JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan tren positif untuk setoran pajak digital di kuartal pertama (Q1) 2026. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun.

Dari total setoran pajak digital tersebut, Rp38,76 triliun merupakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Rp2 triliun pajak aset kripto, Rp4,77 triliun pajak fintech (peer-to-peer lending), serta Rp4,98 triliun pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang Maret 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru, dua pencabutan, serta satu perubahan data pemungut PPN PMSE sebagai bagian dari pembaruan dan peningkatan akurasi basis data.

Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara



Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited.

Selain itu terdapat satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yaitu pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa hingga 31 Maret 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 231 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp38,76 triliun.

Setoran Pajak Digital Capai Rp48,11 Triliun, PMSE dan Kripto Terkumpul Rp39,36 Triliun



Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,9 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada tahun 2023, Rp8,44 triliun pada tahun 2024, Rp10,32 triliun pada tahun 2025 dan Rp3,09 triliun pada tahun 2026.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp2 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,54 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,89 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,38 miliar penerimaan tahun 2024, Rp796,73 miliar penerimaan tahun 2025, dan Rp118,31 miliar penerimaan hingga tahun 2026. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,77 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, Rp1,37 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp360,38 miliar hingga tahun 2026.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Maret 2026, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp4,98 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, Rp1,23 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp906,81 miliar hingga tahun 2026. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

“Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat,” ujar Inge Diana Rismawanti.

Ia menambahkan, kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP. "PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital,” jelasnya.

Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik selama 60 hari guna menahan lonjakan harga tiket di tengah kenaikan harga avtur dunia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut kebijakan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang diterbitkan sebagai langkah fiskal untuk meredam tekanan biaya operasional maskapai sekaligus menjaga tiket pesawat tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Pemerintah telah menerbitkan PMK 24/2026 yang mengatur pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik," kata Haryo dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Lewat beleid tersebut, PPN atas tarif dasar tiket serta fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar akan ditanggung negara. Artinya, komponen pajak yang semestinya dibayar penumpang untuk tiket ekonomi domestik tidak lagi dibebankan penuh selama masa insentif berlangsung.

Haryo menjelaskan fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket sekaligus pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, terhitung satu hari setelah aturan diundangkan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur," ujarnya.

Langkah ini diambil setelah harga energi global, terutama bahan bakar pesawat, terus merangkak naik akibat gejolak geopolitik internasional. Kenaikan avtur memberi tekanan besar kepada industri penerbangan karena porsi biaya bahan bakar disebut mencapai sekitar 40 persen dari total ongkos operasional maskapai.

Dalam kondisi normal, kenaikan avtur akan langsung mendorong maskapai menyesuaikan tarif penerbangan. Namun melalui kombinasi insentif pajak ini, pemerintah berupaya menahan kenaikan tiket domestik agar hanya bergerak di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

Dengan kata lain, Haryo menjelaskan harga tiket tetap mengalami penyesuaian karena beban energi meningkat, tetapi lonjakannya dibatasi agar tidak melesat lebih tinggi di pasar.

"Intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai," katanya.

Meski begitu, insentif ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Sementara tiket penerbangan non-ekonomi tetap dikenai ketentuan PPN seperti biasa tanpa subsidi dari pemerintah.

Badan usaha angkutan udara atau maskapai yang memanfaatkan fasilitas tersebut juga diwajibkan melaporkan realisasi penggunaan insentif pajak secara tertib dan transparan sesuai aturan perpajakan.

Kebijakan PPN ditanggung pemerintah ini melengkapi langkah sebelumnya dari Kementerian Perhubungan yang telah menaikkan batas fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026.

Dalam aturan itu, fuel surcharge untuk pesawat jet dan propeler diseragamkan menjadi 38 persen, naik dari sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk propeler.

