Bisnis.com, PADANG — Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga awal Juni 2026 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, mengatakan sejauh ini terdapat tiga kejadian karhutla di Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan. Seluruh kejadian tersebut telah ditangani dengan cepat melalui koordinasi lintas instansi.

“Dalam hal ini kami berkoordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten dan kota, termasuk Satgas Karhutla. Sehingga, ketika terjadi karhutla, jadi cepat tanggap,” katanya, Kamis (11/6/2026).

Dia menjelaskan dari tiga kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar relatif kecil, yakni paling luas sekitar 2 hektare, sementara sebagian lainnya hanya puluhan meter.

Ferdinal menyebut lokasi karhutla berada di kawasan perkebunan rakyat dan sebagian di area hutan dekat jalur lalu lintas. Dugaan sementara penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti puntung rokok atau kelalaian lain.

Selain itu, berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan pada Kamis (11/6), tidak ditemukan titik hotspot di Sumatra Barat karena beberapa hari terakhir sempat terjadi hujan di sejumlah daerah.

Menanggapi potensi musim kering, Dishut Sumbar telah melakukan langkah antisipasi, termasuk koordinasi dengan BMKG serta menyurati seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

“Gubernur Sumbar telah menyurati seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota, peralatan juga sudah disiapkan, koordinasi antarinstansi seperti dengan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup terus diintensifkan,” ujarnya.

Dishut juga telah memetakan wilayah rawan karhutla di Sumbar, antara lain Pesisir Selatan, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan.

Menurutnya, sebagian besar karhutla dipicu aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat, meski ada juga faktor kelalaian seperti pembakaran sampah atau puntung rokok.

“Makanya sebelum karhutla itu terjadi, kami harus lebih cepat melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Dishut mengandalkan polisi hutan, Brigade Dalkarhutla, serta Masyarakat Peduli Api (MPA), dan memperkuat kolaborasi dengan instansi lain serta perusahaan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan karhutla berdampak luas pada lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga citra daerah, sehingga perlu sinergi semua pihak.

“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.

Ia juga menyebut pada 2025 terjadi lebih dari 110 kejadian karhutla dengan luas terdampak lebih dari 1.450 hektare.

BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal dan lebih panjang, dengan potensi El Nino yang meningkatkan risiko karhutla pada Juni–September.

Gubernur menekankan pentingnya deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha.

Bisnis.com, SARILAMAK — Petani di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, mengalami gagal panen setelah sawah mereka terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut memicu tanah longsor, tanah terban, hingga munculnya lubang besar menyerupai sinkhole yang merusak infrastruktur dan areal pertanian di dua jorong di wilayah tersebut.

"Bencana itu juga merusak puluhan hektare areal pertanian kami. Bahkan merusak tanaman padi yang akan dipanen," kata Efa, petani setempat, Jumat (15/5/2026).

Efa mengatakan sawah petani terdampak banjir bandang dan luapan Sungai Batang Sandir pada Kamis pagi (14/5/2026). Padahal, tanaman padi di lahan tersebut dijadwalkan mulai dipanen pekan depan.

"Sudah kami rencanakan, padi ini akan dipanen pekan depan. Namun kini, sawah itu telah rusak dilanda bencana. Semuanya habis, gagal panen padi kami itu. Sedih betul," ujarnya.

Petani lainnya, Yusni Ancok, juga mengaku mengalami kerugian akibat banjir yang merendam sawahnya. Menurut dia, tanaman padi yang sudah menguning seharusnya dipanen pada Sabtu (16/5/2026).

"Kondisi kini, sudah duluan air yang memanen. Banyak kerugiannya. Pupuk saja habis empat karung. Belum lagi, upah membajak sawah," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Fakhrizal mengatakan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Sandir hingga merendam areal persawahan di Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar.

"Luapan air sungai ini memang dahsyat. Bahkan, dangau di tengah sawah hanyut dibuatnya. Pipa Pamsimas juga putus," ujarnya.

Dia menyebut banjir menyebabkan lahan pertanian yang sebelumnya siap panen rusak diterjang arus air.

"Yang terjadi, semua lahan sawah itu rusak diterjang banjir," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Lima Puluh Kota M. Fajar Rillah Vesky meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat menyusul meluasnya dampak bencana di sejumlah kecamatan.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026.

