Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan target ambisius dalam sektor pengelolaan sampah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, ditetapkan bahwa seluruh sampah di Indonesia harus dapat dikelola 100% pada tahun 2029, baik lewat upaya pengurangan maupun proses daur ulang.

CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menilai target tersebut sangat menarik sekaligus menantang. Pasalnya, waktu yang disediakan relatif singkat, yakni hanya lima tahun, untuk mencapai pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa target tersebut tetap memungkinkan untuk dicapai. Menurutnya, selain membangun ekosistem yang kuat, aspek paling krusial dalam pengelolaan sampah adalah ketersediaan pendanaan yang memadai.

Sano juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak agar pembiayaan pengelolaan sampah dapat lebih optimal. Pasalnya, jika hanya bergantung pada anggaran pemerintah, hal itu tidak akan mencukupi karena dana tersebut harus dibagi dengan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

"Setelah dihitung-hitung, pengelolaan sampah itu membutuhkan pendanaan sekitar Rp146–186 triliun untuk infrastruktur, dari pengolahan sampai ke kendaraan. Nantinya, itu perlu disesuaikan lagi per daerah, misalnya, desa lebih banyak pengolahan sampah organik, kota banyak dibangun Waste to Energy, dan segala macam," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026

Di sisi lain, kebutuhan biaya operasional pengelolaan sampah diperkirakan mencapai Rp48–56 triliun setiap tahunnya. Ia menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mampu menutup seluruh kebutuhan tersebut, karena kontribusinya maksimal hanya berada di kisaran 20% hingga 30%.

Untuk menutup kekurangan itu, diperlukan pendekatan ekonomi sirkular, seperti kegiatan daur ulang, penjualan material bernilai, hingga waste to energy. Namun, sektor sampah yang memiliki nilai, katanya, juga paling banyak berkontribusi hanya sekitar 20%. Adapun sisanya merupakan material bernilai rendah seperti popok, pembalut, dan sisa makanan yang justru membutuhkan biaya tambahan untuk dikelola.

Selanjutnya, peran sektor swasta dan kontribusi masyarakat tetap dibutuhkan melalui skema retribusi. Ia mencontohkan, iuran sekitar Rp60.000 per rumah setiap bulan pada dasarnya sudah memadai untuk menopang sistem pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik.

"Secara ekonomi, penjualan sampah hanya bisa menutup sekitar 10–20 persen dari total biaya pengelolaan. Sisanya tetap harus ditanggung oleh penghasil sampah melalui sistem pembiayaan yang jelas. Prinsipnya adalah polluter pays, yakni siapa yang menghasilkan sampah, harus ikut membiayai pengelolaannya," imbuhnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan skema pembiayaan yang melibatkan beragam lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, model bisnis yang jelas dan terukur juga penting agar investasi yang masuk memiliki kepastian pengembalian.

Di level daerah, kepala daerah perlu mengambil langkah tegas dengan menetapkan status darurat sampah serta membentuk tim khusus yang berfokus pada perencanaan strategis. Langkah ini dinilai penting karena dinas teknis kerap sudah terbebani oleh pekerjaan operasional sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah untuk menghentikan praktik tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping paling lambat Juli 2026.

"Tahun 2026 kita akan akhiri semua kegiatan open dumping. Kami memberi waktu kepada bupati/wali kota dengan pengawasan gubernur untuk menyelesaikan TPA open dumping paling lambat Juli 2026," kata Hanif di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menegaskan, apabila praktik tersebut tidak dihentikan sesuai tenggat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menempuh langkah penegakan hukum.

"Selepasnya kami akan melakukan pendekatan pidana dalam rangka memaksa semua penyelenggara pengelolaan sampah di Tanah Air untuk menutup open dumping," tambahnya.

Menurutnya, penutupan TPA open dumping penting untuk mencegah potensi bencana. Dia menyoroti insiden longsor sampah di TPST Bantargebang yang menewaskan tujuh orang.