Artinya, di satu sisi maskapai diberi ruang menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar, tetapi di sisi lain pemerintah menutup sebagian beban tersebut melalui subsidi PPN agar harga akhir yang dibayar penumpang tidak melonjak terlalu tajam.

Skema ini disiapkan untuk menjaga mobilitas masyarakat antardaerah tetap berjalan di tengah tekanan biaya energi, sekaligus menahan gejolak tarif penerbangan domestik selama dua bulan ke depan.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian menjalankan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kantornya hanya diisi oleh petugas keamanan dan kebersihan.

"Kami WFH. Di kantor hanya (petugas) keamanan dan kebersihan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan karena Kemenko Perekonomian bersifat koordinatif, bukan memberikan layanan teknis langsung kepada masyarakat.

"Kementrian koordinator sifatnya koordinatif, bukan pelayanan teknis," ujar Haryo.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang diberlakukan pada 28 Maret 2026, merupakan langkah pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Kebijakan ini menjadi tonggak awal bagi pemerintah dalam mengatur ekosistem digital, khususnya dengan mendorong pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, serta memperketat tanggung jawab platform digital melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif.

Psikolog anak dan tokoh perlindungan anak terkemuka di Indonesia Seto Mulyadi yang akrab dipanggil Kak Seto, menilai kehadiran PP TUNAS sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi.

"PP Tunas adalah komitmen negara negara hadir."

"Negara hadir dalam upaya perlindungan anak di dunia digital,” ujar Kak Seto kepada Warta Ekonomi saat ditemui di Plaza Senayan, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, penting untuk dipahami kebijakan ini tidak menyasar anak sebagai objek pembatasan, melainkan menempatkan tanggung jawab utama pada penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Momentum arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan sebagai motor penting pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2026 oleh sejumlah pelaku usaha dan asosiasi. Peningkatan mobilitas selama periode diyakini mendorong konsumsi rumah tangga, juga meningkatkan perputaran uang di berbagai daerah sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih merata.

Perputaran uang selama arus mudik diperkirakan mencapai sekitar Rp148 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, konsumsi masyarakat selama periode Lebaran 2026 diperkirakan tumbuh sekitar 10-15 persen, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,4-5,5 persen pada kuartal I/2026."Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi motor penggerak konsumsi rumah tangga yang sangat signifikan. Mandiri Spending Index weekly terbaru juga mengonfirmasi adanya peningkatan konsumsi masyarakat dengan tren yang terus meningkat (terbaru di angka 123,5)," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto di Jakarta, Jumat (27/3).

Haryo menambahkan, pemerintah juga melihat bahwa peningkatan peredaran uang selama arus mudik dan balik telah memberikan suntikan likuiditas langsung ke daerah-daerah.

Dengan kuatnya konsumsi selama periode mudik, pemerintah menilai bahwa aktivitas ekonomi di sektor riil akan semakin meningkat, termasuk melalui penguatan produksi dan distribusi. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan utilisasi kapasitas industri, serta penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

"Kami optimistis dunia usaha akan mulai melakukan ekspansi. Harapannya banyak pelaku usaha yang mulai meningkatkan utilitas mesin dan tenaga kerja untuk mengisi kembali stok (restocking) produk yang terserap selama Ramadan dan Lebaran," ujar Haryo.

Sebagai dukungan, pemerintah dari sisi kebijakan juga terus melakukan penajaman anggaran agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas di tengah dinamika global.

"Terkait efisiensi, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan intens. Namun, target pemerintah bukan sekedar menghemat, tetapi menajamkan anggaran agar tersalurkan secara efektif. Pemerintah memastikan APBN akan tetap menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian global," pungkas Haryo.

Pemerintah optimistis bahwa momentum mudik Lebaran, didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat serta respons dunia usaha, akan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar berkelanjutan.

Pemerintah menyatakan optimisme menghadapi proses investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Proses ini dijalankan oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra.

