Kita selesaikan di masa sidangnya sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengungkapkan wacana penguatan penyaluran kredit UMKM dalam revisi UU P2SK yang tengah disiapkan untuk dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Kita akan mengadakan menaningful participation, akan merembukkan kira-kira sekarang ini model pembiayaan seperti apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Kan POJK-nya sudah keluar, bank sudah ngasih kredit, likuiditas sudah dikasih, tapi UMKM kita kreditnya mengalami pelambatan,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan sebelumnya sempat muncul wacana konsolidasi di sektor perbankan nasional, meski hingga kini belum didiskusikan lebih lanjut dan akan kembali dibahas pada masa sidang berikutnya.

Fauzi menyoroti belum adanya pengaturan yang jelas mengenai porsi penyaluran kredit perbankan, termasuk untuk UMKM, sehingga pembagian peran antarbank selama ini lebih berjalan secara praktik.

Di sisi lain, ia menilai berbagai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama melalui Peraturan OJK (POJK) terkait kemudahan akses pembiayaan belum berjalan optimal, tercermin dari kondisi kredit UMKM yang mengalami pelambatan meskipun likuiditas perbankan tersedia.

Fauzi pun mengingatkan bahwa UMKM memiliki jumlah pelaku yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun terhadap PDB, namun masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Menurut dia, keterlibatan sektor keuangan dan perbankan menjadi penting dalam mendukung pembiayaan UMKM ke depan.

Ketika ditanya mengenai progres pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), ia mengatakan pembahasan pada akhir masa sidang sebelumnya sebenarnya telah ditargetkan untuk disahkan karena sejumlah isu krusial dinilai telah diselesaikan.

Fauzi menyebut beberapa isu yang mulai mengalami pengerucutan antara lain terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga penyesuaian panitia seleksi (pansel) anggota dewan komisioner OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terkait target penyelesaian, ia menyebut revisi UU P2SK diharapkan dapat dirampungkan dalam masa sidang pada Mei ini.

“(Target) masa sidang selesai. Masa sidang ini kan masuk tanggal 12 Mei. Ini kan panjang masa sidangnya. Kita selesaikan di masa sidangnya sekarang,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Konferensi Pers Rapat Berkala II Tahun 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari ini Kamis (30/4/2026) pukul 16.00 WIB.

Penundaan ini menambah deretan pergeseran agenda resmi pemerintah setelah sebelumnya rilis APBN KiTa juga mengalami penundaan serupa.

Sekretariat KSSK menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal mendadak tersebut melalui keterangan resmi kepada awak media.

“Konferensi Pers KSSK: 30 April 2026 pukul 16.00 wib ditunda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih,” kata Sekretariat KSSK dalam pengumuman resminya, Kamis (30/4/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Koordinator KSSK memilih untuk menggeser waktu pemaparan hasil rapat tersebut.

Kabarnya, komite yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS ini akan menunggu rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebelum tampil ke publik.

“Mohon izin menginformasikan bahwa Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK memutuskan Konferensi Pers Rapat Berkala II 2026 hari ini ditunda, Informasi waktu pelaksanaan Konferensi Pers akan kami sampaikan pada kesempatan pertama,” tulis keterangan lebih lanjut kepada narahubung lembaga.

Berdasarkan jadwal resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi tersebut pada tanggal 5 Mei 2026 mendatang.

Penundaan ini menarik perhatian pelaku pasar mengingat sehari sebelumnya, agenda APBN KiTa juga batal dilaksanakan sesuai jadwal awal.

Sinkronisasi data PDB dinilai krusial bagi KSSK untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang sedang memanas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti kapan konferensi pers pengganti akan digelar. Namun, diperkirakan agenda ini baru akan terlaksana setelah data pertumbuhan ekonomi resmi dirilis ke publik untuk memberikan basis analisis yang lebih komprehensif bagi para otoritas keuangan.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengharapkan BUMD PT Migas Utama Jabar (MUJ) mengoptimalkan alokasi gas untuk pengembangan infrastruktur gas terkompresi (CNG) dan gas alam cair (LNG) di wilayah Jawa Barat (Jabar).

