BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan instrumen Additional Tier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities senilai 700 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp11,9 triliun.

Menurut perseroan, aksi korporasi ini mendapat respons positif dari investor global dengan tingkat permintaan mencapai lebih dari 2,5 miliar atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,6 kali.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penerbitan ini merupakan kali kedua yang dilakukan perseroan setelah sebelumnya menerbitkan instrumen serupa sebesar 600 juta dolar AS pada 2021.

"Sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia, BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat,” kata Okki.

Merujuk keterbukaan informasi, proses bookbuilding dan penetapan harga (pricing) dilakukan pada 15 April 2026, sementara penyelesaian transaksi (settlement) pada 22 April 2026.

Perseroan menjelaskan bahwa instrumen AT1 yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai modal tambahan yang bersifat subordinasi, tanpa jatuh tempo (perpetual), serta pembayaran imbal hasil yang tidak diakumulasikan.

Penerbitan dilakukan berdasarkan ketentuan Regulation S (Reg S) dalam US Securities Act dan dicatatkan di Singapore Exchange (SGX).

Menurut perseroan, hal ini menandai akses yang semakin luas terhadap pasar keuangan internasional. Di samping itu, catat perseroan, tingginya minat investor juga mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan prospek kinerja.

Selain itu, basis investor pada penerbitan kali ini semakin terdiversifikasi, mencakup kawasan Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga offshore Amerika Serikat. Perseroan mencatat bahwa hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik instrumen keuangan BNI di mata investor global.

Sebagai bagian dari pengelolaan struktur permodalan, BNI juga telah mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) atas instrumen AT1 yang diterbitkan pada 2021 melalui mekanisme penawaran tender (tender offer)sekitar 94,7 persen dari total AT1 Eksisting. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan komposisi permodalan secara keseluruhan.

Penerbitan instrumen AT1 ini menunjukkan langkah BNI dalam memanfaatkan instrumen pasar global untuk memperkuat struktur permodalan.

Perseroan menilai dukungan investor yang kuat mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja dan prospeknya, serta membuka ruang yang lebih luas untuk ekspansi bisnis dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT ABM Investama Tbk. (ABMM) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar US$15,5 juta atau setara Rp267,06 miliar dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar pada Rabu (29/4/2026).

Group Head of Corporate Finance Treasury and Investor Relation ABMM Mohamad Ditto Ananta Nugraha menyampaikan bahwa dividen tersebut akan dibayarkan pada 28 Mei 2026, seiring dengan komitmen perseroan menjaga keseimbangan antara imbal hasil bagi pemegang saham dan penguatan struktur permodalan.

"RUPS memutuskan pembagian dividen senilai US$15,5 juta atau setara dengan Rp267,057 miliar," ujarnya dalam Paparan Publik setelah RUPS.

Selain dividen, RUPS juga menetapkan alokasi laba sebesar US$100.000 sebagai cadangan, sementara sisa laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan ekspansi dan operasional ke depan.

Direktur ABMM Hans Manoe menyampaikan dividen menjadi salah satu perhatian utama perseroan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Walaupun kinerja keuangan tertekan faktor eksternal, ABMM tetap berupaya mengatur arus kas agar tetap positif dan dapat membagikan dividen setiap tahun.

"Kami berkomitmen terus untuk dapat membagikan dividen kepada pemegang saham," imbuhnya.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Desember 2025, ABMM mencatatkan laba bersih sebesar US$70,61 juta atau sekitar Rp1,19 triliun, turun 49,33% dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya sebesar US$139,36 juta. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya kinerja pendapatan perseroan.

Sepanjang 2025, pendapatan ABMM tercatat sebesar US$1,03 miliar, mengalami kontraksi 13,50% secara tahunan. Kontributor terbesar masih berasal dari segmen kontraktor tambang dan tambang batu bara dengan nilai US$755,01 juta, diikuti oleh segmen jasa yang menyumbang US$185,22 juta.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan turut menurun 12,58% menjadi US$934,49 juta. Namun demikian, laba kotor tetap terkoreksi 20,97% menjadi US$103,67 juta, mencerminkan tekanan margin di tengah penurunan pendapatan.

Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat sebesar US$2,05 miliar atau turun 1,92% secara tahunan. Meski demikian, struktur permodalan menunjukkan perbaikan dengan ekuitas yang meningkat 3,91% menjadi US$880,42 juta dan liabilitas yang menurun 5,88% menjadi US$1,17 miliar.

