IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang mampu menampung hingga 4.000 orang.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, rencana pembangunan di lahan tersebut akan mencakup sekitar 1.000 unit rusun. Dengan asumsi setiap unit terdiri dari dua kamar dan dapat dihuni empat orang.

"Kalau itu seribu (unit) rumah susun. Kalau dua kamar ya, satu kamar dua orang, ya kurang lebih ada 4 ribu orang yang bisa tertampung di situ," kata Ara usai mengecek progres renovasi rumah dan UMKM di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Ara menegaskan pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rusun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tanah negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dia menuturkan, kebutuhan hunian di Jakarta masih sangat tinggi, sehingga optimalisasi aset negara menjadi langkah strategis untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

"Seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana Tanah Air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Jadi menurut saya kebijakan itu harus berguna bagi masyarakat. Begitu banyak di Jakarta ini rakyat, Jakarta yang membutuhkan perumahan. Ini ada aset negara," kata dia.

Ara pun meminta dukungan masyarakat terhadap program tersebut selama dinilai memberikan manfaat. Dirinya mempersilakan publik untuk menyampaikan kritik apabila kebijakan yang diambil tidak tepat.

"Apakah itu tidak bagus? Menurut teman-teman bagus nggak sih? Ya, kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Tanah Abang tetap berlanjut meski menghadapi dinamika hukum.

"Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menegaskan, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan.

Adapun pembangunan rusun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang diyakini sebagai aset negara berdasarkan hasil pengecekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan dasar tersebut, pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana karena legalitas lahan dinilai telah memenuhi ketentuan dan tidak bermasalah secara administratif.

Program pembangunan itu akan dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah aset negara. Dan tentunya kita gunakan untuk kepentingan negara seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah, air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, di situ rencananya akan dibangun 1.000 unit rusun CSR dari Astra," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menambahkan pemanfaatan lahan negara harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pemanfaatan rusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Kelompok sasaran tidak hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan akses hunian di kawasan strategis perkotaan.

"Apakah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga di Jakarta ini dan kota besar (lainnya) cukup banyak masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Jadi kita siapkan nanti aturannya," jelasnya.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 unit, proyek tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 4 ribu warga dan membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta.

"Kalau 1.000 unit rumah susun, kalau dua kamar (per unit), ya kurang lebih ada 4.000 orang yang bisa tertampung di situ. Apakah itu tidak bagus? Kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya," kata Menteri Ara.

Dia menilai, langkah tersebut sebagai solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian di ibu kota sekaligus mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Diketahui, lahan di Tanah Abang yang direncanakan untuk pembangunan 1.000 unit rumah susun saat ini tengah menghadapi polemik sengketa hukum.

Lahan tersebut digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effendi, dengan dukungan Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak tergugat meliputi PT KAI serta Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong terobosan pembiayaan rumah susun atau rusun subsidi.

Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini. Hal tersebut menjadi langkah penting mengingat realisasi pembangunan rumah susun dalam beberapa tahun terakhir masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

"Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit. Ke depan, kami mendorong adanya terobosan pembiayaan, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak subsidi agar capaian program semakin meningkat, termasuk target yang lebih tinggi pada tahun depan,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai telah menunjukkan progres positif dalam mendorong sektor pembiayaan perumahan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan terobosan skema pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tapera sangat bagus. Ini hasil kerja keras Pak Heru dan seluruh tim," katanya.

Selain itu, Ara menegaskan bahwa capaian pembangunan rumah tapak subsidi menunjukkan tren positif, dengan realisasi mencapai ratusan ribu unit pada tahun sebelumnya.

Ke depan, penguatan skema pembiayaan diharapkan dapat semakin mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kementerian PKP menegaskan, komitmennya untuk terus memperkuat skema pembiayaan perumahan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang berpihak pada rakyat melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Ara menyatakan bahwa sebelum penandatanganan kebijakan, pemerintah secara aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga lembaga seperti Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam rancangan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan sejumlah terobosan penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian vertikal bersubsidi.

Salah satu poin utama adalah kepastian tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan suku bunga yang diupayakan sebesar 6 persen.

Selain itu, sistem pembangunan rusun subsidi akan menggunakan skema inden yang telah mendapat dukungan dari perbankan, pengembang, serta lembaga terkait.

Tidak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menghadirkan inovasi dalam aspek desain dan kelayakan hunian.

Luas unit rusun subsidi akan diperluas hingga maksimal 45 meter persegi, dari sebelumnya hanya berkisar 21 hingga 36 meter persegi. Dengan skema ini, unit rusun dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar, sehingga lebih layak bagi keluarga.

Ara juga menekankan pentingnya mendengar langsung suara penghuni rusun, khususnya terkait biaya pengelolaan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik dan air.