"Pemkab Lima Puluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat, untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar yang terdapat dalam pos belanja APBD 2026," tegasnya.

Fajar juga meminta pemerintah daerah segera mengoordinasikan bantuan dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan BWS Sumatra V.

Dia menambahkan petugas penyuluh lapangan bersama Dinas Pertanian telah meninjau lokasi untuk mendata kerusakan lahan dan jaringan irigasi akibat bencana.

"Saya berharap Pemkab Lima Puluh Kota bisa bergerak cepat," tutupnya.

Padang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Barat (Sumbar) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Suliki Gunung (BPR) Suliki Gunung Mas yang berlokasi di Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, provinsi setempat.

Pencabutan izin usaha BPR tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Suliki Gunung Mas.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK," terang Kepala OJK Sumbar Roni Nazra di Padang, Kamis.

Ia menjelaskan pencabutan izin usaha itu dilakukan untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat di Sumbar.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas tidak dilakukan begitu saja, tapi sudah melalui berbagai proses dan rangkaian sebelum diputuskan," katanya.

Menurutnya, sejak 6 Maret 2025 OJK telah menetapkan PT BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya pada 11 Desember 2025 OJK menetapkan PT BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Suliki Gunung Mas untuk melakukan upaya penyehatan.

Secara khusus dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian pengurus dan pemegang saham PT BPR Suliki Gunung Mas tidak dapat melakukan penyehatan BPR dimaksud.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 122/ADK3/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Suliki Gunung Mas.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Suliki Gunung Mas dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan

Yaitu Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK Sumbar mengimbau kepada nasabah PT BPR Suliki Gunung Mas agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PTPN IV terus berupaya memberikan kontribusi untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana Sumatra.

Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan program PTPN IV Peduli Bencana Alam adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.

PTPN IV menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diarahkan ke sejumlah titik yang masih memerlukan dukungan logistik, terutama di Kecamatan Gunuang Omeh serta Jorong Aie Angek.

"Dengan ini kami sampaikan bantuan kemanusiaan PTPN Peduli bencana alam untuk wilayah Sumatera Barat yang saya sampaikan ke wilayah kabupaten 50 Kota, Kecamatan Gunung Aomeh dan juga wilayah Kecamatan Bukit Barisan," ujar Khayamudin Panjaitan, Region Head PTPN IV Regional IV, dalam keterangan resmi.

"Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban daripada saudara-saudara kita dan semua yang ada di sekitar sini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan, kemudahan-mudahan itu membawa kebaikan bagi kita semua," ucapnya menambahkan.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi popok anak dan lansia, selimut, sarung, tikar, terpal, kasur lipat, serta bantal. Untuk kebutuhan pangan, perusahaan menyalurkan beras, gula, mie instan, dan makanan siap saji.

[Gambas:Twitter]

"Terima kasih kami ucapkan kepada PTPN 4 atas segala bantuan yang diberikan untuk bencana alam di Jorong Aie Angek, Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh," ujar salah satu warga.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menyatakan bahwa pemerintah pusat secara resmi telah memberikan kabar baik untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ranah Minang yang terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Solok, dan Dharmasraya.

Dia menyampaikan adanya kepastian dari pemerintah pusat ini, merupakan sebuah kabar yang sangat positif bagi pendidikan di Sumbar. Karena melalui program Sekolah Rakyat, akan dapat menambah peluang bagi masyarakat kurang mampu lainnya untuk bisa menyekolahkan anaknya, tanpa harus mengeluarkan biaya.

“Sebenarnya lebih dulu pemerintah pusat hanya mengalokasikan untuk dua daerah di Sumbar yang membangun Sekolah Rakyat yakni Kabupaten Solok dan Dharmasraya. Tapi sekarang bertambah satu daerah lagi adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jadi, ada tiga daerah di Sumbar bakal menjalankan program Presiden Prabowo ini,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Vasko menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis menjadi kunci percepatan program nasional di tingkat daerah. Kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi ini, lanjutnya, bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat.

“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Bupati Lima Puluh Kota, Safni juga menyampaikan bahwa penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Lima Puluh Kota nantinya itu, akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Lima Puluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ucapnya.

Perlu diketahui bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah ini dirancang berkonsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara.

Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya.