Bank BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengambil peran aktif dalam pembangunan Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang disepakati di Kota Tangerang Selatan, Selasa (21/4).

Melalui sinergi ini, bank bjb turut mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja. Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten sekaligus Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, bersama Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi.

Plt. Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna menyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi. Oleh karena itu, bank bjb membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

"Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjb siap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Ayi.

Sebagai sesama BPD, bank bjb menyadari pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga perbankan daerah dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, serta menghormati struktur dan kemitraan strategis yang telah berjalan di masing-masing institusi.

Kolaborasi yang dibangun akan diarahkan terhadap penguatan sektor-sektor prioritas, seperti pembiayaan UMKM, pengembangan infrastruktur daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Pada saat bersamaan, bank bjb juga terus mendorong inovasi layanan berbasis digital guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah di wilayah Banten.

Bank bjb menyatakan berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan daerah, penyaluran kredit produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, bank bjb optimistis dapat berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Perum Bulog Kantor Wilayah Jakarta dan Banten memastikan ketersediaan minyak goreng 'Minyakita' tetap aman dan tersedia di pasar-pasar tradisional.

Kepastian itu ditegaskan melalui kegiatan monitoring langsung ke pedagang di pasar. Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta-Banten bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan merata.

"Kami memastikan bahwa Minyakita tersedia dan dijual dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini harga terpantau sesuai HET di harga Rp15.700 per liter," kata Kepala Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4).

Menurut Taufan, pihaknya telah melakukan sidak Pasar Minggu dan Pasar Grogol, Jakarta, pada Selasa (14/4).

Taufan menegaskan, bahwa stok Minyakita dalam kondisi cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di pasar tradisional.

Taufan menjelaskan bahwa permintaan terhadap Minyakita mengalami peningkatan seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari minyak curah ke minyak kemasan sederhana.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten secara luas mendistribusikan Minyakita ke pasar-pasar tradisional agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Taufan, sebagai langkah antisipatif Bulog kanwil Jakarta dan Banten mengusulkan penambahan pasokan Minyakita.

Taufan menambahkan bahwa hingga saat ini Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten telah menyalurkan 7.348 ribu liter minyak goreng.

"Di mana sebanyak 4.189 liter disalurkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sisanya sebanyak 3.159 liter disalurkan di Provinsi Banten," katanya,

Langkah perluasan penjualan Minyakita secara masif dilakukan, menurut Taufiq, untuk menjamin distribusi Minyakita di wilayah DKI Jakarta dan Banten dapat terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE), seiring dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai 100% sampah terkelola secara nasional pada 2029.

Dalam waktu sepekan terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup tercatat telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) percepatan pengembangan PSEL dengan sejumlah daerah, di antaranya adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dua fasilitas PSEL di Banten akan dibangun di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, dan Cilowong, Kota Serang.

“Pembangunan PSEL ini merupakan langkah strategis yang diambil dalam menjawab permasalahan darurat sampah di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten,” ujar Hanif dalam keterangan pekan lalu.

Melalui dua fasilitas tersebut, volume sampah yang ditargetkan untuk diolah menjadi energi listrik mencapai sekitar 4.000 ton per hari. Proyek ini akan didanai oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi.

Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa pembangunan PSEL bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, penanganan sampah dari hulu tetap menjadi faktor utama, terutama melalui pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

“Apapun teknologi yang digunakan, fondasi dasarnya adalah sampah terpilah. Tanpa pemilahan, biaya pengelolaan akan tinggi dan berpotensi membebani masyarakat,” kata Hanif.

Setelah penandatanganan kerja sama, dokumen proyek akan segera disampaikan kepada Danantara untuk memulai proses pelelangan. Proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu beberapa bulan, seiring dengan besarnya kebutuhan pembiayaan dan skema pelaksanaan yang dilakukan secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi pemilahan sampah selama masa pembangunan PSEL berlangsung.

“Proses pembangunan PSEL membutuhkan waktu hingga tiga tahun, sehingga dalam periode tersebut sosialisasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara masif,” terang Andra Soni.