Dirinya juga menerima berbagai usulan dari perbankan terkait skema lanjutan seperti rent to own dan pengembangan secondary market untuk rusun subsidi guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah akan membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Pembangunan ditargetkan mencapai 141.000 unit.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, hunian vertikal ini untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap.

?“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan," kata Qodari, Rabu (15/4/2026).

Dia menambahkan, pengembangan hunian vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah penyangga ibu kota.

"Lokasi proyek di Kabupaten Bekasi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat administratif dan teknis agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala lahan di masa depan," katanya.

?Dia menilai kolaborasi menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah berharap sinergi dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan masyarakat dalam mendapatkan akses tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau," katanya.

?Selain pembangunan di kawasan perkotaan, pemerintah juga memprioritaskan penyediaan tempat tinggal bagi warga di wilayah terdampak bencana alam. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi yang tersebar di beberapa titik di Pulau Sumatera dan Aceh.

?“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menggenjot pembangunan rumah susun (rusun) perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disebut bakal menghadapi tantangan baik dari sisi ketersediaan lahan hingga kepastian pasar.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan permasalahan utama hunian perkotaan adalah lonjakan harga properti yang tidak lagi mampu terkejar oleh daya beli MBR maupun kelas menengah.

"Nilai harga rumah di perkotaan tidak bisa dikejar khususnya oleh MBR. Apalagi data 2023 ke 2024 menunjukkan ada pergeseran hampir 10 juta masyarakat berpenghasilan menengah," kata Joko saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, dikutip Selasa (14/4/2026).

Selain itu, DPP REI mencatat saat ini total ketimpangan pemilikan rumah ada di angka 15,2 juta unit. Di mana, hampir di atas 70% berada di area perkotaan. Karenanya, pengembangan rusun subsidi dengan segala tantanganya perlu benar-benar direalisasikan pemerintah.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pada tahap awal akan mengembangkan rusun subsidi di atas lahan negara. Dengan demikian, harga jual nantinya dapat ditekan lewat upaya subsidi lahan tersebut.

Meski demikian, Joko menuturkan bahwa skema subsidi lahan dari pemerintah harus dibarengi dengan jaminan status tanah yang clean and clear. Hal ini krusial agar pembangunan tidak terkendala masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, REI mendorong pemerintah segera menetapkan batasan harga per meter di wilayah perkotaan sebagai rujukan resmi. Standarisasi ini diperlukan untuk menjaga kalkulasi bisnis pengembang tetap terukur dan terjangkau.

Tantangan berikutnya adalah urgensi kehadiran off-taker seperti BP Tapera, untuk menjamin keberlangsungan penyaluran hunian. Skema ini juga dinilai mampu memberikan kepastian bagi perbankan dan pengembang.

"Dengan off-taker, kepastian dan keberlangsungan penyaluran akan terjaga. Semuanya harus berbasis pada sesuatu yang terukur agar masyarakat bisa menyiapkan diri melalui roadmap yang jelas," tegas Joko.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arah pembangunan program 3 juta rumah sepanjang 2026.

Ara menekankan bahwa pada 2026 pemerintah akan fokus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi untuk mempercepat suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi," kata Ara saat ditemui Kantor KPK, Rabu (21/1/2026).

Ara menjelaskan, fokus pembangunan rusun subsidi dilakukan lantaran untuk menyeimbangkan penjualan rumah tapak subsidi yang telah memiliki pasar besar. Selain itu, pengembangan rusun subsidi juga dilakukan dalam rangka menyiasati ketersediaan lahan khususnya di wilayah perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siapkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi prajurit TNI Angkatan Udara (TNI AU) di Lampung.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka terhadap berbagai usulan pembangunan perumahan bagi prajurit, termasuk dari TNI AU, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat.

“Kami menyambut baik usulan dari TNI Angkatan Udara terkait pembangunan rusun di Lampung. Ini bagian dari komitmen negara untuk memastikan prajurit memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa pembangunan rusun menjadi salah satu solusi strategis dalam penyediaan hunian, khususnya di kawasan dengan keterbatasan lahan serta kebutuhan hunian yang tinggi.

“Kita akan pelajari lokasi, kesiapan lahan, serta skema pembiayaannya agar program ini bisa segera direalisasikan dan tepat sasaran,” katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Tonny Harjono guna membahas usulan pembangunan rumah susun (rusun) bagi prajurit TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Lampung.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi aparat negara, khususnya prajurit TNI AU, melalui skema pembangunan hunian vertikal yang terencana dan terintegrasi.

Sebagai langkah percepatan, Menteri PKP juga menegaskan bahwa proses tindak lanjut akan segera dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi.

“Untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan realisasi program, pada hari Minggu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, akan turun langsung ke Lampung untuk melakukan survei lokasi. Kita ingin program ini bergerak cepat dan segera dirasakan manfaatnya oleh prajurit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Tonny Harjono menyampaikan bahwa kebutuhan hunian bagi prajurit TNI AU, khususnya di wilayah Lampung, masih cukup tinggi dan membutuhkan dukungan pemerintah.