Penyelidikan mencakup dua isu utama, yakni dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity), serta efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

"Pemerintah optimis karena terkait structural excess capacity dan forced labor yang disangkakan terhadap beberapa negara, tidak terjadi di Indonesia dan kita memiliki data atau informasi yang mendukung. Di samping itu hal ini sudah menjadi bagian pembahasan saat perundingan ART yang sudah disepakati bersama," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto di Jakarta, Selasa (24/3).

Haryo menyatakan, pemerintah terus memperkuat kesiapan dalam menghadapi proses investigasi melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta asosiasi industri. Tujuannya, untuk memastikan keselarasan data dan informasi yang akan disampaikan sesuai posisi Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga melakukan konsolidasi dan penguatan bahan tanggapan sebagai dasar penyampaian argumentasi. Upaya ini diarahkan agar penjelasan yang disampaikan mampu menjawab isu investigasi secara tepat dan terukur.

"Saat ini, tim lintas kementerian dan lembaga dan asosiasi industri sudah berkoordinasi dan akan mempersiapkan tanggapan baik melalui sesi public hearing (sebelum 15 April 2026) maupun konsultasi Government to Government dengan USTR. Tanggal sesi konsultasi sedang disepakati bersama," tutur Haryo.

Melalui dukungan data yang kuat, koordinasi lintas pemangku kepentingan yang solid, serta komunikasi yang konstruktif dengan pihak AS, Indonesia yakin akan dapat melalui proses investigasi dengan tetap menjaga kepentingan nasional dalam hubungan perdagangan kedua negara.

Setiap pengeluaran pemudik menciptakan efek pengganda yang memberikan dampak berlapis bagi pelaku ekonomi, termasuk UMKM

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah memprediksi aktivitas masyarakat selama periode mudik Idulfitri 2026 dapat menjadi instrumen guna meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

Karakteristiknya yang massal, terjadwal, serta memiliki efek berganda (multiplier effect) menjadikan mudik sebagai penggerak berbagai sektor riil secara simultan.

“Setiap pengeluaran pemudik menciptakan efek pengganda yang memberikan dampak berlapis bagi pelaku ekonomi, termasuk UMKM, pedagang, dan sektor jasa transportasi. Peningkatan aktivitas tersebut juga berkontribusi pada kenaikan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, secara empiris, mudik Idulfitri telah terbukti menjadi instrumen penguatan ekonomi yang konsisten dan terukur.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 juga menunjukkan bahwa aktivitas mudik berkontribusi sekitar 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan (yoy). Kontribusi tersebut terjadi melalui redistribusi aliran uang dari pusat aktivitas ekonomi ke berbagai wilayah, sehingga memperluas dampak ekonomi dan meningkatkan peredaran uang secara lebih merata.

“Dengan potensi yang besar tersebut, sinergi kebijakan serta penguatan peran UMKM menjadi kunci untuk mengoptimalkan momentum mudik Lebaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Haryo.

Berdasarkan data historis, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 15–20 persen dibandingkan bulan normal, seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya kecepatan perputaran uang (velocity of money).

Tingginya Marginal Propensity to Consume (MPC) masyarakat Indonesia pada periode ini turut memperkuat dorongan konsumsi, termasuk peningkatan pendapatan pelaku UMKM daerah hingga 50–70 persen.

Untuk momentum Idulfitri 2026, proyeksi aktivitas ekonomi menunjukkan tren yang optimistis dan diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Evaluasi Idulfitri 2025 yang mencatat pergerakan masyarakat mencapai 154,62 juta orang. Pergerakan dan belanja masyarakat di tahun 2026 diharapkan semakin meningkat agar mampu menunjang target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,5-5,6 persen (yoy).

Optimisme tersebut didukung oleh berbagai kebijakan stimulus, antara lain alokasi stimulus fiskal lebih dari Rp12,8 triliun, penyaluran bantuan sosial sebesar Rp11,92 triliun kepada 5,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjelang Idulfitri, serta diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar.