Fasilitas PSEL di wilayah Serang Raya nantinya dikembangkan sebagai pusat pengelolaan sampah regional yang mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

Pengembangan PSEL dengan menggunakan pendekatan aglomerasi turut diterapkan di Surabaya Raya dan Malang Raya, Jawa Timur.

Hanif menilai pengembangan berbasis aglomerasi menjadi pendekatan yang dipilih untuk mendorong pengelolaan sampah secara terpadu antardaerah. Namun, dia mengakui masih terdapat tantangan, terutama praktik open dumping di sejumlah wilayah.

Menurutnya, kesiapan lahan menjadi salah satu syarat utama dalam pengembangan fasilitas PSEL, termasuk dari sisi aksesibilitas, area penunjang, dan kedekatan dengan sumber air.

“Tim pusat, termasuk saya sendiri, akan melakukan peninjauan lapangan. Jika dinilai siap, proses pembangunan akan ditangani oleh Danantara,” ungkapnya.

Hanif juga menekankan pentingnya penerapan pemilahan sampah dari sumber sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Pemilahan sampah menjadi kunci karena efektivitas proses pengolahan sangat ditentukan oleh jenis dan kualitas sampah yang telah terpilah,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengelolaan sampah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembuangan, melainkan juga pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi.

“Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, salah satunya sebagai energi listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendampingi kabupaten/kota dalam penguatan dua wilayah aglomerasi utama, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya,” terang Khofifah.

Dia menambahkan, pemerintah juga mendorong penguatan Gerakan Pilah Sampah (GPS) untuk mendukung keberhasilan program pengolahan sampah menjadi energi.

Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan tingkat sampah terkelola tertinggi secara nasional, yakni mencapai 52,7% atau di atas rata-rata nasional sekitar 39%.

Sebagai catatan, Surabaya Raya yang terdiri atas Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo, memiliki timbulan sampah total 3.692 ton per hari. Adapun PSEL yang akan dibangun rencananya berlokasi di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya untuk pengolahan 1.100 ton per hari.

Sementara itu, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, memiliki timbulan sampah 1.947 ton per hari, dengan PSEL yang direncanakan berada di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk pengolahan 1.038 ton per hari.

Presiden Instruksikan Percepatan PSEL

Bergulirnya serangkaian kerja sama percepatan PSEL sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk implementasi WTE di kota-kota besar. Belum lama ini, Prabowo memerintahkan langsung Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani untuk mengeksekusi rencana ini.

“Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat akun instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa program WTE tersebut diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal. Selain itu, program ini akan mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.

Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan sampah di daerah.

Dia melanjutkan bahwa Kepala Negara berharap agar timbunan sampah yang telah lama menjadi permasalahan dapat segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan menjadi sumber energi, khususnya energi listrik.

“Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” imbuh Teddy.

Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik yang ramah lingkungan.

Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, program Waste to Energy diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan jalan nasional di Provinsi Banten siap mendukung arus mudik menuju Pelabuhan Merak.

"Pemerintah berkomitmen memastikan jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap agar perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Banten dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan berbagai pekerjaan preservasi jalan sebelum batas waktu H-10 Lebaran guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya menuju kawasan penyeberangan Merak–Bakauheni.

“Seluruh pekerjaan yang berpotensi mengganggu lalu lintas kami targetkan selesai sebelum H-10 Lebaran. Dengan begitu, badan jalan sudah bersih dari alat berat maupun material sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jalan nasional secara optimal selama periode mudik,” kata Dody.

Kepala BPJN Banten Primawan Avicenna menyampaikan bahwa secara umum kondisi jaringan jalan nasional di Provinsi Banten sepanjang 560 km berada dalam kondisi baik dengan tingkat kemantapan mencapai 96 persen. Beberapa pekerjaan fisik yang sebelumnya masih berjalan kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

“Target kami H-10 Lebaran seluruh pekerjaan sudah rampung sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan nyaman. Setelah periode tersebut, tidak ada lagi pekerjaan pengaspalan maupun pembetonan di badan jalan,” kata Primawan.