“Kami mengusulkan pembangunan rusun bagi prajurit TNI AU di Lampung sebagai solusi atas kebutuhan hunian yang layak bagi anggota kami. Kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan hunian yang layak akan sangat mendukung kesiapan dan kinerja prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara Kementerian PKP dan TNI Angkatan Udara dalam mempercepat penyediaan hunian bagi prajurit, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan negara.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Senin, mengatakan pembangunan hunian untuk warga yang tinggal di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta, dijadwalkan selesai pada 15 Juni 2026.

Ia mengatakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan rumah susun atau rusun sebanyak 324 unit di kawasan Senen telah mulai dibangun.

Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga telah mempersiapkan sekitar 500 unit rumah di kawasan Kramat, Jakarta.

"Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni. Berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menambahkan total pembangunan hunian untuk warga yang tinggal di bantaran rel mencapai 824 unit rumah.

Selain itu, pemerintah juga mendapat dukungan dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang bersedia membangun 1.000 unit rumah susun di beberapa lokasi.

"Jadi, kita akan siapkan itu, tanahnya kita akan siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara. Jadi, gotong-royong juga terjadi, ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta, ada yayasan. Biar bekerja dengan cepat," katanya.

Mengenai kepemilikan rumah, kata Ara, pemerintah masih melakukan pengaturan untuk sewa ataupun kepemilikan pribadi.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pembangunan dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang layak dan aman.

"Kita bangun dulu aja biar cepat ya. Jadi, kita bangun sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan mana yang bisa. Sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa ya, sewa dengan harga yang terjangkau," terang Ara.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana membangun rusun sebanyak 300 unit di lahan milik PT Angkasa Pura yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta, ditujukan untuk warga kawasan bantaran rel kereta api Senen.

Ara juga mengatakan bahwa nanti juga dibangun hunian sebanyak 500 unit bagi warga kawasan bantaran rel kereta api Senen di lahan Tanah Abang milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan dapat selesai pada 15 Juni 2026.

Menurutnya, wilayah Jakarta sangat membutuhkan perumahan bagi rakyat dengan sangat cepat karena backlog-nya sangat besar.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pembangunan rumah susun (rusun) berbasis kolaborasi antara negara dan swasta menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Dia menegaskan bahwa model kolaborasi seperti yang diterapkan di Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng Jakarta dapat menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan.

“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap rusun tersebut yang dinilai sebagai percontohan ideal dalam pembangunan rumah susun berbasis ekosistem yang lengkap.

“Saya mengapresiasi rusun ini sebagai percontohan yang ideal. Di sini tidak hanya ada hunian, tetapi juga ekosistem yang lengkap mulai dari fasilitas pendidikan dari TK hingga SMA/SMK, rumah sakit, taman bermain, hingga pujasera UMKM warga. Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

“Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” ujar Dony.

Pemerintah berupaya dalam mendorong model pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara, namun dikelola secara profesional oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pengelolaan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai mengarahkan aset BUMN untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat di kawasan perkotaan padat penduduk. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Stasiun Jakarta Kota disiapkan menjadi lokasi pembangunan rumah susun.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, pemerintah tengah meninjau kesiapan lahan untuk proyek tersebut. “Barusan kita melihat meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah, MBR dan MBT dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan,” ujar Dony usai meninjau aset lahan KAI di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Ahad (5/4/2026).

Dony menegaskan BP BUMN mendukung optimalisasi aset negara untuk program tiga juta rumah yang digagas pemerintah. Ia mengatakan pemetaan aset BUMN akan difokuskan di wilayah dengan kepadatan tinggi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“BP BUMN ingin sekali memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat, tentunya dengan kerja sama dengan Kementerian PKP. Ini menunjukkan sinergi antarkementerian ini untuk program pemerintah bisa kita wujudkan semakin cepat dan semakin baik,” kata Dony.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, perusahaan membuka peluang pemanfaatan lahan di kawasan Jalan Kemukus, sekitar Stasiun Jakarta Kota. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk pengembangan hunian.

“Kalau secara komersial ini cukup lumayan bagus, ini cukup jauh dari bantaran rel, sehingga kami melihat di sini potensi dan kalau kita lihat nanti calon penghuninya dalam 10-15 tahun ke depan juga tumbuh sangat cepat. Ini sebenarnya hunian masa depannya Indonesia,” kata Bobby.

