PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana membangun jalur kereta dari Banda Aceh ke Bandar Lampung. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan konektivitas rel yang terintegrasi di Pulau Sumatra.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan saat ini jaringan kereta api di Sumatra belum terhubung secara menyeluruh.

"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden, itu untuk melakukan pengembangan jaringan di Pulau Sumatra, yaitu bagaimana kita menghubungkan antara Banda Aceh dengan Bandar Lampung," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Bobby menjelaskan kondisi jalur yang terputus-putus tersebut menyebabkan konektivitas antardaerah di Sumatra dengan kereta api masih belum optimal.

"Kalau kita lihat yang existing sekarang itu hanya sepotong-sepotong, dari Bandar Lampung itu sampai Palembang. Kemudian dari Bandar Lampung itu sampai Lubuk Linggau. Kemudian dari Medan juga sedikit gitu ya. Dari Padang juga sedikit," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan prioritas awal pengembangan jalur perkeretaapian akan difokuskan untuk menyambungkan Banda Aceh dan Besitang. Salah satu jalur tersebut dinilai penting untuk menghubungkan bagian utara Sumatra.

Tahap awal pengembangan jalur tersebut mempunyai panjang sekitar 478 kilometer (km) dan saat ini KAI sedang menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek.

Bobby menyebutkan dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalur perkeretaapian Banda Aceh ke Bandar Lampung tersebut mencapai US$25 miliar atau setara Rp448 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS).

"Kalau totalnya itu Sumatera bisa sekitar US$ 20 (miliar) sampai dengan US$25 miliar," kata Bobby.

[Gambas:Youtube]

Sejumlah wilayah di Sumatra kembali dikepung api. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat sudah muncul di Riau, Sumatera Selatan, dan juga Aceh saat memasuki musim kemarau tahun ini.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan risiko karhutla di Sumatra meningkat seiring memasuki musim kemarau pada Juni ini. Prakiraan itu pun dibenarkan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra, Ferdian Krisnanto.

“Sejak Iduladha, kami sudah melaksanakan pemadaman di Riau, sampai saat ini tim masih bekerja di TKP Kandis, Sokoi, dan Rantau Bais,” ujar Ferdian saat dihubungi Katadata pada Selasa (2/6).

Ketiga lokasi berada di Provinsi Riau. Selain itu, hasil patroli udara menunjukkan kemunculan titik api di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Karhutla juga menghanguskan sejumlah titik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan.

“Dikarenakan beberapa hari tidak hujan dan kondisi suhu harian yang lumayan panas, sekitar 33-34 derajat Celsius, muncul banyak hotspot,” ujar Ferdian.

Dia kemudian menambahkan, satu regu Manggala Agni juga telah diberangkatkan untuk memadamkan karhutla di Nagan Raya, Aceh, pada Senin (1/6) malam.

Berdasarkan analisis citra satelit, luas karhutla di Sumatra periode Januari hingga April 2026 hampir menyamai luas area karhutla pada 2019 lalu. Luas karhutla di Sumatra pada Januari-April 2019 tercatat mencapai 29.342,04 hektare. Sementara, luas karhutla di Sumatra pada Januari-April 2026 mencapai 27.908,84 hektare.

Jika pada 2019 karhutla terkonsentrasi di Riau, kemudian disusul Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, kini karhutla terjadi di seluruh provinsi di pulau ini. Termasuk di Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. ‘Pemerataan’ ini sudah terjadi setidaknya sejak 2021 lalu.

“Ada potensi mirip-mirip ke 2019, dengan kondisi El Nino juga,” kata Ferdian. Prediksi BMKG, fenomena iklim El Nino diperkirakan menguat dari level lemah ke moderat pada semester II tahun ini.

BMKG juga mencatat, musim kemarau pada 2019 lebih kering dari musim kemarau pada 2018 dan acuan normal klimatologis pada 1981-2010. Kondisi itu memicu kekeringan di sektor pertanian, sumber daya air, hingga kehutanan dan lingkungan akibat El Nino pada September 2018 hingga Juli 2019.

El Nino diikuti dengan fenomena anomali suhu muka laut di Samudra Hindia, dimana suhu muka laut di timur Afrika lebih hangat dibandingkan suhu muka laut di barat daya Sumatra. Kondisi ini dikenal dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) plus. IOD+ tercatat menguat pada April hingga Desember 2019.

Kedua fenomena iklim itu membuat musim kemarau pada 2019 bertambah panjang dan kuat. Musim hujan terlambat datang kala itu. Sebanyak 46 persen dari 342 zona musim di Indonesia mengalami musim kemarau sama hingga lebih panjang enam dasarian (2 bulan) dari normalnya.

Kekeringan pada 2019 pun memicu buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut catatan SiPongi–Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan–total hutan dan lahan di seluruh Indonesia yang hangus saat itu mencapai sekitar 1,65 juta hektare.