"Harapan kami, MUJ sebagai holding energi yang ditunjuk di Jawa Barat dapat mengoptimalkan alokasi gas untuk pengembangan infrastruktur CNG dan LNG demi memperkuat ketahanan energi nasional," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, melalui koordinasi, pihaknya mendorong peningkatan lifting migas dengan memanfaatkan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, yang mana setiap insentif yang diberikan pemerintah harus dikonversi secara nyata menjadi tambahan kegiatan pengeboran.

"Sinergi ini sangat krusial agar penghematan biaya operasional mampu memberikan dampak domino yang positif terhadap pendapatan negara dan kemandirian energi di daerah," kata Hangga saat memfasilitasi pertemuan antara SKK Migas dan MUJ di Jakarta, Rabu (29/4).

Pertemuan dihadiri Deputi Keuangan & Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dan Direktur Utama MUJ Ghema Akbar.

"Fokus utama pertemuan ini adalah mengoptimalkan alokasi gas domestik guna mendukung pembangunan infrastruktur CNG dan LNG demi menjaga ketahanan energi nasional," ujar Hangga.

Sementara itu, Desti menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam pemanfaatan kebijakan fiskal, terutama dalam masa transisi skema kontrak dari gross split menuju cost recovery.

Ghema mengatakan MUJ mendorong kemandirian energi Jabar melalui efisiensi distribusi, inovasi CNG dan mini LNG, serta sinergi pemenuhan kebutuhan gas bagi rumah tangga dan industri.

"Aspirasi kami adalah memperpendek rantai distribusi gas agar pelaku usaha di Jawa Barat mendapatkan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mewujudkan pengelolaan energi yang inklusif melalui pengembangan unit bisnis CNG dan mini LNG," ujar dia.

Menurut dia, fokus pengembangan MUJ tidak hanya terpaku pada aspek komersial, tetapi juga selaras dengan program prioritas pemerintah pusat dalam menyediakan pasokan gas untuk jaringan rumah tangga dan industri strategis.

"Kami berkomitmen menjadikan Jawa Barat sebagai percontohan wilayah yang mandiri dalam mengelola potensi energi daerahnya," katanya menambahkan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1.562 triliun pada triwulan I/2026, seiring dengan lonjakan laba bersih konsolidasian yang juga tumbuh double digit sebesar 13,7% menjadi Rp15,5 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang berkualitas di tengah dinamika global.

“Kinerja solid Perseroan tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang konsisten di berbagai lini,” ujar Hery dalam paparan kinerja keuangan triwulan I/2026, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, ekspansi kredit dilakukan secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset.

Secara rinci, segmen UMKM masih menjadi kontributor utama dengan total penyaluran mencapai Rp1.211 triliun. Sementara itu, dari sisi pendanaan, BRI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.

Komposisi dana murah (CASA) juga semakin kuat, meningkat 13,2% yoy menjadi Rp1.058,6 triliun, yang turut mendorong efisiensi biaya dana. Cost of fund (CoF) tercatat turun dari 3% menjadi 2,3%.

Dari sisi operasional, pre-provision operating profit (PPOP) tercatat sebesar Rp32,2 triliun atau tumbuh 7,7% yoy. Kualitas aset pun menunjukkan perbaikan dengan loan at risk (LAR) menurun menjadi 9,7%.

Peningkatan kinerja tersebut berdampak pada rasio profitabilitas, dengan return on assets (ROA) naik menjadi 2,8% dan return on equity (ROE) meningkat menjadi 18,4%.