Selain itu, penghentian praktik tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencapai target pengelolaan sampah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Hanif menyebut tingkat pengelolaan sampah saat ini baru mencapai 26%. Namun, jika seluruh TPA open dumping dapat ditutup, angka tersebut berpotensi meningkat menjadi 57,75%.

"Sehingga sisa target yang 63,41 persen kita akan penuhi dengan menutup semua TPS ilegal," kata Menteri Hanif.

Berdasarkan data KLH/BPLH, timbulan sampah nasional mencapai 141.926 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.001 ton per hari telah terkelola.

Sebagian besar sampah yang terkelola masuk ke TPA landfill sebesar 15.189 ton per hari, sementara 9.450 ton dikelola oleh sektor informal. Sisanya ditangani melalui fasilitas kompos, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta bank sampah.

Target Penurunan Open Dumping

Dalam kesempatan terpisah, KLH mencatat praktik pembuangan sampah terbuka di Indonesia berhasil ditekan dari 99% pada 2025 menjadi 69% pada awal 2026.

Hanif menyampaikan bahwa pengurangan open dumping masih memerlukan upaya percepatan untuk mencapai target nasional 63,4% yang merupakan bagian dari strategi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

“Penghapusan praktik ini di seluruh TPA, termasuk kota-kota besar demi keselamatan publik dan lingkungan,” kata dia saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (9/4/2026).

Ia mengingatkan peristiwa tragis di TPA Bantargebang yang menewaskan tujuh pekerja akibat longsoran sampah beberapa bulan lalu sebagai bukti nyata risiko open dumping.

“Kejadian itu menjadi pelajaran pahit bahwa praktik tersebut bukan sekadar melanggar hukum, tetapi mengancam keselamatan manusia secara langsung,” katanya.

Pada 2025, KLH memberikan sanksi administrasi kepada 344 TPA di kabupaten dan kota se-Indonesia, karena melakukan pengelolaan sampah open dumping. Kemudian pada Januari 2026, Deputi Gakkum KLH kembali memberikan sanksi kepada 23 pengelola TPA.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik open dumping baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pelanggar akan ditindak tegas.

“Seluruh instrumen hukum siap ditegakkan demi mengakhiri praktik open dumping,” tuturnya.

Sejak UU 2008, ia mengungkapkan target penghapusan open dumping seharusnya tercapai lima tahun kemudian, namun realitas hingga 2025 menunjukkan praktik tersebut masih mencapai 99%.

Menurut dia, penurunan menjadi 69% pada awal 2026 menunjukkan keberhasilan awal, karena masih menyisakan tantangan signifikan untuk menuju target nasional.

Menteri LH Hanif menjelaskan bahwa percepatan capaian target akan dilakukan melalui program pengelolaan sampah terpadu, termasuk peningkatan kapasitas TPA, optimalisasi teknologi pengolahan, dan pengawasan ketat pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, agar praktik open dumping bisa dihentikan secara menyeluruh.

Selain penegakan hukum, KLH juga mendorong inovasi pengelolaan sampah melalui integrasi teknologi modern dan partisipasi aktif masyarakat, program edukasi, sosialisasi, dan insentif bagi praktik pengelolaan sampah ramah lingkungan guna mempercepat penutupan celah target nasional.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penghapusan open dumping bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan komitmen nasional terhadap keselamatan publik, lingkungan, dan keberlanjutan.

“Setiap daerah harus bergerak cepat dan bertanggung jawab demi target yang telah ditetapkan,” ujar Hanif.

Ia pun menekankan koordinasi intensif, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci menyelesaikan sisa 69% open dumping hingga akhir 2026, tentunya dengan harapan tidak hanya menutup praktik berisiko tinggi tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah modern dan aman bagi seluruh warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah belum perlu mengubah aturan batas defisit APBN yakni 3% terhadap PDB. Hal ini kendati pemerintah berambisi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya pada 2029 atau akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan bahwa saat ini masih akan berpegangan kepada batas defisit APBN 3% yang tertuang pada bagian penjelasan pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dia menilai ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,11% namun defisit masih bisa dikendalikan.

