Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta agar Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat diselesaikan tahun ini.

Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Dia menilai jika dirampungkan tahun 2027, maka dikhawatirkan tidak efektif karena dekat dengan Pemilu 2029.

"Saya dukung ini mudah-mudahan tepat waktu karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. Kalau tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. Jadi, mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai," katanya.

Menurutnya menunda RUU Pemilu tidak jauh berbeda dengan menghindari adu argumen agar RUU segera berubah menjadi UU. Baginya, setiap permasalahan yang penting segera dibahas untuk dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Termasuk membahas mengenai Pilkada secara langsung atau tidak langsung. Dia mengatakan melalui diskusi, maka setiap permasalahan akan menemukan jalan keluar.

"Menunda itu kan mau 'ngerem' supaya tidak ada pertengkaran. Enggak usah, biar aja, terbuka aja. Termasuk ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dibuka aja plus minusnya, gausah khawatir gitu loh. Nantikan ada komprominya," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mahfud MD. Dia menilai baik rencana RUU Pilkada dan RUU Pemilu segera dirampungkan tahun ini. Dia menyampaikan perubahan aturan membutuhkan transisi dalam implementasinya.

Terlebih dalam konteks Pilkada, perlu adanya pendataan Parpol yang akan melenggang di musim kampanye. Dia menegaskan mekanisme Pilkada atau Pemilu ditentukan pada keputusan yang diambil tahun ini.

"Tidak bisa misalnya kita berpikir 'Udah lah, undang-undang Pilkada masih 2,5 tahun kemudian' enggak bisa gitu. Harus satu undang-undangnya karena pendaftaran partai untuk ditingkat pusat hingga daerah akan ditentukan undang-undang yang akan dibuat sekarang ini," kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan tenggat waktu paling lambat pengesahan RUU tersebut pada bulan Maret 2027.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengkritisi wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme perwakilan di DPRD alias Pilkada tidak langsung.

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus pakar kebijakan publik Prof. Risma Niswaty menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tak langsung belum saatnya dilakukan.

Sejumlah anggota DPRD yang dinilainya masih miskin etika politik berpotensi hanya menjadikan kepala daerah sebagai boneka kekuasaan.

"Anggota DPRD kita itu masih miskin etika politiknya, jadi belum saatnya pemilihan di DPRD. Kemudian mungkin saja akan membuat masyarakat sakit hati ketika rakyat diabaikan dalam hak politiknya," kata Risma Niswaty dalam diskusi publik di Makassar, Selasa (10/2/2026).

Selain itu Pilkada melalui DPRD, lanjutnya, berpotensi hanya akan melahirkan agen politik. Anggota DPRD akan merasa merekalah yang membentuk eksekutif, jadi masyarakat akan lebih sulit melakukan tuntutan apabila terjadi sebuah pelanggaran.

Kendati bisa menurunkan biaya penyelenggaraan Pilkada, namun prinsip demokrasi baginya tak boleh diabaikan. Suara masyarakat sejatinya harus tersalurkan agar hak sebagai warga negara bisa terpenuhi.

"Pemilu itu seharusnya dari pemerintah ke principal-nya, ke rakyatnya. Kalau ada agen di tengah-tengahnya, kita susah untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas, karena ada poros tengah, ada unit di tengah ini yang akan pasang badan," tutur Risma Niswaty.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin yang juga pakar politik Prof. Firdaus Muhammad menambahkan bahwa meski sistem pemilihan langsung dianggap berbiaya tinggi, pengembalian mekanisme pemilihan kepada DPRD dinilai membawa risiko besar bagi kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penghematan anggaran jika Pilkada dilaksanakan tak langsung menurutnya tidak sebanding dengan hilangnya akses partisipasi langsung masyarakat.

"Kalau pemilihannya di DPRD, maka kedaulatan rakyat di daerah sepertinya terpotong. Masyarakat tidak bisa lagi memiliki akses kontribusi secara langsung dan tidak merasa menjadi bagian dari kepala daerah yang terpilih," kata Firdaus.

Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, peran partai politik akan menjadi sangat dominan. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat kepala daerah hanya menjadi "boneka" atau sekadar memenuhi keinginan anggota legislatif demi menjaga posisi politiknya.

Berbeda dengan era Orde Baru yang cenderung monolitik, sistem multipartai saat ini diprediksi akan membuat situasi politik di tingkat daerah jauh lebih rumit dan penuh dengan tawar-menawar kepentingan (bargaining).

"Kepala daerah bisa kehilangan wibawa dan kendali karena terus-menerus dikontrol oleh DPRD. Janji-janji politik kepada masyarakat kemungkinan besar tidak akan tertunaikan karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang memilihnya di parlemen," ucapnya.

Sementara Sosiolog UNM Hasruddin Nur mengatakan Pilkada langsung selama ini membuat masyarakat punya pandangan pribadi dalam memilih kepala daerah, tidak ada tekanan politik ataupun juga tidak ada instruksi langsung.

Tapi ketika Pilkada dikembalikan ke DPRD, dia menganggap aspirasi masyarakat dikhawatirkan tidak bisa tersampaikan. Malah bisa saja akan ada bentuk sebuah konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan pihak DPRD.

"Ketika event politik kembali ke DPRD, maka slogan yang selama ini kita dengungkan soal suara rakyat adalah suara Tuhan, sepertinya sudah tidak ada lagi. Inilah yang menjadi sebuah dilema buat banyak masyarakat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah partai politik di Tanah Air masih bergeliat mengusung penyelenggaraan Pilkada lewat DPRD, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengamat politik menilai, dorongan agar Pilkada lewat DPRD malah akan menjadi bumerang bagi partai pengusung.

Geliat dorongan agar Pilkada dilakukan lewat tangan DPRD masih ditunjukkan oleh partai politik, seperti PKB. Dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (4/2/2026) di Istana Negara, PKB di antaranya mengusulkan agar gelaran Pilkada dilakukan secara tidak langsung.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa poin-poin pikiran Pilkada agar dipilih DPRD menjadi yang diusung PKB. Menurut Cak Imin, Presiden pun menyetujui poin-poin pikiran yang diusung PKB itu.

"PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPRD," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, politik yang terlampau kompetitif menghasilkan politik yang tidak produktif. Dia mengatakan kompetisi politik saatnya dibatasi, salah satunya adalah Pilkada yang dikembalikan pada sistem yang lebih kondusif.

"Namun, soal kapan [Pilkada dipilih DPRD], belum waktunya kita membahas itu, di DPR juga belum, nanti pada saatnya," ujar Cak Imin.

Golkar pun menjadi salah satu partai yang mengusulkan gelaran Pilkada lewat DPRD. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Golkar membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat.

Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan.

Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menjelaskan bahwa apabila wacana Pilkada lewat DPRD terus bergulir dan kemudian disepakati, maka akan kontraporduktif.

Menurutnya, yang diuntungkan dalam gelaran Pilkada lewat DPRD adalah partai penguasa. Kemudian, yang dirugikan adalah partai menengah dan kecil.

"Kalau dipaksakan akan jadi bumerang bagi partai-partai yang mengusung," kata Agung kepada Bisnis pada Rabu (4/2/2026).

Selain itu, peluang Pilkada menghasilkan pemimpin lokal menjadi tereduksi. Regenerasi pimpinan nasional pun tersumbat.

Padahal, Pilkada secara langsung menurutnya telah memetik sejumlah tokoh pemimpin nasional sekaliber Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Emil Dardak, hingga Khofifah Indar Parawansa.

Dia menjelaskan dalih money politic atau biaya politik yang tinggi jika Pilkada dilakukan secara langsung bisa dibantah. Menurutnya, akar urusan money politic dari partai. Alhasil, seharusnya bukan hak asasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya yang ditebas.