Selain itu, total aset BRI tercatat mencapai Rp2.250 triliun atau tumbuh 7,2% yoy. Hery menegaskan, ke depan BRI akan terus memperkuat peran sebagai bank yang berfokus pada ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai pusat pertumbuhan, termasuk melalui penguatan ekosistem dan integrasi digital guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan nilai tambah ekonomi kreatif (ekraf) mengalami lonjakan signifikan di tahun 2025 mencapai lebih dari Rp304,6.

"Tahun lalu (2025) ditetapkan target kenaikan nilai tambah ekraf sebesar Rp20,5 miliar, kemudian terjadi lonjakan sebesar Rp304,6 miliar atau meningkat 1.456 persen," kata Gubernur Yulius di Manado, Rabu.

Ia mengatakan terjadinya peningkatan nilai tambah tersebut karena mendapatkan bimbingan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Di Kota Bitung banyak ekraf yang muncul setelah mendapatkan pembimbingan," katanya menambahkan.

Tumbuh suburnya ekraf, menurut Yulius, karena kultur daerah yang memang memiliki sumber daya manusia yang senang di bidang tersebut.

Ia menyebutkan, aksi nyata dan kegiatan strategis yang sudah dilakukan adalah mendukung penguatan anggaran untuk ajang skala besar pada acara "Event Warbiasa Governor League 2025" dan Manado High Street Market, serta penetapan Manado sebagai Kota Kreatif Nasional.

"Pemerintah Provinsi Sulut juga berkomitmen menata organisasi dengan membentuk nomenklatur khusus ekraf yang terpisah dari pariwisata," kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi Sulut bersama Kanwil Ditjen Kemenkum juga melakukan penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan sistem royalti bagi pelaku kreatif lokal.

"Keberhasilan sektor ini terlihat nyata pada pertumbuhan performa sektor pendukung seperti penyediaan akomodasi dan makan-minum yang terus meningkat di seluruh wilayah Sulut," ujar dia.

Yulius menambahkan, sektor ekraf Sulut saat ini berada pada fase transformasi fundamental, beralih dari sektor pendukung pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi mandiri yang berbasis pada kekayaan intelektual dan partisipasi generasi muda.

"Kekuatan utama kita bertumpu pada karakter cross-cutting (lintas sektor) yang mengintegrasikan subsektor kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan, musik, dan digital kreatif, dengan aset budaya lokal seperti musik Kolintang serta kuliner khas Bubur Manado dan Cakalang Fufu," katanya.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Edukasi dan literasi menjadi tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengasuransikan properti miliknya.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan belum banyak orang yang mengasuransikan properti miliknya karena soal kesadaran dan pengetahuan.

"Ketidaktahuan itu sering disebut edukasi dan literasi. Terbukti pengeluaran masyarakat untuk rokok cukup tinggi yang harganya lebih tinggi dari premi asuransi," kata Irvan dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selain itu, masalah selanjutnya adalah harga rumah yang mahal. Di sisi lain, Rivan menyebut seharusnya kendala-kendala yang ada bisa diatasi dengan subsidi bunga atau subsidi Premi seperti iuran BPJS bagi golongan miskin yg ditanggung pemerintah yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya 123 juta penduduk.

Menurutnya, pemerintah perlu makin gencar soal edukasi dan literasi asuransi properti. Terlebih, saat ini asuransi wajib seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Tarif Premi Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor. Adapun PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menilai kebijakan ini berpotensi memperkuat tata kelola risiko di industri asuransi umum.

Corporate Secretary Jasindo, Brellian Gema mengatakan pihaknya percaya regulator akan menyusun aturan yang terbaik bagi semua pihak.

“Apabila penyesuaian ini dilakukan maka kami berharap dapat mencerminkan profil risiko yang aktual, mendorong praktik underwriting yang lebih prudent, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri asuransi umum,” ujar Brellian.

Dia menilai faktor utama yang mendorong perlunya penyesuaian tarif adalah adanya peningkatan profil risiko yang menyebabkan potensi klaim lebih besar.

