Jakarta (ANTARA) - Pameran Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO) 2026 siap mendukung penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi petani sawit di tengah tantangan industri sawit akibat dinamika ekonomi global.

Ketua Pelaksana SIEXPO 2026 Qayuum Amri mengatakan SIEXPO yang akan digelar pada 6 - 8 Agustus 2026 di Ska Co-Ex Pekanbaru, Riau tersebut akan lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi petani, pesantren, hingga perguruan tinggi selain dari kalangan industri hulu hingga hilir sawit.

"Tahun ini, meski ada guncangan di industri sawit maupun ekonomi global, antusiasme pelaku industri tetap tinggi. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM dan koperasi ikut berpartisipasi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

SIEXPO yang kali ini memasuki tahun ke empat, lanjutnya menjadi salah satu pameran industri sawit yang secara konsisten membuka ruang bagi pelaku usaha kecil yang mana tahun ini, sekitar 20 booth disiapkan khusus bagi UMKM dan koperasi.

"Biasanya pameran hanya diikuti korporasi besar atau manufaktur besar. Kami justru sejak awal melibatkan UMKM, koperasi petani, perguruan tinggi, hingga sekolah-sekolah sawit. Kami ingin memperkuat ekosistem sawit secara menyeluruh," ujarnya.

Ia mengatakan semangat tersebut sejalan dengan tagline SIEXPO, yakni "Yang Kecil Ditingkatkan, Yang Menengah Diperbesar, dan Yang Besar Dijaga."

Qayuum menyatakan mengusung tema "Kolaborasi, Inovasi, dan Resiliensi Industri Sawit", SIEXPO 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan industri sawit nasional.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan, tambahnya, akan melahirkan inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan pengolahan sawit.

Ia menambahkan, konsep resiliensi dipilih karena industri sawit terbukti memiliki daya tahan tinggi menghadapi berbagai krisis ekonomi.

"Sawit tetap bertahan saat krisis moneter 1998 maupun pandemi Covid-19. Industri ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia," ujarnya.

Penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung mencapai 8.000 orang, meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatat sekitar 6.000 pengunjung.

Menurut Qayuum, penyelenggaraan SIEXPO selama ini juga mampu menciptakan nilai ekonomi melalui transaksi bisnis yang terjadi selama maupun setelah pameran.

Sementara itu, Direktur Marketing Sawit Indonesia, Yasin Permana, menambahkan jumlah peserta pameran tahun ini meningkat menjadi 184 booth, dibandingkan sekitar 150 booth pada tahun lalu.

Ratusan peserta tersebut akan menampilkan beragam solusi bagi industri sawit, mulai dari produsen AI, alat berat, pupuk, bioproduk, teknologi pabrik kelapa sawit, oleochemical, benih sawit, drone, digitalisasi, logistik, kendaraan Listrik, hingga perangkat keselamatan kerja.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani kelapa sawit Indonesia memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi mereka dalam pengelolaan lahan, yang mencapai lebih dari 40 persen dari total luas perkebunan sawit nasional sebesar sekitar 16,8 juta hektare. Dengan porsi yang begitu besar, petani tidak hanya menjadi aktor pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama dalam rantai pasok industri sawit Indonesia.

Namun demikian, peran petani kelapa sawit masih perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan terarah. Selama ini, sebagian besar petani masih berada pada posisi sebagai pekebun tradisional dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta pengolahan hilir.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong dan memfasilitasi transformasi petani agar mampu naik kelas, tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem industri yang memiliki nilai tambah.

Dengan luas kebun petani yang diperkirakan mencapai sekitar 7 juta hektare, proses industrialisasi petani kelapa sawit akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penguatan daya saing produk minyak sawit Indonesia di pasar global.

Peningkatan kapasitas petani dalam aspek produktivitas, kualitas, hingga pengolahan akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan internasional sekaligus memastikan keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang.

“Petani Sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” kata Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia), Kacuk Sumarto, dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma Jakarta, Senin (27 April 2026).

