Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri (TAM) ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan akselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia.

Menurut Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target penambahan kapasitas PLTS sebesar 100 GW.

Berdasarkan perhitungan teknis, pembangunan 1 MW PLTS membutuhkan dana sekitar 1 juta dolar AS, yang berarti untuk mencapai target 100 GW diperlukan investasi sebesar 100 miliar dolar AS.

Hangga menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memikul beban finansial sebesar itu.

"Dibutuhkan sinergi lintas sektoral antara kementerian, PLN, Danantara, dan pihak swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menarik investor. Kita perlu menggarap teknologi dan investasi secara bersamaan agar target ambisius ini dapat terakomodasi dalam RUPTL," ujar Hangga saat menjadi narasumber dalam acara "Solar PV & Energy Storage Forum 2026: Innovative Financing Models for Solar PV in Indonesia" di Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah juga mendorong model inklusivitas dalam pengelolaan energi serupa dengan kebijakan di sektor minerba pada 2025.

Melalui pemberian izin usaha kepada BUMD, UMKM, koperasi, hingga organisasi keagamaan dan perguruan tinggi diharapkan tercipta multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Konsep itu telah diuji coba pada optimalisasi sumur minyak masyarakat yang dikelola oleh koperasi untuk meningkatkan lifting nasional dan kini pola yang sama akan diterapkan untuk menyukseskan program PLTS nasional.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyusun peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum kuat bagi implementasi PLTS 100 GW.

Langkah tersebut dilaksanakan agar target tersebut selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025.

Hangga menambahkan tantangan utama Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada distribusi dan transmisi, potensi angin melimpah di Sulawesi, gas di Kalimantan, Aceh, dan Papua, yang memerlukan transportasi dan regasifikasi LNG agar ekonomis, sementara energi surya tersedia merata di seluruh tanah air.

Untuk menghubungkan potensi-potensi yang tersebar tersebut, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti kabel bawah laut (subsea cable) menjadi prioritas masa depan.

"Dengan komitmen yang kuat terhadap Paris Agreement dan NZE (nol emisi), pemerintah optimistis bahwa melalui integrasi regulasi, inovasi pendanaan dan teknologi tepat guna, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya secara optimal guna mewujudkan kedaulatan energi yang mandiri dan berkelanjutan," ujar Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan percepatan pengembangan Blok Masela, bukan sekadar mengejar target produksi, tapi langkah krusial melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, setelah penantian panjang selama lebih dari seperempat abad, proyek strategis nasional (PSN) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, kini memasuki babak baru yang menentukan.

"Momentum ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik pada Februari lalu, sebuah bukti nyata proyek ini telah bergeser dari sekadar wacana administratif menjadi aksi nyata di lapangan," kata Hangga.

Saat dalam agenda Silahturahmi Pengabdian Mata Garuda, sebagai organisasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Hangga menyebut urgensi Blok Masela semakin terasa ketika melihat dinamika internasional yang kian memanas.

Konflik di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga migas yang mengkhawatirkan.

Hangga mengungkapkan saat harga minyak menyentuh 110 dolar AS per barel, ketergantungan pada impor meskipun sumbernya telah didiversifikasi ke Amerika Serikat, Afrika, hingga Australia, tetap memberikan tekanan berat pada neraca perdagangan.

"Dalam konteks inilah Blok Masela hadir sebagai benteng domestik yang akan menyuplai energi secara masif dan stabil," jelasnya.

Secara komersial, proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan dengan telah ditandatanganinya MoU antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.

Saat ini, SKK Migas tengah mengawal negosiasi intensif pembelian LNG sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk mencapai final investment decision (FID).

Dengan potensi produksi sebesar 9,5 MTPA LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel minyak kondensat, pemerintah menetapkan skema alokasi berimbang, yakni 60 persen untuk pasar ekspor guna menjamin keekonomian proyek dan 40 persen tetap dialokasikan untuk kebutuhan domestik (DMO).

Hangga menambahkan Blok Masela juga membawa manfaat bagi kemajuan masyarakat Maluku.

