Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memutuskan untuk menebar dividen senilai Rp13,02 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (9/3/2026).

Pada 2025, perseroan membukukan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp20,40 triliun, sehingga total dividen itu setara dengan 65% laba perseroan.

Dalam bahan mata acara RUPST 2025 diusulkan nilai dividen tunai tahun buku 2025 senilai Rp13,02 triliun. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk dapat menyetujui sebesar 65% atau sejumlah Rp13,02 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai.

“Rapat menyetujui usulan mata acara rapat sebagaimana dikemukakan sebelumnya," demikian disebutkan dalam RUPST BNI Tahun Buku 2025.

Selain itu, para pemegang saham juga menyepakati penetapan 35% atau sejumlah Rp7,01 triliun untuk digunakan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

Untuk diketahui, sebelumnya perseroan memutuskan untuk menebar dividen senilai Rp13,95 triliun untuk tahun buku 2024. Nilai tersebut setara dengan Rp374,05 per saham.

Para pemegang saham BNI juga menetapkan bahwa 35% dari laba tahun buku 2024 alias Rp7,51 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan perseroan. Lalu pada 2023, perseroan menebar dividen tunai tahun buku 2023 sebesar 50% dari laba bersihnya atau senilai Rp10,45 triliun.

Kinerja 2025

Adapun, BNI meraup laba bersih tahun berjalan senilai Rp20,11 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu menyusut 7,15% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh 43,75% YoY menjadi Rp439,49 triliun dari sebelumnya Rp305,73 triliun.

Simpanan deposito dan tabungan BNI juga mencatatkan pertumbuhan. Tercatat, simpanan deposito meningkat 29,99% YoY menjadi Rp314,87 triliun dan tabungan tumbuh 11,23% YoY menjadi Rp286,46 triliun hingga Desember 2025.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, capaian tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis BNI yang dibangun melalui penguatan fundamental, produktivitas, dan transformasi berkelanjutan.

“Sepanjang 2025 kami menghadapi tekanan eksternal yang tidak ringan, mulai dari volatilitas global hingga penyesuaian suku bunga. Namun BNI mampu menjaga pertumbuhan yang sehat dengan fokus pada pendanaan yang kuat, disiplin risiko, serta ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif,” kata Putrama dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau Bank Sulutgo membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp281,00 miliar sepanjang 2025. Realisasi itu meningkat 25,38% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp224,12 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada 2025 didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 6,32% YoY menjadi Rp1,36 triliun dari 2024 yang sebesar Rp1,28 triliun.

Perinciannya, pendapatan bunga mencapai Rp2,40 triliun tumbuh 3,75% YoY dari tahun sebelumnya Rp2,32 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga naik tipis 0,59% YoY menjadi Rp1,04 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp1,03 triliun.

Adapun beban operasional selain bunga bersih tercatat mengalami kenaikan. Dalam laporannya, Bank Sulutgo mencatatkan beban nonbunga sebesar Rp975,68 miliar, naik 7,64% YoY dibandingkan 2024 yang sebesar Rp906,42 miliar.

Sementara itu, Bank Sulutgo mencatatkan laba operasional sebesar Rp386,77 miliar hingga akhir 2025. Realisasi itu tumbuh 3,13% YoY dari tahun sebelumnya Rp375,03 miliar.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Sulutgo mencapai Rp16,76 triliun, naik 3,94% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp16,13 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh double digit sebesar 21,06% YoY menjadi Rp18,20 triliun hingga akhir 2025.

Pertumbuhan DPK pada 2025 utamanya ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro yang tumbuh signifikan 88,72% YoY menjadi Rp2,11 triliun. Pada 2024, DPK Bank Sulutgo tercatat sebesar Rp1,12 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sulutgo meningkat dari 19,44% pada 2024 menjadi 17,94% pada 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross naik dari 2,41% menjadi 2,97% dan NPL net naik dari 1,32% menjadi 1,88% hingga akhir 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) meningkat menjadi 6,74% dari periode yang sama tahun lalu 6,68%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional menyusut dari 85,32% pada 2024 menjadi 84,98% pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dikutip dari laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan, bank dengan logo 46 itu membukukan pendapatan bunga sebesar Rp69,39 triliun, meningkat 4,22% YoY dari tahun sebelumnya Rp66,58 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga juga naik 11,33% YoY menjadi Rp29,06 triliun.