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi turut hadir sebagai pembicara. Di antaranya Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto, yang mewakili Dirjen Perkebunan Ali Jamil, serta Suprapto selaku Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I pada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, yang mewakili Ade Tri Ajikusumah.

Selain itu, hadir pula Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta. Dari sektor pembiayaan, Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir hadir mewakili Dirut BPDP Eddy Abdurrachman. Forum ini juga dihadiri Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara serta sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

Bisnis.com, JAKARTA - Cahaya pagi menembus sela-sela bukit yang mengelilingi Desa Buton, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kilau cahaya itu jatuh ke hamparan sawah yang menguning, memantul di gabah kering yang masih tergeletak di pematang. Di tengah lanskap yang tenang itu, Darwan Aduhasan (33 tahun), petani padi dan hortikultura berdiri memandang lahan kelolaan kelompok taninya.

Sebuah pemandangan yang kontras dengan citra Pulau Obi yang identik sebagai episentrum hilirisasi nikel nasional.

"Percaya ga percaya. Namun yang terjadi di sini memang unik. Industri tambang dan pertanian rakyat bisa berjalan beriringan. Bahkan saling mendukung," ungkap Darwan.

Darwan bukan petani biasa. Dia adalah salah satu penggerak pertanian di desa tersebut. Mengorganisir petani lokal melalui Kelompok Tani Pelangi dan mengajak generasi muda kembali melihat pertanian sebagai sumber penghidupan yang layak.

Bagi Darwan, dia tidak melihat industri tambang yang menggeliat di kampung halamannya sebagai ancaman. Namun justru membuka peluang. Tekad dan visinya memajukan pertanian Obi pun disambut Harita Nickel, perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Potensi pertanian di wilayah ini sangat besar. Saya yakin pertanian dapat menghidupi masyarakat termasuk memenuhi kebutuhan pangan warga serta perusahaan,” ujar dia.

Gayung bersambut, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang pertanian Harita Nickel, tahun 2022 Darwan dan kelompok taninya mendapat mendukung pengembangan kapasitas dan produktivitas lahan. Termasuk belajar pertanian berkelanjutan berbasis organik. Sedangkan untuk komoditas, pertanian difokuskan pada dua macam; padi dan semangka karena tingginya permintaannya.

Akhirnya, pada Januari 2026 silam, mereka menuai hasil yang luar biasa. Produktivitas petani Desa Buton menembus 5 ton gabah kering per hektar dari sebelumnya 1 ton. Sedangkan untuk komoditas semangka, menembus 8 ton panen. Semangkanya pun yang biasa, namun organik.

Kolaborasi kemudian berkembang melalui pembentukan koperasi petani dan pendampingan manajemen. Hasil panen tidak hanya terserap di pasar lokal, tetapi juga dipasok untuk kebutuhan katering perusahaan yang melayani lebih dari 25 ribu karyawan.

“Permintaan komoditas pertanian sangat tinggi. Artinya peluang pasar itu ada dan nyata,” tambah dia.

Bagi Darwan dan kelompok taninya, pendampingan PPM Pertanian Harita Nickel yang mereka ikuti beberapa tahun terakhir mengubah cara pandang mereka terhadap industri tambang di Pulau Obi bahwa dua sektor ini dapat saling mengisi dan menciptakan kebaikan. Tidak hanya di wawasan dan produktivitas petani, namun juga membuka peluang ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri.

Merangkul generasi muda

Kini, fokus Darwan tidak hanya pada peningkatan produksi, namun pada keberlanjutan. Khususnya regenerasi petani. Dia tengah aktif mengajak anak-anak muda Desa Buton dan sekitarnya untuk kembali melihat pertanian sebagai pilihan masa depan yang realistis dan bermartabat.

Melalui inisiatif Kelompok Tani Milenial yang Darwan kawal dan penguatan Program Sentani (Sentra Ketahanan Pangan Obi), dia menargetkan semakin banyak generasi muda yang mau menjadi petani sawah dan hortikultura.