Pada APBN 2026, defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Namun, pada akhir 2025 lalu, APBN ditutup dengan defisit melebar ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Awalnya, APBN saat itu dirancang dengan defisit sebesar 2,53% sebelum melebar pada outlook pertengahan tahun yakni 2,78% terhadap PDB.

"Sekarang saya akan fokus di 3% dan mengoptimalkan uang yang ada untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil dulu walaupun banyak orang menertawain tetapi kan berhasil kan di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ke depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi. Apabila baseline pada asumsi makro APBN 2026 ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4%, Purbaya justru lebih optimistis.

Otoritas fiskal menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Purbaya pun tak menampik salah satu upayanya adalah dengan belanja pemerintah yakni kebijakan fiskal. '

Contohnya, pada kuartal I/2026, Purbaya memasang target lebih tinggi. Dia memperkirakan ekonomi tiga bulan pertama 2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6%. Ini salah satunya didorong dengan target penyerapan APBN Rp809 triliun, untuk stimulus ekonomi hingga program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam beberapa tahun setelahnya, ekonomi ditargetkan tumbuh 8% tepatnya pada 2029 seperti yang tertuang pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kendati adanya target tersebut, dia menyatakan saat ini belum ada niat untuk melanggar batas defisit APBN itu.

Sebab, pemerintah kini mengandalkan juga investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui Danantara. Harapannya, investasi ke depan tidak hanya bersandar dari keuangan negara saja.

"Kalau kami lihat investasi sudah cukup yaudah tidak usah, tetapi kalau ada misalnya perlu stimulus tambahan, kami pikirkan. Nanti kalau sudah [ekonomi] tumbuhnya 7,5% ke 8% baru kami pikirkan. Sekarang sih belum ada niat untuk melewati batas itu," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Keyakinan Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melanggar defisit fiskal 3% ini salah satunya dilatarbelakangi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, ekonomi sempat tumbuh 6% kendati setelahnya 'terjebak' di pertumbuhan rata-rata 5% sampai dengan saat ini.

Ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun kembali menegaskan resepnya untuk mendorong pertumbuhan di atas 5%. Yaitu dengan menghidupkan mesin ekonomi dari sektor swasta maupun pemerintah.

Dengan begitu, dia memperkirakan pengelolaan fiskal pun bisa lebih baik sehingga tidak perlu menambah utang guna membiayai belanja pemerintah.

"Kalau saya gabung kan bisa saja, utangnya flat saja, tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat seperti zaman Pak SBY karena dua mesin pertumbuhan saya gunakan. Mesin pertumbuhan swasta, private sector dan government sector," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review), dengan fokus utama pada penyesuaian regulasi di sektor perdagangan hingga ekonomi digital.

"Bidang utama yang didahulukan peninjauannya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam ketahanan nasional," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menjelaskan, target keanggotaan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Guna mempercepat proses, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 yang mengatur penyesuaian tugas kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi antar-lembaga. "Indonesia adalah negara Asean pertama yang masuk proses aksesi, meski Thailand sudah menyusul dengan menyampaikan initial memorandum. Kita sedang berpacu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka pada kesempatan yang sama.

Ruzicka juga menyoroti stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk rasio utang publik yang rendah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Tantangan Antisuap

Di sisi lain, Airlangga menambahkan bahwa transparansi dan tata kelola menjadi syarat mutlak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjutnya, telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk meratifikasi konvensi antisuap internasional (Anti-Bribery Convention).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan pemerintah optimistis aksesi OECD tidak hanya meningkatkan citra global, tetapi juga mendorong reformasi struktural domestik.