“Penyesuaian tarif perlu dilihat secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan perusahaan asuransi dapat lebih berkelanjutan dalam memberikan perlindungan,” tambahnya.

Dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ini, Jasindo juga telah menyiapkan strategi adaptasi. Langkah-langkah tersebut antara lain memperkuat kebijakan underwriting berbasis risiko dan meningkatkan kualitas analisa risiko agar sejalan dengan ekspektasi regulator.

Perusahaan juga terus melakukan edukasi kepada nasabah maupun publik terkait pentingnya proteksi yang sesuai nilai dan risiko aktual, demi menciptakan ekosistem asuransi yang berdaya tahan. Adapun, asuransi properti menjadi solusi yang sangat penting di tengah ancaman cuaca ekstrem.

“Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” ujar Brellian.

Asuransi properti melindungi pemilik dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Dengan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, memiliki perlindungan ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Ketua yang menangani perkara penyiraman air keras Andrie Yunus, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meminta Oditur Militer segera menghadirkan Andrie sebagai saksi persidangan.

Hal itu disampaikan saat sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Mulanya oditur menyampaikan telah mengirim surat ke Andrie Yunus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebanyak dua kali.

Pertama pada 27 Maret 2026 dan mendapat balasan pada 31 Maret 2026, yang menyatakan bahwa Andrie tidak bisa hadir karena masih melakukan perawatan intensif.

"Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan Saudara Andrie Yunus," kata oditur.

Kemudian pada panggilan kedua di tanggal 3 April 2026 dan dijawab oleh LPSK 16 April 2026, disampaikan bahwa Andrie masih belum bisa hadir karena perlu perawatan medis baik fisik maupun psikis di RSCM.

Hakim Ketua Fredy menjelaskan, oditur harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Andrie sebagai saksi. Sebab, keterangan dari Andrie dinilai belum terlalu lengkap.

Kehadiran Andrie Yunus dalam sidang juga agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dari Wakil Koordinator KontraS itu. Fredy turut mengingatkan bahwa seorang saksi atau ahli yang terus mangkir dari persidangan dapat dikenakan pidana.

"Kan sekarang sudah di LPSK kan ya berarti koordinasi lebih mudah. Kalau misalnya didampingi LPSK juga tidak masalah karena itu menjadi hak saksi untuk didampingi LPSK pada saat persidangan," jelas Fredy.

Dia melanjutkan, jika Andrie tidak bisa hadir secara langsung, Andrie dapat hadir sidang melalui daring. Fredy menegaskan jika Oditur tak bisa menghadirkan saksi, maka hakim akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Andrie.

"Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," ucap Fredy.

Pada sidang perdana ini, para Terdakwa dihadirkan, yakni Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Keempat terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari oditur. Alhasil, sidang akan dilanjutkan pada 6 Mei atau 7 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang, mereka didakwa melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam RDP di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya demutualisasi bursa efek,” kata Hasan Fawzi kepada pers saat ditemui di BEI, Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, penguatan landasan hukum demutualisasi bursa tersebut kemungkinan akan dilakukan melalui revisi UU P2SK.

Setelah revisi tersebut disetujui dan disahkan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan aturan turunan lainnya, salah satunya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian, OJK akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) terkait sesegera mungkin.

“Tentu akan prosesnya nanti undang-undangnya dahulu baru kemudian PP-nya dan kemudian nanti kami turunkan dalam bentuk aturan pelaksanaan, baik perubahan di OJK, Peraturan OJK, maupun nanti perubahan peraturan di Bursa Efek Indonesia,” ucap Hasan.

Sebelumnya, Hasan Fawzi mengatakan, pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan milik Elon Musk resmi meluncurkan XChat, pesaing WhatsApp, di iOS pada 24 April waktu Amerika Serikat (AS). Jika sudah memiliki akun X, pengguna bisa mencoba XChat.

