaku untuk seluruh produsen dari negara tersebut. Di sisi lain, impor panel surya dari Laos dikenakan tarif rendah yakni 80,67% dan berlaku untuk seluruh produsen lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Hambatan dagang mengintai ekspor panel surya Indonesia ke pasar Amerika Serikat menyusul keputusan terbaru pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam penyelidikan antisubsidi produk tersebut.

Departemen Perdagangan AS (USDOC) pada Selasa (24/2/2026) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan kepada Indonesia berkisar 85,9–143,30%. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengemukakan pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha. Salah satunya melalui penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.

“Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy, dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal China ditengarai memperoleh subsidi dari Pemerintah China dan dinilai sebagai bentuk subsidi transnasional oleh AS.

Tommy mengatakan, Kemendag telah menempuh langkah advokasi dan sinergi dengan para pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam pada November 2025. Sinergi itu untuk memperkuat posisi pembelaan Indonesia.

“Pemerintah memandang isu ini sebagai perkembangan baru dalam praktik trade remedies. Kesiapan dokumentasi dan transparansi informasi menjadi prioritas utama dalam proses pembelaan,” terang Tommy.

Secara komparatif, Kemendag mencatat bahwa tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14–168%, Vietnam 68% sampai 542%, Thailand di kisaran 99% sampai 263% dan Kamboja melampaui 3.400%.

“Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapan untuk membela kepentingan industri panel surya nasional, menyusul ancaman tarif hingga 143% karena penyelidikan antisubsidi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap barang ekspor Indonesia tersebut.

“Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Departemen Perdagangan AS (USDOC) pada Selasa (24/2/2026) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan kepada Indonesia berkisar 85,9–143,30%. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.

Secara komparatif, Kemendag mencatat bahwa tarif yang dikenakan kepada Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14–168%, Vietnam 68% sampai 542%, Thailand di kisaran 99% sampai 263% dan Kamboja melampaui 3.400%.

“Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS,” jelas sosok yang kerap disapa Busan itu.

Budi Santoso mengemukakan bahwa sejak kasus ini mulai bergulir pada Agustus 2025, Indonesia telah merespons dengan menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif industri untuk menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA). Metode ini menekankan penggunaan data yang tersedia oleh otoritas penyelidik apabila negara tertuduh dinilai tidak kooperatif. Langkah tersebut berpotensi menghasilkan tarif lebih tinggi.

“Dalam mekanisme trade remedies di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia [WTO], kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor krusial,” kata Busan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha. Salah satunya melalui penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.

“Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy.

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal China ditengarai memperoleh subsidi dari Pemerintah China dan dinilai sebagai bentuk subsidi transnasional oleh AS.

Tommy mengatakan, Kemendag telah menempuh langkah advokasi dan sinergi dengan para pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam pada November 2025. Sinergi itu untuk memperkuat posisi pembelaan Indonesia.

“Pemerintah memandang isu ini sebagai perkembangan baru dalam praktik trade remedies. Kesiapan dokumentasi dan transparansi informasi menjadi prioritas utama dalam proses pembelaan,” terang Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menegaskan, negara akan selalu hadir melindungi kepentingan eksportir nasional. Indonesia tetap menjaga hubungan perdagangan dengan AS sembari memastikan kepentingan nasional dan daya saing industri dalam negeri tetap terlindungi.

“Pemerintah berkomitmen penuh membantu pelaku usaha yang menghadapi tuduhan dumping, subsidi, maupun safeguard untuk menjaga akses pasar dan keberlanjutan ekspor Indonesia,” pungkas Reza.