Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (persero) Tbk. (KAEF) tengah mengkaji potensi aksi Obligasi Wajib Konversi atau OWK dalam memenuhi kebijakan baru BEI terkait dengan free float atau jumlah kepemilikan saham publik yang beredar sebesar 15%.

Berdasarkan data perseroan, pengendali saham perseroan saat ini adalah PT Bio Farma (persero) sebesar 89,82% sedangkan kepemilikan publik baru mencapai 10,18%.

Direktur Keuangan Kimia Farma, Willy Meridian mengatakan manajemen saat ini masih mengevaluasi berbagai alternatif untuk memenuhi kewajiban free float. Namun, perseroan menegaskan bahwa penguatan fundamental bisnis tetap menjadi prioritas utama sebelum menjalankan langkah korporasi apa pun.

"Di internal kami sedang melihat beberapa opsi yang sedang direview. Namun apa pun opsinya, yang paling penting adalah bagaimana kami bisa memperkuat fundamental terlebih dahulu. Karena nantinya pasar akan melihat transformasi yang sedang kami lakukan," ujar manajemen dalam paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rabu (3/6/2026).

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa menambahkan salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan instrumen OWK atau obligasi wajib konversi. Jika seluruh obligasi tersebut dikonversi menjadi saham sesuai skema yang telah ditetapkan, porsi saham publik berpotensi mencapai sekitar 15% dalam dua tahun ke depan.

"Kalau dikonversi seluruhnya, sudah beres free float bisa mencapai sekitar 15%. Itu salah satu opsi yang saat ini berjalan," ujar manajemen.

Obligasi wajib konversi merupakan surat utang yang pada saat jatuh tempo wajib dikonversi menjadi saham emiten. Berbeda dengan obligasi biasa yang dilunasi dalam bentuk tunai, pemegang OWK akan menerima saham baru perusahaan sesuai rasio konversi yang telah ditentukan sebelumnya.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa OWK bukan satu-satunya alternatif yang sedang dipertimbangkan. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan regulator pasar modal untuk memperoleh kepastian terkait tenggat waktu pemenuhan ketentuan free float.

Menurut perusahaan, regulator mengharapkan adanya peningkatan bertahap porsi saham publik setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kimia Farma akan memilih skema yang paling sesuai dengan kepentingan perusahaan sekaligus tetap mematuhi ketentuan pemerintah dan otoritas pasar modal.

Setelah melewati periode sulit selama tiga tahun terakhir, KAEF berhasil mencatatkan pembalikan kinerja pada kuartal I/2026. BUMN farmasi ini membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar, berbalik dari posisi rugi bersih Rp126,4 miliar pada kuartal I/2025, tumbuh 197,79% secara tahunan.

Capaian pada kuartal I/2026 ini menunjukkan langkah transformatif yang perseroan ambil kini mulai membuahkan hasil

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi memastikan Kimia Farma kembali menjadi kebanggaan industri kesehatan nasional," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memulai langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental BUMN secara menyeluruh melalui inisiatif governance reset yang berfokus pada kualitas laba dan dividen.

Sebagai pemegang mandat baru atas portofolio BUMN, Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) tengah melakukan pengkajian terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan di bawah naungannya.

Proses transisi mencakup evaluasi terhadap kebijakan akuntansi, kualitas pencatatan aset, hingga penguatan sistem manajemen risiko terintegrasi guna menyelaraskan standar pengelolaan BUMN dengan praktik terbaik global.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan komitmen manajemen baru untuk memastikan aset negara dikelola dengan orientasi nilai ekonomi riil.

“Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” pungkas Rohan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Langkah normalisasi aset sebelumnya telah dimulai pada BUMN Karya dan diperluas secara bertahap ke sektor lain. Fokus utamanya adalah memastikan laporan keuangan akurat dan wajar sesuai standar akuntansi terkini.

Danantara juga menekankan penguatan fundamental yang berbasis pada kualitas laba dan arus kas operasional. Perseroan menuntut adanya disiplin belanja modal serta struktur permodalan yang sehat.