Pemerintah berkomitmen memastikan proyek ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah setempat.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian hak kelola participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi badan usaha milik daerah (BUMD), penciptaan lapangan kerja secara masif, hingga program transfer pengetahuan dan teknologi.

"Dengan pengawalan ketat lintas kementerian dan koordinasi bersama pemerintah daerah, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi sumber energi bagi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peradaban ekonomi baru yang lebih sejahtera bagi masyarakat di garda terdepan timur Indonesia," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi.

Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global.

Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi.

Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global.

Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kunjungan di fasilitas PLN ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menekankan pentingnya implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat kolaborasi lintas sektoral dan menyelesaikan hambatan regulasi.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, pemerintah sepenuhnya mendukung kesuksesan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan program pengurangan bahan bakar diesel untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

"Kunci utama dari kemandirian energi adalah sinergi antara keekonomian, keamanan pasokan, dan pelestarian lingkungan, di mana setiap langkah transisi energi harus dipastikan murah dan kompetitif sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya saat kunjungan kerjanya ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat di Bandung, Jabar, Jumat (16/1/2026).

Menurut dia, sinergi subsektor ketenagalistrikan di Jawa Barat turut menjaga ketahanan energi dan mengawal transisi nasional.

Hangga mengatakan, tujuan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap seluruh rantai pasok energi nasional, mulai dari hulu migas, kilang, hingga hilir kelistrikan guna memastikan keselarasan dengan visi Astacita nomor 2 dan nomor 5.

"Kunjungan di fasilitas PLN ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional yang menjadi prioritas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM," jelasnya.

Fokus utama peninjauan dilakukan pada Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Barat, yang berfungsi sebagai pusat kendali untuk memantau stabilitas frekuensi dan beban listrik secara terpusat selama 24 jam penuh.

UP2D berperan vital dalam menjaga keandalan listrik, melakukan monitoring kondisi teknis di lapangan, hingga memberikan respons cepat terhadap gangguan melalui integrasi teknologi smart grid.

Keberadaan ruang kontrol ini memastikan bahwa dinamika permintaan energi dari sektor industri besar di kawasan Cikarang dan Karawang, Jabar, serta kebutuhan transportasi berbasis listrik, dapat terakomodasi dengan aman dan efisien tanpa mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan.

PLN UID Jawa Barat merupakan pengelola sistem kelistrikan dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia, melayani lebih dari 18,1 juta pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 35.686 MVA.

Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan energi tertinggi, wilayah ini didukung oleh infrastruktur distribusi yang masif, menjadikan Jawa Barat sebagai sistem kelistrikan paling kompleks di tanah air.

Dengan realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yang menyentuh angka 33 persen, Jawa Barat juga menjadi tulang punggung nasional dalam mengawal target transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat Krisantus H Setyawan mengatakan, UP2D memiliki tanggung jawab besar dalam memonitoring listrik dan respons kondisi teknis di lapangan, terutama dalam menghadapi dinamika permintaan dari sektor industri dan transportasi di pusat pertumbuhan ekonomi baru.

PLN terus bertransformasi mengikuti arah kebijakan transisi energi nasional melalui penguatan infrastruktur digital, sistem kontrol jaringan, hingga integrasi teknologi demi efisiensi energi yang sejalan dengan program pemerintah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Selama ini, Indonesia mengekspor bahan mentah, diolah di luar negeri dan diimpor kembali, sehingga nilai tambahnya dinikmati negara lain

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Migas Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan kilang pengolahan minyak mentah berperan penting dalam proses hilirisasi.

"Selama ini, Indonesia mengekspor bahan mentah, kemudian diolah di luar negeri dan diimpor kembali, sehingga nilai tambahnya justru dinikmati negara lain," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hangga, panggilannya, saat kunjungan kerjanya ke Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jateng, Kamis (8/1/2026), melanjutkan, melalui penguatan kilang, nilai tambah tersebut dapat dimaksimalkan di dalam negeri.

Saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Hilirisasi yang menaungi 18 proyek strategis guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Hangga menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meninjau secara langsung kondisi kilang, tantangan operasional yang dihadapi, serta potensi pengembangan dan revitalisasi kilang dalam rangka mendukung program hilirisasi energi nasional.

Ia mengakui sebagian besar kilang di Indonesia, termasuk RU IV Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar dan paling strategis di Indonesia yang dikelola PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), telah berusia cukup lama, sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas dan revitalisasi.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan bertahap maupun pendekatan proyek kilang minyak modular.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkomitmen menyelaraskan kebijakan dan regulasi dengan kondisi di lapangan agar pengembangan kilang dapat berjalan secara optimal.

RU IV Cilacap yang beroperasi sejak 1974 memiliki kapasitas pengolahan mencapai 348 ribu barel minyak per hari.

Kilang memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengolah berbagai jenis minyak mentah.

RU IV Cilacap memasok 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa dan menyumbang lebih dari 30 persen total kapasitas kilang nasional.

Kilang Cilacap menghasilkan BBM, avtur, petrokimia, bahan bakar khusus seperti Pertamax dan lube base oil.

RU IV juga merupakan pionir produksi Pertalite dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menyebutkan penguatan inovasi melalui sinergi yang melibatkan peneliti, dunia usaha, dan pemerintah, menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil di tengah kondisi geografis yang sangat luas.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat masif mencapai 3.687 GW, namun pengembangannya membutuhkan peta jalan yang sinkron seperti yang tertuang dalam RUPTL untuk menambah kapasitas EBT sebesar 42,6 GW dan 10,3 GW storage," dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia melanjutkan upaya dekarbonisasi melalui teknologi dan program biodiesel seperti B40 hingga B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi tanpa mengorbankan kebutuhan energi nasional.

"Selain itu, kebijakan hilirisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru," sebutnya saat menjadi narasumber dalam webinar Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI), Minggu (28/12/2025).

Hangga, panggilannya, menambahkan saat ini, Indonesia menghadapi tantangan defisit minyak yang signifikan, yang mana konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting berkisar 605.000 barel per hari.

Hal serupa terjadi pada sektor gas, meskipun Indonesia memiliki surplus gas alam jenis C1 & C2, namun masih mengimpor LPG gas C3 & C4 dalam jumlah besar.

Di sisi lain, batu bara masih menyumbang 64 persen konsumsi listrik nasional dengan faktor harga dan kepastian pasokan tetap menjadi prioritas utama masyarakat sebelum mempertimbangkan aspek lingkungan atau emisi.

Diskusi secara khusus menghadirkan Hangga sebagai tokoh muda awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Amerika Serikat, yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda.

Hangga menyelesaikan studi sarjana di Michigan State University dan magister di New York University di bidang yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya kini berkiprah di Kementerian ESDM.

Pada kesempatan itu, Hangga juga mendorong generasi muda memosisikan diri sebagai aset strategis negara dengan tidak hanya menjadi mahasiswa secara akademis, tetapi juga menempa diri sebagai decision maker di masa depan.

Upaya ini harus dibarengi dengan pemilihan bidang studi yang memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan nasional, terutama pada sektor krusial seperti energi, hilirisasi, dan teknologi, guna memastikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa.

Semangat sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mengingat visi besar untuk memajukan Indonesia hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid sesuai dengan prinsip bahwa berjalan bersama akan membawa kita melangkah lebih jauh dibandingkan berjuang sendirian.

"Kontribusi nyata dari para generasi muda akan menjadi penentu dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai target net zero emission pada 2060," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dengan pengalaman ExxonMobil yang berjalan selama 140 tahun dan sudah berinvestasi di Indonesia selama 125 tahun, ExxonMobil dapat terus berkontribusi mencapai target lifting migas APBN,

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengharapkan ExxonMobil dapat terus berkontribusi dalam mencapai target lifting migas nasional.

"Dengan pengalaman ExxonMobil yang berjalan selama 140 tahun dan sudah berinvestasi di Indonesia selama 125 tahun, ExxonMobil dapat terus berkontribusi mencapai target lifting migas APBN," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pada Jumat (12/12/2025), Hangga, panggilannya, mengunjungi lokasi operasi ExxonMobil di Bojonegoro, Jatim.