Kendati demikian, BPJN Banten tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi kerusakan akibat cuaca ekstrem. Penanganan cepat akan dilakukan melalui metode Tambalan Cepat Mantap (TCM) menggunakan material CPHMA dengan dukungan peralatan di lapangan.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiagakan 8 posko Lebaran di sepanjang jalan nasional Banten yang akan beroperasi selama masa mudik untuk membantu pengguna jalan.

Sebagai salah satu gerbang utama menuju Pulau Sumatera, arus kendaraan di Banten diperkirakan meningkat signifikan terutama menuju tiga pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ).

Sejumlah skenario pengaturan lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan, seperti pengaturan akses utama menuju Pelabuhan Merak dari Exit Tol KM 98.

Apabila terjadi antrean panjang, kendaraan akan diarahkan melalui Simpang Gerem menuju jalur arteri untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, dalam kondisi tertentu seperti cuaca buruk yang menghambat proses bongkar muat kapal, kepolisian dapat menerapkan delaying system dengan mengalihkan arus kendaraan secara bertahap menuju Simpang Susun Cilegon Barat hingga Simpang Susun Cilegon Timur.

Kementerian PU juga mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas selama periode mudik, antara lain kawasan akses menuju Pelabuhan Merak – Kota Cilegon, Simpang Gerem – Jalan Arteri Cilegon, akses menuju Pelabuhan Ciwandan, serta ruas Serang – Cilegon yang merupakan koridor utama distribusi kendaraan dari Jakarta menuju pelabuhan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

TANGSEL - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indikator kesejahteraan rakyat Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hasilnya menunjukkan sejumlah indikator mengalami peningkatan cukup baik, terutama pada angka kesehatan hingga pendidikan.

Dilihat dari angka kesakitan (morbidity rate), yang menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, BPS mencatat mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Susenas 2025, angka kesakitan penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 6,73%, atau menurun dibandingkan 2024 yang berada pada angka 6,80%.

“Penurunan sebagai penanda status kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” seperti dikutip di laman BPS Kota Tangerang Selatan, Rabu (4/3/2026).

Sementara itu, pada Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai penanda bagi meningkatnya derajat kesehatan, sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat, juga mengalami peningkatan. UHH penduduk Kota Tangsel pada 2024 telah mencapai 75,80 tahun. Meningkat jika dibandingkan 2023 yang berada pada angka 75,64 tahun.

Pada angka persalinan, juga sudah 100% ditangan tenaga kesehatan. Tahun 2025, sebesar 75% ditangani dokter kandungan, dan 25% ditangani oleh bidan.

Kemudian pada bidang pendidikan, angka melek huruf Kota Tangsel pada 2025 mencapai 99,47%. Meningkat dari 2024 dengan angka sebesar 98,89. Lalu angka partisipasi sekolah usia 7-12 mencapai 98,74%, usia 13-15 mencapai 99,98%, dan usia 16-18 sebesar 82,21%.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat |



Pada bidang ketenagakerjaan angka pengangguran terbuka pada 2025 mencapai 4,13%, menurun dari 2024 sebesar 5,09%. Pada tahun 2025 lapangan usaha sektor jasa sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja pada angka 85,65%.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan Kota Tangsel sebesar 2,39%, terendah di Provinsi Banten dan terendah kelima secara nasional setelah Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, dan Kota Depok yaitu masing-masing sebesar 1,90%, 1,97 persen, 2,16%, dan 2,31%.

Pada momen Safari Ramadan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Masjid Jami Al-Ikhlas, Kecamatan Serpong Utara, pekan lalu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan arah pembangunan Kota Tangsel berpedoman pada visi RPJMD 2025–2029. Yakni Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia serta kelestarian lingkungan. Apalagi berdasarkan data Rancangan Awal RKPD 2027 dari Bappelitbangda, jumlah penduduk Kota Tangsel pada semester I 2025 tercatat sebanyak 1.474.311 jiwa, dengan 72,20% di antaranya merupakan usia produktif.

Benyamin menyebut, pertumbuhan ekonomi Tangsel mencapai 5,81%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Angka kemiskinan berada di 2,39% atau termasuk lima terendah di Indonesia. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 84,81 atau kategori sangat tinggi.