Jubir Haryo menerangkan dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 53–54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berbagai stimulus tersebut diproyeksikan mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Pemerintah setiap tahunnya secara konsisten telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui momentum mudik Idulfitri.

Kebijakan tersebut antara lain pemberian diskon tiket transportasi umum yang dikompensasi melalui subsidi dan insentif fiskal, serta penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat pada Lebaran 2025 yang berhasil menurunkan harga tiket hingga 14 persen.

Selain itu, dilakukan pula penurunan biaya kebandaraan dan harga avtur di 37 bandara guna meningkatkan keterjangkauan layanan penerbangan bagi masyarakat, Program Mudik Gratis untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) ASN sejak 2022–2025.

Kebijakan WFA telah menjadi inovasi strategis yang tidak hanya berfokus pada penguraian kepadatan arus mudik, tetapi juga secara terukur mampu memperpanjang durasi tinggal pemudik di kampung halaman.

Dengan tetap menjalankan pekerjaan dan menerima pendapatan secara penuh, pemudik memiliki ruang waktu yang lebih panjang untuk beraktivitas dan berbelanja, sehingga mendorong peningkatan perputaran uang dan memperkuat aktivitas ekonomi selama periode Idulfitri

"Meski ada tekanan global akibat konflik Iran dan Israel-AS, fundamental ekonomi kita tetap kuat. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen tidak menaikkan harga BBM saat ini, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Jadi untuk Idulfitri tahun ini diprediksi kita optimis ekonomi bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” tutup Juru Bicara Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan mudik pada momen Idulfitri telah menjadi instrumen penggerak utama ekonomi nasional, dengan lonjakan konsumsi rumah tangga hingga 20 persen dibanding bulan biasa. Aktivitas massal ini pun menciptakan efek domino beruntun, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah yang pendapatannya bisa tembus antara 50 sampai 70 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, fenomena mudik secara nasional berkontribusi sekitar 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan, yang mendorong pemerataan peredaran uang mencapai ke berbagai wilayah.

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengakui bahwa setiap pengeluaran pemudik menciptakan dampak ganda bagi pelaku ekonomi, termasuk UMKM, pedagang, dan sektor jasa transportasi.

"Peningkatan aktivitas tersebut juga berkontribusi pada kenaikan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa. Dengan potensi yang besar tersebut, sinergi kebijakan serta penguatan peran UMKM menjadi kunci untuk mengoptimalkan momentum mudik Lebaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Haryo.

Pada Idulfitri 2026, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dibandingkan pada 2025 yang mencatatkan pergerakan 154,62 juta orang. Tahun ini, mobilitas dan belanja masyarakat diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,5 sampai 5,6 persen.Optimisme tersebut didukung berbagai kebijakan, antara lain alokasi stimulus fiskal lebih dari Rp12,8 triliun, penyaluran bantuan sosial jelang Idulfitri sebesar Rp11,92 triliun kepada 5,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar.

Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 53-54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), beragam stimulus itu diproyeksikan mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional.

Haryo menjelaskan, pemerintah setiap tahun menjalankan berbagai langkah pendorong aktivitas ekonomi pada momen mudik Idulfitri, seperti diskon tiket transportasi umum yang dikompensasi melalui subsidi dan insentif fiskal, maupun penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat pada Lebaran 2025 yang berhasil menurunkan harga tiket hingga 14 persen.

Selain itu, biaya kebandaraan dan harga avtur di 37 bandara ikut diturunkan guna meningkatkan jangkauan layanan penerbangan bagi masyarakat, diikuti gelaran Program Mudik Gratis, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 2022-2025.

Kebijakan WFA ini sendiri dinilai sebagai inovasi yang tak hanya menguraikan kepadatan arus mudik, tetapi juga mampu memperpanjang durasi tinggal pemudik di kampung halaman. Dengan rutinitas bekerja dan tetap menerima pendapatan, pemudik memiliki lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan berbelanja, sehingga mendorong perputaran uang dan memperkuat aktivitas ekonomi.