Sepanjang karhutla pada periode Agustus-Oktober 2019, BMKG mencatat konsentrasi debu polutan berukuran kurang dari 10 mikron (PM10) di Sumatra berada di level tinggi. Bahkan pada September 2019, konsentrasi PM10 di seluruh Sumatra tercatat melebihi ambang batas 150 µg/m3.

Insiden ini 'masih lebih baik' dibandingkan karhutla pada 2015 lalu, saat El Nino berada di level kuat. Data SiPongi menunjukkan, karhutla kala itu menghanguskan 2,6 juta hektare di berbagai titik di Indonesia.

Kendati demikian, menurut Ferdian, karhutla yang terjadi di sejumlah titik di Sumatra kali ini tidak hanya difaktori oleh kondisi cuaca kering. Pembukaan lahan dengan cara membakar vegetasi juga menjadi pemicunya.

“Penyiapan lahan atau kebun dengan membakar masih menjadi kejadian pemicu kebakaran yang kami temui di lapangan, baik di Riau maupun di Sumatera Selatan,” kata dia.

Dia bersama tim pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang memicu kebakaran. Namun, upaya mengubah perilaku itu membutuhkan intensitas dan waktu yang panjang.

Bersamaan dengan itu, patroli darat dan udara terus dilakukan untuk deteksi, ditambah operasi modifikasi cuaca dan respon cepat saat terjadi karhutla.

Bisnis.com, JAKARTA — Volume lalu lintas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dilaporkan meningkat terdorong libur panjang Iduladha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Hingga periode 31 Mei 2026, realisasi trafik secara kumulatif melonjak 31,25%.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menjelaskan bahwa total kendaraan yang melintasi seluruh ruas JTTS beroperasi pada akhir periode libur panjang tersebut tembus 148.807 kendaraan.

“Trafik di sejumlah ruas tol yang dikelola Hutama Karya terpantau kembali mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal, seiring dengan masih tingginya mobilitas masyarakat serta pergerakan perjalanan pada akhir periode libur panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan data operasional yang dilaporkan, lonjakan trafik tertinggi terjadi pada koridor Sirip JTTS, yakni Tol Padang – Sicincin yang melonjak hingga 76,71% dengan volume mencapai 5.508 kendaraan.

Pertumbuhan volume kendaraan yang melesat tinggi juga terjadi di Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) sebesar 70,30% dengan total kendaraan melintas 15.925 kendaraan, disusul oleh Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar sebesar 57,30% atau 9.954 kendaraan.

Selanjutnya, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1–4 yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) ikut terkerek 51,08% dengan mencatatkan volume kendaraan terbesar sebanyak 32.604 unit.

Sementara itu, ruas utama padat kendaraan lainnya disumbang oleh Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) sebanyak 17.417 kendaraan, Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) sebanyak 16.420 kendaraan, dan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) sebanyak 15.810 kendaraan.

Guna mengantisipasi kepadatan, manajemen Hutama Karya terus memperkuat layanan operasional lapangan, pemantauan berkala, serta berkoordinasi dengan pihak terkait demi menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Manajemen Hutama Karya turut mengimbau para pengguna jalan untuk memastikan kesiapan fisik pengemudi, mengecek kelaikan kendaraan, serta memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum memasuki gerbang tol.

"Pengguna jalan diharapkan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan, pengemudi dalam kondisi prima, saldo uang elektronik mencukupi, serta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Profil Internet Indonesia 2026 yang menunjukkan angka penetrasi data mencapai 235,2 juta pengguna atau sekitar 81,72% dari total populasi nasional.

Kendati mayoritas masyarakat telah terhubung ke dunia maya, potret digitalisasi domestik mencatat sisa 18,28% penduduk belum merasakan akses konektivitas.

Faktor ketiadaan perangkat keras, keterbatasan literasi digital, hingga kendala daya beli kuota menjadi dinding pemisah utama bagi kelompok masyarakat nondigital tersebut.

Berdasarkan data APJII, alasan terbesar masyarakat belum terhubung ke jaringan internet adalah tidak memiliki komputer atau gadget yang dapat terhubung ke internet dengan porsi mencapai 34%.

Kondisi ini menggambarkan tantangan riil terkait pemerataan kepemilikan gawai di berbagai daerah, terutama wilayah subsisten.

Hambatan kedua yang tidak kalah krusial berkaitan erat dengan tingkat literasi teknologi. Sebanyak 31,5% responden mengaku tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet.

Dari sisi finansial, isu keterjangkauan harga paket data masih membayang-bayang perekonomian sebagian warga. Tercatat ada 17,2% masyarakat yang memandang harga kuota terlalu mahal untuk kapasitas dompet mereka.