Dengan realisasi tersebut, pendapatan bunga bersih yang diperoleh BNI sepanjang 2025 mencapai Rp40,33 triliun, turun tipis 0,36% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp40,48 triliun.

Beban operasional lainnya tercatat mengalami peningkatan. BNI melaporkan, beban operasional perseroan mencapai Rp16,68 triliun, naik 13,68% YoY dibandingkan tahun lalu Rp14,67 triliun.

Salah satu komponen beban operasional nonbunga yang membengkak yaitu impairment yang naik signifikan 27,52% YoY, dari Rp7,78 triliun menjadi Rp9,92 triliun hingga akhir 2025.

Adapun laba operasional menyusut 8,19% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp26,57 triliun menjadi Rp24,39 triliun sepanjang 2025. Di sisi lain, laba non operasional BNI mencapai Rp1,83 miliar, setelah sebelumnya membukukan rugi sebesar Rp3,79 miliar.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh 43,75% YoY menjadi Rp439,49 triliun dari sebelumnya Rp305,73 triliun.

Simpanan deposito dan tabungan BNI juga mencatatkan pertumbuhan. Tercatat, simpanan deposito meningkat 29,99% YoY menjadi Rp314,87 triliun dan tabungan tumbuh 11,23% YoY menjadi Rp286,46 triliun hingga Desember 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BNI menyusut dari 21,40% menjadi 20,66% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL Gross tercatat turun dari 1,97% menjadi 1,93%, dan NPL Net turun menjadi 0,70% dari 0,74%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menyusut menjadi 3,80% dari periode yang sama tahun lalu 4,24%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 70,05% sepanjang 2024 menjadi 72,94% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,6% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8.585 triliun, utamanya didorong oleh kredit investasi yang tumbuh signifikan.

“Kredit perbankan pada Desember 2025 mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp8.585 triliun, utamanya didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi 20,81% YoY,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (27/1/2026).

Selain kredit investasi, OJK juga mencatat pertumbuhan pada kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Per Desember 2025, kredit konsumsi tumbuh 6,58% YoY dan kredit modal kerja meningkat 4,52% YoY.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,05% dan untuk net sebesar 0,79%. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil di level 8,72% YoY.

Lebih lanjut dari sisi pendanaan, Mahendra mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,83% YoY menjadi Rp10.059 triliun.

Simpanan giro, tabungan, dan deposito tercatat tumbuh pada Desember 2025, masing-masing sebesar 19,13%, 8,19%, dan 14,28% YoY.

Adapun ketahanan perbankan terjaga kuat. Mahendra menyebut, kuatnya ketahanan perbankan tercermin dari tingkat permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang pada Desember 2025 berada di posisi 25,87%.

Sementara itu, Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit atau AL/NCD dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat 126,56% dan 28,50%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2025 meningkat bahkan mencapai double digit dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI), DPK bank pada Desember 2025 mencapai Rp9.467,6 triliun, tumbuh 10,4% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,5% YoY.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan giro dan simpanan berjangka,” tulis BI dalam laporannya, Jumat (23/1/2026).

Untuk diketahui, simpanan giro tumbuh 18,6% YoY menjadi Rp3.059,6 triliun pada akhir 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Pada November 2025, simpanan giro tumbuh 12,8% YoY menjadi Rp2.939,3 triliun.

Simpanan berjangka juga meningkat dibandingkan November 2025. BI melaporkan, simpanan berjangka tumbuh 5,6% YoY menjadi Rp3.300,8 triliun. Bulan lalu, simpanan berjangka tercatat mencapai Rp3.238,4 triliun, tumbuh 4,7% YoY.

Sementara itu, simpanan tabungan tumbuh 8,3% YoY menjadi Rp3.107,2 triliun pada Desember 2025, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% YoY. “Tabungan tumbuh sebesar 8,3% YoY, setelah pada November 2025 tumbuh sebesar 8,9% YoY,” ungkap BI.

Menurut golongan nasabah, kenaikan pertumbuhan DPK terutama didorong oleh kenaikan pertumbuhan DPK korporasi dan perorangan.

BI mengungkapkan, DPK korporasi tercatat tumbuh 18,2% YoY menjadi Rp4.920,6 triliun pada Desember 2025. Bulan sebelumnya, DPK korporasi mencapai Rp4.595,0 triliun, meningkat 14,6% YoY.

Pertumbuhan DPK perorangan naik tipis pada Desember 2025 dibandingkan bulan lalu. Tercatat, DPK perorangan tumbuh 2,8% YoY, meningkat dibandingkan November 2025 yang tercatat sebesar 2,7% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan total dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp9.217,9 triliun pada November 2025. Capaian itu tumbuh 8,5% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,2% YoY.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, pertumbuhan DPK pada periode ini didongkrak oleh simpanan tabungan yang mencapai Rp3.040,2 triliun, tumbuh 8,8% YoY. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,2% YoY.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 8,8% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% YoY,” tulis BI dalam laporannya, Senin (22/12/2025).

Sementara itu, meski masih mencatatkan pertumbuhan, simpanan giro dan simpanan berjangka pada November 2025 tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada periode tersebut, simpanan giro tercatat mencapai Rp2.939,3 triliun tumbuh 12,8% YoY melambat dibanding bulan sebelumnya. Untuk diketahui, simpanan giro pada Oktober 2025 mencapai Rp2.864,6 triliun, tumbuh 13,2% YoY.

Kemudian, simpanan berjangka tumbuh 4,7% YoY mencapai Rp3.238,4 triliun. Pada Oktober 2025, simpanan berjangka tumbuh Rp3.292,5 triliun atau tumbuh 4,9% YoY.

Menurut golongan nasabah, otoritas moneter mencatat bahwa kenaikan pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh kenaikan pertumbuhan DPK perorangan sebesar 2,7% YoY menjadi Rp4.131,3 triliun. Pada bulan sebelumnya, DPK perorangan mencapai Rp4.115,9 triliun, tumbuh 0,8% YoY.

Sementara itu, DPK korporasi tumbuh melambat dari bulan sebelumnya. Tercatat DPK korporasi tumbuh 14,7% pada November 2025, melambat dari bulan sebelumnya 15,9% YoY.

DPK lainnya juga turut melambat dari bulan sebelumnya. Pada November 2025, DPK lainnya mencapai Rp491,3 triliun, tumbuh 6,3% YoY atau melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,9% YoY.

Fokus Dana Murah pada Akhir Tahun

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan menjelang akhir tahun perbankan fokus menggalang dana murah atau Current Account Savings Account (CASA). Menurut dia, kondisi likuiditas yang longgar membuat bank tidak agresif menawarkan bunga deposito.

“Dengan likuiditas yang tersedia di market, bank tidak mengambil langkah untuk membayar deposito sehingga tidak terlalu menarik untuk penempatan di deposito bagi nasabah,” kata Lani.

Adapun Retail Funding Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Frengky Rosadrian Perangin Angin menilai, pelambatan penurunan suku bunga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan menempatkan dana di deposito. “Ya karena pelambatan suku bunga turun. Satu memang ekonomi bergerak, orang lebih banyak bertransaksi ya tabungannya akan lebih dikedepankan,” tutur Frengky.

Sementara itu, Chief Economist PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan, pergeseran komposisi dana menuju tabungan dan giro mencerminkan dua dinamika utama.

Pertama, meningkatnya preferensi likuiditas nasabah karena kebutuhan transaksi akhir tahun dan tanda-tanda perbaikan aktivitas usaha. Kondisi itu tercermin dari indeks PMI-BI industri pengolahan yang berada di zona ekspansi serta Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang menunjukkan kegiatan industri pengolahan kembali positif.

Kedua, tren penurunan suku bunga membuat imbal hasil deposito kurang menarik dibandingkan rekening transaksi, sehingga dana lebih banyak bertahan di tabungan atau giro.

Menurut Josua, data September 2025 memperlihatkan pertumbuhan DPK didorong kenaikan giro yang lebih cepat dibandingkan simpanan berjangka. Pada saat yang sama, suku bunga dana rupiah turun secara bulanan, menandakan meredanya persaingan antarbank di pasar dana. “Kombinasi sinyal aktivitas dan harga ini menjelaskan kenapa tabungan dan giro diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada kuartal IV/2025 dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp126,08 miliar sepanjang 9 bulan 2025. Realisasi itu meningkat 17,70% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp107,12 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, pendapatan bunga bersih Krom Bank tumbuh signifikan 87,14% YoY menjadi Rp1,26 triliun dari kuartal III/2024 sebesar Rp677,94 miliar.

Capaian positif itu ditopang oleh pendapatan bunga yang tumbuh 109,43% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp744,08 miliar menjadi Rp1,55 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga meningkat 337,86% YoY menjadi Rp289,60 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp66,14 miliar.