"Meski ada tekanan global akibat konflik Iran dan Israel-AS, fundamental ekonomi kita tetap kuat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen tidak menaikkan harga BBM saat ini, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Jadi untuk Idulfitri tahun ini diprediksi kita optimis ekonomi bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," pungkas Haryo.

Jadi kita ikutin (proses investigasi) bersama dengan 15 negara yang lain, tapi kita tetap berpegang sama ART dan kita harapkan kita lebih mudah menjelaskannya ke mereka (AS)..,

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memastikan Indonesia tetap berpegang pada perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) di tengah investigasi dagang yang dilakukan AS terhadap sejumlah mitra dagang.

Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan Trade Act of 1974 pasal (section) 301 yang memberi kewenangan kepada AS untuk menyelidiki praktik perdagangan yang dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan industri dalam negeri mereka.

"Pada prinsipnya ini adalah masalah optimisasi hukum di negara mereka. Jadi mereka harus mengikuti dari (Section) 122 lalu ke (Section) 301. Mereka harus melakukan investigasi. Tapi pegangan kita, kedua negara masih ART. Jadi ini dilalui saja," kata Haryo di kantornya, Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terkait langkah tersebut. Dalam hal ini, kata Haryo, Indonesia tetap berpegang pada klausul-klausul yang telah disepakati dalam ART.

Dalam proses investigasi itu, Indonesia juga siap memberikan data-data yang dibutuhkan untuk menjelaskan kondisi perdagangan antara kedua negara.

Haryo menyebut pemerintah optimistis dapat menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian pihak AS, termasuk terkait dugaan kelebihan kapasitas manufaktur yang dinilai berkontribusi pada defisit perdagangan AS.

"Jadi kita ikutin (proses investigasi) bersama dengan 15 negara yang lain, tapi kita tetap berpegang sama ART dan kita harapkan kita lebih mudah menjelaskannya ke mereka (AS). Dan itu merupakan proses yang harus dilalui. Jadi kita enggak perlu khawatir itu. Karena mereka kira-kira punya administrasi hukum sendiri," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tetap mengawal proses ratifikasi ART di dalam negeri. Haryo mengatakan, pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR RI agar perjanjian tersebut dapat segera disahkan menjadi undang-undang.

"Ini sekarang (DPR RI) masih reses ya, tapi pasti DPR sudah terinfo untuk ada ART ini. Dan pada kesempatan bersama berarti kita konsultasi nanti. Tapi kita sudah membuka hubungan dengan DPR," kata dia.

Lebih lanjut, terkait investigasi lain dari pihak AS mengenai dugaan keterlibatan kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok perdagangan, Haryo memandang isu tersebut juga telah dibahas dalam perundingan ART sebelumnya.

Adapun saat ini, tarif yang berlaku adalah tarif global AS 15 persen yang bersifat sementara dan berlaku selama 150 hari.

Diberitakan sebelumnya, AS mengumumkan penyelidikan dagang baru terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Langkah tersebut diambil setelah kebijakan tarif resiprokal sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung AS.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan investigasi ini bertujuan memastikan kebijakan perdagangan AS tetap melindungi industri domestik.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan target kepada Danantara Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS atau Rp800 triliun kepada negara tiap tahun.

Dalam pidato peringatan satu tahun Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, Prabowo mengatakan target tersebut berasal dari perhitungan tingkat pengembalian aset atau return on assets (ROA) minimal sebesar 5 persen dari total aset yang dikelola Danantara.

Ia menyebut perusahaan yang baik dapat menyetor ROA minimal 10 persen per tahun. Sementara untuk Danantara, hanya ditargetkan 5 persen per tahun lantaran baru satu tahun bertugas untuk mengelola aset negara.

"Kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai. Kalau hanya 5 persen ROA, berarti Danantara harus kembalikan ke negara 50 miliar dolar AS tiap tahun, Rp800 triliun," kata Prabowo.

Presiden menegaskan Danantara harus memiliki target jangka panjang untuk pengelolaan aset negara. Ke depannya, Danantara diharapkan mampu memberikan ROA 10 persen hingga 15 persen per tahun.

Namun demikian, Presiden tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja Danantara pada tahun pertamanya. Ia juga mengingatkan bahwa Danantara masih akan menghadapi banyak tantangan ke depan.

"Saya ingatkan, sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5 persen minimal kembali ke negara. 50 miliar dolar AS minimal," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300 persen.

Presiden mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dikelola secara terintegrasi dan profesional.

Pembentukan Danantara dinilai sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan berbagai aset negara agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Kesepakatan tersebut akan berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara saling menyampaikan keterangan tertulis

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk memperkuat akses pasar ekspor nasional.

Perjanjian tersebut juga menjadi respons atas berbagai hambatan non-tarif yang selama ini menjadi sorotan dalam hubungan dagang bilateral kedua negara.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa kesepakatan baru akan berlaku setelah melalui mekanisme pengesahan domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kesepakatan tersebut akan berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara saling menyampaikan keterangan tertulis bahwa seluruh prosedur hukum nasional masing-masing negara telah selesai dilaksanakan," kata Haryo.

Proses diawali dengan penyampaian kepada DPR RI untuk memperoleh persetujuan ratifikasi apabila dipersyaratkan, atau melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) apabila tidak memerlukan persetujuan DPR.

"Indonesia dan AS juga telah sepakat untuk membentuk mekanisme konsultasi bilateral untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan implementasi ART,” jelasnya.

Terkait dampak konkret, Indonesia dinilai memperoleh manfaat signifikan dengan mengamankan sejumlah pokok krusial, di antaranya tarif 0 persen terhadap 1.819 pos tarif produk pertanian dan industri penting.

Produk tersebut meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik dan komponen pesawat, serta tarif 0 persen bagi produk tekstil dan apparel asal Indonesia.

Kebijakan itu diperkirakan memberikan manfaat nyata bagi lebih dari 4 juta pekerja di sektor-sektor terkait.

Lebih lanjut, Haryo menerangkan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Indonesia tetap tidak terikat pada blok kekuatan tertentu serta memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga tetap aktif menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai mitra dagang melalui perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam implementasinya, ketentuan ART tetap menghormati kedaulatan dan proses hukum nasional Indonesia.

Tidak terdapat kewajiban otomatis maupun tanpa syarat bagi Indonesia untuk mengadopsi kebijakan AS di masa mendatang.

Komitmen yang disepakati kedua belah pihak bersifat koordinatif dan mendorong penyelarasan, dengan setiap keputusan tetap melalui proses domestik sesuai hukum nasional dan mekanisme konstitusional Indonesia.

Selain itu, kedua pihak memiliki hak setara untuk mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis setelah proses konsultasi, sehingga keseluruhan pengaturan dalam ART tetap berada dalam koridor kedaulatan dan kepentingan nasional.

Pemerintah juga mempertimbangkan dinamika politik domestik di AS, termasuk perkembangan putusan Mahkamah Agung AS (SCOTUS), dalam proses perundingan ART.

Penandatanganan ART dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian kebijakan tarif AS, mengingat tarif tetap menjadi instrumen utama dalam kebijakan perdagangan dan berpotensi digunakan melalui berbagai dasar hukum selain IEEPA.

Ke depan, lanjut Haryo, Pemerintah AS masih memiliki sejumlah instrumen hukum lain untuk menerapkan tarif serta berencana memulai berbagai investigasi terhadap praktik dagang negara mitranya.

Dalam konteks itu, posisi Indonesia dinilai lebih terkelola karena sejumlah isu yang berpotensi menjadi objek investigasi telah dinegosiasikan dan disepakati lebih awal dalam kerangka ART.