Kepala Bagian Privasi dan Perlindungan Data Global di Netskope, perusahaan keamanan siber, Neil Thacker mengatakan, XChat menawarkan jaminan privasi yang serupa dengan WhatsApp.

“WhatsApp menggunakan enkripsi end to end, tetapi masih mengumpulkan metadata dan membagikan beberapa data dalam ekosistemnya yang lebih luas,” kata dia dikutip dari Forbes, Senin (27/4).

Mitra di Freeths yang berspesialisasi dalam hukum informasi dan teknologi, serta data, Luke Dixon mengatakan XChat memiliki satu keunggulan dibandingkan WhatsApp, yaitu tidak memerlukan nomor telepon pengguna.

“Meskipun demikian, seperti yang Anda harapkan dari layanan yang sudah mapan, WhatsApp merupakan platform yang lebih matang dengan tingkat adopsi pengguna yang sangat tinggi. XChat masih harus banyak mengejar ketertinggalan dalam hal itu,” ujar Dixon.

CEO dan pendiri Endor Labs Varun Badhwar mengatakan, XChat memerlukan akun X yang sudah ada. Oleh karena itu, identitas, informasi perangkat, IP, dan riwayat perilaku di X sudah menjadi bagian dari data yang diolah XChat.

Apa Saja Data yang Dikumpulkan XChat?

Menurut Badhwar, ada dua hal yang menonjol. Kunci tersimpan di server X. X menyimpan kunci enkripsi pribadi pengguna di infrastrukturnya sendiri, yang dilindungi oleh PIN empat digit.

“X telah mengakui bahwa arsitektur ini dapat memungkinkan 'orang dalam yang jahat atau X sendiri' untuk mengakses percakapan. Itu pengakuan yang luar biasa, dan itu berarti klaim enkripsi end to end bergantung pada kebijakan X, bukan pada perhitungan matematis,” kata Badhwar.

Pada saat yang sama, metadata gambar tidak dihilangkan. Laporan menunjukkan bahwa gambar yang dikirim melalui XChat mempertahankan koordinat GPS dan detail kamera.

“Jadi, meskipun konten pesan dienkripsi, foto yang dibagikan dapat membocorkan lokasi dan sidik jari perangkat Anda,” Badhwar memperingatkan.

Dixon mengatakan, meskipun XChat mengenkripsi isi pesan, Pemberitahuan Privasi Aplikasi mengungkapkan bahwa aplikasi ini mengumpulkan ‘beberapa jenis data’, termasuk metadata dan aktivitas penggunaan.

Hal itu berdampak pada privasi pengguna. “Misalnya metadata mengungkapkan dengan siapa pengguna berkomunikasi, kapan, dan berapa lama. Aktivitas penggunaan mencakup catatan interaksi produk, riwayat pencarian, dan informasi yang mengungkapkan bagaimana Anda menggunakan aplikasi,” ujar dia.

Di AS, tidak ada standar privasi federal. Undang-Undang Privasi Konsumen California memberikan beberapa hak kepada pengguna di sana, tetapi tidak ada yang sebanding dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Inggris yang memaksa X untuk mengungkapkan penerima pihak ketiga atau tujuan pemrosesan.

“Di Inggris dan Uni Eropa, XChat akan menghadapi lingkungan peraturan yang sangat berbeda. GDPR mewajibkan pengungkapan dasar hukum, periode penyimpanan, dan berbagi data dengan pihak ketiga,” kata Badhwar.

Namun X telah berkonflik dengan regulator Eropa. Komisi Perlindungan Data Irlandia menyelidiki penggunaan data pengguna oleh X untuk melatih Grok, dan X setuju untuk menangguhkan pemrosesan data pengguna Uni Eropa/Kawasan Ekonomi Eropa secara permanen.

Data XChat Apa yang Dibagikan dan Dengan Siapa?