Salah satu indikator positif dalam laporan keuangan tersebut adalah posisi kas dan setara kas yang meningkat 17,15% menjadi US$199,52 juta, memberikan ruang likuiditas yang lebih kuat bagi perseroan dalam menghadapi dinamika industri ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menerbitkan instrumen Additional Tier-1 (AT1) senilai 700 juta dollar AS atau setara Rp 11,9 triliun pada April 2026.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus membuka ruang ekspansi bisnis yang lebih berkelanjutan.

"Penguatan permodalan ini semakin meningkatkan kapasitas BNI dalam mengantisipasi potensi risiko sekaligus membuka ruang ekspansi bisnis secara berkelanjutan dan sehat di masa yang akan datang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Dok. BNI Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 13,03 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Senin (9/3/2026).

Sementara itu, Direktur Finance and Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menambahkan, penerbitan AT1 ini merupakan yang kedua bagi BNI setelah sebelumnya dilakukan pada 2021.

Paolo mengungkapkan, penerbitan AT1 ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,6 kali dari nilai penerbitan.

Permintaannya juga mencapai lebih dari 2,5 miliar dollar AS.

"Penerbitan AT1 ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global," kata Paolo.

Dia menjelaskan, instrumen AT1 tersebut memiliki karakteristik subordinasi, bersifat perpetual, serta non-cumulative, dan diterbitkan di pasar global berdasarkan Regulation S.

Surat berharga ini juga telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) sebagai bagian dari strategi optimalisasi struktur permodalan perseroan.

Sejalan dengan strategi penguatan permodalan tersebut, BNI juga tengah menjalankan transformasi bisnis melalui inisiatif Branch, Region, Area, Value, Empowerment (BRAVE).

DOK. Humas BNI Gedung kantorBank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta.

Program ini difokuskan pada penguatan peran jaringan hingga ke level cabang dan cabang pembantu sebagai ujung tombak penjualan produk dan layanan perbankan.

Transformasi BRAVE mulai dijalankan sejak kuartal IV 2025 secara bertahap, dengan tujuan meningkatkan kapabilitas jaringan dan mendorong pertumbuhan kredit serta dana murah (CASA) yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperluas pangsa pasar serta meningkatkan produktivitas lebih dari 1.700 cabang BNI di seluruh Indonesia.

Sekitar enam bulan sejak implementasi, program tersebut mulai menunjukkan hasil.

BNI mencatat pertumbuhan bisnis yang melampaui rata-rata industri, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga.

Hingga Maret 2026, kredit tumbuh 20,1 persen yoy dengan dukungan pertumbuhan CASA sebesar 26,6 persen yoy, yang turut menopang efisiensi biaya dana di tengah kondisi pasar yang menantang.

Penguatan permodalan dan transformasi bisnis ini diharapkan mampu menjaga kinerja BNI tetap solid sekaligus memperkuat peran intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - J&T Express meluncurkan J&T Connect Preneur Goes to Campus, sebagai sebuah program yang dirancang untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa dalam membangun bisnis secara nyata di era digital.

Brand Manager J&T Express Herline Septia mengatakan, program ini tidak hanya menghadirkan sesi interaktif seputar kewirausahaan, program ini juga menyediakan mentoring intensif hingga akses permodalan.

“Melalui dua sub program utama, yaitu Campus Talk Show dan kompetisi inkubasi J&T Super Seller, kami menghadirkan dukungan yang komprehensif, mulai dari insight, mentoring, hingga permodalan langsung, agar mahasiswa dapat mengembangkan bisnisnya secara lebih unggul dan berdaya saing,” ujar Herline di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dia mengatakan, J&T Express juga menghadirkan J&T Connect Preneur Campus Talk Show akan diselenggarakan di lima kota, di antaranya Medan, Malang, Bandung, Bogor, dan Jakarta.

“Program ini juga dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai ekosistem yang memberikan akses nyata bagi mahasiswa untuk membangun dan mengembangkan bisnis,” lanjutnya.

Dalam program ini, mahasiswa akan diberikan sesi forum interaktif bersama praktisi untuk berbagi wawasan kewirausahaan.

CEO HMNS Perfume Rizky Arief juga turut diundang sebagai pembicara utama.

Sebelumnya, Rizky Arief memiliki rekam jejaknya dalam beberapa program J&T Express, serta kemampuannya dalam membangun brand HMNS Perfume yang sukses dan digandrungi anak muda.