”Pemerintah Indonesia tentunya akan terus cermat mengamati situasi geopolitik global dan berhati-hati dalam melanjutkan proses yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perjanjian ART,” tutur Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menyampaikan bahwa kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk memperkuat akses pasar ekspor nasional kepada komoditas unggulan, juga sebagai respons atas berbagai hambatan non-tarif yang selama ini menjadi sorotan dalam hubungan dagang bilateral kedua negara.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto saat menanggapi berbagai pandangan terkait ART Indonesia-AS. Ia menjelaskan, selama proses negosiasi ART dengan AS, Indonesia telah melakukan koordinasi internal lintas Kementerian/Lembaga.

Haryo mengatakan, kesepakatan tersebut hanya akan berlaku setelah melalui mekanisme pengesahan domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan penyampaian kepada DPR untuk memperoleh persetujuan ratifikasi apabila dipersyaratkan, atau melalui penetapan Peraturan Presiden apabila tidak memerlukan persetujuan DPR.

"Kesepakatan tersebut akan berlaku efektif 90 hari setelah kedua negara saling menyampaikan keterangan tertulis bahwa seluruh prosedur hukum nasional masing-masing negara telah selesai dilaksanakan. Indonesia dan AS juga telah sepakat untuk membentuk mekanisme konsultasi bilateral untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan implementasi ART," tutur Haryo.

Indonesia sendiri diyakini dapat memperoleh manfaat signifikan ART dengan mengamankan sejumlah pokok krusial, antara lain tarif 0% terhadap 1.819 pos tarif produk pertanian dan industri penting, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kokoa, rempah-rempah, karet, komponen elektronik dan komponen pesawat, serta tarif 0% bagi produk tekstil dan apparel dari dalam negeri.

Menurut Haryo, hal itu akan bermanfaat secara nyata bagi lebih dari 4 juta pekerja pada sektor terkait.

Kemudian, kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia dipastikan teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, serta memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan nasional.

Selain itu, Indonesia juga tetap aktif menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai mitra dagang, baik itu melalui perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam implementasinya, ketentuan ART akan dijalankan dengan tetap menghormati kedaulatan dan proses hukum nasional di Indonesia, serta tidak terdapat kewajiban otomatis maupun tanpa syarat bagi Indonesia untuk mengadopsi kebijakan AS di masa mendatang.

Komitmen yang disepakati kedua belah pihak ini bersifat koordinatif dan mendorong upaya penyelarasan, dengan setiap keputusan tetap melalui proses domestik yang berlaku serta berpedoman pada hukum nasional dan mekanisme konstitusional Indonesia.

Kedua belah pihak juga memiliki hak yang setara untuk mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis setelah proses konsultasi, sehingga keseluruhan pengaturan dalam ART tetap berada dalam koridor kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Berbagai dinamika politik domestik di AS, termasuk perkembangan putusan Mahkamah AS (SCOTUS), diakui menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses ART. Keputusan penandatanganan ART merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian kebijakan tarif AS, mengingat tarif tetap menjadi instrumen utama dalam kebijakan perdagangan negara tersebut dan berpotensi tetap digunakan melalui berbagai dasar hukum lain selain IEEPA.

Ke depan, pemerintah AS masih memiliki sejumlah instrumen hukum lain untuk menerapkan tarif, dan berencana memulai berbagai investigasi terhadap praktik dagang negara-negara mitranya. Dalam konteks ini, posisi Indonesia menjadi lebih terkelola dan terukur karena berbagai isu yang berpotensi menjadi objek investigasi telah dinegosiasikan dan disepakati lebih awal dalam kerangka ART.

"Pemerintah Indonesia tentunya akan terus cermat mengamati situasi geopolitik global dan berhati-hati dalam melanjutkan proses yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perjanjian ART," pungkas Haryo.