Hangga mengatakan, kunjungan tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo yang fokus pada penguatan kemandirian energi dan hilirisasi.

Ia menekankan isu utama bagi masyarakat adalah afordabilitas harga energi dan di saat bersamaan mendorong transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik.

Hilirisasi mencakup 26 komoditas dan melibatkan koordinasi lintas sektoral yang intensif untuk mempermudah perizinan dan dukungan regulasi.

Hangga juga menekankan pentingnya kunjungan langsung ke lapangan, karena meskipun data telah diterima di pusat, peninjauan di lapangan sangat penting untuk dilakukan.

Tujuannya untuk menyelaraskan dan memastikan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dapat sesuai dengan realitas operasional yang dihadapi kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

Vice President of Public and Government Affairs ExxonMobil Cepu Limited Dave Seta mengatakan, kunci keunggulan kompetitif ExxonMobil terletak pada teknologi.

Di Lapangan Banyu Urip, penggunaan teknologi canggih, yang berhasil melawan penurunan produksi alami (natural decline rate).

Berkat inovasi ini, produksi Banyu Urip dapat melebihi target APBN yang ditetapkan.

Di saat yang bersamaan, ExxonMobil sedang melakukan transformasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi.

Di sisi sosio-ekonomi, ExxonMobil menyampaikan program sustainable community development di sekitar Bojonegoro dan Tuban fokus pada tiga pilar.

Salah satunya adalah pembangunan 61 menara air bersih di desa-desa sekitar, yang telah memberikan manfaat kepada puluhan ribu jiwa, disertai dengan pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal untuk pemeliharaan fasilitas secara mandiri.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kami memantau manajemen rantai pasok dan efisiensi mulai dari fasilitas, truk tangki, hingga storage agar regulasi pusat sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan,

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra memantau pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Kami ingin memastikan kondisi pasokan BBM dalam kondisi aman selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," ujarnya saat meninjau Fuel Terminal (FT) Madiun, Jawa Timur, Senin (17/11/2025), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan itu, Hangga, panggilan akrabnya, memberikan arahan kepada jajaran manajemen FT Madiun.

Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi kondisi operasional di lapangan, efisiensi rantai pasok, dan menyinkronkan regulasi pusat dengan kondisi dan tantangan di daerah.

Hangga memastikan pasokan energi terjamin, operasional berjalan andal, dan standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE) telah diterapkan dengan baik di lokasi.

"Kami memantau manajemen rantai pasok dan efisiensi mulai dari fasilitas, truk tangki, hingga storage agar regulasi pusat sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan," jelasnya.

Hangga juga menegaskan bahwa aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau HSSE adalah standar normal yang wajib dipertahankan.

Manajer FT Madiun Kadek Dwi, yang menyambut kunjungan Hangga, menyampaikan FT Madiun telah masuk dalam Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

FT Madiun yang memperoleh Proper Hijau selama tiga tahun berturut-turut pada 2022-2024 ini memiliki 11 tangki timbun BBM vertikal dan 2 horisontal.

Terminal BBM ini melayani lembaga penyalur di wilayah Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah, termasuk Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung.

Kadek Dwi mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi peningkatan permintaan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan menyiapkan kantong BBM dan fasilitas layanan Pertashop bergerak di sekitar pintu keluar jalan tol di Madiun.

Terkait keselamatan, ia menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan safety stand down dan uji kekedapan tangki secara konsisten untuk memitigasi risiko.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Optimistis bahwa kemandirian energi, khususnya di bidang minyak dan gas bumi, mungkin dicapai.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra meyakini Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, sektor energi Indonesia tengah mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor.

Salah satu isu utama adalah pada komoditas LPG, mengingat Indonesia mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan nasional dengan beban subsidi sebesar Rp87,6 triliun.

"Gasifikasi batu bara serta penggunaan CNG dan LNG adalah sesuatu yang sudah lama dibicarakan, tetapi sesuatu yang bisa kita implementasikan secara masif saat ini," ujar Hangga, panggilannya, saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi "Indonesia Youth Energy Program 2025", di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Senin.