“Saya kembali berkesempatan untuk berkolaborasi bersama J&T Express dalam program yang memiliki tujuan besar untuk mendukung wirausaha muda,” kata Rizky Arief.

“Menurut saya, inisiatif seperti ini sangat relevan, karena tidak hanya memberikan pembelajaran, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam membangun bisnis,” lanjutnya.

Dia menilai, di tengah lanskap industri yang semakin kompetitif, pembekalan seperti ini menjadi penting agar wirausaha muda tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Campus Talk Show akan digelar di lima universitas dengan topik yang relevan dengan dinamika industri dan tren lokal.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Mei hingga Juni 2026.

Roadshow akan diawali di Universitas Pendidikan Indonesia pada 7 Mei 2026, kemudian berlanjut ke Universitas Sumatera Utara pada 21 Mei 2026.

Selanjutnya, program ini akan hadir di IPB University pada 26 Mei 2026, sebelum melanjutkan rangkaian ke Universitas Brawijaya pada 4 Juni 2026, dan ditutup di Universitas Pertamina pada 9 Juni 2026.

Kompetisi ini juga terbuka bagi mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia yang telah menjalankan usaha minimal enam bulan.

Sebanyak 10 peserta terpilih akan memperoleh permodalan Rp 20 juta selama tahap inkubasi untuk mengembangkan bisnisnya sejak awal.

Pada tahap grand final, peserta berkesempatan memperebutkan total hadiah Rp 225 juta, dengan rincian Rp 100 juta untuk juara pertama, Rp 75 juta untuk juara kedua, dan Rp 50 juta untuk juara ketiga sebagai dukungan lanjutan bagi pengembangan usaha.

Selama masa inkubasi, peserta juga akan mendapatkan mentoring terstruktur yang membahas aspek kunci pengembangan usaha, mulai dari strategi bisnis, pengelolaan finansial bisnis, brand storytelling hingga peran logistik dalam optimalisasi bisnis.

“Kami ingin mendorong mahasiswa tidak hanya untuk memulai, tetapi juga mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan,” jelas Herline.

“Melalui kapabilitas logistik yang kami miliki, J&T Express berperan lebih dari sekadar layanan pengiriman, yaitu sebagai enabler bisnis yang mendukung pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia,” tegasnya.

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) hari ini mengumumkan telah resmi mengajukan permohonan A1 ke The Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX) untuk pencatatan saham sekunder yang diusulkan atas depository receipts perseroan. Ini menandai tonggak penting dalam strategi pasar modal global perseroan yang berkelanjutan. 

Pengajuan A1 merupakan langkah penting dalam ambisi perseroan untuk mengakses salah satu pasar modal paling likuid dan terkemuka di dunia dengan partisipasi investor yang kuat dan tingkat permodalan yang besar, dengan rata-rata turnover harian melebihi 30 miliar dolar AS. Pencatatan saham yang diusulkan akan dilanjutkan dengan pemuasan syarat proses peninjauan dan persetujuan dari HKEX.

MSIN telah menunjuk konsorsium penasihat terkemuka untuk mendukung transaksi ini. China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) telah ditunjuk sebagai sponsor tunggal. 

Firma hukum global Latham & Watkins (LW) bertindak sebagai penasihat hukum, sementara Ernst & Young (EY) bertindak sebagai reporting accountant. Bank of New York Mellon (BNY) telah ditunjuk sebagai bank depository untuk penerbitan Hong Kong Depositary Receipt. 

Direktur Utama dan CEO MSIN, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pengajuan aplikasi A1 ke HKEX menandai tonggak penting dalam evolusi perseroan menjadi grup hiburan digital yang relevan secara global. 

Angela menambahkan, langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperluas akses ke permodalan internasional sekaligus memperkuat posisi strategis kami dalam lanskap media global. 

Baca Juga

MSIN Kelola 1,5 Miliar Views per Bulan, Angela Tanoesoedibjo Ungkap 3 Jurus Monetisasi Digital

"Dengan dukungan likuiditas HKEX yang kuat dan basis investor global, kami berada di posisi yang tepat untuk mempercepat ekspansi internasional kami, khususnya melalui peningkatan skala platform OTT kami dan pengembangan berkelanjutan pada format konten inovatif seperti V+Short," ucap Angela dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Angela menyebut inisiatif ini mencerminkan komitmen teguh perusahaan terhadap tata kelola kelas dunia, yang diimbangi dengan ketangkasan operasional yang dibutuhkan untuk bersaing dalam lanskap global yang terus berkembang.