"Problem biaya politik yang mahal atau money politic itu problem di hilir. Sedangkan hal yang substantif diamputasi, dan di hulunya yang dihabisi," katanya.

Sejumlah upaya bisa dilakukan dalam menekan money politic, seperti pengawasan yang diperkuat dan hukum yang diperjelas. Apabila, ongkos penyelenggaraan Pemilu dinilai terlalu mahal, maka bisa dilakukan e-voting, hingga pemadatan jumlah TPS.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno juga sebelumnya menjelaskan banyak dampak yang akan dirasakan ketika Pilkada dilakukan lewat pemilihan di DPRD. Pertama, rakyat tak lagi memiliki kemewahan untuk memilih kepala daerah secara langsung.

"Rakyat dianggap tak penting suaranya," katanya.

Kedua, yang bisa memilih kepala daerah hanya segelintir DPRD saja. Kepala daerah kemudian hanya takut kepada DPRD, bukan kepada rakyat.

Ketiga, praktik politik uang atau money politic potensial pindah yang biasanya ke rakyat, kemudian terpusat di DPRD. Keempat, tidak ada lagi ada istilah Pilkada sebagai pesta rakyat. Pilkada kemudian hanya menjadi pesta DPRD.

Bisnis.com, BANDUNG - Sejumlah akademisi dan praktisi di Kota Bandung membeberkan dampak positif dan negatif dari wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme perwakilan di DPRD alias Pilkada tidak langsung.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa disempitkan maknanya hanya pada pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut dia, dalam konstitusi Indonesia tidak ada satu pun norma yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih.

"Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung," ujar Dedi Kurnia Syah dalam diskusi politik "Pilkada: Dipilih Rakyat atau Wakil Rakyat?" di Bandung, Senin (19/1/2026).

Menurut Dedi, sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena anggota DPRD lebih dahulu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif.

Dengan begitu, mandat publik sebenarnya sudah diberikan kepada parlemen daerah untuk mengambil keputusan strategis, termasuk menentukan kepala daerah.

"Dalam bahasa sederhana, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada DPRD. Maka ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari pelaksanaan demokrasi," tuturnya.

Dedi menilai Pilkada langsung justru melahirkan banyak persoalan serius, terutama tingginya biaya politik yang berujung pada praktik korupsi.

Dorongan untuk mengembalikan modal kampanye kerap menjadi pemicu kepala daerah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah," ucap Dedi.

Dari perspektif sosiologis, sosiolog dari kota Bandung, Garlika Martanegara, menilai praktik Pilkada langsung selama ini justru merusak nilai demokrasi Pancasila karena mendorong masyarakat ke arah materialisme politik.

Menurut dia, masyarakat tidak diedukasi untuk memahami politik, tetapi dibiasakan menerima imbalan.

"Yang lebih merusak itu mental materialistis yang berlindung di balik kata demokrasi. Di lapangan saya temukan sampai ada 'pasaran amplop' untuk rakyat kecil, dan itu jelas bukan pendidikan politik yang baik," kata Garlika.

Garlika menegaskan, pemilihan langsung hanya ideal jika masyarakat sudah dewasa secara politik dan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Dalam kondisi ketimpangan literasi politik seperti sekarang, Pilkada langsung dinilai justru mudah dimanipulasi dan memicu polarisasi sosial, konflik, dan ujaran kebencian di ruang sosial.

Menurut Garlika, sistem perwakilan di DPRD justru dapat memperjelas arah pertanggungjawaban kekuasaan di daerah. Warga tidak lagi terjebak pada logika "kan kamu yang memilih", tetapi memiliki jalur institusional untuk menuntut kinerja pemerintah daerah.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka DPRD juga tidak bisa lepas tangan. Arah protes masyarakat jelas, ke wakil-wakilnya di parlemen," kata Garlika.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bonti Wiradinata, mengatakan bahwa demokrasi memiliki harga yang harus dibayar, namun biaya tersebut seharusnya dipahami sebagai investasi politik, bukan sekadar beban anggaran.