Masalah ekonomi ini diperparah oleh sudut pandang utilitas, di mana 12,9% responden menilai tidak melihat manfaat langsung dari menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan APJII juga mencatatkan faktor sosiologis dan fisik. Sebanyak 1,3% populasi nondigital memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan internet atau penyandang disabilitas, sementara 3,1% sisanya dipicu oleh alasan lainnya.

Kontribusi dan Penetrasi per Pulau

Adapun jika dilihat dari sisi penetrasi dan kontribusi internet per pulau. Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatra pascagangguan transmisi interkoneksi dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem tenaga listrik hingga pasokan kembali normal. Dengan cakupan interkoneksi yang membentang ribuan kilometer serta melibatkan banyak pembangkit dan jaringan transmisi, pemulihan yang berlangsung dalam waktu relatif cepat dinilai menunjukkan penanganan yang cukup baik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi menilai pemulihan sistem interkoneksi berskala besar tidak dapat dilakukan secara instan karena seluruh komponen sistem harus kembali tersinkronisasi secara stabil.

“Pemulihan sistem kelistrikan skala besar memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Yang dikejar bukan sekadar cepat menyala, tetapi memastikan sistem kembali normal secara aman dan andal,” ujar Kholid dalam keterangan, Ahad (31/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem interkoneksi, kestabilan frekuensi menjadi indikator utama keseimbangan antara daya pembangkitan dan beban pelanggan. Ketika terjadi gangguan besar dan sejumlah pembangkit lepas dari sistem, frekuensi dapat turun drastis dan memicu efek domino pada jaringan kelistrikan.

“Kalau recovery dilakukan terlalu cepat tanpa sinkronisasi yang tepat, risikonya frekuensi kembali turun dan memicu pembangkit lepas lagi dari sistem. Itu yang harus dihindari,” jelasnya.

Karena itu, proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur agar sinkronisasi antarpembangkit tetap terjaga, baik dari sisi frekuensi, tegangan, maupun sudut fasa sistem.

Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi

Jakarta (ANTARA) - Pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem interkoneksi modern di tengah variabilitas cuaca yang semakin meningkat seiring perubahan pola iklim.

Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor menjelaskan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, perubahan pola iklim turut mempengaruhi variabilitas cuaca yang kini cenderung semakin dinamis, sehingga operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

“Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” katanya.

Ia menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai contributing factor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik, lanjutnya, dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) apabila gangguan tersebut berdampak pada aliran daya serta stabilitas sistem tenaga listrik.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan sistem tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurut dia, semakin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat, namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Oleh karena itu, tambahnya, teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern.

Namun demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

“Perkembangan teknologi monitoring dan proteksi sekarang memungkinkan operator membaca kondisi sistem lebih cepat sehingga respons terhadap gangguan juga bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.

Kevin menambahkan, tantangan akibat variabilitas cuaca bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara yang mengoperasikan sistem interkoneksi besar.

“Di berbagai negara, isu power system resiliency terhadap perubahan pola cuaca memang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern,” katanya.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim, Puslabfor, dan PLN menyebut terdapat kemungkinan gangguan berasal dari putusnya kabel transmisi pada area sambungan atau "mid span jointing" yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tangan Rohman terus bergerak menekan titik demi titik. Kedua telapak tangannya meremas kuat, seolah tak memberi ruang bagi pegal untuk bertahan lebih lama di Blok M.

Krim pijat berwarna putih yang melapisi telapak tangannya membuat gerakannya semakin luwes. Jari-jarinya seakan hafal betul jalur yang harus ditelusuri.

Di bawah cahaya lampu area bawah tanah Mal Blok M, yang kini berganti wajah menjadi Blok M Hub, Rohman menunjukkan kepiawaiannya.

Jika kemampuan memijat bisa diukur lewat penghargaan dunia film, barangkali koleksi piala Oscar miliknya sudah melampaui Jack Nicholson.

Urat-urat yang menonjol di lengannya memperlihatkan seberapa besar tenaga yang ia keluarkan malam itu. Tubuhnya terlihat kecil dan ramping, tetapi kekuatan yang mengalir dari tangannya terasa sebaliknya.

Seluruh sisa energi seperti dipusatkan ke telapak tangan, ke tekanan-tekanan yang tak putus selama memijat pelanggan terakhirnya malam itu. Rohman menjelma menjadi Naruto. Bedanya, ia bukan memusatkan cakra untuk mengeluarkan jurus rasengan, tetapi ia pusatkan untuk memberikan pijatan yang berkesan.

Tangannya menekan, lalu meremas kembali. Ritmenya teratur, seperti sudah dilakukan ribuan kali. Kaki yang sepanjang hari dipakai berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengejar para pejabat negara dengan jadwal yang acap kali berubah mendadak, perlahan terasa lebih ringan di bawah pijatan Rohman.

