#30 tag 24jam
Realisasi Belanja Negara Wilayah KPPN Malang Capai Rp1,33 Triliun
Realisasi belanja negara di KPPN Malang capai Rp1,33 triliun hingga Januari 2026, didukung belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. [323] url asal
#realisasi-belanja-negara #kppn-malang #belanja-pemerintah-pusat #belanja-pegawai #belanja-barang #belanja-modal #transfer-ke-daerah #dana-alokasi-umum #dana-transfer-khusus #percepatan-penyaluran #pen
(Bisnis.Com - Terbaru) 11/02/26 15:32
v/133313/
Bisnis.com, MALANG — Realisasi kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPNMalang mencapai Rp1,33 triliun per 31 Januari 2026,sekitar 11,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp11,58 triliun.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja belanjapemerintah pusat yang terserap Rp291,82 miliar (5,09%), mengalami pertumbuhan 7,74% (year on year/YoY).
"Kinerja belanja K/L ditopang oleh realisasi belana pegawai sebesarRp248,20 miliar [6,61%]," katanya di Malang, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp41,55 Miliar (2,36%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp2,07 miliar (0,95%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp1,04 triliun (17,78%).
Kinerja Belanja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp668,75 miliar atau 16,67% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp363,47 miliar atau 20,64% dari alokasi pagu TA 2026.
Dia berharap, peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya danPasuruan perlu untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya untuk penyaluran TKD selalu impresif. TKD memegang peranan penting untuk menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian daerah.
Namun, kata dia, kecepatan penyaluran TKD oleh pemerintah pusat tidak selalu linier dengan percepatan belanja oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, penyerapan lambat pada kuartal I dan II selalu berulang pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalakan efektifitas belanja daerah dibutuhkan supervisi yang berkelanjutan dari inspektorat, BPKP, KPPN, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan.
Selain itu, dia berharap, kepala daerah harus memiliki good will untuk mendorong penyerapan belanja secara optimal, khususnya pada triwulan I dan II, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pemberian insetif berupa penambahan anggaran atau pun pengurangan anggaran setiap perangkat daerah pada P-APBD tahun berjalan. (K24)
Bapanas Kebut Penyaluran Bantuan Pangan Aceh, Realisasi Hampir 90%
Bapanas percepat penyaluran bantuan pangan di Aceh, capai 90% per Januari 2026. Targetkan distribusi selesai sebelum batas waktu, fokus pada daerah terdampak. [364] url asal
#bantuan-pangan #bapanas-aceh #penyaluran-beras #minyak-goreng-aceh #distribusi-pangan #cadangan-beras-pemerintah #penerima-bantuan-pangan #stabilitas-pangan #bireuen-bantuan #percepatan-penyaluran #ba
(Bisnis.Com - Terbaru) 16/01/26 11:35
v/105241/
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di Aceh hingga pertengahan Januari 2026 telah mendekati 90%.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan percepatan penyaluran terus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir periode distribusi.
Bapanas juga memastikan bantuan pangan segera diterima masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah terdampak.
“Untuk Aceh, progresnya sudah mendekati 90%. Kami dorong agar sisa penyaluran dapat segera dituntaskan tanpa menunggu batas akhir waktu,” ujar Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).
Meski begitu, Bapanas masih mencatat beberapa daerah yang penyalurannya belum rampung. Salah satunya Kabupaten Bireuen, dengan realisasi sekitar 68% dan ditargetkan selesai dalam empat hingga lima hari ke depan.
Lebih lanjut, Andriko menyampaikan penyelesaian penyaluran di daerah-daerah tersebut menjadi kunci agar distribusi bantuan pangan periode selanjutnya dapat segera dimulai tanpa jeda waktu.
“Prinsipnya, begitu alokasi Oktober—November selesai, penyaluran periode selanjutnya bisa langsung dimulai. Tidak perlu menunggu sampai akhir Januari,” jelasnya.
Bapanas mencatat, penyaluran bantuan pangan di Aceh mencakup hampir 10.000 ton beras bantuan pangan reguler.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 17.000 ton untuk mendukung penanganan bencana. Adapun, setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Secara nasional, per 14 Januari 2026, bantuan pangan alokasi Oktober—November 2025 telah menjangkau 17.781.694 PBP atau setara 97,29% dari total pagu 18.277.083 PBP. Sementara itu, volume bantuan yang telah disalurkan mencapai 355.633.880 kilogram beras dan 71.126.776 liter minyak goreng.
Andriko menambahkan, seluruh tahapan distribusi dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan selesai sesuai target waktu.
Menurutnya, tingginya realisasi penyaluran menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat di tengah situasi darurat.
“Kami ingin memastikan bahwa pada masa pemulihan bencana, tidak ada persoalan pangan dan logistik. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah,” terangnya.
Untuk diketahui, bantuan pangan beras dan minyak goreng tersebut merupakan program reguler Bapanas yang disalurkan melalui penugasan kepada Perum Bulog. Di luar itu, Bapanas turut menyalurkan bantuan pangan nonreguler melalui CBP yang dialokasikan khusus untuk penanganan bencana berdasarkan kebutuhan daerah.
Kementan Kebut Distribusi Beras-Minyak Goreng ke Daerah Terdampak Banjir Sumatra
Kementan mempercepat penyaluran beras dan minyak goreng untuk menangani banjir di Sumatra. [281] url asal
#banjir-sumatra #kementan-beras #minyak-goreng-sumatra #penyaluran-beras #penyaluran-minyak-goreng #cadangan-pangan-pemerintah #percepatan-penyaluran #posko-distribusi #logistik-banjir #bantuan-pangan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 01/12/25 15:50
v/56702/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk beras dan minyak goreng, untuk menangani dampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan penyaluran CPP itu dengan menggandeng Perum Bulog dan pemerintah daerah. Amran meminta agar posko distribusi beroperasi 24 jam, serta memastikan jalur logistik bebas hambatan.
Menurutnya, negara wajib hadir penuh di tengah masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, tidak boleh ada keterlambatan. Seluruh jajaran Kementan dan Bapanas harus bergerak cepat, memastikan ketersediaan pangan aman, dan bantuan segera sampai ke masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Amran menuturkan, Bapanas bersama Kementan dan Bulog telah mengerahkan tim gabungan untuk menyalurkan bantuan, melakukan pendataan kebutuhan di lapangan, dan memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah situasi darurat.
Selain pangan, Amran juga memerintahkan pendataan sawah dan lahan pertanian yang terdampak. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk sektor pertanian dan peternakan di tiga provinsi tersebut.
“Benih dan obat-obatan ternak sudah disiapkan. Saya sudah minta para Dirjen fokus membantu petani dan peternak kita,” ujarnya.
Adapun, pemerintah telah menyiapkan bantuan berupa 34.000 ton beras dan 6,8 juta liter (6.312 ton) minyak goreng untuk tiga provinsi terdampak.
Secara terperinci, pemerintah menyalurkan bantuan ke Aceh sebanyak 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng. Lalu, Sumatra Utara sebanyak 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng. Serta, Sumatra Barat sebanyak 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)