“Harapan kami, semakin banyak generasi muda memahami kalau pertanian dapat menghidupi,” ujar Darwan

Bisnis.com, PEKANBARU - Upaya mempersempit kesenjangan produktivitas antara perkebunan sawit rakyat dan perusahaan terus dilakukan. Melalui program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo (PTPN IV PalmCo) merangkul petani dari berbagai daerah untuk memperkuat kapasitas dan literasi manajemen budidaya sawit berkelanjutan.

Selama dua hari, Kamis–Jumat (30-31/10/2025), puluhan pengurus koperasi petani sawit mitra PTPN IV PalmCo dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani Mitra Binaan di Mess Tandun, Kabupaten Kampar, Riau.

Para peserta memperoleh materi dari sejumlah pakar budidaya sawit, mulai dari penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, hingga teknik panen efisien. Pelatihan juga dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke kebun PTPN IV Regional III serta koperasi mitra binaan, Karyawa Mukti dan Makarti Jaya, untuk melihat praktik terbaik pengelolaan sawit berkelanjutan.

Menutup Kesenjangan Produktivitas

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat kemitraan dan mengakselerasi transformasi sektor sawit menuju praktik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Disparitas produktivitas antara kebun petani dan perusahaan masih cukup besar, padahal sekitar 60 persen dari total 17 juta hektare perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani,” ujar Irwan.

Rata-rata produktivitas sawit rakyat saat ini masih berkisar 2-3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, sedangkan perkebunan besar negara dan swasta mampu mencapai 5-6 ton. “Kami ingin para petani mitra dapat naik kelas, dengan produktivitas yang sebanding dengan perusahaan,” kata Irwan.

Hingga Oktober 2025 ini, PTPN IV PalmCo tercatat telah bermitra dengan ribuan petani yang mengelola sekitar 20.000 hektare kebun sawit di berbagai wilayah Indonesia. Dari luasan tersebut, sekitar 5.000 hektare dikelola dengan pola single management, di mana seluruh proses budidaya dari peremajaan hingga panen dilakukan secara terpadu dengan standar perusahaan.

Kemitraan Transparan dan Terukur

Pola manajemen tunggal ini mendapat apresiasi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspekpir). Ketua Aspekpir Setiyono menilai model kemitraan PalmCo sebagai bentuk pemberdayaan petani yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

“PalmCo bukan hanya memberi pelatihan teknis, tetapi juga memastikan petani memahami prinsip budidaya berkelanjutan sesuai standar internasional seperti RSPO. Ini penting agar petani bisa bersaing di pasar global,” ujar Setiyono.

Irwan menegaskan, kemitraan dengan PTPN IV tidak semata fokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), PalmCo juga menyediakan akses permodalan lewat Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) dengan bunga lebih rendah daripada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“PalmCo ingin tumbuh bersama petani. Kami ingin memastikan keberhasilan perusahaan juga berdampak langsung bagi kesejahteraan petani mitra,” katanya.

Pilar Ekonomi Riau dan Nasional

Plt Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengapresiasi langkah PalmCo yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani sawit.

“SDM petani merupakan kunci. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani menjadi sangat penting. Kami berterima kasih kepada PalmCo yang telah mengambil peran aktif dalam peningkatan kapasitas petani,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan, sektor sawit masih menjadi tulang punggung ekonomi Riau, dengan kontribusi mencapai sekitar 24 persen terhadap PDRB sektor pertanian provinsi. Secara nasional, menurut data Kementerian Pertanian, ekspor produk kelapa sawit dan turunannya pada 2024 mencapai USD33 miliar, menjadikannya penyumbang devisa nonmigas terbesar Indonesia.

Riau sendiri merupakan produsen sawit terbesar di Tanah Air, dengan luas areal lebih dari *3,4 juta hektare, di mana sekitar 60 persen diantaranya merupakan kebun milik rakyat. “Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi ini bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Supriadi.