Lebih lanjut, bank dengan kode emiten BBSI ini membukukan beban operasional lainnya sebesar Rp1,10 triliun hingga September 2025. Angka itu melonjak 104,87% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp539,62 miliar.

Salah satu komponen beban operasional nonbunga yang membengkak yaitu beban promosi sebesar Rp40,51 miliar. Angka itu meningkat 314,17% YoY dari kuartal III/2024 yang sebesar Rp9,78 miliar.

Selain beban promosi, impairment Krom Bank mencapai Rp902,49 miliar, meningkat 117,49% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp414,96 miliar. Beban lainnya juga meningkat 88,05% YoY menjadi Rp119,95 miliar.

Kemudian, laba operasional Krom Bank mencapai Rp163,18 miliar hingga September 2025, tumbuh 17,97% YoY dari kuartal III/2024 sebesar Rp138,32 miliar.

Sementara itu, Krom Bank mencatatkan rugi non operasional sebesar Rp1,53 miliar, meningkat 57,38% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp976,00 juta.

Dari sisi intermediasi, Krom Bank menyalurkan kredit sebesar Rp7,96 triliun, tumbuh signifikan 124,76% YoY dari kuartal III/2024 yang sebesar Rp3,54 triliun.

Adapun penyaluran kredit tersebut di imbangi dengan membaiknya non-performing loan (NPL) yang berada pada level 2,64% atau membaik 6 bps jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,70%.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan menyampaikan BBSI fokus pada penyaluran kredit dan pertumbuhan yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian.

Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari strategi Krom Bank menyasar sektor prioritas seperti UMKM, konsumsi produktif, serta pembiayaan retail.

“Ke depannya kami optimistis penyaluran kredit di Krom Bank sendiri akan terus tumbuh khususnya di sektor produktif,” kata Anton dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Adapun hingga September 2025, Krom Bank telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp6,97 triliun. Raihan tersebut tumbuh signifikan 212,93% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp2,22 triliun.

Perinciannya, simpanan tabungan tumbuh signifikan 357,12% YoY dari Rp301,46 miliar menjadi Rp1,37 triliun hingga kuartal III/2025. Simpanan giro mencapai Rp23,72 miliar, naik 254,47% YoY dari sebelumnya Rp6,69 miliar. Simpanan deposito Krom Bank juga tumbuh 190,14% YoY menjadi Rp5,56 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp1,91 triliun.

Anton mengatakan peningkatan jumlah nasabah ini tidak lepas dari strategi perseroan dalam memperkuat daya saing bertumpu pada inovasi yang berkelanjutan dan perluasan ekosistem.

Dia menuturkan, Krom Bank secara aktif fokus pada dua hal utama yaitu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai produk inti kami.

“Untuk ekspansi, kami menginisiasi berkolaborasi dengan pihak-pihak strategis, baik di dalam maupun di luar ekosistem kami, guna mempercepat akuisisi nasabah baru dan memperluas penggunaan Krom di masyarakat,” tuturnya.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Krom Bank menurun dari 101,38% menjadi 49,45%. Kualitas kredit bank secara keseluruhan membaik, tercermin dari penurunan rasio NPL gross dari 2,70% menjadi 2,64% dan NPL net menjadi 1,10% dari sebelumnya 0,24%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menurun dari level 20,30% menjadi 20,18%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari kuartal III/2024 81,62% menjadi 86,96% pada kuartal III/2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tersimpan di bank dalam bentuk giro.

Dedi menegaskan, penyimpanan dana daerah di giro merupakan langkah yang aman dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.

Latar Belakang Polemik Dana APBD Mengendap

Persoalan dana APBD mengendap di perbankan mencuat setelah Menkeu Purbaya mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang belum terserap hingga Rp234 triliun.

Data Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025 menunjukkan masih banyak daerah menyimpan dana dalam rekening bank hingga akhir September 2025.

Menurut Purbaya, rendahnya serapan belanja daerah menjadi penyebab utama dana tersebut belum digunakan.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan III tahun ini masih melambat... Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujarnya dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (20/10/2025) dikutip dari Kompas.com.

Data itu juga mencatat Provinsi Jawa Barat memiliki simpanan sebesar Rp4,1 triliun, menempati posisi kelima tertinggi secara nasional.

Purbaya Sindir Pemda Simpan Dana APBD di Giro

Purbaya menilai sebagian pemda menyimpan dana APBD bukan dalam bentuk deposito, tetapi giro.