"Aksesi Indonesia ini diharapkan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera," tutup Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis ke Rutan Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Senin (8/12/2025).

Jaksa Penuntut Umum KPK, Muhammad Albar Hanafi mengatakan selain Abdul Azis, KPK juga memindahkan Ageng Dermanto, Andi Lukman Hakim Amin dan Yasin

Pemindahan dilakukan karena keempat terdakwa akan disidang pada hari ini, Rabu (10/12/2025) di Pengadilan Tipikor Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dia menyampaikan selama proses pemindahan berjalan lancar karena koordinasi aktif dengan pihak Kejaksaan Negeri Kendari sekaligus pengawalan ketat dari personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara.

"Kami dari Tim JPU akan menghadirkan Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur) sebagai saksi dalam persidangan dengan Terdakwa Arif Rahman dkk (pemberi suap)," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Diketahui proyek pembangunan RSUD masuk program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang meningkatkan akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten

Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, diantaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

Pada Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis karena telah mengatur penentuan perusahan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengungkap Indonesia membutuhkan investasi mencapai Rp10.000 triliun khusus untuk sektor infrastruktur.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin menjelaskan bahwa hal itu diperlukan dalam rangka merealisasikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah PR kita bersama, dan perlu kita menemukan cara-cara yang baru untuk mengembalikan pendanaan infrastruktur kita, karena sudah jelas, kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN," kata Rachmat dalam agenda Rakorbangwil di Kementerian Pekerjaan Umu, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Dalam paparan yang disampaikan, Rachmat menjelaskan bahwa secara keseluruhan kebutuhan anggaran infrastruktur di periode pertama pemerintahan Prabowo mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan kebutuhan anggaran infrastruktur pada periode kedua kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, selama 2019 hingga 2024 kebutuhan anggaran infrastruktur Indonesia sebesar Rp3.307 triliun. Terdiri dari Rp2.561 triliun difasilitasi APBN dan sebesar Rp746 triliun direalisasikan melalui Investasi swasta.

Sementara itu, mempertimbangkan rencana program pembangunan infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto (2024 - 2029) diperlukan anggaran mencapai Rp10.303 triliun.

Rencananya sebesar Rp7.212 triliun direalisasikan melalui APBN sedangkan sisanya Rp3.091 triliun direalisasikan melalui Investasi swasta.

"Di periode ini, butuh sekitar Rp3.000 triliun [investasi swasta], jadi naik 4 kali lipat kebutuhan investasi swasta," pungkasnya.

Sementara itu, mengacu pada dokumen Kementerian PU, pihaknya menyebut membutuhkan anggaran hingga Rp1.905 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas hingga 2029.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran itu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

“Tantangan pembiayaan infrastruktur masih akan berlanjut, proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025 – 2029 mencapai Rp 1.905 triliun,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (4/6/2025).

Akan tetapi, dengan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdapat selisih kebutuhan pendanaan atau funding gap pembiayaan infrastruktur sebesar Rp753,11 triliun.

Dody merinci, APBN dan APBD hanya sanggup melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan modal Rp1.152 triliun.

“Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp753 triliun. Oleh karena itu, selain KPBU kita semua harus terus mengembangkan skema-skema inovatif untuk menutup funding gap tersebut,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyoroti soal ketimpangan akses pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono menekankan pemerataan IMN adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan IMN ini, tekannya, selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IMN, yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi menjadi dasar penting tumbuhnya industri bernilai tambah tinggi dan memastikan kualitas produk nasional dapat diandalkan, kompetitif, serta diakui secara global.

"Kami mencatat ketimpangan ketersediaan layanan IMN antarwilayah masih menjadi tantangan besar," ujarnya, Jumat (28/11/2025)

Data BSN menunjukkan bahwa dari sebanyak 2.687 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) aktif dan terakreditasi, 64,4% atau mayoritas berada di Jawa.

Sementara Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK atau sekitar 5% dari total jumlah nasional. Adapun dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya 8 yang berada di kawasan Timur.

"Ketimpangan ini menyebabkan pelaku usaha di luar Jawa harus menanggung biaya dan waktu lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu, sehingga menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah," jelasnya.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, BSN memperluas program pembinaan dan koordinasi lintas sektor. Sejauh ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja.

Langkah selanjutnya adalah mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, hingga membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu

"Kami pun telah menerbitkan 4.016 SPPT SNI hingga Oktober 2025," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), menyoroti SNI sebagai elemen krusial dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan daya saing global.

Dengan standar kualitas yang jelas dan terukur, produk dalam negeri dinilai semakin mampu bersaing di pasar internasional sekaligus memberikan jaminan mutu bagi konsumen.

Ketua Umum Aspaki Imam Subagyo juga mendukung adanya proses SNI sebagai jaminan untuk pasar, baik dalam negeri maupun global.

“Dengan adanya SNI ini diharapkan mendapat jaminan produk secara berkelanjutan maupun jaminan secara proses," harap Imam.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di 31 proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dugaan ini setelah KPK menetapkan 8 tersangka di kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tengah mendalami proyek-proyek dari Kementerian Kesehatan.

"Kita juga mendalami untuk yang 31 rumah sakit yang lainnya, karena kami menduga juga tidak hanya di perkara yang Kolaka Timur ini, ada peristiwa pidana seperti ini," kata Asep, dikutip Selasa (25/11/2025).

Termasuk, kata Asep, penyidik lembaga antirasuah akan memeriksa pihak-pihak di Kementerian Kesehatan mulai dari jajaran bawah ke jajaran atas atau dari pegawai hingga tingkat Dirjen. Hal ini sekaligus mengusut aliran dana yang diduga diterima oleh beberapa pihak.

Namun, Asep tengah bekerja sama dengan Deputi Pencegahan untuk mencegah tindak pidana korupsi, khsusunya pada proyek pembangunan RSUD.

"Nah ini kan kickback-nya tidak langsung ke top managernya, dan ini melalui orang-orang atau bawahannya," ujar Asep.

Diketahui proyek pembangunan RSUD masuk program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang meningkatkan akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, diantaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

Pada Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis karena telah mengatur penentuan perusahan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memasuki babak baru. Dalam RPJMN 2025-2029, Ekonomi Syariah ditempatkan di Prioritas Nasional 2. Pemerintah menargetkan kontribusi PDB Syariah 55,11% pada 2029 dan menempatkan Indonesia di posisi puncak Ekonomi Syariah Dunia. RPJMN juga menekankan penguatan industri dan UMKM halal.

Tantangannya, bagaimana menerjemahkan RPJMN menjadi jutaan peluang usaha nyata. Di sinilah halal value chain (HVC) menjadi kunci. HVC mengajak kita melihat seluruh rantai nilai halal dari hulu sampai hilir, lalu memetakan peluang di setiap mata rantainya. Bukan soal sertifikat di ujung proses, tetapi bagaimana setiap tahap melahirkan Pengusaha Baru yang berkelanjutan.

Contoh daging sapi. Rantai nilai dimulai dari pembiakan dan penggemukan, pakan, layanan kesehatan hewan, rumah potong hewan halal, logistik berpendingin, pengolahan (bakso, sosis, produk beku), hingga ritel. Di hulu, peternak rakyat membutuh-kan pakan terjangkau, layanan kesehatan hewan, asuransi ternak, dan pembiayaan syariah (atau dana sosial syariah) sesuai siklus usaha.

Penyedia pakan lokal, klinik hewan kecil, dan koperasi syariah dapat mengisi ruang ini. Titik kritis halal banyak terjadi di penyembelihan dan logistik, tetapi di titik ini peluang usaha besar terbuka, mulai dari investasi RPH halal, jasa logistik dingin, sampai platform pelacakan halal digital. Satu klaster daging sapi dapat melahir-kan ribuan Pengusaha Baru.

Secara nasional ratusan ribu usaha dapat lahir dari sektor daging dan unggas halal ketika HVC-nya dikuatkan. Kosmetik Halal punya cerita serupa. Pasarnya besar dan tumbuh cepat. Di hulu, produsen bahan baku halal berbasis komoditas lokal tumbuh karena kebutuhan bahan aktif dan tambahan bebas unsur haram.

Produsen bahan baku halal, baik industri skala besar maupun UMKM yang mengolah komoditas lokal seperti minyak kelapa, minyak sawit fraksinasi, dan ekstrak herbal, dapat mengisi segmentasi ini. Di tengah, pabrik, perusahaan maklon, dan laboratorium uji halal menjadi tulang punggung industri. Di hilir, jutaan konsumen dilayani oleh reseller media sosial, toko kecil, klinik kecantikan, dan make up artist yang menjadikan kosmetik halal sebagai identitas dan sumber penghasilan.

Ketika indus-tri besar mengembangkan merek, puluhan ribu usaha mikro dan kecil hidup sebagai “mitra distribusi” di kam-pung, sekolah, pesantren, dan komunitas perempuan bila ekosistem HVC-nya dirancang untuk inklusif.Farmasi Halal sering dianggap terlalu teknis dan hanya milik raksasa industri, padahal kewajiban sertifikasi halal dan standar internasio-nal baru justru membuka ruang bagi banyak Pemain Baru.

Rantai nilai farmasi halal dimulai dari riset dan pengembangan bahan aktif bebas bahan haram, dilanjutkan formulasi, produksi, pengemasan, distribusi, sampai apotek dan telemedisin. Di sekitar rantai utama ini, terbuka peluang usaha untuk penyedia jasa validasi halal, konsultan manajemen mutu, sistem IT ketertelusuran, dan logistik. Belanja konsumen farmasi halal lebih dari US$107 miliar (2023) dan diproyeksikan menjadi US$149 miliar (2028).

Indonesia berpeluang menjadi Pemain Utama, apabila ekosistem HVC farmasi halal dirancang memberi ruang bagi startup, UMKM, dan kolaborasi riset.

Pariwisata Ramah Muslim (PRM) adalah contoh HVC yang alami menyerap banyak usaha kecil. Indonesia per-nah menempati peringkat teratas Global Muslim Travel Index (GMTI). Pasar wisatawan Muslim global menjadi salah satu segmen yang tumbuh tercepat. HVC PRM mencakup maskapai, biro perjalanan, hotel dan homestay halal friendly, restoran bersertifikat halal, pemandu wisata, operator tur lokal, hingga UMKM kuliner, fesyen, dan suvenir.

Di setiap kota destinasi, paket wisata yang dirancang serius bisa menghidupkan puluhan bahkan ratusan usaha: penjual sarapan halal dekat hotel, laundryrumahan, transportasi lokal, hingga konten kreator yang mempromosikan destinasi ke pasar global. Ketika standar layanan ramah Muslim diterapkan konsisten, bukan hanya memperbaiki skor indeks, tetapi memperluas basis Pengusaha Halal di akar rumput.

Jika empat klaster besar (pangan hewani, kosmetik, farmasi, dan PRM), masing-masing didorong melahirkan rata rata 250.000 usaha baru, maka target 1 juta usaha baru menjadi masuk akal. Angka tersebut bisa dipecah per provinsi, bahkan per koridor rantai nilai.

HVC menjadi bahasa bersama menyelaraskan RPJMN, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI), RPJMD, kebijakan sektoral, rencana bisnis perbankan syariah, dana sosial syariah, program inkubasi bisnis, hingga strategi investasi. Fokusnya bukan “berapa banyak sertifikat halal yang terbit”, tetapi “berapa banyak Pengusaha Baru yang hidup di setiap titik rantai nilai halal”.

