Perum Bulog mengungkap realisasi penyaluran beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 1 juta ton hingga Selasa (19/5).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran tersebut dilakukan sejak awal 2026 dan menjadi salah satu penyerapan terbesar Bulog tahun ini.

"Realisasi penyaluran beras hari ini, terutama untuk program MBG telah mencapai 1 juta ton," ujar Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (19/5).

Selain untuk program MBG, Bulog juga menyalurkan beras untuk berbagai program pemerintah lainnya, mulai dari Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga penanganan bencana.

Rizal merinci realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 235.815 ton atau 28,08 persen dari target. Sementara penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 mencapai 216.808 ton atau 32,61 persen.

Kemudian, penyaluran beras untuk penanggulangan keadaan darurat akibat bencana alam tercatat sebanyak 11.295 ton. Adapun iron stock mencapai 29.064 ton dan penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 233 ton.

[Gambas:Youtube]

"Kebutuhan di lapangan, realisasi penyaluran beras sampai hari ini adalah SPHP dengan total 235.815 ton, bantuan pangan 216.808 ton, penanggulangan keadaan darurat pangan akibat bencana alam sebanyak 11.295 ton, iron stock mencapai 29.064 ton, dan untuk KDMP sebanyak 233 ton," katanya.

Di sisi lain, Bulog juga mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,4 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi stok pada 2025 yang berada di level 3,3 juta ton.

"Stok beras saat ini di gudang Bulog mencapai 5,4 juta ton, menjadi yang paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia, dan lebih tinggi dari posisi 2025 yang mencapai 3,3 juta ton," ujar Rizal.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, mendistribusikan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) serta minyak goreng kepada 146.232 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah itu.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi.

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin di Bandung, Minggu.

Gin Gin menjelaskan sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam proses pendistribusian beras CPP.

"Pemeriksaan dilakukan sejak proses penyimpanan di gudang hingga distribusi di lapangan guna memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 41.403 penerima atau sekitar 28 persen dari total sasaran dengan penyaluran yang sudah berlangsung di delapan kecamatan dan 28 kelurahan.

“Kami memastikan proses distribusi terus dilanjutkan hingga seluruh penerima bantuan dapat terlayani secara maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Gin Gin menyebut jumlah penerima bantuan pangan pada periode kali ini mengalami peningkatan signifikan.

Jika pada Oktober–November 2025 tercatat sebanyak 80.221 KPM, maka pada Februari–Maret 2026 meningkat menjadi 146.232 KPM.

“Terjadi penambahan sebanyak 66.011 penerima yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta mewaspadai risiko di balik cadangan beras pemerintah (CBP) yang melimpah di gudang Perum Bulog demi menjaga keberlanjutan surplus beras nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras di gudang Bulog telah mencapai 3,7 juta ton per awal Maret 2026, dan diproyeksikan mencapai 5 juta – 6 juta ton dalam dua bulan mendatang.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menyampaikan bahwa jumlah stok yang besar akan bermanfaat apabila penyaluran dan distribusinya berjalan dengan baik.

“Agar tidak hanya ditumpuk di gudang, yang justru membawa konsekuensi naiknya biaya penyimpanan,” kata Bustanul kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa potensi kerusakan beras atau beras yang turun mutu cukup besar apabila terjadi penumpukan stok tanpa penyaluran.

Bustanul lantas menekankan bahwa prinsip utama yang digunakan dalam penyaluran beras adalah first in first out (FIFO), yakni beras yang masuk lebih awal ke gudang harus keluar atau disalurkan terlebih dahulu.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya manajemen stok agar terhindar dari risiko yang berpotensi menurunkan kualitas beras dan produktivitas gudang beras.

“Manajemen stok beras memerlukan teknologi penyimpanan, fumigasi, dan penanggulangan hama gudang yang seksama,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan bahwa cadangan beras pemerintah dapat mencapai 5 juta ton hingga 6 juta ton pada Mei 2026.

Dia menjelaskan bahwa hingga awal Maret tahun ini, stok beras di gudang Perum Bulog telah mencapai 3,7 juta ton. Jumlah tersebut telah mencakup hasil serapan panen raya yang dikebut pada Februari lalu.