Neil Thacker mengatakan, XChat membagikan data akun, penggunaan, dan perangkat dengan pihak ketiga, termasuk penyedia layanan, mitra, dan berpotensi juga pengiklan.

“Ini dapat mencakup detail kontak, data aktivitas, dan metadata komunikasi,” kata Thacker.

Data juga dapat diungkapkan kepada pihak berwenang jika diwajibkan secara hukum. Setelah data dibagikan, pengguna memiliki visibilitas dan kendali terbatas atas bagaimana data tersebut digunakan, sehingga meningkatkan risiko pembuatan profil, pelacakan, dan penyalahgunaan.

Sementara itu, Badhwar mengatakan metadata tentang siapa berbicara dengan siapa, kapan, seberapa sering, dari mana, tidak dienkripsi di platform perpesanan arus utama mana pun, termasuk XChat.

Kebijakan privasi X yang lebih luas juga sudah mengizinkan berbagi data pengguna dengan ‘kolaborator’ pihak ketiga, kecuali pengguna memilih untuk tidak ikut serta.

Penerima itu bebas menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri, termasuk melatih model AI. “Ini penting karena XChat berada di bawah naungan perusahaan yang sama dengan Grok,” kata Badhwar.

Jika Akun X Diretas, maka XChat Ikut Diretas

Badhwar mengatakan pengguna bisa meningkatkan privasi di XChat, tetapi ‘dalam batasan yang wajar’. Dia merekomendasikan langkah-langkah praktis seperti menghapus metadata dari foto sebelum mengirim atau menggunakan aplikasi kamera yang berfokus pada privasi atau pembersih metadata.

Tips lainnya yakni mengaktifkan fitur pesan yang menghilang melalui fitur menghilang lima menit di XChat.

“Jangan biarkan akun X menjadi jangkar identitas Anda untuk percakapan sensitif,” kata Badhwar. “Jika akun X Anda diretas, XChat juga akan diretas.”

XChat memberi pengguna kemampuan untuk mengaktifkan enkripsi dalam pesan pribadi dengan memilih ikon gembok, yang menunjukkan komunikasi terenkripsi end to end.

Mereka juga dapat mengakses, mengoreksi, atau memodifikasi informasi yang diberikan dengan mengedit profil mereka dan menyesuaikan pengaturan akun mereka.

Pengguna memiliki kendali melalui pengaturan, tetapi X memberikan informasi kepada pihak ketiga tertentu untuk menjalankan produk dan layanannya.

“X juga dapat berbagi informasi dengan pihak ketiga yang menjalankan fungsi dan menyediakan layanan atas namanya, termasuk pihak yang membantu X memahami penggunaan layanannya,” ujar Dixon.

Menurut Dixon, aplikasi ini juga menyertakan mekanisme untuk memblokir tangkapan layar atau memberi peringatan kepada pengguna jika ada upaya pengambilan tangkapan layar.

Manajer Strategi Senior di Jamf Adam Boynton meengatakan, XChat sama seperti yang berlaku untuk setiap aplikasi perpesanan. "Pastikan sistem operasi (OS) selalu terbaru, pertimbangkan dengan cermat perangkat mana yang ditautkan ke akun Anda, dan ingat bahwa metadata menceritakan sebuah kisah bahkan ketika isi pesan dienkripsi,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membukukan kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini. Kinerja perseroan juga diperkirakan masih tetap bertumbuh pada kuartal II/2026.

Hingga Maret 2026, laba bersih perseroan secara konsolidasian tumbuh 3,83% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp14,68 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp14,14 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, raihan laba BCA pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik tipis 0,04% YoY menjadi Rp21,15 triliun, dari kuartal I/2025 sebesar Rp21,14 triliun.

Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 8,65% YoY turut mendorong kinerja laba pada periode ini. Tercatat, pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp5,06 triliun setelah pada kuartal I/2025 sebesar Rp4,65 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank swasta terbesar di Indonesia itu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,6% YoY menjadi Rp994 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara prudent,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin.