Tempat Rohman bekerja berada di sudut yang tak terlalu dilirik anak-anak muda yang memadati Blok M Hub setiap malam. Untuk sampai ke lapaknya, orang harus berjalan cukup jauh ke bagian paling ujung bangunan.

Jika masuk dari tangga dekat salah satu gerai minimarket, pengunjung mesti menyusuri lorong panjang yang kini penuh dengan deretan tenant makanan. Jauh berbeda dengan wajah Mal Blok M beberapa tahun lalu, saat bangunan ini hidup segan mati pun tak mau.

Setelah deretan booth makanan, pengunjung akan melewati lapak pakaian thrift. Berbagai kaos dengan motif beragam, jaket denim, hingga celana panjang, tergantung rapat saling berdempetan.

Dari situ, lorong terbuka menuju sebuah ruang transisi yang lebih luas. Sebuah area penghubung antara Blok M Hub dan Halte Transjakarta Blok M.

Nuansa tua masih terasa di area itu. Langit-langitnya tinggi. Tidak seramai lorong depan, tapi juga tidak sepi. Orang-orang berlalu-lalang. Ada yang berjalan cepat menghampiri gate masuk halte, ada yang duduk santai di bangku sambil menyantap makanan.

Di sisi pinggir dan bagian tengah area itu berdiri berbagai kios kecil. Ada salon bercat pink yang mencolok, penjual sandal, toko sepatu, baju bayi, serta konter aksesori ponsel. Di antaranya ada deretan kursi refleksi tempat Rohman mengandalkan kedua tangannya mencari nafkah.

Malam itu, Senin (25/5), jam menunjukkan 20.35 WIB. Walaupun biasanya tutup pukul 21.00 WIB, Rohman masih menerima pelanggan terakhir. Ia pun mempersilakan saya duduk di salah satu kursi tempat refleksinya.

"Tutup jam 9 malam. Biasanya buka jam 10 atau 11, bahkan jam 12 siang. Soalnya kalau pagi enggak ada yang datang," katanya sambil memijat.

Rohman belum terlalu lama menjadi terapis di tempat itu. Ia mulai bekerja sekitar pertengahan pandemi Covid-19, sekitar 2020. Namun selama kurang lebih enam tahun, ia sudah mengenal betul tempat tersebut.

Ia hafal siapa pedagang yang paling lama bertahan di sana. Menurut dia, warung di sebelah tempat dia bekerja, pedagang aksesori kecil-kecilan, dan konter HP yang ada sekarang adalah para penghuni lama.

"Sebelum ini dibangun, masih emperan ini belum ada busway, masih Metro Mini, mereka-mereka sudah di sini," ujar Rohman.

Rohman menduga para pedagang lama itu menyewa tempat dalam jangka sangat panjang, bahkan puluhan tahun. Itu sebabnya mereka masih bertahan sampai sekarang, meski wajah Blok M sudah berganti.

Selama bekerja di area tersebut, Rohman merasakan perubahan besar, terutama setelah kawasan tersebut dikelola Pemerintah Provinsi Jakarta.

Beberapa sudut mulai direnovasi. Pagar diganti. Sejumlah area dibenahi. Ia mendengar kabar sebagian area nantinya ditutup kaca dan dibuat lebih tertata. Katanya, perubahan lebih besar akan datang pada Agustus 2027.

"Ada renovasi besar-besaran pada Agustus 2027. Ini rencana kemarin dengar dari manajemen sini katanya (para penjual) mau dipindahin lagi ke dalam situ yang tadinya buat Ramayana. Ini mau dikosongin semua, mau direnovasi," ucap Rohman.

Selain perubahan fisik bangunan, Rohman merasakan perubahan lain yang lebih penting, yaitu keamanan.

Dulu, cerita soal pencurian atau pungutan liar bukan hal asing di sana. Ia pernah mendengar ada toko sepatu kehilangan belasan pasang barang dagangan. Ia juga mengingat masa ketika masih ada orang-orang yang datang malam-malam meminta uang keamanan kepada pedagang.

"Pas 2023-2024 itu masih ada. Jam 9 (malam) lewat kalau lihat kita belum tutup, nyamperin orang-orangnya. 'Bang, tarikan, bang, tarikan keamanan,'," ujar Rohman.

Menurut Rohman, keadaan berubah setelah perubahan pengelola kawasan. Kini ia merasa jauh lebih aman berjualan.

Namun, ada satu hal yang masih menjadi beban pikirannya, yaitu sewa kios. Menurut Rohman, harga sewa tempatnya terus naik. Yang dulu masih di kisaran Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan, kini menembus lebih dari Rp5 juta.

Hal lain yang menjadi sorotan Rohman adalah menjamurnya tenant makanan di sepanjang lorong Blok M Hub tidak banyak memengaruhi usahanya. Pelanggan pijat refleksi Rohman datang dari jalur yang berbeda. Kebanyakan justru datang dari luar.

Ada orang-orang dari luar kota yang sedang menginap di hotel daerah Palatehan, tamu dari Sumatra, sampai pejabat legislatif dan kepolisian.

"Kayak (anggota) DPR ke sini dia. Langganan saya semua mayoritas orang-orang pejabat semua. Orang-orang punya nama semua lah," ujar Rohman.

Di lorong yang sama tempat Rohman mengandalkan pijatan tangannya, beberapa meter dari kursi refleksi itu, seorang pedagang lain menggantungkan hidup pada benda-benda kecil.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Namanya AJS.

Entah itu nama asli, singkatan, atau nama yang sengaja ia pilih untuk menjaga jarak dengan orang baru. Ia tak menjelaskan. Pria asal Sukabumi, Jawa Barat, itu sudah berjualan di sudut tempat tersebut sejak 2015.

Lapaknya kecil, tapi penuh sesak. Seolah setiap jengkal ruang diisi barang dagangan.

Tak hanya aksesori ponsel seperti casing dan charger yang mudah terlihat, di lapaknya tertata rapih payung lipat dengan berbagai pilihan warna, kipas kecil portable, mainan kecil, masker, cincin tasbih digita, hingga pouch transparan dengan varian warna berbeda.

Malam itu AJS mengenakan kaus biru, celana hitam, dan jaket denim abu-abu. Ia tak banyak bicara. Nada suaranya pelan. Jawabannya singkat, tapi semua pertanyaan dijawab dengan tegas.

Saat itu saya sedang mencari masker untuk dipakai naik motor. Ia menunjukkan beberapa pilihan. Ada masker yang dibungkus plastik seharga Rp10 ribu. Ada juga masker dalam kemasan kotak, dijual Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

"Bedanya apa?" tanya saya.

"Ini lebih lebar," jawabnya singkat sambil menunjuk salah satu kotak.

"Kalau buat muka saya mending yang mana?"

AJS tersenyum kecil.

"Aduh... ya terserah."

Saya akhirnya memilih masker kotak seharga Rp25 ribu.

Dari obrolan singkat itu terlihat jam terbang AJS sebagai pedagang sudah tinggi. Ia tahu kapan harus menjelaskan, kapan cukup menjawab seperlunya, dan kapan membiarkan pembeli memutuskan sendiri.

Ia menceritakan masker yang saya beli dulu pernah menjadi barang mahal ketika pandemi Covid-19. Kata dia, dulu harganya pernah sampai Rp150 ribu. Ini karena barang susah dicari, di saat yang sama permintaan melonjak.

AJS sudah berjualan di sana sejak 2015. Sebelas tahun di titik yang sama, menjual barang yang kurang lebih serupa. Alasannya sederhana: keluarga. Ada istri dan dua anak yang harus diberi makan. Ada kebutuhan dapur yang harus terus berjalan.

Lebih dari satu dekade lalu, kata AJS, area transisi di Blok M ini jauh lebih padat oleh pedagang. Lapak berdempetan. Di bagian tengah lebih ramai.

Lalu pandemi datang dan mengubah semuanya. Ia mengatakan banyak pedagang yang gulung tikar.

Ketika situasi mulai pulih, tantangan baru datang. Orang berubah cara belanja. Semakin banyak yang memilih membeli secara online. Barang datang ke rumah tanpa harus keluar.

Perubahan kebiasaan itu ikut mengguncang usaha kecil seperti milik AJS. Namun, ia tidak terlihat gentar. Baginya, dagang selalu punya jalannya sendiri.

"Namanya dagang pasti ada aja yang beli," katanya.

Ia tak pernah menghitung barang mana yang paling laris. Menurut dia, semua punya pembeli masing-masing. Kuteks ada yang cari. Mainan kecil ada yang beli. Pouch warna-warni pun ada peminatnya.

Di tengah percakapan, AJS tiba-tiba bangkit dari kursinya.

Seorang pria berjaket merah dengan sandal putih berhenti di depan lapaknya. Pandangannya tertuju pada deretan jepit rambut dan tas pouch kecil transparan yang tergantung di sisi kanan lapak. AJS langsung sigap menghampiri.

Pria itu akhirnya menetapkan pilihannya pada tas pouch. AJS mengambil kantong plastik putih, memasukkan barang itu dengan cekatan.

Namun sebelum transaksi selesai, mata pembeli tertarik pada payung yang diletakkan di bagian paling depan kios. Warnanya beragam.

AJS tampaknya sengaja menaruhnya di posisi paling depan agar mudah terlihat orang yang lewat. Apalagi belakangan Jakarta memang sering diguyur hujan di sore hari.

Pembeli itu akhirnya membawa pulang dua barang sekaligus: pouch dan payung.