“Stok beras 3,7 juta ton, terbanyak selama Republik Indonesia berdiri. Sudah termasuk [panen raya awal tahun]. Kemungkinan dua bulan lagi ke depan stok kita mencapai 5 juta sampai 6 juta ton,” kata Amran usai pelepasan ekspor beras Befood Nusantara di Kompleks Kanwil Bulog Jakarta-Banten, Jakarta Utara pada Rabu (4/3/2026).

Lebih lanjut, Amran menuturkan bahwa perkiraan produksi beras itu bahkan melampaui kapasitas gudang beras Bulog di Tanah Air yang berkisar 3 juta ton.

Dia lantas mencanangkan agar Bulog dapat menyiapkan gudang tambahan dengan sistem sewa demi kapasitas penyimpanan beras yang lebih besar, hingga mendorong ekspor beras ke sejumlah negara.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) mengklaim stok beras di wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan hingga pasca Idulfitri tahun 2026.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumsel Babel Mersi Windrayani mengatakan total stok beras yang tersedia di seluruh gudang saat ini mencapai 79.643 ton.

Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idulfitri 2026 terlewati.

"Dengan stok 79.000 ton tersebut, kebutuhan diprakirakan aman untuk 5-6 bulan ke depan," ujar Mersi Windrayani, Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan seluruh stok tersebut merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat dimanfaatkan untuk penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, serta kebutuhan tanggap darurat bencana.

Hingga 18 Februari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Sumsel Babel tercatat mencapai 31.000 ton. Rinciannya, Sumsel sebesar 9.752 ton, Kabupaten Ogan Komering Ulu 2.541 ton, Lahat 6.265 ton, Lubuk Linggau 4.730 ton, Bangka 4.470 ton, dan Belitung 3.309 ton.

"Penyaluran SPHP serta komoditas MinyaKita juga terus dilakukan guna memenuhi permintaan selama bulan Ramadan," tutur dia.

Untuk program bantuan pangan, terdapat sekitar 505 ribu calon penerima dengan alokasi beras mencapai 20 ribu ton. Namun, kepastian jumlah tersebut masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan alokasi (Bantuan Pangan) untuk Februari dan Maret segera ditetapkan sehingga penyaluran bisa dilakukan, terlebih menjelang Idulfitri," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, sepanjang 2025 penyaluran SPHP di Sumsel mencapai 23 ribu ton. Sementara itu, bantuan pangan pada tahun yang sama terealisasi sebanyak 20 ribu ton yang disalurkan dalam 2 termin, yakni Juni–Juli dan Oktober–November.

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan stok 150.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan 2026.

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog NTB Mara Kamin Siregar menjelaskan tidak perlu khawatir terkait ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 2026.

"Stok beras kita alhamdulillah cukup aman. Saat ini tersedia kurang lebih 154.000 ton, yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan," kata Mara Kamin Siregar, Rabu (18/2/2026).

Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bulog menyatakan siap menggelontorkan stok sebanyak-banyaknya untuk menjaga stabilitas harga.

Regar menjelaskan bahwa pihaknya tidak mematok angka kaku untuk target penyaluran, melainkan bergerak fleksibel mengikuti permintaan masyarakat.

"Per hari kita bisa keluarkan 100 hingga 150 ton, tergantung kebutuhan di lapangan. Untuk setiap titik GPM, kami siapkan minimal 5 ton. Jika kurang, langsung kita tambah," ujarnya.

Komoditas yang disiapkan pun beragam, mulai dari beras medium (SPHP), beras premium, hingga gula pasir. Terkait sempat adanya isu keterlambatan distribusi minyak goreng, Regar mengklarifikasi bahwa kendala tersebut terjadi pada pengiriman dari Surabaya. Namun, ia memastikan kondisi saat ini sudah berangsur pulih.

"Minggu ini distribusi sudah normal semua. Jika sebelumnya pencatatan di SP2KP sempat berada di zona merah, minggu ini sudah kembali hijau," kata Regar.

Kepastian stok ini disambut antusias oleh warga yang memadati stand sejak pagi. Sumarni, salah satu warga Lingsar, mengaku lega bisa mendapatkan minyak goreng seharga Rp31.000 per 2 liter, jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp43.000.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Eva Dewiyani menekankan bahwa kolaborasi antara Bulog, Bank Indonesia, dan petani lokal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menekan inflasi di 26 titik sepanjang tahun 2026.

"Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis harga pangan akan tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga kebutuhan pokok," kata Eva.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjangkau lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program bantuan pangan sepanjang 2025. Program bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang konsumsi rumah tangga.

Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dalam dua tahap stimulus ekonomi kuartalan. Program ini diarahkan guna memastikan akses pangan pokok tetap terjangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan stabilitas pangan menjadi prasyarat utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

“Ingat, kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sesuai perintah Bapak Presiden, kita stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan selesai. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Amran di Jakarta, dikutip Sabtu (7/2/2026) lalu.

Sepanjang 2025, bantuan pangan disalurkan dalam dua tahap. Pada stimulus ekonomi kuartal III, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 20 kilogram per KPM untuk alokasi dua bulan. Realisasi penyaluran hingga November 2025 menjangkau lebih dari 18 juta KPM di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 4,97 triliun.

Program tersebut berlanjut pada stimulus ekonomi kuartal IV 2025 dengan penambahan komoditas minyak goreng. Paket bantuan terdiri atas beras 20 kilogram dan MinyaKita 4 liter per KPM untuk alokasi dua bulan. Hingga akhir Desember 2025, realisasi penyaluran menjangkau lebih dari 17 juta KPM dengan total anggaran sekitar Rp 6,5 triliun.

Amran memastikan intervensi pangan tidak berhenti pada 2025 dan akan diperluas pada awal 2026 seiring kebutuhan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.

“Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita selama dua bulan kepada 33,2 juta KPM,” ujar tokoh yang juga menjabat Menteri Pertanian tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga berkontribusi 53,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tumbuh 4,98 persen sepanjang 2025 seiring terjaganya daya beli masyarakat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai turut memperkuat efektivitas program bantuan pangan. Produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

BPS juga memproyeksikan potensi produksi beras pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton atau naik 15,79 persen secara tahunan. Peningkatan produksi tersebut ditopang kondisi pertanaman padi yang kondusif di sejumlah sentra produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di Aceh hingga pertengahan Januari 2026 telah mendekati 90%.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan percepatan penyaluran terus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir periode distribusi.

Bapanas juga memastikan bantuan pangan segera diterima masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah terdampak.

“Untuk Aceh, progresnya sudah mendekati 90%. Kami dorong agar sisa penyaluran dapat segera dituntaskan tanpa menunggu batas akhir waktu,” ujar Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Meski begitu, Bapanas masih mencatat beberapa daerah yang penyalurannya belum rampung. Salah satunya Kabupaten Bireuen, dengan realisasi sekitar 68% dan ditargetkan selesai dalam empat hingga lima hari ke depan.

Lebih lanjut, Andriko menyampaikan penyelesaian penyaluran di daerah-daerah tersebut menjadi kunci agar distribusi bantuan pangan periode selanjutnya dapat segera dimulai tanpa jeda waktu.

“Prinsipnya, begitu alokasi Oktober—November selesai, penyaluran periode selanjutnya bisa langsung dimulai. Tidak perlu menunggu sampai akhir Januari,” jelasnya.

Bapanas mencatat, penyaluran bantuan pangan di Aceh mencakup hampir 10.000 ton beras bantuan pangan reguler.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 17.000 ton untuk mendukung penanganan bencana. Adapun, setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Secara nasional, per 14 Januari 2026, bantuan pangan alokasi Oktober—November 2025 telah menjangkau 17.781.694 PBP atau setara 97,29% dari total pagu 18.277.083 PBP. Sementara itu, volume bantuan yang telah disalurkan mencapai 355.633.880 kilogram beras dan 71.126.776 liter minyak goreng.

Andriko menambahkan, seluruh tahapan distribusi dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan selesai sesuai target waktu.

Menurutnya, tingginya realisasi penyaluran menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat di tengah situasi darurat.

“Kami ingin memastikan bahwa pada masa pemulihan bencana, tidak ada persoalan pangan dan logistik. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah,” terangnya.