Di samping itu, perhatian manajemen turut diarahkan pada optimalisasi return on assets (ROA), perbaikan margin operasional, serta pengelolaan likuiditas yang lebih konservatif dan terukur di setiap entitas portofolio.

Rohan menyatakan bahwa ke depan, ukuran keberhasilan BUMN tidak lagi sekadar besarnya angka di neraca, melainkan pada kemampuan perusahaan menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur,” tegas mantan petinggi Bank Mandiri tersebut.

Melalui pendekatan ini, Danantara berharap BUMN dapat meningkatkan return on equity (ROE) serta memperkuat kapasitas pembagian dividen yang dilakukan secara sistematis tanpa mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

Transformasi institusional jangka panjang tersebut diharapkan menjadi motor penggerak untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui perusahaan negara yang lebih efisien dan kompetitif di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengelola dan pengembang brand lokal Hypefast menyiapkan langkah menuju penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) pada 2027. Langkah pelepasan saham ke publik diambil seiring dilakukannya penguatan fundamental bisnis dan infrastruktur operasional.

Achmad Alkatiri, Founder dan CEO Hypefast menyebut pandemi Covid-19 telah membuat brand lokal baru tumbuh pesat seiring berkembangnya marketplace dan media sosial. Namun, saat pandemi dinyatakan berakhir banyak brand yang kemudian kesulitan bertahan ketika tren mereda karena lemahnya struktur operasional dan permodalan. Kondisi tersebut menjadi latar belakang pendirian Hypefast oleh pada 2020.

“Sejak awal kami melihat banyak brand lokal yang berkualitas tetapi tidak semuanya memiliki pondasi operasional, SDM yang tepat hingga permodalan yang kuat untuk bertahan. Di situlah peran Hypefast, membangun sistem agar brand dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Achmad dikutip Selasa (27/1/2026).

Achmad menilai tantangan utama brand lokal tidak terletak pada potensi pasar, melainkan pada dinamika persaingan yang bergerak cepat, termasuk masuknya pemain asing dengan pendekatan menyerupai brand lokal. Menurut dia, pertumbuhan yang hanya bertumpu pada viralitas tidak cukup untuk menopang keberlanjutan bisnis.

“Kami sadar setiap brand harus memiliki penawaran produk yang benar-benar bernilai bagi konsumennya masing-masing,” ujarnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Hypefast sejak awal memilih membangun fundamental operasional yang kuat, tidak semata mengejar pertumbuhan angka. Perusahaan menerapkan model kemitraan aktif dengan tetap melibatkan para pendiri brand dalam pengelolaan, sekaligus menyediakan akses ke ekosistem ritel terintegrasi mulai dari permodalan, pemasaran, hingga distribusi.

Seiring bertambahnya skala bisnis dan portofolio brand yang mencakup berbagai segmen, kompleksitas operasional pun meningkat. Ketergantungan pada pihak ketiga dalam manufaktur dan distribusi dinilai membatasi fleksibilitas, kecepatan eksekusi, serta kontrol biaya dan margin.

Manajemen kemudian menilai bahwa pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan pengelolaan rantai nilai secara menyeluruh. “Untuk memenangkan pasar dalam jangka panjang, kami membutuhkan infrastruktur yang memungkinkan brand bergerak lebih efisien dan terkontrol,” ujar Achmad.

Kesadaran tersebut mendorong transformasi model bisnis Hypefast. Perusahaan memosisikan diri sebagai penggerak operasional bagi brand lokal, dengan kontrol mulai dari manufaktur hingga distribusi ke konsumen akhir. Penguatan lini produksi internal memungkinkan peningkatan efisiensi biaya, kualitas, serta kecepatan peluncuran produk.

Di sisi hilir, Hypefast membangun jaringan distribusi offline yang telah menjangkau lebih dari 10.000 titik penjualan di Indonesia. Perusahaan juga mengembangkan kanal direct-to-consumer (D2C) melalui situs masing-masing brand yang dilengkapi fitur berbasis kecerdasan buatan untuk mengurangi ketergantungan pada marketplace.