Usulan pencatatan saham di HKEX sejalan dengan strategi ekspansi internasional MSIN. Pada Maret 2026, perseroan secara resmi meluncurkan V+Short, platform micro drama yang dirancang untuk audiens global pengguna perangkat seluler. 

V+Short menghadirkan konten vertikal berdurasi pendek premium, yang dikurasi untuk mencerminkan pola konsumsi yang berkembang dan menangkap permintaan global yang meningkat untuk konten digital berseri dan berdurasi pendek. Platform ini didukung oleh supply konten baru yang konsisten, dengan judul eksklusif baru yang dirilis setiap hari, memastikan keterlibatan audiens yang berkelanjutan dan pipeline konten yang terus diperbarui. 

Inisiatif ini mewakili pilar strategis inti dalam memperluas jejak global MSIN dan memperkuat kepemimpinannya dalam konten digital. 

MNC Digital mengoperasikan ekosistem hiburan digital terintegrasi yang mencakup OTT video on demand berbasis iklan (AVOD), video on demand berlangganan (SVOD), produksi, distribusi, dan monetisasi konten dan IP, jaringan multi-channel (MCN), digital marketing, manajemen artis, dan layanan agensi media.

MSIN semakin memperkuat kerangka manajemennya melalui penunjukan Smash Capital sebagai penasihat strategis. Di bawah kepemimpinan Kevin A. Mayer, yang pengalamannya mencakup peran kepemimpinan senior dalam transformasi media global dan direct-to-consumer, Smash Capital akan memberikan nasihat mengenai arah strategis perseroan, peluang merger & akuisisi, serta inisiatif pertumbuhan secara global.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik grup Prajogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) melakukan penyertaan modal senilai US$15,50 juta atau setara sekitar Rp267 miliar (kurs jisdor Rp17.227 per dolar AS) ke Petrosea Services Solutions Pte. Ltd. (PSS).

Corporate Secretary PT Petrosea Tbk. (PTRO) Anto Broto menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut dilakukan melalui mekanisme pengambilan saham baru yang diterbitkan oleh PSS.

Dalam aksi tersebut, CDIA akan mengambil sebanyak 9.944.119 saham baru PSS. Setelah transaksi rampung, CDIA akan menguasai 49% saham PSS, sementara sisanya 51% tetap dimiliki Petrosea Energi dan Infrastruktur Pte. Ltd. (PEPC), entitas anak PTRO.

“Penyertaan modal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan PSS dan mendukung pengembangan kegiatan usaha PSS ke depan, termasuk untuk menunjang kebutuhan modal kerja, peningkatan kapasitas operasional, serta mendukung rencana pengembangan usaha baik secara organik maupun anorganik,” kata Anto dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (28/4/2026).

Manajemen menjelaskan, tambahan modal tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, peningkatan kapasitas operasional, hingga ekspansi usaha baik secara organik maupun anorganik.

Seiring dengan aksi korporasi ini, jumlah saham PSS meningkat dari sebelumnya 10.350.001 saham menjadi 20.294.120 saham.

Meski CDIA masuk sebagai pemegang saham baru, pengendalian atas PSS tetap berada di tangan PEPC sebagai bagian dari grup Petrosea.

Adapun PSS merupakan perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Singapura, serta berkedudukan di Singapura. PSS didirikan dan terdaftar pada Accounting and Corporate 5 Regulatory Authority of Singapore (ACRA) pada tanggal 27 Mei 2025, dengan Unique Entity Number (UEN) 202522990C, sesuai dengan ketentuan Companies Act 1967 of Singapore.

Berdasarkan catatan ACRA, kegiatan usaha utama PSS adalah aktivitas perusahaan holding, dengan klasifikasi usaha Other Holding Companies (SSIC 64202).

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan holding, PSS menjalankan fungsi kepemilikan saham dan pengelolaan investasi pada entitas‑entitas afiliasi, serta melaksanakan kegiatan lain yang diperkenankan berdasarkan Konstitusi PSS dan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku di Singapura.

Dari sisi hubungan afiliasi, PTRO mengungkapkan bahwa transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi sesuai POJK 42/2020. Hal ini lantaran adanya kesamaan pengendali akhir, yakni Prajogo Pangestu, serta kesamaan jajaran komisaris di entitas terkait.