“Ini capaian yang patut kita syukuri. Namun di balik capaian tersebut, kita masih menghadapi tantangan, salah satunya persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Kemajuan yang kita capai adalah upaya bersama, maka pelestarian lingkungan harus kita lakukan dengan penuh kebersamaan,” ujarnya.

Kami memilih untuk mengoptimalkan pekerjaan pemeliharaan rutin guna memastikan kondisi jalan tetap mantap

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan penanganan enam ruas jalan kewenangan provinsi menjelang arus mudik Lebaran 2026 guna mendukung kelancaran lalu lintas, terutama akses menuju kawasan wisata Anyer, Carita, Tanjung Lesung, hingga Sawarna.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, selain jalur tol dan arteri nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi disiapkan sebagai jalur alternatif dan penyangga pergerakan kendaraan.

“Terdapat enam ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas penanganan kami. Sesuai arahan Bapak Gubernur pada H-10 Lebaran seluruh lubang jalan harus sudah tertangani. Hal ini penting untuk memastikan perjalanan masyarakat, terutama yang menuju kawasan wisata, dapat berlangsung aman dan nyaman,” ujar Arlan dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Enam ruas jalan yang menjadi fokus perbaikan dan pemeliharaan meliputi Taktakan–Gunung Sari, Palima–Cinangka, Mengger–Saringin, Saketi–Malingping, Citeras–Tigaraksa, serta Ciruas–Petir–Warung Gunung.

Ruas-ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi akses utama ke destinasi wisata pesisir dan selatan Banten yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas saat libur Lebaran.

Arlan menegaskan arus mudik dan arus balik utama tetap bertumpu pada jalan tol dan arteri dari Jakarta menuju Merak. Namun, jalan provinsi memiliki peran penting untuk mengurai kepadatan jika terjadi penumpukan kendaraan di jalur utama.

“Fungsi jalan provinsi adalah menunjang dan menjadi jalur alternatif strategis bagi pemudik maupun wisatawan,” katanya.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, Dinas PUPR Banten juga menunda sementara proyek konstruksi besar yang berpotensi menyebabkan sistem buka-tutup jalan. Langkah itu diambil agar tidak menimbulkan hambatan tambahan selama periode mudik dan balik.

“Kami memilih untuk mengoptimalkan pekerjaan pemeliharaan rutin guna memastikan kondisi jalan tetap mantap. Penundaan proyek konstruksi sementara dilakukan agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pengguna jalan selama masa mudik,” ujar Arlan.

Pemprov Banten menargetkan seluruh pekerjaan tambal sulam dan perbaikan lubang jalan rampung sebelum H-10 Lebaran sehingga kondisi jalan provinsi dalam keadaan mantap saat puncak arus mudik. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat selama Idul Fitri 2026.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah memiliki RTRW dan juga Lahan Sawah Dilindungi. Kita konsisten dengan kebijakan tersebut dan akan terus mempertahankan,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya menjaga kawasan lahan pertanian di tengah meningkatnya investasi industri, sebagai bagian dari strategi mempertahankan swasembada beras dan ketahanan pangan daerah.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki payung kebijakan yang jelas untuk melindungi lahan pertanian produktif, di antaranya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Kita sudah memiliki RTRW dan juga Lahan Sawah Dilindungi. Kita konsisten dengan kebijakan tersebut dan akan terus mempertahankan,” ujar Andra di Serang, Rabu.

Menurut dia, masuknya investasi ke Provinsi Banten tidak serta-merta menggerus sektor pertanian. Justru, di tengah pertumbuhan industri, Banten masih mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan.

Andra menilai, konsistensi menjaga lahan sawah menjadi kunci agar peningkatan produksi beras dapat berlangsung berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemprov Banten tidak hanya mempertahankan lahan eksisting, tetapi juga menyiapkan langkah ekspansif.

“Saat ini sedang kita upayakan pencetakan sawah baru yang akan dilakukan bersama-sama dengan Forkopimda. Insya Allah akan kita laksanakan,” katanya.