Menurutnya, kebijakan tersebut kurang menguntungkan secara finansial karena bunga giro lebih rendah.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Ia menegaskan, data simpanan daerah bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan telah diverifikasi secara berkala. Karena itu, kepala daerah diminta mengecek kembali catatan keuangannya.

Dedi Mulyadi: Simpan di Giro Justru Lebih Aman

Menanggapi pernyataan tersebut, Dedi Mulyadi menyebut penyimpanan kas daerah dalam bentuk giro sudah sesuai prinsip kehati-hatian (prudent).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin menaruh uang di luar sistem perbankan.

“Kalau hari ini juga nyimpan di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau di lemari besi. Itu justru lebih rugi lagi,” ujarnya di Bandung, Jumat (24/10/2025) dikutip dari Tribunnews.com.

Dedi menambahkan, sebagian daerah juga menggunakan skema “deposito on call”, yaitu dana yang dapat dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan untuk pembangunan.

“Bunganya menjadi pendapatan lain-lain yang juga kembali ke kas daerah,” katanya.

Ia memastikan, kas daerah Jawa Barat saat ini tersimpan di Bank BJB dalam bentuk giro. Keputusan itu diambil agar pencairan dana proyek bisa dilakukan bertahap sesuai termin pembayaran.

Sebagai contoh, proyek senilai Rp 1 triliun dibayarkan dalam tiga tahap: 30 persen di awal, lalu sisanya menyesuaikan progres pekerjaan.

“Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum,” kata Dedi.

Minta Audit BPK untuk Perjelas Kas Daerah

Dedi juga mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada Jumat (24/10/2025).

Ia meminta lembaga auditor negara itu melakukan pendalaman terhadap audit kas daerah untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan Pemprov Jabar.

“Hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Menurutnya, audit rutin akhir tahun oleh BPK penting untuk memastikan keuangan daerah dikelola sesuai aturan.

“Dari sana nanti terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.

Dedi juga menegaskan bahwa hanya BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berwenang memeriksa arus kas daerah.

“Langkah ini dilakukan agar publik tahu bahwa belanja Pemprov Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses,” katanya.

Ia pun berharap hasil audit belanja Pemprov Jabar bisa segera diumumkan, tidak perlu menunggu April tahun depan.

Dedi menargetkan saldo kas daerah Jabar dapat berkurang hingga di bawah Rp 2,5 triliun pada akhir 2025.

Ia menegaskan, dana tersebut akan segera digunakan untuk kegiatan pembangunan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kalau hari ini masih ada angka Rp 2,5 triliun, nanti di 30 Desember jumlah itu akan menyusut,” ujarnya.

Dedi menambahkan, Kementerian Dalam Negeri juga menilai Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan serapan belanja dan pendapatan tertinggi di Indonesia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menkeu Purbaya Sindir Pemda Simpan Dana APBD di Giro: Bunganya Lebih RendahdanDuduk Perkara Persoalan APBD Mengendap di Bank: Setelah Diungkap Purbaya, Ramai-ramai Dibantah Pemda

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap posisi simpanan pemerintah pusat maupun daerah di bank umum mencapai total Rp653,4 triliun pada Agustus 2025.

Purbaya menuturkan dari jumlah tersebut Rp285,6 triliun atau 43,7% di antaraya merupakan simpanan berjangka.

Secara terperinci, simpanan giro merupakan yang terbesar yakni Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun dan berjangka Rp285,6 triliun. Purbaya pun menyatakan bakal menginvestigasi lebih lanjut terkait dengan simpanan jumbo pemerintah itu.

"Yang di berjangka itu ada Rp285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya di perbankan. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, enggak tahu itu uang apa. Mungkin pada ngibul ya. Kalau kita, uang apa itu? Enggak, nanti kita kejar," terang Purbaya pada acara yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, itu, Kamis (16/10/2025).

Secara terperinci, total simpanan pemerintah di bank umum Rp653,4 triliun itu meliputi simpanan pemerintah pusat Rp399 triliun, serta pemerintah daerah Rp254,3 triliun.

Simpanan pemerintah pusat Rp399 triliun itu mencakup giro Rp168,5 triliun, tabungan Rp2,4 triliun dan berjangka Rp228,1 triliun.

Sementara itu, simpanan pemerintah daerah total Rp254,3 triliun meliputi giro Rp188,9 triliun, tabungan Rp8 triliun dan berjangka Rp57,5 triliun. "Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuma cara belanjanya yang belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain," terangnya.