Meski demikian, transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material maupun benturan kepentingan, sehingga tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian global mendorong sejumlah perbankan Tanah Air melakukan stress test, guna menguji ketahanan permodalan dan likuiditas.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Subur Tan menyampaikan, perseroan telah melakukan stress test, sesuai anjuran dari regulator.

“Hasilnya saya rasa masih cukup membesarkan hati,” kata Subur dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi permodalan, Subur mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BCA masih berada di kisaran 29%, jauh dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualitas kredit perseroan juga masih terjaga, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang berada di posisi 1,8% pada kuartal I/2026. Dia meyakini, BCA mampu menjaga kinerja kredit dengan baik.

“Ada sedikit peningkatan di LAR, tapi saya rasa masih sangat terkontrol, dan cadangannya pun sangat memadai,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo sebelumnya menyebut bahwa stress test merupakan proses yang wajib dilakukan bank secara berkala.

BTN, kata dia, melakukan stress test setiap tiga bulan untuk melihat ketahanan bank dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Itu sebagai salah satu aspek kehati-hatian kita, di mana kita melihat situasi ekonomi ke depan dalam kondisi apapun,” tutur Setiyo kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Perseroan turut memitigasi risiko kredit macet di sektor konstruksi dengan memperketat seleksi debitur. Setiyo mengatakan, perseroan memprioritaskan calon debitur yang memiliki rekam jejak usaha yang memadai, kapasitas keuangan yang kuat, serta permodalan yang cukup, termasuk mempertimbangkan lokasi usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp101,11 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Nilai tersebut setara 20% dari total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp505,56 miliar. Dengan besaran ini, dividen BTPN setara Rp9,49 per saham.

Keputusan pembagian dividen tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang diselenggarakan hari ini, Kamis (23/4/2026). Sementara itu, sebesar 80% laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Perseroan juga tidak menyisihkan dana cadangan wajib karena telah memenuhi ketentuan minimum sebesar 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan kebijakan dividen tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan penguatan fundamental permodalan.

“Pembagian dividen ini menjadi bagian dari komitmen SMBC Indonesia dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada pemegang saham, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara pemberian imbal hasil dan tingkat permodalan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ke depan," ujar Henoch dalam keterangan resmi.

Aset Tumbuh

Di tengah dinamika ekonomi, permodalan dinilai menjadi faktor penting bagi perbankan untuk menjaga ketahanan sekaligus membuka ruang pertumbuhan. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan SMBC Indonesia yang tetap mencatatkan pertumbuhan aset sepanjang tahun lalu.

Per akhir 2025, total aset perseroan mencapai Rp245,9 triliun atau tumbuh 2,0 persen secara tahunan. Dengan dukungan permodalan yang kuat, bank memiliki ruang untuk tetap agresif menyalurkan pembiayaan, terutama saat permintaan kredit mulai menunjukkan pemulihan.

Sebagai entitas bank saja (bank only), SMBC Indonesia membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Dalam RUPST yang sama, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Emilya Tjahjadi diangkat sebagai Direktur, sedangkan Linus Ekabranko Windoe ditunjuk sebagai Komisaris Independen.

Selain itu, perseroan juga memperbarui dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi risiko di tengah potensi tekanan ekonomi. Langkah ini mencerminkan pendekatan manajemen risiko yang lebih proaktif.

Ke depan, SMBC Indonesia akan terus mengandalkan model bisnis yang terdiversifikasi, termasuk layanan digital melalui Jenius, pengelolaan kekayaan melalui Sinaya, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan pembiayaan pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pensiunan.

Ekosistem bisnis tersebut turut diperkuat oleh entitas anak seperti PT Bank BTPN Syariah Tbk, PT Oto Multiartha, dan PT Summit Oto Finance yang memperluas jangkauan pembiayaan di berbagai segmen.

Kinerja PNM yang terus membaik menjadi refleksi bahwa pendekatan ekosistem ini efektif dalam menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, mencatat peningkatan laba yang signifikan dari Rp359 miliar pada 2020 menjadi Rp1,14 triliun pada 2025.

BRI Group menyampaikan bahwa pertumbuhan laba ini tidak hanya mencerminkan ekspansi usaha, tetapi juga kualitas pengelolaan risiko yang semakin matang.