Untuk diketahui, bantuan pangan beras dan minyak goreng tersebut merupakan program reguler Bapanas yang disalurkan melalui penugasan kepada Perum Bulog. Di luar itu, Bapanas turut menyalurkan bantuan pangan nonreguler melalui CBP yang dialokasikan khusus untuk penanganan bencana berdasarkan kebutuhan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran bisa dijual lebih dari 2 kemasan alias pak.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa usulan ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan realisasi penyaluran beras SPHP pada 2026. Target penyaluran beras SPHP mencapai 1,5 juta ton.

“Kita akan lebih mudahkan, mungkin kami akan lebih fleksibel, khususnya dengan jumlah kuantitasnya nanti. Karena kalau dulu satu orang hanya bisa beli dua pak, mungkin sekarang juga ditambah,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Menurut Rizal, langkah ini diharapkan dapat mendongkrak perputaran penjualan beras SPHP yang selama ini dibatasi dua pak per kepala.

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa konsep ini baru akan diajukan kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Dia kemudian menjelaskan bahwa beras SPHP akan disalurkan secara penuh sepanjang tahun ini, berbeda dengan penyaluran pada 2025 yang terbagi ke dalam beberapa periode.

Menurutnya, skema itu pula yang membuat Perum Bulog tak optimal menyalurkan beras SPHP pada tahun lalu. Realisasi penyaluran beras SPHP Bulog pada 2025 pun hanya berkisar 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.

“Jauh dari target karena kepotong-potong. Januari sampai Maret penjualan, terus awal April berhenti, Agustus baru jualan lagi. Ke depan, penjualan SPHP ini berjalan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember [2026], jadi tidak ada yang terputus,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Letjen ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan ritel modern membatasi pembelian beras SPHP maksimal 2 kemasan per orang.

Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, pembatasan beras SPHP ini dilakukan agar bisa terdistribusi secara merata kepada masyarakat.

“Kalau untuk Bulog, saya batasi hanya dua pieces. Untuk beras yang ditugasi oleh Bulog ya, [beras] SPHP,” kata Solihin saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengubah skema penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini. Sebanyak 1,5 juta ton beras SPHP akan disalurkan selama setahun penuh.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa skema ini berbeda dengan penyaluran beras SPHP pada 2025 yang dibagi menjadi beberapa periode, sehingga terdapat bulan-bulan tanpa penyaluran.

“Penyaluran beras SPHP 1,5 juta ton ke depan akan kami laksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi, tidak seperti tahun lalu yang terpotong-potong,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, skema itu pula yang membuat Perum Bulog tak optimal menyalurkan beras SPHP pada tahun lalu. Realisasi penyaluran beras SPHP Bulog pada 2025 pun hanya berkisar 802.939 ton.

Rizal menyebut bahwa pihaknya akan menerapkan mekanisme yang lebih fleksibel dalam penyaluran beras SPHP pada tahun ini, khususnya mengenai kuantitas.

“Kita akan lebih mudahkan, mungkin kami akan lebih fleksibel, khususnya dengan jumlah kuantitasnya nanti. Karena kalau dulu satu orang hanya bisa beli dua pack, nah mungkin sekarang juga ditambah, Kita akan ajukan dulu,” ujar Rizal.

Selain itu, dia menyebut bahwa Bulog telah menetapkan target penyaluran SPHP jagung sebesar 500.000 ton pada 2026. Terdapat pula target penyaluran bantuan pangan selama 4 bulan.

Sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang masa pelaksanaan SPHP hingga akhir Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan perpanjangan ini diambil untuk memastikan suplai jagung bersubsidi tetap mengalir ke pelaku usaha peternakan skala kecil dan menengah di berbagai daerah.

Dia mengatakan SPHP jagung seharusnya berakhir sampai 15 November 2025. Namun, pemerintah memperpanjang hingga akhir Januari.

“Barangnya masih ada di Bulog untuk menyuplai pengusaha-pengusaha ternak atau pakan ternak yang UMKM, yang di Blitar, ada di Jawa Tengah itu nanti akan diberikan jagung atau SPHP dengan harga subsidi,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Bisnis.com, MALANG — Perum BULOG Kantor Cabang Malang memastikan penyaluran beras aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 karena stok di Gudang masih sebesar 51.000 ton.

Pemimpin Cabang BULOG Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan untuk memastikan penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar serta harga beras tetap stabil menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), bersama Forkopimda Kota Malang melakukan monitoring ketersediaan dan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan retail modern di Kota Malang.

