Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai langkah governance reset yang diinisiasi Danantara terhadap BUMN merupakan upaya positif untuk membenahi inefisiensi aset dan tumpang tindih investasi.

Peneliti LPEM FEB UI, Mohamad Dian Revindo, menjelaskan bahwa hal tersebut memiliki dua dimensi utama, yakni dimensi korektif dan strategis.

Dalam jangka pendek, dia menyebut Danantara secara korektif akan melakukan bedah neraca dan laporan keuangan hingga audit aset untuk merespons kualitas tata kelola yang belum merata antarperusahaan pelat merah.

“Governance reset tidak seharusnya berhenti pada pembenahan administratif. Namun dapat mewujudkan visi membawa BUMN menjadi instrumen utama pembangunan nasional,” kata Revindo, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan bahwa dalam perspektif jangka panjang, langkah tersebut juga bertujuan memastikan negara tetap memiliki kendali atas sejumlah sektor strategis, seperti energi, infrastruktur, pangan dan logistik.

Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan tren global yang memperlihatkan banyak negara menggunakan BUMN sebagai instrumen kedaulatan ekonomi.

Kendati demikian, kunci keberhasilan transformasi disebut terletak pada transparansi dan keselarasan dengan standar global. Jika proses dijalankan secara transparan, kredibilitas BUMN di mata investor bakal meningkat.

Sebaliknya, Revindo menyatakan bahwa jika perubahan dipersepsikan sebagai upaya kosmetik untuk memperbaiki laporan keuangan semata, maka hal itu bisa memicu ketidakpastian di pasar. “Alignment dengan standar global dan transparansi komunikasi publik menjadi kunci,” pungkasnya.

Selain itu, Danantara dinilai perlu menyentuh sistem insentif manajemen dan indikator kinerja berbasis value creation. Tanpa perubahan sistem akuntabilitas, transformasi dikhawatirkan hanya memicu resistensi internal di tubuh BUMN.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management berencana melakukan pengkajian menyeluruh terhadap BUMN.

Fokus utama proses itu mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas pencatatan aset, serta penguatan manajemen risiko yang terintegrasi guna menyelaraskan pengelolaan BUMN dengan praktik terbaik internasional.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan komitmen manajemen baru untuk memastikan aset negara dikelola dengan orientasi nilai ekonomi riil.

“Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” pungkas Rohan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Langkah normalisasi aset sebelumnya telah dimulai pada BUMN Karya dan diperluas secara bertahap ke sektor lain. Fokus utamanya adalah memastikan laporan keuangan akurat dan wajar sesuai standar akuntansi terkini.

Danantara juga menekankan penguatan fundamental yang berbasis pada kualitas laba dan arus kas operasional. Perseroan menuntut adanya disiplin belanja modal serta struktur permodalan yang sehat.

Di samping itu, perhatian manajemen turut diarahkan pada optimalisasi return on assets (ROA), perbaikan margin operasional, serta pengelolaan likuiditas yang lebih konservatif dan terukur di setiap entitas portofolio.

Rohan menyatakan bahwa ke depan, ukuran keberhasilan BUMN tidak lagi sekadar besarnya angka di neraca, melainkan pada kemampuan perusahaan menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur,” ucap mantan petinggi Bank Mandiri tersebut.

Jakarta: Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akan menjalankan governance reset guna penguatan fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas,Syafruddin Karimi, langkah ini cukup baik guna memperbaiki struktur pengelolaan BUMN. Harapannya, kata dia, agar lebih efisien dan lebih produktif untuk jangka panjang.

"Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang," kata Syafruddin.

Syafruddin menyebut selama beberapa dekade, banyak BUMN menghadapi masalah klasik. Seperti intervensi kebijakan, disiplin investasi yang lemah, serta hubungan yang kurang jelas antara fungsi negara sebagai pemilik dan pembuat kebijakan.

Menurut dia, kondisi ini bisa berdampak menurunkan efisiensi perusahaan dan menimbulkan risiko fiskal tersembunyi. Di sinilah, governance reset hadir untuk memperbaiki struktur tersebut melalui penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, dan pemisahan yang lebih jelas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.

Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan langkah ini dapat juga dilihat untuk menandai reposisi strategis. Di mana, pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang.

"Dalam konteks global yang semakin kompetitif, reposisi ini penting agar BUMN dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor," ujar Syafruddin.

Meski begitu, Syafruddin melihat tantangan untuk melakukan konsolidasi tata kelola BUMN di bawah satu entitas sangat besar. Ia menilai BUMN yang beroperasi di Indonesia memiliki sektor yang beragam. Ada perusahaan energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi, hingga transportasi. Setiap sektor, kata dia, memiliki struktur pasar, model bisnis, dan profil risiko yang berbeda.

"Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan," ujar Syafruddin.

Syafruddin juga melihat tantangan lain muncul pada integrasi standar manajemen risiko, pelaporan keuangan, serta mekanisme evaluasi kinerja. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, kata dia, konsolidasi bisa memicu konflik kepentingan atau ketidaksinkronan strategi antarperusahaan.

Ia menyarankan supaya Danantara Indonesia harus membangun sistem portofolio yang mampu memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional, serta menetapkan indikator kinerja yang transparan.

"Keberhasilan konsolidasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional dan disiplin tata kelola yang konsisten," katanya.

(SAW)

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui Danantara Asset Management melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

Hal ini menjadi bagian dari governance reset dan komitmen manajemen dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka Panjang.

"Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel," ujar Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik.

Langkah ini sebelumnya telah dimulai pada kelompok Perusahaan Karya dan kini diperluas secara bertahap ke sektor-sektor lainnya dalam portofolio BUMN.

Fokus utama dari inisiatif ini adalah normalisasi dan peningkatan kualitas aset. Kemudian penyelarasan pencatatan agar laporan keuangan semakin akurat, wajar, dan terkini sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta mendorong praktik pelaporan keuangan yang diakui secara luas, transparan, prudent.

Rohan memaparkan, bahwa Danantara juga menekankan penguatan fundamental keuangan yang berbasis pada kualitas laba (earnings quality) dan arus kas operasional (operating cash flow) yang kuat, peningkatan EBITDA yang berkelanjutan, disiplin belanja modal (capital expenditure discipline), serta struktur permodalan yang sehat dan terjaga.

Perhatian diarahkan pada optimalisasi return on assets (ROA), perbaikan margin operasional, penguatan kapasitas pemenuhan kewajiban finansial, serta pengelolaan likuiditas yang konservatif dan terukur.

"Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan nominal, tetapi dalam kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten, menjaga solvabilitas, meningkatkan return on equity (ROE), serta memperkuat kapasitas pembagian dividen secara berkelanjutan bagi negara sebagai pemegang saham," ujarnya.

Rohan juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ke depan tidak semata pada besarnya angka di neraca, melainkan pada kualitas kinerja.

"Fokus kami adalah membangun fundamental yang menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara. Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” ucap dia.

Menurut Rohan, dengan fondasi keuangan yang semakin solid dan disiplin manajemen yang kuat, perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi, peningkatan margin operasional, serta penciptaan nilai riil bagi pemegang saham, yaitu negara.

Roham mengatakan proses ini dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tetap menjaga stabilitas operasional dan kesinambungan bisnis di seluruh portofolio.

"Hal ini sebagai bagian dari transformasi institusional jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memulai langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental BUMN secara menyeluruh melalui inisiatif governance reset yang berfokus pada kualitas laba dan dividen.

Sebagai pemegang mandat baru atas portofolio BUMN, Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) tengah melakukan pengkajian terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan di bawah naungannya.

Proses transisi mencakup evaluasi terhadap kebijakan akuntansi, kualitas pencatatan aset, hingga penguatan sistem manajemen risiko terintegrasi guna menyelaraskan standar pengelolaan BUMN dengan praktik terbaik global.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan komitmen manajemen baru untuk memastikan aset negara dikelola dengan orientasi nilai ekonomi riil.

“Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” pungkas Rohan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Langkah normalisasi aset sebelumnya telah dimulai pada BUMN Karya dan diperluas secara bertahap ke sektor lain. Fokus utamanya adalah memastikan laporan keuangan akurat dan wajar sesuai standar akuntansi terkini.

Danantara juga menekankan penguatan fundamental yang berbasis pada kualitas laba dan arus kas operasional. Perseroan menuntut adanya disiplin belanja modal serta struktur permodalan yang sehat.

Di samping itu, perhatian manajemen turut diarahkan pada optimalisasi return on assets (ROA), perbaikan margin operasional, serta pengelolaan likuiditas yang lebih konservatif dan terukur di setiap entitas portofolio.

Rohan menyatakan bahwa ke depan, ukuran keberhasilan BUMN tidak lagi sekadar besarnya angka di neraca, melainkan pada kemampuan perusahaan menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur,” tegas mantan petinggi Bank Mandiri tersebut.

Melalui pendekatan ini, Danantara berharap BUMN dapat meningkatkan return on equity (ROE) serta memperkuat kapasitas pembagian dividen yang dilakukan secara sistematis tanpa mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

Transformasi institusional jangka panjang tersebut diharapkan menjadi motor penggerak untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui perusahaan negara yang lebih efisien dan kompetitif di kancah global.