Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertanyakan kebijakan diskon tiket pesawat selama Nataru 2025/2026 lalu. Pasalnya meski terdapat diskon hingga 14%, tetapi tarif angkutan udara menjadi penyumbang inflasi alih-alih deflasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengeluhkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (19/1/2026).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tiket pesawat termasuk 10 besar penyumbang inflasi Desember 2025 sebesar 0,02% secara bulanan. Padahal, pemerintah memberikan diskon untuk periode penerbangan mulai 22 Desember.

“Angkutan udara harusnya kan turun, Saya mendapat jawaban dari Bu Pudji [BPS] barusan bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 [Desember] angkutan udaranya sudah dinaikkan dahulu tarifnya [sebelum periode diskon],” tuturnya.

Dengan kata lain, maskapai menaikkan tarif terlebih dahulu sebelum pemerintah memberlakukan diskon. Alhasil, harga tiket pesawat tetap tinggi.

Inflasi transportasi secara umum pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,55% month to month (MtM) dengan andil inflasi sebesar 0,07% dari inflasi umum 0,64%. Secara tahunan, komoditas ini mengalami inflasi sebesar 1,23% year on year (YoY) dengan andil inflasi 0,15%.

Untuk itu, Tomsi mewanti-wanti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan maskapai agar kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif dan biaya pengeluaran masyarakat benar adanya.

“Saya minta ini tolong diwaspadai di ke depan ketika Bapak [Kemenhub] akan memberikan kebijakan berkaitan dengan Ramadan dan Idulfitri. Tolong dijaga sebelum kebijakan turun, hari-hari sebelum ada kebijakan daripada pemerintah itu tidak naik,” tegasnya.

Pada Nataru yang lalu, pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 13%—14% untuk penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Diskon tersebut hadir melalui penyesuaian sejumlah komponen biaya, antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6%. Dengan demikian, pemerintah menanggung sisa PPN sebesar 5% dari total 11%.

Selain itu, pemerintah memberikan penurunan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025. Untuk pesawat jet sebesar 2% dan untuk propeller sebesar 20%.

Kemudian adanya penyesuaian biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara sebesar 50% dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara sebesar 50% melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP-DJPU 235/2025.

Pemerintah juga melakukan penurunan harga avtur pada 37 bandara serta layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menerapkan insentif transportasi pada masa libur Idulfitri atau Lebaran 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

“Insentif lebaran sedang disiapkan, termasuk diskon untuk tarif pesawat dan yang lain,” kata Airlangga.

Namun demikian, Airlangga belum memberikan perincian terkait insentif tersebut.

Adapun dalam sambutan di depan pengurus Kadin Indonesia, dia menekankan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan jumlah kelas menengah demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dirinya juga mendorong para pengusaha dalam kontribusi pemerataan pembangunan hingga mengurangi rasio gini alias distribusi pendapatan.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan paket stimulus transportasi untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), dengan diskon pada tarif kereta api, kapal laut, dan penerbangan kelas ekonomi.

Menurut SKB yang diteken 28 Oktober 2025, tiket kereta komersial mendapatkan potongan harga 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025–10 Januari 2026.

Sementara itu, angkutan laut mendapatkan diskon 20% untuk rute kelas ekonomi dan jalur penyeberangan, berlaku mulai 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Insentif untuk moda udara berupa potongan harga 13% hingga 14% yang ditujukan untuk sekitar 3,59 juta penumpang, dan didukung oleh kebijakan perpanjangan jam operasional bandara demi kelancaran mobilitas selama libur akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan program mudik gratis saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Kemenhub menyediakan total 33.039 kuota untuk program mudik gratis ini.

"5.568 sepeda motor melalui skema motor gratis, kemudian juga 70 unit bis, 12.720 penumpang kereta api dan 17.239 penumpang moda laut," kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi saat rapat bersama Komisi V, Senin (8/12/2025).

Dudy menyampaikan perlu adanya sinergi dan kolaborasi optimal yang disertai dengan koordinasi lintas kementerian atau lembaga agar kuota penyelenggaraan program mudik gratis dapat terisi dengan optimal, tepat sasaran, dan memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat diskon tarif saat libur Nataru 2025, antara lain diskon kereta api sebesar 30% untuk non-PSO dan angkutan motor gratis.

Kemudian diskon tarif Pelni sebesar 20% dan tiket gratis sebanyak 17.239 penumpang kapal laut, serta diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan.

Lebih lanjut, Dudy menjelaskan terdapat diskon tarif pesawat 13% hingga 14% serta dukungan jam operasional 24 jam dan diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

Pada libur Nataru 2025, Dudy memprediksi 119,5 juta orang berencana melakukan liburan dan sebanyak 60,53 juta orang akan libur pada 2 periode tersebut.

Puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026.

Dudy menyampaikan 5,84 juta orang akan bepergian menggunakan motor melalui jalur arteri di antaranya melintas di wilayah Mojokerto, Jombang, sampai Malang.

Sedangkan 25,7 juta orang menggunakan mobil dengan melintas ruas tol di area Bandung-Cikampek-Bogor.

Selain itu, sebanyak 1,21 juta orang akan menggunakan kereta dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Yogyakarta menjadi stasiun tujuan terpadat dengan 805 ribu orang.

Kemudian, Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara asal terpadat dengan 904 ribu orang bepergian dan juga menjadi bandara tujuan terpadat yakni sebanyak 507 orang.

Kemenhub juga menyiapkan sarana dan prasarana transportasi pendukung untuk transportasi darat sebanyak 31.433 unit bus, 2.670 unit sarana dan transet kereta api.

Untuk jalur laut menyiapkan 704 unit kapal laik laut, 23 unit kapal KPLP, 46 kapal kenavigasian. Kemudian untuk transportasi penyeberangan sebanyak 253 unit. Jalur udara, disediakan 368 unit pesawat.