Seluruh operasional brand dikelola secara terpusat oleh sekitar 150 talenta ritel di kantor pusat. Fokus perusahaan pun bergeser dari sekadar pertumbuhan pendapatan menuju kualitas pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Perubahan strategi tersebut mulai tercermin pada kinerja keuangan. Dia mengklaim sejak 2024, Hypefast mencatatkan EBITDA dan arus kas positif, yang dinilai menjadi indikator kesiapan menuju pasar modal.

“Kombinasi antara kesehatan finansial, ekosistem yang defensif, dan kemampuan operasional memberikan kami kepercayaan diri untuk menargetkan IPO pada pertengahan 2027,” ujar Achmad.

Manajemen menegaskan, IPO diposisikan sebagai bagian dari fase transformasi lanjutan perusahaan. “Tagline Building the Brands of Tomorrow adalah janji kami kepada pasar. Kami membangun aset masa depan yang nyata, bukan sekadar mengikuti tren,” kata Achmad.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI 1 yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober lalu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI 1 pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Dia menambahkan OJK masih menempuh pendekatan yang bersifat persuasif dalam mendorong langkah konsolidasi tersebut. Regulator menilai pendekatan ini memberi ruang bagi bank untuk menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi internal masing-masing.

“Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif, tapi tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga mungkin kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi,” kata Dian.

Dian menjelaskan, pemberian insentif dapat menjadi stimulus agar bank-bank kecil lebih cepat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan skala usaha. Meski begitu, ia menegaskan setiap proses harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi industri.

Lebih lanjut, OJK juga menekankan pentingnya peran pemegang saham pengendali (PSP) dan manajemen bank KBMI 1 untuk lebih proaktif dalam melakukan evaluasi internal. Menurutnya, langkah ini akan membantu menentukan strategi penguatan modal dan arah pertumbuhan jangka panjang.

“OJK mengharapkan teman-teman di KBMI 1 tidak semata-mata memikirkan survival bank-nya, tetapi juga kontribusinya bagi perbankan nasional yang lebih kuat ke depan,” tuturnya.

Dian menegaskan OJK tidak akan memaksakan proses konsolidasi berlangsung cepat. Regulator akan memberikan waktu yang cukup agar seluruh proses berjalan hati-hati dan berkesinambungan demi menciptakan struktur perbankan yang lebih sehat.

Dian berharap bank-bank kecil dapat segera memperkuat permodalan dan bersiap menghadapi penyempurnaan kerangka pengelompokan bank di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pemenuhan modal inti tidak lagi menjadi satu-satunya syarat bagi bank kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1 untuk naik kelas.

Kesiapan transformasi digital, kekuatan infrastruktur teknologi informasi, dan manajemen risiko kini menjadi faktor penting dalam penilaian regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil menjadi agenda strategis untuk memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional.

Dian menilai hal ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“Bank yang ingin naik kelas tidak hanya harus memenuhi kecukupan modal, tetapi juga menunjukkan kesiapan digital dan manajemen risiko yang lebih memadai,” ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, penguatan fundamental tersebut tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kesiapan bank dalam melakukan transformasi teknologi dan memperkuat tata kelola. Hal ini menjadi bagian dari penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara berkala oleh OJK.

Dian menegaskan OJK pun telah menyampaikan imbauan formal kepada bank-bank KBMI 1 pada akhir Oktober lalu untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja bisnis, kualitas aset, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank-bank diminta mengidentifikasi langkah penguatan modal baik secara organik maupun anorganik, termasuk peluang konsolidasi dengan pihak lain.

“Pendekatan OJK sekarang ini masih bersifat persuasif, tapi tentu bisa saja nanti diberikan insentif kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi,” katanya.

Dian menekankan pendekatan persuasif ini merupakan upaya agar proses konsolidasi berjalan secara hati-hati dan sesuai dengan karakteristik masing-masing bank. OJK, katanya, tidak ingin proses tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dengan prinsip kehati-hatian dan kesiapan yang terukur.

Dia juga menyoroti pentingnya peran pemegang saham pengendali (PSP) dalam mendukung langkah strategis penguatan modal dan transformasi digital. Evaluasi terhadap perkembangan bisnis, kondisi permodalan, serta efektivitas model bisnis dinilai perlu dilakukan secara objektif dari waktu ke waktu.

“OJK mengharapkan teman-teman di KBMI 1 tidak semata-mata memikirkan survival bank-nya, tetapi juga kontribusinya bagi perbankan nasional yang lebih kuat ke depan,” tuturnya.

Ke depan, sebut Dian, OJK juga membuka kemungkinan penyempurnaan kerangka pengelompokan bank. Meskipun saat ini klasifikasi KBMI masih berbasis modal inti, Dian mengatakan OJK bakal mempertimbangkan untuk menjadikan kesiapan digital dan tata kelola risiko sebagai elemen yang lebih signifikan dalam pengawasan dan kategorisasi perbankan.

Dengan langkah tersebut, OJK berharap ekosistem perbankan nasional semakin efisien, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi transformasi digital serta ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Jakarta berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp520,81 miliar atau tumbuh 1,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar Rp513,23 miliar.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan pertumbuhan laba bersih ditopang pendapatan bunga bersih yang naik 6,35% (YoY) dari Rp2,03 triliun menjadi Rp2,16 triliun pada kuartal III/2025.

“Kinerja positif ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan Bank Jakarta untuk tumbuh sebagai BPD yang kuat, sehat, dan berkelas nasional. Kami terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh ekosistem ekonomi kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, total aset Bank Jakarta tercatat sebesar Rp90,72 triliun, tumbuh 12,37% secara tahunan (YoY) dibandingkan posisi triwulan III 2024 sebesar Rp80,74 triliun.

Agus mengungkapkan pertumbuhan aset tersebut didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp74,23 triliun, tumbuh 16,90% (YoY) dari Rp63,50 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah kompetisi penghimpunan dana yang masih ketat, lanjutnya, Bank Jakarta fokus memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA).

"Hasilnya, rasio CASA tumbuh signifikan sebesar 59,85% YoY sehingga menjadi fondasi penting bagi efisiensi biaya dana dan stabilitas likuiditas dalam mendukung ekspansi pembiayaan berkelanjutan," ucapnya.

Pada sisi pembiayaan, dia menegaskan penyaluran kredit dan pembiayaan Bank Jakarta tumbuh solid, terutama pada segmen UMKM yang meningkat 16,14% (YoY) menjadi Rp6,62 triliun dari Rp5,7 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini mencerminkan peran aktif Bank Jakarta dalam mendukung produktivitas ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berdampak luas.

Bank Jakarta terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, terutama UMKM di berbagai sektor produktif, melalui pengembangan produk kredit yang lebih fleksibel dalam tenor, suku bunga, dan skema pembayaran sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Juliana menambahkan perseroan secara konsisten menjalankan strategi penguatan fundamental.

"Hal ini dilakukan melalui pengelolaan risiko yang prudent, transformasi proses bisnis, dan optimalisasi teknologi digital untuk mendukung akselerasi bisnis yang sehat dan berdaya saing," imbuhnya.

Dari sisi efisiensi, dia mengatakan Bank Jakarta terus menjalankan berbagai inisiatif pengelolaan biaya bunga secara optimal, antara lain melalui peningkatan porsi CASA dan penyesuaian suku bunga deposito korporasi. Langkah ini berhasil menurunkan beban bunga sebesar 7,77% hingga September 2025.

Selain itu, pengelolaan operational expenditure (OPEX) juga terus dioptimalkan melalui efisiensi proses bisnis, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penyelarasan struktur biaya dengan prioritas strategis perusahaan.

"Upaya ini memperkuat efektivitas operasional sekaligus menjaga ruang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.