Upaya pencetakan sawah baru tersebut diharapkan dapat menambah luas tanam sekaligus mengantisipasi tekanan alih fungsi lahan akibat pembangunan. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara sektor pertanian dan sektor lain agar pembangunan ekonomi tetap seimbang.

Dalam konteks produksi, dia menyebut daerah-daerah lumbung pangan seperti Pandeglang, Lebak, dan Serang akan terus diperkuat sebagai basis produksi padi Banten. Pemerintah daerah akan memfokuskan dukungan pada infrastruktur irigasi, sarana produksi, dan pendampingan petani.

Ia menegaskan, keberpihakan terhadap sektor pertanian menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Banten dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus kesejahteraan petani.

“Mohon dukungan dan doanya agar swasembada ini dapat terus berkelanjutan,” kata Andra.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Cilegon 2026 menjadi Rp5.469.922,59 atau naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Secara nominal, UMK Cilegon 2026 merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten. Setelah itu, UMK KotaTangerang 2026 mengekorsebesar Rp5.399.405,69, naik 6,50 persen dari tahun ini.

Adapun UMK terendah di Provinsi Banten tercatat di Kabupaten Lebak sebesar Rp3.330.010,62 per bulan.

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Cilegon Tahun 2026 Sektor I ditetapkan sebesar Rp5.606.670,54, Sektor II sebesar Rp5.566.663,21, dan Sektor III sebesar Rp5.499.553,85.

Andra menegaskan kebijakan pengupahan ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dengan iklim usaha.

"Penetapan UMP dan UMSP serta UMK dan UMSK Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif," ujar Andra dalam keterangannya yang dikutip Antara, Rabu (24/12).

Selain UMK dan UMSK, Andra juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2026 menjadi Rp3.100.881,40 atau naik 6,74 persen dari Rp2.905.119,90.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 Tahun 2025 dan Nomor 702 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 mengacu formula dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengungkap penetapan upah minimum dilakukan melalui proses pembahasan transparan dan partisipatif bersama Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi.

Berikut besaran UMK 2026 di Provinsi Banten:

- Kabupaten Pandeglang ditetapkan Rp3.360.078,06, naik 4,79 persen dari UMK 2025 sebesar Rp3.206.640,32- Kabupaten Lebak sebesar Rp3.330.010,62, naik 4,97 persen dari Rp3.172.384,39- Kabupaten Tangerang sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen dari Rp4.901.117,00- Kabupaten Serang sebesar Rp5.178.521,19, naik 6,61 persen dari Rp4.857.353,01- Kota Tangerang sebesar Rp5.399.405,69, naik 6,50 persen dari Rp5.069.708,36- Kota Cilegon sebesar Rp5.469.922,59, naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48- Kota Serang sebesar Rp4.665.927,94, naik 5,61 persen dari Rp4.418.261,13- Kota Tangerang Selatan sebesar Rp5.247.870,00, naik 5,50 persen dari Rp4.974.392,42

Berikut rincian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026:

- Kabupaten Serang menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.345.521,19 dan Sektor II sebesar Rp5.290.521,19.- Kota Tangerang Selatan menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.297.813,00 dan Sektor II sebesar Rp5.272.842,00.- Kota Cilegon menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.606.670,54, Sektor II sebesar Rp5.566.663,21, dan Sektor III sebesar Rp5.499.553,85.- Kota Tangerang menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.777.364,08, Sektor II sebesar Rp5.561.387,86, Sektor III sebesar Rp5.480.396,77, Sektor IV sebesar Rp5.453.399,74, serta Sektor V sesuai kesepakatan.- Kabupaten Lebak menetapkan UMSK sebesar Rp3.487.636,85 yang merupakan UMSK perdana karena sebelumnya belum memiliki upah sektoral.- Kabupaten Tangerang menetapkan UMSK Sektor I yang dibagi menjadi Sub Sektor 1A sebesar Rp5.290.110,00 dan Sub Sektor 1B sebesar Rp5.263.540,00, Sektor II sebesar Rp5.225.909,00, serta Sektor III yang dibagi menjadi Sub Sektor 3A sebesar Rp5.242.278,00 dan Sub Sektor 3B berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja.