Menurutnya, monitoring dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, baik di pasar tradisional maupun retail modern, dengan harga sesuai ketentuan. Saat ini, beras SPHP BULOG dipasarkan seharga Rp12.500/kg.

“Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi harga beras relatif stabil dan terkendali, bahkan beberapa jenis beras dijual di bawah HET,” ujar Nurjuliansyah di sela-sela meninjau pasar tradisional, ritel modern dan sejumlah titik lainnya di Kota Malang, Rabu (24/12/2025).

Dia menegaskan pula, BULOG Kancab Malang juga memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerja Malang dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat lebih dari enam bulan ke depan.

Menurut dia, seluruh stok beras yang tersimpan di gudang BULOG Malang merupakan hasil produksi dan penyerapan dari petani dalam negeri.

Saat ini, stok beras di gudang BULOG Malang mencapai 51.000 ton, yang tersimpan di empat gudang utama di wilayah Malang Raya.

“Melalui penyaluran SPHP dan monitoring rutin, BULOG Malang berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga beras demi ketenangan masyarakat menjelang Nataru,” ucapnya.

Diharapkan dengan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya ini dapat menjamin ketersediaan beras tercukupi dan memastikan masyarakat di Tanah Papua mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan kualitas baik

Jakarta (ANTARA) - Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 2.181,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua Raya selama periode 18 November 2025–9 Desember 2025 guna menstabilkan harga beras.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak selaku Kasatgas Pangan Polri dan anggota pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras di Jakarta, Rabu, menerangkan bahwa penyaluran ribuan ton beras SPHP tersebut berangkat dari data yang menunjukkan bahwa harga beras di Papua Raya masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Harga beras di Zona III wilayah Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua Raya, walaupun telah terjadi penurunan harga sejak dibentuknya satgas ini, tetapi harga berasnya masih di atas HET,” katanya.

Diungkapkan Ade, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga beras di atas HET, yakni kondisi geografis beberapa kabupaten/kota di wilayah Papua Raya yang sulit diakses oleh moda transportasi darat, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.

“Terbatasnya sarana prasarana bandara perintis sehingga hanya dapat didarati pesawat perintis udara dengan daya muat kecil (1,25 ton),” ujarnya.

Selain itu, moda dan jadwal rute transportasi ke beberapa wilayah yang terbatas mengakibatkan biaya transportasi naik tinggi.

Penyebab berikutnya adalah masih adanya 28 kabupaten/kota di wilayah Papua Raya yang belum memiliki gudang Bulog sehingga menghambat proses pendistribusian beras.

Selain itu, cuaca di wilayah Papua Raya yang sering cepat berubah dan cenderung ekstrem yang menghambat proses pendistribusian beras serta adanya potensi gangguan keamanan pada saat pendistribusian beras ke wilayah yang dituju.

Guna mengatasi masalah tersebut, satgas pun melakukan beberapa upaya mitigasi, antara lain berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat meningkatkan jumlah trayek dan frekuensi tol laut, jembatan udara, dan perintis darat yang mengangkut komoditas pangan, khususnya beras ke wilayah-wilayah yang harga berasnya masih di atas HET.

Cara lain, menyiapkan 32 gudang filial di 28 kabupaten/kota untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan harga terjangkau.

“Gudang filial yang saat ini tersedia menggunakan 25 gudang yang merupakan aset Polri, tiga aset Pemda, satu aset KPU, tiga pinjam pakai dari masyarakat,” ujarnya.

Berikutnya, persetujuan biaya eksploitasi beras untuk SPHP di wilayah Papua Raya menjadi beban dalam Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Bapanas RI sehingga biaya penyediaan gudang filial, biaya pemindahan stok, dan biaya asuransi ditanggung dalam HPB tersebut.

“Dengan persetujuan biaya ini akan mendorong BULOG untuk tidak ragu-ragu dalam penyaluran beras SPHP karena semua biaya akan ditanggung pemerintah, sehingga harga beras SPHP dapat dijual sesuai dengan HET,” katanya.

Terakhir, mengintervensi penyaluran beras SPHP di wilayah Papua Raya sebanyak 4.634 Ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama November-Desember 2025, khususnya dalam menghadapi Nataru guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.