Dalam diskusi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini, Hangga memaparkan tantangan dan strategi menuju kemandirian energi nasional.

Hangga pun optimistis bahwa kemandirian energi, khususnya di bidang minyak dan gas bumi, mungkin dicapai.

Optimisme ini, antara lain didukung oleh proyek strategis ​​​​​Revamping Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang dijalankan PT Pertamina (Persero), dan diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat.

Proyek ini akan meningkatkan produksi kilang minyak dalam negeri secara signifikan, dari yang sebelumnya 260.000 barel per hari (BOPD) menjadi 360.000 BOPD.​​​​​​​

Hangga melanjutkan Kementerian ESDM memfokuskan diri pada pilar kedua dari Astacita, yaitu kemandirian energi yang mencakup availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Menurut dia, soal kemandirian energi menjadi krusial, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan besar yang menghadapi tantangan geopolitik serta masih mengimpor minyak dalam jumlah cukup besar.​​​​​​​

Ia juga menekankan bahwa tata kelola migas menuntut kerja sama lintas kementerian yang intensif.

Misalnya, aktivitas offshore memerlukan keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara pengembangan onshore memerlukan izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Hangga juga menyatakan bahwa Kementerian ESDM sangat memperhatikan berbagai entitas energi terutama Pertamina, PLN, dan MIND ID.

"Kita harus bisa melihat kerja keras dari teman-teman Pertamina dan kita harus bisa mengapresiasi hal tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hangga mengajak kontribusi semua anak bangsa demi kejayaan dan kemajuan bangsa dan negara.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

PIMD memastikan produk Pertamina yang berlebih di dalam negeri yang tidak terserap, dapat diserap di pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan Pertamina International Marketing and Distribution (PIMD) Pte Ltd memiliki peran vital dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, PIMD yang berbasis di Singapura, pusat bunkering utama dunia, berperan penting untuk mengoptimalkan kelebihan produk domestik.

"PIMD memastikan produk Pertamina yang berlebih di dalam negeri yang tidak terserap, dapat diserap di pasar internasional, terutama produk fuel oil yang permintaannya rendah di Indonesia," katanya dalam kunjungan kerjanya ke Kantor PIMD di Singapura, Kamis (30/10/2025).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memahami tantangan, prosedur bisnis, serta isu-isu yang dihadapi PIMD.

Hangga, panggilannya, menekankan peran vital trading arm Pertamina Group dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Ia menjelaskan bahwa untuk kelanjutan bisnis dan kontribusi Pertamina, diperlukan upaya multisektoral, bukan hanya Kementerian ESDM.

"Kementerian ESDM fokus pada regulasi dan kebijakan, dan penting untuk mencocokkan hal itu dengan apa yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian ESDM juga fokus pada pilar kedua dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan energi yang mencakup availability, accessibility, affordability dan acceptability.

"Hal ini krusial mengingat Indonesia adalah negara kepulauan besar yang menghadapi tantangan geopolitik, dengan mengonsumsi minyak 1,6 juta barrels of oil per day (MBOPD), tetapi harus mengimpor 1 juta MBOPD dan juga mengimpor 80 persen kebutuhan LPG nasional," jelasnya.

Hangga menyoroti bahwa ketergantungan pada impor minyak dan LPG itu harus dikurangi.

PIMD, lanjutnya, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan membangun jaringan global, secara tidak langsung mendukung tujuan untuk menjadi negara yang mandiri dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik.

Hangga juga menekankan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, maka semua minyak kebutuhan domestik harus dikelola di pemerintah.

"Kami harus memastikan tidak ada crude luar yang diolah di Singapura dan dikirim ke Indonesia atau crude Indonesia yang diolah di Singapura dan dikirim ke Indonesia," ujar Hangga.

PIMD merupakan entitas bisnis independen, trading company dari Pertamina Group, yang didirikan pada 2019 dan berada di bawah subholding PT Pertamina Patra Niaga.

