JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan insentif fiskal baru untuk pembelian motor listrik pada 2026. Pemberian insentif yang sedang digodok bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin), rencananya bakal cair secara bertahap.

Purbaya mengatakan, insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap yang dimulai pada 2026. Sejauh ini pemerintah menargetkan awal insentif untuk 6 juta kendaraan listrik.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahaplah. Subsidi mungkin 5 juta rupiah per motor, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ditekankan juga oleh Menkeu bahwa terkait rencana insentif ini telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembelian motor listrik. Katanya, Prabowo merestui rencana tersebut. "Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," tuturnya.

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Purbaya Sebut Tak Ada Anggaran Motor Listrik MBG di Tahun 2026



Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan biofuel, seperti biodiesel dan bioetanol, bisa menjadi jembatan transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sebelum memasifkan penggunaan kendaraan listrik (EV).

“Biofuel bahkan menurut saya bisa menjadi bridging fuel sebelum ke EV,” ucap Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran di Jakarta, Kamis.

Andry menilai peran biofuel sebagai jembatan transisi energi dari BBM fosil akan terasa di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang belum tersentuh oleh infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

Oleh karena itu, lanjut dia, sembari infrastruktur kendaraan listrik mulai dibangun, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap BBM fosil dengan cara beralih ke biofuel.

“Karena segmennya menurut saya juga berbeda. Di beberapa wilayah masih dibutuhkan (BBM), sembari kita bisa menunggu infrastruktur dari EV-nya tercipta di wilayah tersebut. Saya kira kita perlu mendorong itu (biofuel dan EV) berdampingan,” ucap Andry.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di sektor logistik perkotaan. Didukung oleh ViriyaENB, ITDP menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Transisi Kendaraan Listrik pada Layanan Pengiriman Barang Perkotaan.

Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri logistik dan layanan on-demand seperti Grab, Gojek, JNE, J&T, SiCepat, Asperindo dan ALDEI, bersama produsen sepeda motor listrik dan asosiasi industri terkait. Sektor logistik perkotaan yang didominasi sepeda motor untuk pengiriman last-mile lebih dari 60% dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak awal adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Analisis ITDP Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan motor listrik dapat menghemat biaya kepemilikan (TCO) hingga Rp395 per kilometer dan berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 25%. Bahkan dengan memperhitungkan bauran listrik yang masih berbasis batu bara.

Kurangi Emisi di Bisnis Logistik, DHL Luncurkan Kendaraan Listrik



"Percepatan elektrifikasi logistik perkotaan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui forum ini, kami ingin mendorong dialog yang lebih terarah agar solusi yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diimplementasikan," ujar Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, Gonggom Sitanggang.

Secara teknis, kendaraan listrik roda dua sebetulnya sudah siap untuk sebagian besar kebutuhan operasional kurir. Namun tantangan sesungguhnya ada di ekosistem pendukungnya. Meningkatkan infrastruktur pengisian daya menjadi komponen krusial untuk mendukung operasional, terutama bagi kurir layanan on-demand yang menempuh lebih dari 100 kilometer per hari.

Peserta dari industri logistik juga menyoroti pentingnya standarisasi teknologi baterai, baik secara fisik maupun perangkat lunak, agar interoperabilitas antar-merk dapat terwujd dan mengurangi risiko investasi untuk transisi ke sepeda motor listrik.

Industri sepeda motor listrik menyatakan siap untuk mengupayakan produk-produk sesuai kebutuhan kegiatan logistik.

Isu pembiayaan menjadi benang merah yang paling kuat sepanjang diskusi. Kesenjangan antara harga kendaraan listrik dan kemampuan finansial mitra kurir masih terlalu lebar untuk ditanggung secara mandiri.

Tanpa skema dukungan yang terstruktur, transisi ini berpotensi menekan pendapatan harian mitra hingga sekitar 21%. Peserta mengusulkan agar subsidi pembelian sepeda motor listrik ditargetkan kepada pekerja logistik, karena menghasilkan dampak besar daripada subsidi pembelian bagi penggunaan pribadi.

Untuk mengatasi isu nilai jual kembali dan jaminan pembiayaan, peserta mengusulkan mekanisme buy-back guarantee yang ditanggung Pemerintah. Di sisi yang lebih struktural, inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian mengenai siapa yang mengoordinasikan kebijakan pecepatan transisi KBLBB di tingkat pemerintah, turut menjadi catatan serius yang perlu segera ditangani.

Dari diskusi ini, ITDP Indonesia mengidentifikasi beberapa arah kebijakan prioritas: kerja sama antar industri logistik dan manufaktur sepeda motor listrik untuk meningkatkan uji coba implementasi sepeda motor listrik pada segmen pengiriman last-mile.

Garuda Indonesia Kasih Harga Khusus Angkut Logistik Industri Kendaraan Listrik



Itu diperlukan guna mengidentifikasi kesenjangan operasional, skema pembiayaan yang disesuaikan dengan pola operasional dan kemampuan finansial mitra kurir, serta kehadiran pemerintah sebagai orchestrator yang memastikan standarisasi, kepastian regulasi, dan keseimbangan antar pemain industri.

FGD ini merupakan bagian dari studi ITDP Indonesia mengenai elektrifikasi kendaraan logistik perkotaan yang didukung ViriyaENB yang akan diluncurkan tahun ini. Studi ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik pada armada logistik perkotaan.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat menjembatani berbagai perspektif serta mengidentifikasi langkah-langkah prioritas untuk mempercepat transisi menuju sistem logistik perkotaan yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan,” tutup Gonggom.

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) terus tancap gas memperkuat keandalan ekosistem kendaraan listrik seiring meningkatnya tren penggunaan kendaraan listrik, termasuk di DKI Jakarta. Komitmen ini diwujudkan melalui penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center ke-4 di Jakarta yang berlokasi di Sakura Garden City, Jakarta Timur.

Diketahui, SPKLU Center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar yang memiliki sedikitnya 10 konektor charger. Seperti yang tersedia di Sakura Garden City, PLN menghadirkan total 6 unit charger yang terdiri dari tiga unit ultra fast charging berkapasitas 120 kW, 2 unit ultra fast charging berkapasitas 200 kW, serta 1 unit medium charging berkapasitas 22 kW, dengan total 10 konektor tipe CCS2 dan AC.

Langkah strategis PLN untuk mempercepat infrastruktur hijau ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin, menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam membangun ekosistem transportasi masa depan di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara. Kehadiran SPKLU Center ini menjadi bukti nyata kolaborasi dalam mempercepat transisi energi bersih di Jakarta,” ujarnya.

Baca Juga

PLN Siap Pasok Listrik Hijau di Sektor Tambang untuk Dukung Green Mining

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur SPKLU merupakan langkah strategis untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong elektrifikasi nasional dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“PLN terus bergerak dalam menjawab tantangan zaman. Kami tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendukung green lifestyle. Sesuai arahan Presiden untuk mengakselerasi elektrifikasi di berbagai sektor, PLN hadir memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pengguna EV. Peningkatan infrastruktur ini adalah simbol kesiapan kita dalam menyambut era transportasi hijau yang kian diminati masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menjelaskan bahwa SPKLU Center ke-4 di Jakarta ini merupakan salah satu fasilitas pengisian kendaraan listrik terlengkap di Jakarta.

“Pertumbuhan infrastruktur EV ini sejalan dengan lonjakan transaksi SPKLU di Jakarta yang mencapai 803.235 transaksi pada 2025 dan 430.593 transaksi pada triwulan I 2026, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat dan PLN siap mengimbanginya dengan infrastruktur yang semakin luas,” ucapnya.

Kehadiran SPKLU Center ini melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah beroperasi di Bulungan, Menteng, serta Rest Area Cibubur KM 10,6. Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan total 718 unit charger SPKLU yang tersebar di 405 lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Guna memudahkan pengguna kendaraan listrik, PLN juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU, melakukan transaksi, hingga mengakses berbagai layanan kelistrikan secara terintegrasi.

“Dengan dukungan infrastruktur yang semakin luas dan layanan digital yang terintegrasi, PLN optimistis penggunaan kendaraan listrik di Jakarta akan terus meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - PT PLN (Persero) terus tancap gas memperkuat keandalan ekosistem kendaraan listrik seiring meningkatnya tren penggunaan kendaraan listrik, termasuk di DKI Jakarta. Komitmen ini diwujudkan melalui penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center ke-4 di Jakarta yang berlokasi di Sakura Garden City, Jakarta Timur.