Pada periode ini, rasio loan at risk (LAR) dan non-performing loan (NPL) terjaga, masing-masing di posisi 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menambahkan, realisasi kinerja pada kuartal I/2026 sangat inline dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) perseroan.

Sejauh ini, dia juga memastikan bahwa target perseroan masih sejalan dengan RBB 2026, sembari terus memerhatikan kondisi ekonomi dan permintaan kredit dalam sembilan bulan mendatang.

“Kita berharap ada perbaikan-perbaikan juga ekonomi dan permintaan kredit untuk 9 bulan mendatang. Jadi kita masih melihat tren, rencana kerja itu masih untuk kita teruskan,” jelas Vera.

BCA sejatinya merupakan bank yang konsisten mencatatkan pertumbuhan kinerja.

“Di tengah tantangan saat ini, bank masih mencatat pertumbuhan kinerja adalah sesuatu yang positif dan menunjukkan resiliensi bank sehingga masih sesuai ekspektasi,” kata Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Untuk kuartal II/2026, Trioksa memperkirakan BCA tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja meskipun tren suku bunga diperkirakan berbalik arah.

Kendati begitu, prospek saham BBCA dinilai agak ‘anomali’ di tengah pertumbuhan kinerja yang konsisten. Trioksa melihat, harga saham BBCA dalam tren menurun akibat penjualan masif dari investor luar, di tengah sentimen MSCI dan pelemahan rupiah.

“Prospek BBCA dalam jangka pendek masih akan tertekan, namun masih terlihat prospek dalam jangka panjang bila terjadi perbaikan penilaian MSCI dan rupiah kembali stabil,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membukukan penyaluran kredit sebesar Rp994 triliun hingga Maret 2026, meningkat 5,6% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara pruden,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, kredit BCA utamanya ditopang oleh kredit produktif sebesar Rp760,2 triliun, meningkat 7,8% YoY dibandingkan posisi kuartal I/2025.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan turut mencatatkan pertumbuhan. Pada kuartal I/2026, kredit ke sektor ini tumbuh 10,0% YoY menjadi Rp258,4 triliun, atau setara 26,0% dari total portofolio pembiayaan BCA.

Capaian ini didukung pertumbuhan kredit UMKM sebesar 12% YoY dengan outstanding Rp146 triliun, mencerminkan dukungan BCA pada berbagai sektor perekonomian nasional.

Sementara itu, kredit hijau BCA (green financing) tumbuh 7,7% YoY mencapai Rp113 triliun. Realisasi ini salah satunya didukung oleh penyaluran pembiayaan ke sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang meningkat sebesar 53,5% YoY.

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin. Rasio loan at risk (LAR) dan non performing loan (NPL) terjaga, masing-masing 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan. Dengan demikian, total laba BCA dan entitas anak mencapai Rp14,7 triliun hingga Maret 2026.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi solusi atas kendala perizinan lahan perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan kebijakan ini langkah strategis menjawab tantangan utama pada sisi suplai perumahan subsidi. Selama ini soal perizinan lahan menjadi salah satu hambatan yang berdampak langsung untuk ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BP Tapera menyambut positif hasil rapat tingkat menteri yang membahas penyelesaian kendala perizinan lahan untuk pembangunan perumahan.

Rapat yang digelar di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, yang akan menjadi dasar percepatan proses perizinan lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terkendala untuk kembali diproses perizinannya, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan.

Lebih lanjut, BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui kebijakan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

BP Tapera juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri yang akan mendorong sosialisasi kebijakan ini kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar SKB dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, terutama dalam proses pemberian rekomendasi perizinan lahan.

Selain itu, BP Tapera memandang kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dengan terselesaikannya kendala perizinan, diharapkan sisi pasokan perumahan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.

Ke depan, BP Tapera akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan penyediaan rumah subsidi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026