Head of Trading PIMD Johan menerangkan peran utama PIMD adalah melakukan aktivitas dagang secara independen, tidak hanya untuk Pertamina Patra Niaga, tetapi juga seluruh Pertamina Group, dengan fokus yang lebih bebas di pasar global.

Ekspansi bisnis ke pasar internasional dapat dilihat sebagai strategi untuk memperpanjang bisnis fosil Pertamina dan memberikan nilai tambah pada aset yang dimiliki grup.

"Sinergi antara regulasi yang tepat dari Kementerian ESDM, kerja keras PIMD di kancah internasional, dan penerapan GCG adalah kunci untuk memastikan Pertamina dapat terus menjadi entitas yang menguntungkan dan mendukung ketahanan energi bangsa," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memastikan kesiapan logistik PT Pertamina (Persero) memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, ketahanan energi Indonesia dihadapkan pada tantangan ganda, yakni memastikan ketersediaan pasokan domestik di tengah tingginya ketergantungan impor dan mengoptimalkan infrastruktur logistik yang kompleks.

Dalam upaya strategis meninjau kesiapan logistik tersebut, Hangga, panggilannya, melaksanakan kunjungan kerja ke Pertamina Fuel Terminal (FT) Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (24/10/2025).

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Kementerian ESDM untuk mendukung keandalan operasional Pertamina dan menggunakan data lapangan untuk merumuskan kebijakan energi yang responsif, akurat, dan mampu menjamin keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan.

Hangga memverifikasi secara on-site kesiapan pasokan energi, memastikan keandalan operasional, dan meninjau langsung implementasi standar health, safety, security, and environment (HSSE) di Fuel Terminal Boyolali.

Dalam dialog, Manajer Relations & Management Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati menegaskan Pertamina terus bekerja keras sebagai entitas "Energi untuk Negeri".

Upaya pembenahan dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan standar kualitas produk di hulu hingga pengetatan rantai distribusi di hilir.

Sri juga menyoroti pentingnya peran Pertamina yang memiliki mandat untuk melayani hingga ke daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

"Kesiapan operasional dan logistik yang kompleks ini merupakan bagian dari tanggung jawab melayani masyarakat, yang pelaksanaannya didukung oleh penguatan sistem jaminan kualitas layanan (service quality) di seluruh lini," katanya.

Pada kesempatan itu, Hangga menekankan bahwa isu utama ketahanan energi Indonesia adalah ketidakseimbangan antara produksi domestik dan tingkat konsumsi yang terus melonjak di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pembangkit listrik.

Ketergantungan yang tinggi pada impor minyak mentah dan LPG membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketidakpastian geopolitik.

Dalam konteks ini, menurut Hangga, peran Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi sentral.

DEN, yang diketuai Presiden dan Menteri ESDM yang menjadi Ketua Harian, saat ini memprioritaskan penguatan cadangan energi nasional.

"Pemerintah sedang mengupayakan konsolidasi tiga pilar cadangan energi ke dalam satu payung hukum yang kuat," kata Hangga.

Ketiga pilar tersebut mencakup cadangan operasional (CO), cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan strategis (CS).

Sementara itu, Manajer Fuel Terminal Boyolali Yulesia Pasalbessy memaparkan keandalan operasional FT Boyolali.

Terminal Boyolali memainkan peran sentral dalam mendistribusikan BBM ke Jawa Tengah bagian timur dan tengah, hingga sebagian Jawa Timur bagian barat.

Operasi logistik di terminal ini mengandalkan sistem suplai multimoda yang kompleks, termasuk jaringan pipa yang terhubung dari kilang besar beserta kapal, truk tangki, dan kereta api.

Selain aspek teknis dan komersial, Hangga memberikan apresiasi atas program corporate social responsibility (CSR) yang inovatif, seperti program pemberdayaan masyarakat difabel (difabelpreneur) yang dikelola FT Boyolali.

"Kontribusi BUMN (Badan Usaha milik Negara) kepada masyarakat tidak hanya sebatas pasokan bahan bakar minyak, tetapi harus diwujudkan dalam multiplier effect sosial," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025