Menuju Sawit Berkelanjutan

Upaya PTPN IV PalmCo ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong peremajaan dan sertifikasi sawit rakyat. Berdasarkan data BPDPKS, hingga pertengahan 2025 baru sekitar 25 persen kebun sawit rakyat yang telah tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kehadiran perusahaan seperti PalmCo, yang aktif melakukan pendampingan teknis dan manajerial, diharapkan dapat mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus memastikan praktik budidaya yang berkelanjutan.

“Kemandirian petani adalah kunci keberlanjutan industri sawit Indonesia. Kami ingin memastikan mereka tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irwan menutup kegiatan pelatihan di Kampar.

Dengan sinergi antara korporasi, pemerintah, dan petani, industri sawit nasional berpeluang memperkuat daya saing globalnya. Bagi petani, dukungan peningkatan kapasitas seperti yang dilakukan PTPN IV PalmCo menjadi jalan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengembangan ekosistem industri bioethanol nasional berpeluang besar melibatkan koperasi petani, sehingga dapat memperkuat posisi koperasi dalam rantai pasok energi terbarukan berbasis pertanian.

“Kemenkop memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan potensi bioethanol di Indonesia, dan koperasi petani bisa menjadi bagian penting dalam ekosistem ini,” ujar Ferry dalam Rapat Pembahasan Percepatan Rencana Investasi Bioetanol di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Ferry mengaku optimistis ekosistem bioethanol dapat segera terwujud, mengingat Kementerian Investasi telah menyiapkan regulasi pendukung dan salah satu produsen otomotif besar asal Jepang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Sementara itu, lanjutnya, Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan ratusan ribu hektare untuk bahan baku seperti ubi kayu, tebu, dan jagung.

“Regulasi dari Kementerian Investasi sudah ada, Toyota juga siap produksi. Kami tinggal bahas model bisnisnya, yaitu skema inti-plasma dengan koperasi sebagai penghubung,” kata Ferry.

Ia menjelaskan dalam skema tersebut, Toyota berperan sebagai inti, sementara petani yang tergabung dalam koperasi menjadi plasma. Koperasi yang dimaksud meliputi koperasi petani ubi kayu, tebu, dan jagung.

“Yang terlibat bukan Gapoktan (gabungan kelompok tani), tapi koperasi. Karena, jika Gapoktan tidak merujuk ke satu badan usaha. Harus ada plasma petani yang terorganisir melalui koperasi petani, dengan Toyota sebagai intinya," katanya.

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara inti dan plasma agar tidak terjadi ketimpangan.

Ferry juga menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) dapat berperan sebagai pengumpul atau offtaker produk masyarakat dalam ekosistem bioethanol.

Menurut dia, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai tempat distribusi barang, tetapi juga sebagai penghubung antara petani dan industri.

“Kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, kita bisa sediakan alat-alatnya agar Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai offtaker. Saya rasa ini bagus,” kata Ferry.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu mengatakan Indonesia telah memasuki era bahan bakar E10, yaitu campuran 10 persen ethanol dalam bensin. Dengan E10, potensi pasar domestik diperkirakan mencapai tiga hingga empat juta kiloliter ethanol per tahun.

Bahkan, menurut Todotua, salah satu produsen otomotif Jepang di Indonesia itu telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pengamanan pasokan bahan baku atau feedstock bagi pengembangan produk hidrogen dan bioethanol.

"Begitu juga akan terlibat dalam hulunya di industri ethanol," kata Todotua.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmennya untuk mendorong optimalisasi sektor pertanian daerah sebagai bagian dari ekosistem industri bioethanol nasional.

Menurut Rahmat, sektor pertanian menyumbang sekitar 26 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Namun, kontribusi dari industri pengolahan hasil pertanian masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 17–18 persen.

Ia menjelaskan bahwa Lampung merupakan produsen utama singkong secara nasional, serta menempati peringkat kedua untuk tebu dan ketiga untuk jagung. Ketiga komoditas tersebut ditanam di lahan seluas ratusan ribu hektare, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk industri hilir.