Tak lama setelah pelanggan pergi, AJS kembali duduk. Belum sempat benar-benar beristirahat, seorang pedagang lain menghampiri. Ia ingin menukar uang pecahan.

AJS menggeleng menandakan ia tidak punya uang pecahan yang diinginkan.

Beberapa menit kemudian datang lagi pedagang lain dengan keperluan serupa. Lalu, satu lagi.

Malam itu setidaknya empat pedagang mendatanginya untuk menukar uang.

Meski tak bisa membantu karena tidak punya pecahan yang diinginkan, AJS menjawab semuanya dengan ramah. Ia tampaknya memang menjadi salah satu orang yang sering didatangi sesama pedagang untuk hal-hal seperti ini.

Di sela melayani pembeli, AJS juga terlihat gemar mengobrol. Ia beberapa kali bercanda dengan pelanggan. Terdengar tawa kecil di antara transaksi. Tak ada jarak yang kaku antara penjual dan pembeli di kiosnya.

[Gambas:Photo CNN]

Setelah melayani seorang perempuan yang membeli aksesori rambut, AJS tak langsung kembali duduk. Ia mengambil semacam kemoceng kecil lalu mulai membersihkan barang dagangannya satu per satu.

Ia mengusap casing ponsel di bagian depan, membersihkan plastik pembungkusnya. AJS juga tampak mengibaskan debu di gelang-gelang kecil yang menggantung, merapikan pouch, mengusap barang dagangannya yang tersusun rapih.

AJS seakan ingin setiap barang harus tetap tampak layak dilihat orang yang lewat. Ia tak ingin pembeli menemukan debu di atas dagangannya. Sebab, di tempat seperti itu, barang-barang kecil tak hanya dijual lewat fungsi, tapi juga lewat kesan pertama.

Di Blok M Hub yang terus berubah wajah, mereka menjadi bagian dari yang tetap tinggal. Rohman mengandalkan tenaga dari kedua tangannya, AJS mengandalkan kesabaran di balik lapak kecil berisi benda-benda sederhana.

Mereka menyaksikan zaman berganti, tenant datang dan pergi, tren bergeser, pandemi menghantam, hingga keramaian kembali pulih.

Di tengah semua perubahan itu, tangan Rohman terus memijat, kemoceng AJS terus mengusap debu di dagangannya, dan malam di Blok M terus berjalan seperti biasa.

Gelombang bencana yang menyapu Sumatra dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar peristiwa alam biasa. Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat diterjang banjir dan longsor. Kayu-kayu gelondongan yang terseret derasnya air, menghantam jembatan, rumah, bahkan jalan raya.

Potongan batang besar itu bukan datang dari langit. Ia adalah jejak paling telanjang dari sesuatu yang selama ini sering disangkal: hutan yang dibabat, tanah yang dibuka, dan lanskap yang kehilangan daya tahannya.

Kayu gelondongan yang viral di media sosial menjadi bukti yang sulit dibantah. Ketika batang-batang pohon utuh mengalir bersama air bah, itu berarti ada aktivitas penebangan di hulu, ada kawasan yang tak lagi memiliki penahan alami. Bencana yang terjadi bukan semata karena curah hujan tinggi, tetapi karena lanskap yang telah kehilangan keseimbangannya.

Laporan Auriga Nusantara melalui Status of Deforestation in Indonesia (STADI) 2025 memperlihatkan bahwa deforestasi sangat mengkhawatirkan di tiga wilayah yang mengalami bencana itu. Sumatera Barat mencatat lonjakan deforestasi paling ekstrem. Dalam satu tahun saja, luas deforestasi di provinsi ini melonjak dari sekitar 2.606 hektare menjadi 26.940 hektare atau lebih dari sepuluh kali lipat.

Aceh pun tak kalah mengkhawatirkan. Data deforestasi Aceh pada 2024 luasnya 8.962 hektare menjadi 38.157 hektare pada 2025. Hal sama terjadi di Sumatera Utara. Deforestasi di tanah Batak ini tercatat seluas 7.303 hektare pada 2024 dan melonjak menjadi 20.512 pada 2025.

Auriga Nusantara menyusun STADI 2025 melalui kombinasi pemodelan spasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 beresolusi 10 meter, inspeksi visual, serta verifikasi lapangan. Proses deteksi area juga mengacu pada sinyal peringatan deforestasi bulanan yang dikembangkan oleh University of Maryland.

Untuk memastikan akurasi, analisis tersebut turut menggunakan referensi peta tutupan hutan dari berbagai lembaga, termasuk MapBiomas Indonesia, Kementerian Kehutanan, European Commission’s Joint Research Centre, serta Google Forest Persistence.

Tim Auriga Nusantara juga melakukan verifikasi lapangan di area seluas 49.321 hektare yang tersebar di 38 desa. Lokasi desa tersebut mencakup 28 kabupaten dan 16 provinsi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Peta dan analisis deforestasi dimuat dalam platform Simontini (Sistem Informasi Tutupan dan Izin di Indonesia) yang dapat diakses oleh publik.