Bisnis.com, LEBAK - Setiap tahun, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten merayakan hari jadinya dengan cara yang dinamis dan penuh semangat melalui ajang Multatuli Run. Pada tahun 2025, event ini kembali hadir dengan ambisi besar untuk mengukuhkan posisinya sebagai agenda sport tourism unggulan Banten, dengan target mencapai 10.000 peserta.

Multatuli Run 2025 bukan sekadar kompetisi lari 10 Kilometer (10K), melainkan sebuah perayaan akan sejarah, kesehatan, dan semangat Kabupaten Lebak yang dikenal dengan filosofi "RUHAY" (Rukun, Unggul, Sehat, Aman, dan Yakin). Lomba ini menjadi wadah penting untuk menjaring bibit-bibit atletik muda sekaligus membuka kesempatan bagi para runner dan komunitas lari dari penjuru negara untuk menapaki rute bersejarah di Lebak, Banten.

Di balik kemudahan akses menuju lokasi event ini terdapat peran vital dari Jalan Tol Serang-Panimbang yang berfungsi sebagai urat nadi yang mengalirkan energi dan memangkas jarak secara signifikan.

Direktur Utama Wijaya Karya Serang Panimbang menegaskan bahwa dukungan ini adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. "Kami membangun tol untuk menghubungkan wilayah dan kegiatan

Multatuli Run adalah manifestasi nyata dari konektivitas tersebut." Ujar, Iwan Juliansyah.

Multatuli Run 2025 bukan hanya mempromosikan olahraga, tetapi juga menjadi etalase hidup bagi potensi wisata dan produk lokal Banten yang kini terhubung langsung dengan akses Tol Serang-Panimbang.

Multatuli Run 2025 dengan dukungan penuh aksesibilitas Tol Serang-Panimbang, diharapkan mampu mencetak rekor baru, baik dalam jumlah peserta maupun dalam sumbangsihnya terhadap pergerakan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Banten.

Keberadaan Tol Serang-Panimbang tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan pariwisata di Banten secara lebih luas dengan akses yang lebih Aman, Cepat, dan Nyaman. Destinasi-destinasi wisata di wilayah Banten bagian selatan kini menjadi lebih menarik dan terjangkau, menegaskan peran vital Tol Serang-Panimbang sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata di wilayah Banten.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemukan 583 tenaga kerja asing (TKA) yang tak berizin bekerja atau ilegal di sebuah perusahaan di Provinsi Banten.

Menurut Yassierli, ratusan TKA itu dipekerjakan tanpa mengantongi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Hal ini diketahui dari aduan ke kanal 'Lapor Menaker' dan langsung ditelusuri oleh tim Kementerian Ketenagakerjaan.

"Jadi ada aduan perusahaan di Provinsi Banten, pemeriksaan dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi. Ditemukan sebanyak 583 orang TKA yang bekerja tanpa pengesahan RPTKA," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (20/11).

Namun, ia tidak menyebutkan perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Hanya saja, ia memastikan telah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dan menjatuhkan denda kepada perusahaan.

"Tim pengawas telah mengeluarkan nota pemeriksaan dan memaksa perusahaan untuk mengeluarkan mereka dari tempat kerja karena mereka tidak ada izin bekerja. Kemudian perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp588 juta yang sudah disetor ke kas negara," jelasnya.

Dalam empat bulan terakhir, Kemnaker menerima 18 laporan soal TKA ilegal. Dari jumlah itu, denda yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp7 miliar.

"Penggunaan tenaga kerja asing tanpa dokumen terkait dengan pengesahan RPTKA dengan total denda itu lebih dari Rp7 miliar dari 18 jumlah aduan kita itu," terangnya.

Kemnaker juga menerima aduan perusahaan yang tidak mendaftarkan 220 pekerjanya ke program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita mendapatkan laporan tentang tidak disertakannya pekerjaan dalam program jaminan sosial. Satu kasus, sebuah perusahaan di wilayah Jawa Barat tidak mengikutkan 220 pekerjaannya dalam program jaminan sosial," pungkasnya.