Pemerintah menargetkan sinergi lintas BUMN dan kementerian dapat mempercepat penyediaan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyebut ada lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang dikuasai pihak ketiga, meski telah memiliki kekuatan hukum tetap soal kepemilikan pada PT KAI.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ara menyebut terdapat tiga lokasi lahan yang akan segera ditinjau guna menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tadi saya mendapatkan info dari Dirut Kereta Api dan juga dari Pak Dony Oskaria (Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/BP BUMN), ada lahan milik kereta api yang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi dikuasai oleh pihak ketiga di Tanah Abang. Ada berapa lokasi, Pak? Tiga lokasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Ara menegaskan lahan tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ia menekankan negara tidak boleh kalah dalam mempertahankan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terlebih jika digunakan untuk kepentingan publik.

“Itu adalah milik negara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Saya tegaskan, negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun. Jadi saya pastikan begitu,” katanya.

Lebih lanjut, Ara memastikan pemerintah akan bertindak tegas agar aset tersebut tidak terus dikuasai pihak lain.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berada di pihak yang benar dalam pengelolaan aset negara dan harus memiliki keberanian untuk menertibkannya.

Selain itu, dirinya meminta agar informasi disampaikan secara terbuka serta menegaskan bahwa aset negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR), dan tidak boleh dikuasai oleh pihak lain.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Program ini digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk segmen MBT-nya terlebih dahulu.

Badan Pusat Statistik (BPS), sambungnya, akan dilibatkan dalam penyusunan aturan, terutama dalam penyediaan data perumahan.

"(Bu Kepala BPS) tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Menurut Ara, kelompok MBT memiliki karakteristik berbeda dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik dari sisi kemampuan ekonomi maupun preferensi hunian.

"Jadi dia (MBT) tidak di bawah, tapi dia menengah tanggung dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda. Mungkin selera, desain, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan rusun MBT, Kementerian PKP akan melibatkan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Kita akan juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan. Tentunya sifatnya ke atas ya, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Maruarar.

Saat ini, Kementerian PKP dan BP BUMN memang sedang memetakan aset-aset yang dimiliki BUMN di kota-kota besar untuk pembangunan perumahan.

Beberapa wilayah yang tengah dipetakan antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut aturan yang sedang digodok ini akan memuat kriteria detail terkait kelompok MBT.

Menurut Heru, penentuan kategori akan mengacu pada tingkat desil pendapatan, yang akan dirumuskan bersama BPS.

Saat ini, regulasi yang ada baru mengatur pembelian rumah subsidi bagi MBR, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan itu membagi MBR ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengaturan (BP) BUMN akan membangun rumah susun (rusun) total 300 unit di kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Pembangunan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api di kawasan Senen pada Kamis (26/3).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan rusun akan dibangun di atas lahan milik BUMN pengelola bandara, yaitu PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

"Selesainya tanggal 15 Juni di Senen, di Kramat, itu tanahnya Angkasa Pura. Ada 300 unit," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, pembangunan akan mulai dilakukan pada Senin (6/4). Perizinan pun telah diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Selain proyek di Senen, pemerintah juga akan membangun rusun di kawasan Tanah Abang sebanyak 500 unit yang juga ditargetkan selesai 15 Juni 2026.

Rusun di Tanah Abang akan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Proyek ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kolaborasi antara kereta api (KAI) dan juga swasta, dalam konteksnya tanahnya tetap punya kereta api, tapi nanti yang bangun adalah CSR dari swasta," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan realisasi pembangunan ini hanya memakan waktu kurang dari tiga bulan dari sejak Prabowo pertama kali menyambangi Senen.

"Kalau betul nanti delivery-nya bulan Juni, maka itu kurang dari tiga bulan karena Bapak Prabowo datang ke lokasi tanggal 26 Maret," kata Qodari.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap kebutuhan perumahan di Jakarta masih tinggi.

Secara nasional, backlog atau kekurangan kepemilikan rumah disebut mencapai 13 persen. Jika dibedah ke per provinsi, DKI Jakarta memiliki angka yang tinggi, yakni 40,59 persen.

Di Jakarta Pusat, backlog mencapai 55,83 persen atau sekitar 146.729 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.

Ketika mengunjungi Senen pada akhir Maret lalu, Prabowo didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Sekretaris Pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah.

"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat," tulis Prabowo di akun Instagram @prabowo.

Dalam unggahannya, Prabowo menyampaikan pemukiman yang ia sambangi itu terletak tak jauh dari pusat Kota Jakarta.

Ia juga menyebut kedatangannya itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang tinggal di sana. Pada saat yang sama, Prabowo juga menyebut berencana membangun hunian yang layak bagi masyarakat di sana. Ia pun bertekad menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat," ucap dia.

Dalam unggahan itu, Prabowo menyapa langsung warga di sana. Ia menyempatkan bercengkerama dengan warga. Dalam video yang diunggah, Prabowo mengenakan kemeja biru tua dibalut dengan topi coklat di kepala.

Warga yang menyambut kedatangan Prabowo bersama Teddy dan Rizky. Mereka berebut melakukan swafoto dengannya.