Diketahui, SPKLU Center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar yang memiliki sedikitnya 10 konektor charger. Seperti yang tersedia di Sakura Garden City, PLN menghadirkan total 6 unit charger yang terdiri dari 3 unit ultra fast charging berkapasitas 120 kW, 2 unit ultra fast charging berkapasitas 200 kW, serta 1 unit medium charging berkapasitas 22 kW, dengan total 10 konektor tipe CCS2 dan AC

Langkah strategis PLN mempercepat infrastruktur hijau ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam membangun ekosistem transportasi masa depan di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara. Kehadiran SPKLU Center ini menjadi bukti nyata kolaborasi dalam mempercepat transisi energi bersih di Jakarta,” ujar Syaripudin.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa penguatan infrastruktur SPKLU merupakan langkah strategis untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong elektrifikasi nasional dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“PLN terus bergerak dalam menjawab tantangan zaman. Kami tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendukung green lifestyle. Sesuai arahan Presiden untuk mengakselerasi elektrifikasi di berbagai sektor, PLN hadir memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pengguna EV. Peningkatan infrastruktur ini adalah simbol kesiapan kita dalam menyambut era transportasi hijau yang kian diminati masyarakat,” tegas Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menjelaskan bahwa SPKLU Center ke-4 di Jakarta ini merupakan salah satu fasilitas pengisian kendaraan listrik terlengkap di Jakarta.

“Pertumbuhan infrastruktur EV ini sejalan dengan lonjakan transaksi SPKLU di Jakarta yang mencapai 803.235 transaksi pada 2025 dan 430.593 transaksi pada triwulan I 2026, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat dan PLN siap mengimbanginya dengan infrastruktur yang semakin luas,” tambah Andy.

Kehadiran SPKLU Center ini melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah beroperasi di Bulungan, Menteng, serta Rest Area Cibubur KM 10,6. Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan total 718 unit charger SPKLU yang tersebar di 405 lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Guna memudahkan pengguna kendaraan listrik, PLN juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU, melakukan transaksi, hingga mengakses berbagai layanan kelistrikan secara terintegrasi.

“Dengan dukungan infrastruktur yang semakin luas dan layanan digital yang terintegrasi, PLN optimistis penggunaan kendaraan listrik di Jakarta akan terus meningkat secara berkelanjutan,” tutup Andy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan.

"Sebetulnya total (pajak) sama, nggak ada yang berubah. Cuma bergeser saja dari suatu tempat ke tempat lain," kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Menkeu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu, seperti subsidi impor atau skema lain. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru.

Namun, secara neto, beban pajak kendaraan listrik tetap sama jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Ia menjamin perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian skema fiskal, bukan penambahan maupun pengurangan total pungutan.

"Net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya," jelas Purbaya.

Dalam Permendagri 11/2026 itu, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui Green Transition Initiative (GTI) menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 kontraproduktif terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan elektrifikasi kendaraan nasional. Kebijakan yang mencabut kepastian bebas pajak bagi kendaraan listrik tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga energi.

"Pemerintah mengirim pesan kontradiktif kepada masyarakat dan investor. Hal ini justru akan merugikan setiap pihak," ujar Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho dalam pernyataannya dikutip, Selasa (21/4/2026).

Andry menjelaskan, di satu sisi Presiden Prabowo secara tegas mendorong elektrifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Bahkan, pemerintah telah mengumumkan rencana produksi sedan listrik nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan daya serap pasar domestik yang kuat.

Namun, kehadiran Permendagri tersebut justru menambah rintangan dengan menyerahkan pengaturan pajak kendaraan listrik kepada pemerintah daerah. Hal ini dinilai menciptakan ketidakseragaman aturan antarwilayah dan memicu ketidakpastian bagi calon pembeli maupun pelaku industri otomotif.

Ketidakpastian regulasi ini mengancam investasi kendaraan listrik yang dalam tiga tahun terakhir telah mencapai USD2,73 miliar atau setara Rp44,23 triliun. Indef mengkhawatirkan para investor akan mengalihkan modal mereka ke negara tetangga, seperti Vietnam, yang saat ini sangat agresif dalam memberikan insentif hijau.

Berdasarkan kajian Indef, pencabutan kepastian bebas pajak akan memberikan beban ganda kepada konsumen. Sebagai ilustrasi, pembelian mobil listrik seharga Rp400 juta kini berpotensi terkena Bea Balik Nama (BBN) hingga Rp48 juta di awal, serta pajak tahunan sekitar Rp5 juta, yang menyetarakan beban pajaknya dengan kendaraan konvensional penghasil emisi.

Padahal, data Indef menunjukkan, adopsi mobil listrik jauh lebih hemat bagi anggaran negara. Satu unit kendaraan listrik rata-rata hanya menerima subsidi Rp2,3 juta per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan mobil BBM yang menikmati subsidi hingga Rp15,5 juta per tahun melalui Pertalite yang sayangnya masih banyak dinikmati kelas menengah ke atas.

Selain itu, tenggat waktu penyesuaian kebijakan bagi pemerintah daerah yang hanya diberikan selama 15 hari dianggap terlalu singkat. Waktu tersebut dinilai tidak cukup bagi daerah untuk melakukan kajian yang layak maupun konsultasi publik, sehingga berisiko melahirkan aturan yang membingungkan konsumen.

Padahal, potensi ekonomi dari ekosistem ini sangat besar. Jika ekosistem mobil listrik konsisten dibangun, Indonesia diprediksi mendapatkan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp225 triliun serta menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030 mendatang.

Dampak kebijakan ini juga merembet ke industri konversi kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor transportasi publik dan ojek daring. Ketidakjelasan aturan membuat pelaku industri kecil di bidang konversi sulit berkembang karena terganjal birokrasi dan beban biaya pajak yang tidak kompetitif.

Tinjau Ulang

Indef GTI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 guna memperkuat kembali insentif kendaraan listrik. Pemerintah juga disarankan tetap fokus pada upaya memastikan subsidi BBM tepat sasaran secara bertahap agar transisi energi tidak menimbulkan gejolak sosial.

Indonesia sebenarnya memiliki modal lengkap untuk menjadi pemain utama kendaraan listrik di Asia Tenggara, mulai dari cadangan mineral kritis hingga pabrik baterai yang sudah beroperasi. Namun, sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar potensi besar tersebut tidak sia-sia akibat regulasi yang saling bertabrakan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipatif menyusul perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor yang kini juga menyasar kendaraan listrik. Penyesuaian ini dilakukan agar insentif tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat di tengah transisi menuju energi bersih.

"Sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan aturan ini tidak langsung membebani masyarakat," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Kamis (16/4/2026).

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang menjadi landasan baru penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta menikmati insentif penuh berupa tarif PKB sebesar 0 persen serta pembebasan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023. Namun, dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat, skema tersebut tidak lagi berlaku otomatis.

Pemprov DKI menegaskan tetap berkomitmen mendukung penggunaan kendaraan listrik karena dinilai berkontribusi dalam pengurangan emisi dan peningkatan kualitas udara. Oleh karena itu, pemerintah daerah tengah merancang skema insentif fiskal baru yang tetap sejalan dengan ketentuan nasional.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemprov berupaya memastikan kendaraan listrik tetap menjadi pilihan yang ekonomis bagi warga. Selain itu, kebijakan yang disiapkan juga mendukung visi pembangunan kota berkelanjutan. Penggunaan kendaraan listrik dipandang sebagai bagian penting dalam transformasi sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan.

Pemprov DKI Jakarta berharap penyesuaian aturan ini tidak menurunkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Dengan insentif yang tepat sasaran, ekosistem kendaraan listrik di ibu kota diharapkan tetap tumbuh secara positif dan berkelanjutan.

Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya...,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten tengah mengevaluasi dan memetakan biaya perawatan sekitar dua ribu unit kendaraan dinas konvensional yang saat ini beroperasi, sebelum memutuskan beralih melakukan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik atau electric vehicle (EV).

Gubernur Banten, Andra Soni di Serang, Kamis mengatakan, langkah penundaan pembelian mobil dinas listrik bagi pejabat tersebut diambil seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran dan optimalisasi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

"Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita petakan terlebih dahulu," kata Andra.

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah saat ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sembari Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran mengimplementasikan langkah-langkah penghematan.

Meski menunda pengadaan, Andra menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan non-fosil merupakan sebuah keniscayaan. Namun, kajian peralihan ke kendaraan listrik justru akan lebih diutamakan untuk mengganti armada operasional kepentingan publik yang kondisinya sudah tua.

"Terus kendaraan-kendaraan untuk kepentingan publik, kayak bus contohnya atau truk-truk sampah yang usianya sudah puluhan tahun, nah itu mungkin yang kita kaji (untuk diganti ke listrik)," tuturnya.

Secara pribadi, Gubernur mengaku telah menggunakan mobil listrik dan merasakan efisiensinya secara ekonomi. Namun, ia memberikan catatan terkait perlunya perluasan ekosistem infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna menunjang durasi pengisian daya baterai yang lebih cepat.

Sembari merampungkan pemetaan kendaraan dinas, Pemprov Banten saat ini juga memberlakukan kebijakan penghematan bahan bakar minyak secara langsung melalui gerakan berangkat kerja bersama (carpooling).

"Contoh di hari Jumat itu mereka ngantor bareng, khusus untuk Eselon II semacam bikin gerakan saling jemput. Kita nanti akan evaluasi dalam satu bulan ini seberapa besar penghematan energi nya," jelas Andra.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi XII DPR mendorong elektrifikasi transportasi secara massif. Hal itu sebagai langkah inovatif untuk menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperkuat struktur APBN.

"Listrik harus menjadi backbone energi kita di masa depan. Berdasarkan hitungan studi, penggunaan listrik di sektor rumah tangga dan transportasi dapat menghemat kurang lebih 30% dibandingkan penggunaan energi fosil bersubsidi," ucap Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, Selasa (14/4/2026).

Menurut Sugeng, kapasitas pasokan listrik nasional saat ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM dan LPG. Sugeng menilai, pengalihan konsumsi energi ke listrik akan membuat subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran.

"Ini adalah langkah strategis untuk memastikan beban APBN kita berkurang. Dengan menjadikan listrik sebagai tulang punggung utama energi nasional, kita tidak hanya beralih ke energi bersih, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan," jelasnya.

Sugeng menekankan, elektrifikasi transportasi, terutama pada kendaraan operasional pemerintah dan angkutan umum, dapat menjadi langkah awal yang terukur untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan.

Lihat video: Bensin Hanya untuk Orang Kaya? Prabowo Dorong Transisi Massal ke Kendaraan Listrik



Selain itu, pemanfaatan listrik domestik yang melimpah juga dinilai dapat mengurangi tekanan impor energi, sehingga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

Dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan investor serta kemampuan teknologi pengolahan yang terus berkembang, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok EV global

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dinilai dapat memperkuat arah transformasi energinya melalui pembangunan ekosistem baterai nasional berbasis hilirisasi nikel di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Momentum itu menandai pergeseran strategis dari ketergantungan pada energi fosil menuju penguatan battery sovereignty atau kedaulatan energi baru. Situasi energi global yang bergejolak dinilai semakin memperkuat urgensi pembangunan rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel di Indonesia.

Head of External Relations Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Mordekhai Aruan dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan kebutuhan tersebut sebenarnya telah menjadi prioritas dalam beberapa tahun terakhir.

"Urgensi pembangunan supply chain EV berbasis nikel di Indonesia sebetulnya telah terasa cukup tinggi sejak 2-3 tahun yang lalu, sejalan dengan peta jalan dekarbonisasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan visi net zero emission 2060," ujar Mordekhai.

Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai eksportir bahan mentah kini terus bergerak menuju penguatan industri bernilai tambah melalui hilirisasi. Nikel tidak lagi berhenti pada komoditas tambang, melainkan berkembang menjadi material strategis bagi industri baterai dan kendaraan listrik global.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, empat prioritas dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencakup kemandirian pangan, kemandirian energi, makanan bergizi serta hilirisasi industri.

Hilirisasi nikel menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem baterai nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pendekatan itu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus membuka peluang penciptaan nilai tambah ekonomi domestik.

Dalam konteks global, FINI menilai Indonesia kini menempati posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

"Dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan investor serta kemampuan teknologi pengolahan yang terus berkembang, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok EV global," ujar Mordekhai.

Di tengah penguatan ekosistem tersebut, PT QMB New Energy Materials, anak perusahaan GEM Co. Ltd., turut mengambil peran membantu pemerintah dalam memperkuat rantai pasok material baterai nasional.

Melalui fasilitas produksi berteknologi tinggi, QMB berkontribusi pada stabilitas pasokan bahan baku industri baterai sekaligus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) dengan kapasitas 150.000 ton per tahun menjadi salah satu pilar penting. Selain itu, konsorsium itu juga memproduksi sekitar 30.000 ton NCM sulfates dan 50.000 ton prekursor per tahun yang menjadi komponen utama dalam produksi katoda baterai kendaraan listrik.

Menurut FINI, fokus pembangunan industri saat ini tidak lagi semata-mata pada peningkatan kapasitas smelter, melainkan pada penguatan ekosistem end-to-end.

"Tantangan berikutnya adalah mendorong investasi untuk menciptakan ekosistem pengolahan bijih nikel secara end-to-end, dari hulu hingga hilir," tutur Mordekhai.