Ade mengungkapkan, hasil dari langkah mitigasi tersebut adalah realisasi dan distribusi penyaluran Beras SPHP di wilayah Papua Raya sejak tanggal 18 November 2025–8 Desember 2025 sebanyak 1.354 ton atau 29,22 persen dari target realisasi sebesar 4.634 ton.

Jumlah tersebut ditambah dengan penyaluran beras SPHP secara serentak pada Selasa (9/12) sebanyak 827,5 ton.

Dengan demikian, total beras SPHP yang telah didistribusikan sebanyak 2.181,5 ton atau 47,08 persen dari target realisasi.

“Diharapkan dengan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya ini dapat menjamin ketersediaan beras tercukupi dan memastikan masyarakat di Tanah Papua mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan kualitas baik,” ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa kegiatan penyaluran beras SPHP oleh satgas ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua Raya, tetapi juga di wilayah lain yang harga berasnya masih di atas HET.

Diketahui, Satgas Pengendalian Harga Beras dicanangkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan menteri terkait pada tanggal 21 Oktober 2025.

Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup, harga beras yang terjangkau sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, dan distribusi yang lancar dan merata hingga ke wilayah paling terpencil.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PRIOK -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyaluran beras untuk wilayah terdampak bencana Sumatera telah mencapai 49 ribu ton. Ia menyampaikan stok yang tersedia memberi ruang gerak cepat ketika situasi kontingensi muncul dan masyarakat membutuhkan bantuan pangan.

Ia menjelaskan stok beras pemerintah berada pada kondisi aman dan dapat segera digerakkan. Menurutnya, kesiapan pasokan menjadi penopang utama agar bantuan tidak tersendat saat akses darat terganggu. “Yang sudah disalurkan sekarang totalnya 49.000 ton dari pemerintah kepada tiga provinsi,” kata Rizal di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Ia menerangkan dukungan pemerintah juga mencakup bantuan lain seperti minyak dan gula. Bantuan tersebut diarahkan ke wilayah yang terbentang dari Banda Aceh hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan penyaluran di kota-kota relatif lancar, namun proses distribusi menuju desa-desa terkendala kerusakan akses jalan.

Pemindahan bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter TNI AU, TNI Angkatan Darat, dan BNPB. Setiap heli rata-rata mampu terbang empat sortie per hari untuk menjangkau lokasi terpencil. Kebutuhan tiap desa dipenuhi melalui pengiriman 500 kilogram hingga satu ton per sortie.

Fokus distribusi saat ini diarahkan ke Bener Meriah, Takengon, dan sejumlah titik di Agam. Wilayah tersebut terisolasi sehingga hanya dapat dijangkau melalui helikopter atau pesawat Hercules. Rizal menambahkan jumlah desa yang terdampak relatif banyak sehingga proses pengiriman dilakukan terus-menerus agar bantuan segera bergerak sampai ke pengungsian.

“Intinya pemerintah dengan segala kemampuan mendorong bantuan ini ke tempat-tempat pengungsian,” ujar Dirut Bulog.

Rizal juga menegaskan seluruh pimpinan cabang Bulog diwajibkan membangun dapur umum yang bersinergi dengan TNI dan Polri. Ia menyebut beras Bulog telah disalurkan langsung ke dapur umum yang membutuhkan, termasuk di Sigli, Pidie. Upaya tersebut memastikan konsumsi warga terdampak tetap terjaga.

Di Aceh terdapat 18 pimpinan cabang yang mengoperasikan dapur umum. Sementara itu, Sumatera Utara menggerakkan 12 cabang dan Sumatera Barat mengoperasikan sembilan titik pelayanan. Pemetaan tersebut memudahkan koordinasi dan percepatan layanan pangan di setiap wilayah.

“Yang bantuan itu ada dua. Satu bantuan pemerintah dari Bapanas, dan ada juga bantuan CSR,” tuturnya.

Selain bantuan pemerintah dan CSR untuk bencana, Bulog juga menyiapkan tambahan dukungan dari pegawai internal serta mitra usaha. Paket bantuan itu direncanakan diberangkatkan melalui agenda khusus sebagai bentuk solidaritas bersama.