Bonti mengingatkan bahwa perubahan kebijakan selalu membawa konsekuensi, termasuk pergeseran pusat kekuasaan dan legitimasi politik.

"Masalahnya bukan langsung atau tidak langsung, tapi apakah sistem itu mampu menyelesaikan persoalan publik," kata Bonti.

Dia juga menyoroti jika Pilkada langsung menciptakan risiko yang lebih besar karena memperluas ruang politik uang dan mobilisasi massa.

"Sebagus apapun sistemnya, kalau perilaku tidak dibenahi, korupsi tetap ada. Tapi Pilkada langsung memang memperbesar hazard karena biaya politiknya tinggi," tuturnya.

Bonti menekankan bahwa dalam kebijakan publik, fokus utama harus pada masalah yang ingin diintervensi.

Jika problemnya adalah korupsi dan maraknya OTT kepala daerah, maka sistem perwakilan dinilai lebih terkendali karena mempersempit distribusi transaksi politik ke masyarakat luas.

Dia menilai Pilkada tak langsung, secara teori, lebih memungkinkan pengendalian risiko kepala daerah terjerat masalah korupsi.

Untuk diketahui, Jabar menjadi salah satu provinsi yang paling sering mencatat kepala daerah hasil Pilkada langsung terseret kasus korupsi.

Fenomena ini tidak hanya muncul secara sporadis, namun berulang dalam rentang hampir dua dekade terakhir.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya menolak secara tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasto menuturkan bahwa penolakan terhadap rencana tersebut telah resmi dinyatakan sebagai sikap partai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

"Melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung. Itulah sikap politik dari PDI Perjuangan. Ini karena komitmen terhadap amanat Reformasi, kemudian juga aspek-aspek kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara langsung," ungkap Hasto saat ditemui awak media di Kebun Raya Mangrove Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Dia juga menekankan bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung akan memperkuat basis terhadap legitimasi terhadap masing-masing kepala daerah.

Menurut Hasto, dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap selama 5 tahun, dengan maksimal dua periode masa jabatan.

"Dan tidak mudah [kepala daerah] untuk dijatuhkan melalui parlemen. Dengan basis legitimasi yang kuat, kepala daerah punya tanggung jawab terhadap rakyat untuk menjalankan janji-janji kampanye," ungkapnya.

Mengenai anggapan pelaksanaan pilkada langsung menghasilkan biaya mahal, Hasto juga membeberkan bahwa PDIP juga telah merancang sebuah solusi agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Di sini, integritas dari penyelenggara pemilu, netralitas itu sangat penting. Penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik money politics, pembatasan biaya kampanye, tidak ada mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi," bebernya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyebut PDIP menawarkan solusi mengenai pelaksanaan pemilihan umum dengan biaya seminimal mungkin, menggunakan sistem e-voting. Menurutnya, gagasan tersebut telah dilontarkan sedekade lalu oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

"Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba, bagaimana India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita. Misalnya, melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya," paparnya.

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa partainya akan secara terus-menerus berkomitmen untuk memperjuangkan penolakan wacana pilkada tidak langsung. Ia bahkan menyebut, aspirasi tersebut juga merupakan suara rakyat yang seharusnya dapat diakomodasi oleh DPR RI.

Selanjutnya, PDIP juga akan menjalankan upaya dialog dan menjalin komunikasi secara intens dengan segenap pimpinan fraksi di Senayan serta masing-masing pimpinan partai.

"Dan kami akan berdialog, lakukan langkah-langkah, memberikan penjelasan kepada pimpinan partai, pimpinan fraksi. Saya yakin semua juga punya komitmen yang sama terhadap rakyat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (15/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan aksi akan dimulai pukul 10.30 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dan dilanjutkan ke Gedung Kemenaker RI di Jakarta Selatan.