“Kinerja PNM yang terus membaik menjadi refleksi bahwa pendekatan ekosistem ini efektif dalam menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Group CEO BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Tak hanya dari sisi profitabilitas, aset PNM juga mencatatkan lonjakan yang kuat dari Rp31,7 triliun pada 2020 menjadi Rp57,0 triliun pada 2025.

Menurut perseroan, pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi bisnis yang semakin agresif namun tetap terjaga kualitasnya.

Sejalan dengan itu, total liabilitas meningkat dari Rp26,1 triliun pada 2020 menjadi Rp45,3 triliun pada 2025, menunjukkan kapasitas intermediasi perseroan yang meningkat dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera produktif.

Di sisi permodalan, fundamental PNM juga semakin kuat dengan total ekuitas yang tumbuh lebih dari dua kali lipat, dari Rp5,6 triliun pada 2020 menjadi Rp11,7 triliun pada 2025.

Penguatan struktur permodalan ini dipandang menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan ketahanan Perseroan dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Perseroan menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil nyata dari sinergi dalam ekosistem Holding Ultra Mikro yang mengintegrasikan kekuatan BRI, Pegadaian, dan PNM.

Melalui sinergi ini, catat perseroan, PNM mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan skala ekonomi, serta memperkuat kapabilitas bisnis melalui dukungan digitalisasi dan integrasi sistem yang semakin mendorong efisiensi.

Menurut Hery, perseroan melihat Holding Ultra Mikro sebagai platform strategis untuk menciptakan sinergi lintas entitas yang mampu meningkatkan skala bisnis, efisiensi operasional, serta kualitas pertumbuhan.

Ekosistem Ultra Mikro juga mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan perseroan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan inklusi keuangan nasional.

“Ke depan, Holding Ultra Mikro akan terus kami dorong sebagai enabler utama dalam membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi,” kata Hery.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara BRI, Pegadaian, dan PNM, Hery pun menyatakan, pihaknya optimistis dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus mendorong inklusi keuangan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) atau BNI tengah menguji selera investor global melalui rencana penerbitan instrumen Additional Tier 1 atau AT1 dalam denominasi dolar AS, sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan refinancing, tetapi juga menjadi indikator bagaimana pasar internasional memandang risiko kredit Indonesia saat ini.

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI menjelaskan bahwa perseroan berencana menerbitkan AT1 baru di pasar internasional yang dilakukan bersamaan dengan tender offer atas instrumen AT1 yang telah beredar sebelumnya.

AT1 merupakanobligasi konvertibel bersyarat (CoCo bonds) yang diterbitkan bankyang dapat dihitung sebagai modal inti tambahan bank. Surat utang jenis ini lazim digunakan untuk memperkuat struktur permodalan tanpa melakukan penambahan saham.

“Dalam rangka memperkuat rasio dan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis, Perseroan berencana melakukan penerbitan AT1 Baru dan secara bersamaan melaksanakan tender offer kepada pemegang AT1 eksisting,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

BNI juga menjelaskan bahwa tender offer ini ditujukan kepada pemegang obligasi AT1 yang diterbitkan sebelumnya, dengan tujuan memberikan opsi keluar bagi investor lama sekaligus membuka ruang bagi penerbitan instrumen baru dengan struktur yang lebih optimal.

Periode penawaran tender berlangsung pada 14 April hingga 22 April 2026, dengan tanggal penyelesaian diperkirakan pada 24 April 2026. Perseroan menekankan bahwa seluruh aksi ini tetap mempertimbangkan kondisi pasar global.

Selain itu, manajemen juga mengindikasikan bahwa dana hasil penerbitan AT1 baru akan digunakan untuk melakukan refinancing atas obligasi lama yang akan jatuh tempo, sekaligus menjaga fleksibilitas permodalan di tengah dinamika likuiditas global yang masih ketat.

Paparan BNI ini menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh bukan sekadar mengganti utang lama, tetapi juga melakukan penyesuaian struktur pendanaan agar lebih efisien di tengah kenaikan biaya dana dan volatilitas pasar.

Seiring dengan aksi korporasi ini, Bisnis telah mencoba menghubungi BNI untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak penerbitan AT1 dapat memperkuat struktur permodalan, peluang tertariknya investor, hingga pengoptimalan penerbitan AT1. Namun hingga berita ini ditulis, perseroan belum merespons pesan Bisnis.