Dengan struktur industri yang semakin terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menegaskan langkah menuju kedaulatan energi baru berbasis baterai.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tingginya konsumsi energi, khususnya dari sumber fosil, mendorong pemerintah semakin serius mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai langkah menuju transisi energi bersih.

Ia menyebutkan upaya tersebut dilakukan melalui penguatan industri, penyediaan infrastruktur pendukung serta pemberian insentif guna memperluas adopsi kendaraan listrik secara terintegrasi sekaligus memperkuat kemandirian energi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan terbuka terhadap penerapan teknologi keselamatan kendaraan guna meningkatkan perlindungan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan di Indonesia, terutama sepeda motor.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Yusuf Nugroho menegaskan, pemerintah mendukung adopsi teknologi keselamatan yang berkembang secara global.

“Pemerintah terbuka terhadap penerapan teknologi keselamatan yang berkembang secara global,” kata Yusuf dalam diskusi bertajuk 'Pendalaman Substansi Pilar Kendaraan Berkeselamatan pada Kendaraan Kecil' sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Yusuf, keberadaan fitur keselamatan pada kendaraan memiliki peran penting dalam memitigasi kesalahan manusia, khususnya pada sepeda motor dan kendaraan kecil yang mendominasi lalu lintas.

Ia menekankan, dukungan terhadap teknologi keselamatan harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah.

“Intinya pemerintah mendukung semua aspek teknologi yang mendukung keselamatan berkendara, namun harus bisa adaptif dengan perkembangan teknologi yang digunakan untuk keselamatan,” ujarnya.

Meski demikian, Yusuf mengakui kerangka regulasi dan arah kebijakan yang ada saat ini masih perlu diterjemahkan ke dalam standar yang lebih konkret agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Ia menilai, penguatan standar tersebut penting mengingat berbagai riset menunjukkan intervensi pada aspek kendaraan mampu memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan.

Berdasarkan studi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (POLAR UI), lanjut Yusuf, sistem pengereman yang lebih stabil berpotensi menyelamatkan hingga 8.000 jiwa per tahun.

Di sejumlah negara, termasuk kawasan ASEAN dan India, teknologi keselamatan sepeda motor telah diterapkan sebagai standar minimum, sementara di Indonesia masih dalam tahap pengembangan meski urgensinya semakin meningkat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano menyatakan setiap jam dua hingga tiga orang meninggal di jalan raya, mayoritas pengendara sepeda motor, sehingga diperlukan intervensi serius segera.

Ia menyoroti ironi kecelakaan yang kerap terjadi saat kondisi jalan dianggap aman, seperti jalan lurus, cuaca cerah, serta visibilitas baik, yang justru meningkatkan rasa percaya diri berlebih pengendara.

Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kecelakaan bukan semata akibat kelalaian individu, melainkan mencerminkan sistem keselamatan yang belum bekerja optimal dalam mengantisipasi risiko secara menyeluruh di lapangan.

Rio menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka lima pilar keselamatan jalan dalam RUNK, namun implementasinya belum seimbang, terutama pada pilar teknologi kendaraan yang belum berjalan optimal dibanding edukasi.

Karena itu, penguatan aspek kendaraan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan fatalitas, bukan menggantikan pilar lain, melainkan melengkapi sistem keselamatan guna melindungi pengguna jalan secara lebih efektif.

Ia menambahkan, pendekatan sistemik seperti di sektor penerbangan dan perkeretaapian perlu diterapkan, agar setiap insiden memicu evaluasi menyeluruh, terutama pada kendaraan roda dua yang berkontribusi besar terhadap angka kematian.

"Di tingkat global, kecelakaan bukan lagi sekadar accident, melainkan road crash yang bisa dicegah. Namun di Indonesia masih dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena itu, penguatan kendaraan berkeselamatan harus dilihat sebagai upaya melindungi, bukan membebani,” kata Rio.

Praktisi keselamatan jalan dari ASEAN NCAP Adrianto Sugiarto menyebutkan 46 persen kecelakaan di Asia Tenggara melibatkan sepeda motor, dan dengan hampir 40 persen populasi ASEAN, yang mana Indonesia menjadi kontributor terbesar di kawasan.

“Mengubah perilaku ratusan juta masyarakat membutuhkan waktu panjang. Sementara itu, nyawa terus melayang di jalan setiap hari. Dalam kondisi ini, teknologi menjadi salah satu langkah relevan untuk menekan fatalitas korban,” kata Andrianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026