Dalam aksi tersebut, KSPI kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mendesak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru, serta menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

“Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, KSPI juga menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota agar dikembalikan sesuai rekomendasi masing-masing kepala daerah.

Tuntutan berikutnya adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/2024 yang mengharuskan pembentukan undang-undang baru paling lambat dua tahun sejak Oktober 2024.

Selain isu ketenagakerjaan, KSPI juga menolak wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh.

Said sebelumnya menyampaikan aksi tersebut akan melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang berasal dari DKI Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Barat.

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Pilkada melalui DPRD menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Apabila wacana itu jadi direalisasikan, maka partai mana yang akan diuntungkan?

Wacana Pilkada lewat DPRD memang telah lama berhembus. Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 dan hampir 20 tahun sejak Pilkada langsung digelar pertama kali pada 2005, gagasan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan wakil rakyat di parlemen daerah kembali menguat.

Alasannya biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan. Sejumlah partai koalisi pemerintahan pun telah menggulirkan wacana tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menjelaskan bahwa apabila wacana Pilkada lewat DPRD terus bergulir dan kemudian disepakati, maka akan kontraporduktif.

"Yang diuntungkan [Pilkada lewat DPRD] partai koalisi hari ini. Ini juga merugikan partai-partai menengah dan kecil," kata Agung kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, peluang Pilkada menghasilkan pemimpin lokal menjadi tereduksi. Regenerasi pimpinan nasional pun tersumbat.

Padahal, Pilkada secara langsung menurutnya telah memetik sejumlah tokoh pemimpin nasional sekaliber Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Emil Dardak, hingga Khofifah Indar Parawansa.

Dia menjelaskan dalih money politic atau biaya politik yang tinggi jika Pilkada dilakukan secara langsung bisa dibantah. Menurutnya, akar urusan money politic dari partai. Alhasil, seharusnya bukan hak asasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya yang ditebas.

"Ada problem di hulu, yaitu di partai, kemudian malah di hilir dihabiskan. Kalau soal biaya politik tinggi, ya harusnya ada pengawasan. Penegakan hukum Pemilu yang konsisten. Agar partai jadi tempat kondusif bagi kandidat berdemokrasi," tutur Agung.

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menjelaskan dengan praktik Pilkada lewat DPRD, rakyat tak lagi memiliki kemewahan untuk memilih kepala daerah secara langsung.

"Rakyat dianggap tak penting suaranya," katanya kepada Bisnis pada Senin (12/1/2026).

Kepala daerah kemudian hanya takut kepada DPRD, bukan kepada rakyat. Praktik politik uang atau money politic potensial pindah yang biasanya ke rakyat, kemudian terpusat di DPRD.

"Yang diuntungkan kemudian adalah partai pemenang Pemilu," katanya. Tak ada lagi kemudian harapan bagi partai-partai kecil untuk menelurkan kader-kadernya berkiprah dalam panggung politik lokal.

Adapun, jika berkaca pada Pilkada serentak pada 2024, terdapat deretan partai yang banyak mengantarkan sejumlah kadernya memenangkan kontestasi, seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra.

PDIP telah mengantarkan 5 kader partainya sebagai Gubernur. Kemudian, 5 kader PDIP terpilih sebagai Wakil Gubernur. Terdapat pula 16 kader PDIP sebagai Walikota dan 82 kader sebagai Bupati.

Golkar telah mengantarkan 5 kader partainya sebagai Gubernur. Kemudian, 7 kader Golkar terpilih sebagai Wakil Gubernur. Terdapat pula 14 kader Golkar sebagai Walikota dan 63 kader sebagai Bupati.

Gerindra telah mengantarkan 14 kader partainya sebagai Gubernur. Kemudian, 7 kader Gerindra terpilih sebagai Wakil Gubernur. Terdapat pula 13 kader Gerindra sebagai Walikota dan 52 kader sebagai Bupati.

Di sisi lain, terdapat sejumlah partai yang paling banyak menduduki kursi di DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota, yakni PDIP, Golkar, hingga Gerindra.

PDIP memiliki jumlah anggota DPRD Provinsi terbanyak yaitu 369 anggota, Golkar memiliki 334 anggota, Partai Demokrat 269 anggota, dan Gerindra 236 anggota.

Lalu, di semua DPRD Kabupaten/Kota, Golkar menempatkan 2.521 anggotanya, dan PDIP sebanyak 17.510 anggota.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung untuk menjamin hak politik rakyat memilih pemimpin.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya Pilkada langsung melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998.

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Megawati mengatakan Pilkada langsung tidak bisa diubah melalui mekanisme yang tertutup. Terlebih, Pilkada langsung berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.

"Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat," ujar Megawati.

Dia menyampaikan bahwa Pilkada langsung adalah perjuangan masyarakat pascareformasi untuk mempertahankan sistem demokrasi dan merebut hak politik setelah dikuasi pemerintah yang lekat dengan otoriter.

Dia menilai mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.

"Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP Jamaluddin Idham menyampaikan bahwa partainya mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah. Rekomendasi ini bagian dari hasil Rakernas ke-I PDIP.

"Antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," jelasnya.

Dia menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpin melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Upaya ini untuk memperkuat keabsahan dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada melalui DPRD kembali menguat. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap konstelasi politik lokal?

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menjelaskan banyak dampak yang akan dirasakan ketika Pilkada dilakukan lewat pemilihan di DPRD. Pertama, rakyat tak lagi memiliki kemewahan untuk memilih kepala daerah secara langsung.

"Rakyat dianggap tak penting suaranya," katanya kepada Bisnis pada Senin (12/1/2026).

Kedua, yang bisa memilih kepala daerah hanya segelintir DPRD saja. Kepala daerah kemudian hanya hanya kepada DPRD, bukan kepada rakyat.

Ketiga, praktik politik uang atau money politic potensial pindah yang biasanya ke rakyat, kemudian terpusat di DPRD. Keempat, tidak ada lagi ada istilah Pilkada sebagai pesta rakyat. Pilkada kemudian hanya menjadi pesta DPRD.

Senada, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro pun menjelaskan bahwa yang diuntungkan dari Pilkada lewat DPRD hanyalah partai koalisi saat ini. Alhasil, Pilkada lewat DPRD kemudian merugikan partai-partai menengah dan kecil.

"Peluang untuk menghasilkan pemimpin lokal kemudian tereduksi. Soal regenerasi pimpinan nasional juga tersumbat," ujar Agung.

Dia menjelaskan dalih money politic atau biaya politik yang tinggi jika Pilkada dilakukan secara langsung bisa dibantah. Menurutnya, akar urusan money politic dari partai. Alhasil, seharusnya bukan hak asasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya yang ditebas.

"Ada problem di hulu, yaitu di partai, kemudian malah di hilir dihabiskan. Kalau soal biaya politik tinggi, ya harusnya ada pengawasan. Penegakan hukum Pemilu yang konsisten. Agar partai jadi tempat kondusif bagi kandidat berdemokrasi," tutur Agung.

Partai Koalisi Prabowo-Gibran Satu Suara

Sebagaimana diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kian mencuat dan telah lama berhembus.

Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 dan hampir 20 tahun sejak Pilkada langsung digelar pertama kali pada 2005, gagasan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan wakil rakyat di parlemen daerah kembali menguat. Alasannya biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan.

Partai koalisi pemerintahan, mulai dari Gerindra, Golkar, hingga PAN, telah menyepakati wacana tersebut. Namun, hanya PDIP yang kemudian menolak.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat. Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan.

Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur.

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.

Di sela Diskusi Media di kompleks Senayan akhir Desember 2025, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno dengan tenang menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan. Bagi Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan pilkada langsung tidak steril dari problem identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang.

"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan," ujar Eddy di sela Diskusi Media di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Eddy, biaya besar yang harus ditanggung calon kepala daerah kerap berujung pada beban moral ketika mereka terpilih. Janji kepada sponsor kampanye, donor, dan cukong politik menjadi bayang-bayang yang mengiringi awal masa jabatan. Dalam skema pemilihan oleh DPRD, kata Eddy, beban itu diharapkan berkurang.

“Kita bisa mendapatkan kepala daerah yang kemudian tidak perlu memiliki beban dari sejak awal dia memerintah, apakah itu beban keuangan, beban janji kepada sponsor, donor, dan lain-lain," imbuhnya.

Eddy bahkan menarik argumen ideologis: mekanisme perwakilan melalui DPRD disebutnya sejalan dengan sila keempat Pancasila—musyawarah untuk mufakat. Dalam bingkai itu, pilkada tak langsung bukan pengkhianatan demokrasi, melainkan upaya memperbaiki kualitasnya. Narasi serupa digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang menyebut pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi.

"Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD

Sementara, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut wacana mengembalikan pilkada ke DPRD sebagai langkah gegabah. Demokrasi Indonesia, katanya, sudah berjalan maju. Menariknya kembali justru berisiko merusak proses pendewasaan politik yang telah dibangun sejak Reformasi.

“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said.

Bagi Said, pilkada langsung bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari demokrasi substantif. Dia mempertanyakan logika bahwa pilkada lewat DPRD otomatis lebih murah dan bersih. Menurutnya, ongkos tinggi bukan monopoli pemilihan langsung.

"Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Armuji, secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dirinya menilai hal tersebut merupakan kemunduran atas demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Armuji menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah sudah seyogyanya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, pilkada bukan dilaksanakan di ruang-ruang tertutup yang hanya terbatas hak suaranya oleh segelintir elit politik.

“Kalau kepala daerah dipilih lewat DPRD, calon tidak perlu turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan RT. Cukup lobi, debat di ruang tertutup, lalu voting. Selesai,” ujar Armuji melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/1/2026).

Armuji menyebut, selaku saksi sejarah yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya periode 1999–2004, ia mengaku merasakan langsung dampak dari sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lampau.

Menurutnya, mekanisme pilkada dengan sistem tidak langsung tersebut membuat hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi berjarak hingga renggang.

Berbeda dengan pilkada langsung, calon kepala daerah harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar berbagai dari keluhan warga dan menyampaikan gagasan secara terbuka. Proses ini, lanjut Armuji, dapat membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat.

“Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpin. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ucapnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menilai, rencana pilkada melalui DPRD itu tidak sejalan dengan sistem demokrasi saat ini, mengingat presiden, anggota DPR RI, dan DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat.

“Ini kontradiktif. DPR dipilih langsung oleh rakyat, tapi kepala daerah mau dipilih DPR? Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran demokrasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, sistem pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD juga identik dengan praktik politik era Orde Baru, di mana pada masa itu kepala daerah dapat dengan mudah dilengserkan melalui mekanisme politik di tubuh legislatif.

“Sekarang berbeda. Kepala daerah yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat atau karena alasan hukum yang jelas, seperti korupsi atau meninggal dunia. Itu lebih adil dan demokratis,” jelas Armuji.

Menanggapi anggapan bahwa pilkada langsung rawan politik uang, Armuji justru menilai praktik tersebut tetap bisa terjadi di tubuh legislator, bahkan berpotensi lebih rawan bila pemilihan dilakukan melalui DPRD.

“Kalau dipilih DPRD, politik uang tetap terjadi. Bahkan lebih gampang dihitung, karena yang menentukan cuma sekitar 50 orang (anggota DPRD). Transaksinya jadi lebih tertutup dan rawan,” tegasnya.

Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional karena lingkaran pemilihnya sempit dan tidak transparan.

Lebih lanjut, DPC PDIP Kota Surabaya, lanjut Armuji, juga akan tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat dan menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada kemunduran demokrasi.

“Posisi kami jelas bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Warga Surabaya ingin bertemu, menilai, dan menentukan sendiri pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh mundur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Gejala resentralisasi politik dan de-desentralisasi fiskal mencuat ke publik belakangan ini. Isu pilkada melalui DPRD hingga efisiensi dan pembatasan defisit APBD merepresentasikan gejala pemusatan politik dan keuangan ke tangan pemerintah pusat.

Pelaksanaan pilkada melalui DPRD sangat riskan dan akan mengikis adanya calon alternatif di luar partai yang sedang berkuasa. Di sisi lain, pengetatan defisit APBD semakin memperkecil ruang fiskal pemerintah daerah di tengah banyaknya tantangan pemerataan pembangunan daerah.

Meski hal itu bisa dibantah, sulit untuk menghindari kesan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang memperkuat cengkeramannya terhadap daerah.

Tren ini sejatinya sudah terjadi beberapa tahun lalu, terutama ketika pemerintah memaksakan konsep undang-undang dalam bentuk omnibus law yang kemudian melahirkan UU Cipta Kerja dan implementasi UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah).

Kedua UU ini telah mengebiri sejumlah kewenangan daerah, salah satu yang paling mencolok adalah adanya mandat yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah alias perda yang terkait dengan pajak dan retribusi.

Gejala resentralisasi dari sisi fiskal ini kemudian merembet ke isu politik. Pilkada diwacanakan tidak langsung. Hak rakyat akan dipangkas. Pelaksanaan Pilkada cukup melalui DPRD saja. Tetapi, wacana ini sejatinya bukan hal yang baru.

Pada tahun 2014 lalu, menjelang transisi politik era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), DPR telah sepakat untuk melaksanaan pilkada melalui DPRD.

Namun kebijakan itu urung dilakukan karena Presiden ke 6 SBY pada waktu itu membatalkannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang alias Perppu.

Partai Pemerintah Kompak, PDIP Menolak

Adapun wacana pilkada tak langsung kembali digaungkan di era Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini bahkan berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD.

Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan. Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi.

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. dengan tenang menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan. Bagi Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan pilkada langsung tidak steril dari problem identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang.

"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan," ujar Eddy di sela Diskusi Media di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Narasi serupa digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang menyebut pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi.

“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

Dukungan itu semakin nyata ketika Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kehendaknya. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan. Apalagi Gerindra, kata Prasetyo, telah melakukan kajian internal dan menemukan banyak sisi negatif dari pilkada langsung, terutama soal ongkos politik yang sangat besar.

“Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu PDI Perjuangan (PDIP) yang memiliki fraksi terbesar di DPR, menolak usulan tersebut. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD. "Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

De-desentralisasi Fiskal

Di sisi lain, keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD). Langkah ini menambah deretan kebijakan pemerintah pusat yang menekan pemerintah daerah.

Sekadar, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa batasan 2,5% itu bukan penyeragaman. Menurutnya 2,5% adalah batas atas sehingga daerah bisa menetapkan defisit di bawah angka itu. "Daerah itu bisa berbeda-beda, yang penting maksimal 2,5%," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah. Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap terkait dengan usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai dengan lambang banteng ini dengan tegas menolak usulan tersebut.

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD.

"Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Dia menjelaskan, pemilihan kepala daerah di Tanah Air memiliki historis panjang. Misalnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah ada sejak era orde baru.

Setelah itu, mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Tepatnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung," pungkasnya.

Sekadar informasi, sejumlah partai politik memilih mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu partai itu adalah Gerindra.

Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui mekanisme DPRD karen lebih efisien.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan salah satu alasan pemilihan itu karena pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/12/2025).