Dalam pantauan Auriga, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama sawit, serta aktivitas penebangan kayu yang berlangsung baik secara legal maupun ilegal.

Di Sumatera Barat, indikasi lapangan menunjukkan hutan dibabat untuk perkebunan, termasuk di area yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis. Dalam beberapa kasus, kawasan hutan lindung pun tidak sepenuhnya aman dari tekanan.

Ketika hutan lindung mulai terfragmentasi, fungsi hidrologisnya melemah. Air hujan yang seharusnya diserap tanah berubah menjadi aliran permukaan yang membawa material longsor, termasuk kayu gelondongan.

Di tengah tekanan ini, ada satu lapisan sosial yang sering terlupakan, yaitu kearifan lokal. Di Sumatera Barat, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari sistem sosial dan budaya. Ada sistem adat nagari yang mengatur konsep hutan larangan, hutan ulayat, dan aturan adat yang mengatur pemanfaatannya. Dalam banyak kasus, masyarakat adat justru menjadi penjaga terakhir hutan ketika negara dan korporasi gagal melindunginya.

Eksistensi Nagari juga telah mendapat pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuka ruang bagi desa adat, serta berbagai peraturan daerah di Sumatera Barat yang menegaskan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Namun, pengakuan di atas kertas belum selalu berbanding lurus dengan perlindungan di lapangan. Ketika wilayah ulayat masuk dalam konsesi atau tekanan pasar semakin kuat, posisi masyarakat adat menjadi rentan. Di sinilah letak paradoksnya, sistem yang terbukti mampu menjaga hutan justru seringkali tidak menjadi arus utama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Aceh pun punya tradisi seperti khanduri uteun (kenduri hutan) dan pemeliharaan hutan (peulara uteun) untuk melestarikan lingkungan, mengelola hasil hutan (rotan/gaharu) secara berkelanjutan, serta membatasi pembukaan hutan. Sumatera Utara pun memiliki kearifan lokal melalui harangan aek dao (hutan larangan).

Namun, kearifan ini perlahan terkikis. Tekanan ekonomi, perubahan pola hidup, dan masuknya investasi skala besar membuat sistem adat kehilangan daya tawarnya. Ketika hutan mulai dilihat semata sebagai komoditas, maka aturan adat menjadi sulit dipertahankan. Tanpa dukungan kebijakan dan insentif yang jelas, masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah. Mereka dipaksa memilih antara menjaga hutan atau bertahan hidup.

Jika dikelola dengan benar, semua kearifan lokal bisa menjadi solusi menahan laju deforestasi. Insentif berbasis konservasi, pengakuan hak kelola, dan skema ekonomi hijau dapat memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan kearifan lokal sebagai cerita masa lalu, bukan praktik hidup yang relevan hari ini.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah perlindungan hutan lindung. Data menunjukkan bahwa deforestasi di kawasan hutan lindung masih terjadi dalam skala signifikan. Ini adalah alarm keras, karena hutan lindung seharusnya menjadi benteng terakhir ekosistem. Ketika kawasan ini mulai tergerus, maka risiko bencana meningkat secara eksponensial.

Perlindungan hutan lindung tidak cukup dengan status administratif. Ia membutuhkan pengawasan, penegakan hukum, dan yang lebih penting komitmen politik. Tanpa itu, status “lindung” hanya menjadi label tanpa makna. Dalam banyak kasus, justru celah regulasi dan revisi tata ruang menjadi pintu masuk bagi eksploitasi.

Apa yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara adalah gambaran kecil dari krisis yang lebih besar. Deforestasi bukan lagi isu pinggiran, melainkan pusat dari berbagai persoalan: bencana, perubahan iklim, konflik sosial, hingga ketahanan pangan.

Ketika hutan hilang, kita tidak hanya kehilangan pohon, tetapi juga kehilangan sistem penyangga kehidupan. Selama deforestasi terus dianggap sebagai konsekuensi “pembangunan,” maka bencana berulang hanya tinggal menunggu waktu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai peristiwa blackout di Sumatra menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi guna menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut. Menurut dia, jaringan interkoneksi Sumatra yang membentang lintasprovinsi membutuhkan sistem transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik dalam sistem interkoneksi,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan pengembangan jaringan transmisi di Sumatra, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru guna memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintaswilayah.

Menurut Agus, pembangunan transmisi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga mencakup proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintaswilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang membutuhkan waktu dan koordinasi.

Agus menambahkan, semakin luas sistem interkoneksi Sumatra, kebutuhan terhadap penguatan jalur utama serta keandalan penyaluran listrik antardaerah juga menjadi semakin penting.

