Pemerintah akan membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Program ini digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk segmen MBT-nya terlebih dahulu.

Badan Pusat Statistik (BPS), sambungnya, akan dilibatkan dalam penyusunan aturan, terutama dalam penyediaan data perumahan.

"(Bu Kepala BPS) tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Menurut Ara, kelompok MBT memiliki karakteristik berbeda dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik dari sisi kemampuan ekonomi maupun preferensi hunian.

"Jadi dia (MBT) tidak di bawah, tapi dia menengah tanggung dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda. Mungkin selera, desain, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan rusun MBT, Kementerian PKP akan melibatkan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Kita akan juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan. Tentunya sifatnya ke atas ya, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Maruarar.

Saat ini, Kementerian PKP dan BP BUMN memang sedang memetakan aset-aset yang dimiliki BUMN di kota-kota besar untuk pembangunan perumahan.

Beberapa wilayah yang tengah dipetakan antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut aturan yang sedang digodok ini akan memuat kriteria detail terkait kelompok MBT.

Menurut Heru, penentuan kategori akan mengacu pada tingkat desil pendapatan, yang akan dirumuskan bersama BPS.

Saat ini, regulasi yang ada baru mengatur pembelian rumah subsidi bagi MBR, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan itu membagi MBR ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Kita juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN menyiapkan perumahan yang sifatnya hunian vertikal, rusun untuk kelas menengah tanggung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara akan menyiapkan rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

"Kita juga akan beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan yang sifatnya hunian vertikal, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat berpenghasilan tanggung juga banyak yang memerlukan rumah.

"Tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung. Jadi dia (penghasilannya) tidak di bawah tapi dia menengah tanggung, dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda, mungkin selera desain yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," kata Ara.

Sebagai informasi, selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Dukungan atas kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah.

Ia menegaskan kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.

Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat dan ekonomi ikut terdorong.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026