Respons Investor terhadap Obligasi Konvertibel BNI (BBNI)

Sejalan dengan langkah tersebut, laporan CreditSights memberikan gambaran bagaimana investor global kemungkinan akan merespons transaksi ini. Lembaga riset yang berada di bawah Fitch Solutions itu menyebut BNI tengah masuk pasar dolar AS untuk menerbitkan instrumen perpetual AT1.

Instrumen ini guna membiayai kembali obligasi senilai US600 juta yang akan jatuh tempo pada 2027. Dalam tahap awal, BNI menawarkan indikasi imbal hasil atau initial price thoughts sebesar 7,5%.

IPT ini merupakan kisaran awal yield yang digunakan untuk mengukur minat investor sebelum harga final ditentukan melalui proses bookbuilding. Namun, CreditSights menilai bahwa tingkat imbal hasil yang lebih mencerminkan nilai wajar atau fair value berada di kisaran 7,2%.

“IPT berada di 7,5%, sementara kami melihat fair value di 7,2%, atau pengetatan sekitar 30 basis poin dari IPT,” tulis analis CreditSights dalam dokumen yang didapatkan Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Fair value sendiri mengacu pada tingkat yield yang dinilai sepadan dengan risiko instrumen tersebut, berdasarkan perbandingan dengan obligasi serupa di pasar. Selisih antara IPT dan fair value ini menjadi indikasi bahwa jika permintaan investor cukup kuat, maka yield final berpotensi turun.

Dalam konteks ini, penurunan yield berarti harga obligasi naik, yang menguntungkan penerbit namun mengurangi imbal hasil bagi investor.

Investor Berhati-hati

Meski demikian, CreditSights mengambil posisi yang cenderung konservatif. Mereka menilai bahwa meskipun yield BNI cukup menarik secara absolut, investor tetap perlu mempertimbangkan kualitas relatif dibandingkan penerbit global lainnya.

“Kami tidak akan mengejar instrumen ini di bawah level tersebut dan lebih memilih memiliki BNP dalam portofolio pada yield yang sama,” tulisnya.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa dalam kondisi yield yang setara, investor global cenderung memilih bank dengan profil risiko yang lebih rendah atau lebih stabil. Di sisi lain, CreditSights justru melihat tender offer yang dilakukan BNI sebagai bagian yang paling menarik dari keseluruhan transaksi.

Harga penawaran kembali disebut berada di sekitar 99,7% dari nilai nominal atau par, yaitu nilai pokok obligasi yang biasanya ditetapkan sebesar 100%. Dengan harga tersebut, investor lama dapat menjual obligasi mereka hampir tanpa diskon, sehingga memberikan insentif yang cukup kuat untuk berpartisipasi.

“Kami melihat tender offer ini menarik dan investor sebaiknya melakukan tender atas obligasi mereka, baik berpartisipasi dalam penerbitan baru atau tidak,” tulis CreditSights.

Namun demikian, CreditSights juga menyoroti adanya fitur yang relatif tidak umum dalam struktur AT1 BNI, yaitu klausul early redemption berbasis rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Dalam skema ini, BNI memiliki hak untuk melunasi obligasi lebih awal jika CAR mencapai atau melampaui 24%.

Saat ini, CAR BNI berada di kisaran 20,7%, sehingga masih terdapat buffer sebelum klausul tersebut aktif.

“Ini merupakan mekanisme call mendekati par yang tidak biasa dan dapat membatasi potensi harga obligasi naik di atas par,” tulis CreditSights.

Istilah call merujuk pada hak penerbit untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Bagi investor, fitur ini menjadi pertimbangan karena dapat membatasi potensi keuntungan jika obligasi ditarik lebih awal.

Dari sisi fundamental, CreditSights menilai kondisi BNI masih relatif solid meskipun menghadapi tekanan. Laba bersih tercatat sebesar Rp20 triliun pada 2025, turun 6,6% secara tahunan akibat melemahnya pendapatan bunga bersih dan meningkatnya biaya operasional serta pencadangan.

Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga mengalami penurunan, mencerminkan tekanan pada selisih antara bunga kredit dan biaya dana. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yield kredit wholesale dan meningkatnya kompetisi di sektor perbankan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit masih cukup kuat, terutama dari segmen korporasi dan BUMN, yang menunjukkan bahwa fungsi intermediasi tetap berjalan.