Padahal, lanjut dia, keterlambatan pembangunan transmisi berpotensi meningkatkan risiko gangguan sistem seiring pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumatra.

'Blackout' di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai "blackout" di Sumatra menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut.

Menurut dia, jaringan interkoneksi Sumatra yang membentang lintas provinsi membutuhkan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas ke berbagai wilayah.

“Pembangkit sering menjadi perhatian utama, padahal transmisi memegang peran vital karena menjadi jalur utama penyaluran listrik dalam sistem interkoneksi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pengembangan jaringan transmisi di Sumatra, termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV), telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk memperkuat interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Namun, proyek transmisi berskala besar kerap tersendat akibat proses pembebasan lahan dan perizinan lintas wilayah.

Pembangunan transmisi, lanjutnya, tidak hanya persoalan teknis, namun ada proses pembebasan lahan, penyesuaian tata ruang, perizinan lintas wilayah, hingga komunikasi dengan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang semuanya membutuhkan waktu dan koordinasi.

Agus menambahkan, semakin luas sistem interkoneksi Sumatra, kebutuhan terhadap penguatan jalur utama serta keandalan jalur penyaluran listrik antardaerah juga menjadi semakin penting.

Padahal, menurut dia keterlambatan pembangunan transmisi membuat risiko gangguan sistem semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Sumatra.

Ia menambahkan, dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis, penyelesaian aspek sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik agraria maupun persoalan berkepanjangan di kemudian hari.

Oleh karena itu, ia menegaskan dukungan masyarakat dalam proses pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan pasokan listrik yang dibutuhkan publik dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan koordinasi dan percepatan proses perizinan lintas wilayah agar proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih efektif.

“Karena jalurnya melewati banyak wilayah, pembangunan transmisi memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya percepatan pembangunan transmisi menjadi penting agar sistem kelistrikan Sumatra memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gangguan di masa mendatang.

"Blackout di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi. Tanpa percepatan pembangunan transmisi, risiko gangguan sistem akan terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi di Sumatra,” ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan penanganan gangguan infrastruktur telekomunikasi akibat pemadaman listrik massal (blackout) PT PLN (Persero) di wilayah Sumatra telah tuntas secara menyeluruh.

Seluruh stasiun pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) yang sempat mengalami lumpuh operasi kini dilaporkan telah aktif kembali dengan tingkat pemulihan mencapai 100%.

Dalam keterangan resmi Komdigi, dikutip Kamis (28/5/2026), kondisi layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Sumatra per pukul 09.00 WIB berada dalam keadaan stabil.

"Data pemantauan direktorat teknis menunjukkan tidak ada lagi menara telekomunikasi yang berstatus mati (down)," tulis Komdigi dalam laporannya.

Status pemulihan total ini berhasil dicapai sejak tengah malam pukul 00.00 WIB dan mampu dipertahankan secara konsisten tanpa adanya laporan mengenai kerusakan infrastruktur baru ataupun gangguan susulan di lapangan.

Berdasarkan catatan historis penanganan krisis, skala gangguan akibat defisit pasokan daya listrik ini tergolong masif.

Puncak kelumpuhan jaringan terjadi pada 24 Mei 2026 pukul 00.00 WIB, dengan total 10.713 situs BTS tumbang yang tersebar di 10 provinsi serta mencakup 142 kabupaten dan kota. Kondisi tersebut sempat mengisolasi komunikasi digital di beberapa pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Proses normalisasi yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi dan tim teknis sempat menghadapi tantangan operasional yang berat.

Pada 25 Mei 2026 pukul 21.00 WIB, wilayah Aceh sempat mengalami blackout susulan yang memicu lonjakan kembali jumlah situs telekomunikasi yang padam. Kondisi tersebut memaksa tim di lapangan melakukan penanganan intensif ekstra guna menstabilkan kembali tegangan dan daya perangkat penunjang jaringan.

Meskipun tahapan pemulihan kritis ini dinyatakan selesai, Komdigi tidak langsung menurunkan status kewaspadaan. Otoritas pengawas ruang digital tersebut akan terus melakukan pemantauan berkala dan berkoordinasi dengan penyedia layanan energi demi mengantisipasi potensi munculnya gangguan lanjutan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengadakan penyaluran 1.200 hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai bagian dari kontribusi sosial bagi masyarakat.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, penyaluran hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing dilakukan di berbagai daerah, mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.

"Penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial BNI, sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di berbagai daerah," kata Okki dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, momentum Iduladha menjadi pengingat penting mengenai nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

Okki menjelaskan, kegiatan penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari upaya BNI untuk terus hadir memberikan manfaat sosial dan memperkuat hubungan dengan masyarakat di berbagai daerah.

"Melalui kegiatan ini, BNI berharap dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan," ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, BNI berharap dapat terus memperkuat kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.