Rahmat menyebutkan bahwa saat ini terdapat dua perusahaan ethanol yang beroperasi di Lampung. Namun kapasitas serap terhadap hasil pertanian lokal masih terbatas, sehingga terjadi kelebihan pasokan di tingkat petani.

Rapat Pembahasan Percepatan Rencana Investasi Bioethanol di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON- Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun depan diperkirakan akan berdampak pada kemampuan daerah dalam menangani kemiskinan, termasuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Meski demikian, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyatakan langkah mitigasi telah disiapkan melalui skema kolaboratif yang lebih mandiri dan partisipatif, tanpa hanya bergantung pada dana APBN.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menilai bahwa penurunan alokasi TKD memang menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan, paradigma pengentasan kemiskinan tidak lagi bisa hanya disandarkan pada anggaran pemerintah.

“Kami melihat, sekarang yang banyak bergerak justru komunitas, baik komunitas usaha swasta maupun komunitas petani. Pemerintah hanya memastikan regulasi berjalan baik,” ujar Budiman beberapa waktu lalu.

Strategi yang dimaksud adalah pembentukan Konsorsium Masyarakat Petani dan Industri Nasional (KMP Pasin), sebuah inisiatif berbasis industri pertanian yang melibatkan berbagai elemen ekonomi lokal.

Di dalamnya tergabung petani, pemilik penggilingan padi, pengelola gudang, dan investor swasta. Konsorsium ini menjadi platform kolaborasi untuk memperkuat rantai nilai pertanian sekaligus menciptakan model pembiayaan baru dalam program pengentasan kemiskinan.

Budiman menjelaskan, pembiayaan proyek-proyek KMP Pasin tidak lagi mengandalkan subsidi pemerintah, melainkan investasi swasta dan reinvestasi dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi petani.

“Dari investasi swasta dan hasil usaha koperasi, kita putar kembali ke lapangan. Jadi, tanpa TKD pun, roda penghidupan petani tetap bergerak,” katanya.

Model tersebut saat ini sedang diujicobakan di Kabupaten Cirebon, dan direncanakan diperluas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam waktu dekat.

Untuk tahun ini saja, BP Taskin menargetkan 7.000 hektare lahan pertanian di Jawa Barat menjadi bagian dari konsorsium. Adapun target jangka menengahnya mencapai 100.000 hektare lahan yang terintegrasi dalam program konsolidasi nasional.

Namun di balik optimisme itu, sejumlah pengamat menilai model kemitraan ini belum tentu mampu menggantikan fungsi fiskal pemerintah daerah.

Sebab, transfer daerah bukan sekadar dana, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan penjamin stabilitas ekonomi lokal. Pemangkasan TKD berpotensi menekan belanja sosial daerah, termasuk subsidi benih, perbaikan irigasi, dan dukungan logistik bagi petani kecil—unsur yang belum tentu bisa segera ditutupi oleh investasi swasta.

Budiman tidak menampik risiko tersebut, namun ia menilai arah kebijakan ini tetap realistis di tengah tekanan fiskal nasional.

“Tugas pemerintah bukan lagi menjadi operator ekonomi, tetapi memastikan regulasi tidak menghambat inisiatif masyarakat. Justru yang harus diperkuat adalah kolaborasi ekonomi rakyat dengan modal sosial yang sudah terbentuk di desa,” ucapnya.

Ia menegaskan, Indonesia tidak akan bisa keluar dari jerat kemiskinan struktural tanpa mengubah cara pandang pembangunan. Selama ini, kebijakan sosial masih sangat birokratis dan tergantung pada fiskal pusat.

Melalui KMP Pasin, Budiman ingin menunjukkan bahwa sektor pertanian bisa menjadi motor pertumbuhan baru bila diintegrasikan dengan sektor industri dan investasi komunitas.

Dengan demikian, meski pemangkasan TKD menimbulkan kekhawatiran, program seperti KMP Pasin menawarkan alternatif model pembangunan berbasis kemandirian ekonomi rakyat.