Meski demikian, CreditSights menegaskan bahwa risiko terbesar bagi BNI justru berasal dari faktor eksternal. Ketidakpastian makro ekonomi Indonesia menjadi perhatian utama, terutama terkait tekanan terhadap nilai tukar, likuiditas, dan posisi fiskal.

Ketidakpastian Makro Indonesia

“Kami berhati hati terhadap ketidakpastian makro Indonesia yang dapat berdampak pada BNI, termasuk jika terjadi penurunan peringkat sovereign,” tulis mereka.

Tekanan ini antara lain dipicu oleh potensi kenaikan harga energi akibat konflik global, yang dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pendanaan di dalam negeri.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, CreditSights melihat adanya kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia ke batas bawah investment grade. Jika hal ini terjadi, maka persepsi risiko investor global terhadap aset Indonesia, termasuk obligasi perbankan, berpotensi memburuk.

Seiring dengan hal ini, penerbitan AT1 oleh BNI tidak hanya menjadi langkah korporasi untuk memperkuat modal, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana bank BUMN harus menavigasi kombinasi antara kebutuhan pendanaan, tekanan makro, dan persepsi risiko global.

Yield yang ditawarkan memang terlihat menarik, tetapi keputusan investor pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) melakukan langkah optimalisasi struktur permodalan dengan mengombinasikan pembelian kembali (buyback) instrumen Additional Tier 1 (AT1) lama dan penerbitan instrumen baru di pasar global.

Berdasarkan laporan informasi atau fakta material tertanggal 15 April 2026, perseroan mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan struktur modal yang lebih efisien, bukan sekadar penambahan modal baru.

BNI menyampaikan bahwa pada 14 April 2026, perseroan telah mengumumkan rencana pembelian kembali AT1 yang diterbitkan pada 2021 melalui mekanisme tender offer, sekaligus penerbitan AT1 baru di luar negeri dengan mengacu pada skema Regulation S.

Melalui skema ini, BNI pada dasarnya melakukan daur ulang instrumen permodalan, yakni mengganti instrumen lama dengan yang baru guna memperoleh struktur biaya dan tenor yang lebih optimal, sekaligus menjaga fleksibilitas pendanaan di tengah dinamika pasar global.

Periode tender offer berlangsung pada 14 April hingga 22 April 2026, dengan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 24 April 2026. Perseroan menegaskan bahwa pelaksanaan aksi ini masih bergantung pada kondisi pasar.

Sejalan dengan itu, BNI juga aktif menjaring minat investor global melalui investor call yang digelar pada 14 April 2026 di berbagai kawasan, termasuk Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA).

Instrumen AT1 baru tersebut akan diterbitkan di luar Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange. Dengan demikian, aksi ini tidak tunduk pada ketentuan penawaran umum dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BNI menyebutkan bahwa langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap struktur permodalan sekaligus mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peternakan, PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. (WMPP) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 8,5 miliar saham baru.

Manajemen WMPP menjelaskan saham baru tersebut akan diterbitkan dari portepel perseroan dengan nilai nominal Rp20 per saham dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 saham baru yang berasal dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham,” tulis manajemen WMPP dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (15/4/2026).

Pelaksanaan PMHMETD ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 21 Mei 2026. Selanjutnya, perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga dinyatakan efektif.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, jangka waktu antara persetujuan RUPSLB hingga efektifnya pernyataan pendaftaran maksimal selama 12 bulan.

Dalam rencana tersebut, sebagian dana hasil rights issue akan digunakan untuk melakukan konversi atas hak tagih pemegang saham dan pemegang medium term notes (MTN) menjadi saham. Sementara itu, sisa dana akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan.

Manajemen menyebutkan langkah ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan WMPP, terutama melalui penurunan rasio pinjaman terhadap ekuitas seiring konversi utang menjadi saham.

“Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan,” tulis manajemen.

Selain itu, tambahan modal kerja juga dinilai akan memperkuat kemampuan perseroan dalam meningkatkan kegiatan usaha, kinerja operasional, serta daya saing di industri.

Di sisi lain, WMPP mengingatkan bahwa aksi korporasi ini berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD.

“Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi,” jelas manajemen.

Adapun, sejumlah tahapan telah disiapkan perseroan dalam pelaksanaan aksi korporasi ini, mulai dari penyampaian agenda RUPSLB ke OJK pada 7 April 2026 hingga pemanggilan rapat pada 29 April 2026, sebelum akhirnya digelar pada 21 Mei 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.