Ketika program pembiayaan, penjaminan, sertifikasi, pelatihan, dan digitalisasi diarahkan mengikuti peta HVC, 1 juta usaha baru bukan sekadar angka besar di atas kertas, melainkan jaringan ekonomi riil yang menguatkan fondasi pertumbuhan Nasional. Mewujudkan 1 juta usaha halal baru tidak bisa diserahkan kepada satu lembaga.

KNEKS, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Industri, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Dana Sosial Syariah, Kampus, Pesantren, sampai Komunitas Pengusaha Muda harus berbagi peran sesuai keunggulan masing-masing. Pada akhirnya, yang ingin dibangun bukan hanya eko-nomi yang halal di label, tetapi halal di seluruh rantai nilai, adil bagi petani dan pekerja, berkelanjutan bagi lingkungan, dan mengangkat martabat Pengusaha Kecil dari kota sampai desa.

Bila HVC dikelola seperti ini, target Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia tidak lagi terasa jauh. Ia hadir di warung bakso, di bengkel kecil, toko kosmetik halal, apotek kampung, dan gang kecil menuju homestay yang menyambut tamu dengan senyum hangat dan keyakinan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% di 2025.

PMK Renstra Kemenkeu pada 2025-2029 itu ditandatangani Purbaya pada 10 Oktober 2025, atau sekitar sebulan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada Pasal 1 PMK tersebut, Menkeu menekankan bahwa renstra itu adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk lima tahun mendatang. Fungsinya adalah untuk menjadi acuan penyusunan renstra unit eselon I dan unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menkeu.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi salinan PMK tersebut, dikutip Kamis (6/11/2025).

Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan itu diukur dengan beberapa indikator, salah satunya peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju. Apabila merujuk pada data World Economic Outlook yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), PDB per kapita Indonesia adalah sekitar US$5.000.

Adapun PDB per kapita negara-negara maju atau yang disebut advanced economies mencapai hampir US$62.000.

Oleh sebab itu, indikator peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju di antaranya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

"Pertumbuhan ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029)," bunyi PMK tersebut.

GNI per kapita ditargetkan meningkat dari US$4.870 pada 2023, menjadi US$5.410 pada 2025 dan US$8.000 pada 2029.

Kemudian, pemerintah juga menargetkan kontribusi PDB maritim meningkat dari 7,9% pada 2022 menjadi 8,1% pada 2025 dan 9,1% pada 2029. Selain itu, kontribusi PDB manufaktur ditargetkan meningkat dari 18,67% pada 2023 menjadi 20,8% pada 2025 dan 21,9% pada 2029.

Indikator lain yang ditetapkan yaitu peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional sebagaimana diukur oleh Global Power Index. Targetnya, peringkat Indonesia di 34 pada 2023 meningkat ke 33 pada 2025 dan 29 pada 2029.

Beberapa indikator lain meliputi:

- Tingkat kemiskinan turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7% sampai dengan 8% (2025), serta 4,5% sampai dengan 5% (2029). Kemiskinan esktrem ditargetkan turun (2,15 PPP) hingga kurang dari 0,5% (2026);

- Rasio gini turun dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025)
dan 0,372-0,375 (2029);

- Kontribusi produk domestik regional bruto Kawasan Timur Indonesia atau PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029);

- Daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan indikator Indeks Modal Manusia (lMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029);

- Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan
indikator penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029), serta indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.

Kemenkeu, sebagai pengelola fiskal memiliki tugas untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara. Caranya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia ditargetkan meningkatkan investasi berkualitas dan penciptaan lapangan kerja, dengan fokus pada sektor teknologi dan jasa bernilai tambah. Batam dan Kepri menjadi pusat investasi utama, dengan target investasi mencapai Rp86 triliun pada 2026.

Akselerasi kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tak hanya dibidik menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di daerah.