Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat buka suara terkait rencana pengembangan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi (BIA) Setda Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan, Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati melalui pengembangan fasilitas MRO karena sejalan dengan dokumen perencanaan BIJB.

Menurut Deny, tindak lanjut yang diarahkan kepada manajemen PT BIJB salah satunya memastikan kesiapan lahan beserta infrastruktur pendukung untuk mendukung kerja sama dengan mitra teknis.

“Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati untuk MRO, sejalan dengan dokumen perencanaan perusahaan yang sudah ditetapkan,” kata Deny, Jumat (22/5/2026).

Selain itu, Pemprov juga meminta agar pengembangan MRO diselaraskan dengan rencana kerja perusahaan sehingga mampu memproyeksikan kinerja keuangan PT BIJB yang stabil ke depan.

"Penyelarasan pengembangan MRO dengan rencana kerja untuk dapat memproyeksikan kinerja keuangan perusahaan yang stabil," katanya, Jumat (22/5/2026).

Dia memastikan proyek pengembangan MRO tersebut saat ini masih ditempuh melalui skema kerja sama dengan mitra teknis sehingga tidak berdampak terhadap struktur saham perusahaan.

“Rencana MRO ini tidak mengubah porsi saham Pemprov Jabar, karena sementara saat ini dilakukan melalui kerja sama,” kata Deny.

Deny menjelaskan, arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada pihaknya juga BIJB masih berfokus pada penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pengelolaan risiko proyek agar pengembangan berjalan sesuai target bisnis perusahaan.

“Arahan yang diberikan [Gubernur] sangat strategis, mengedepankan koordinasi dalam rangka keberhasilannya dengan pusat, dan memitigasi risiko,” ujarnya.

Rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat MRO Hercules di Asia sebelumnya mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui tawaran kerja sama Amerika Serikat terkait pengembangan fasilitas perawatan pesawat Hercules di Indonesia.

Hal ini diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026).

Menhan mengatakan Prabowo siap menyediakan Bandara Kertajati untuk disulap jadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules.

Pengembangan fasilitas MRO dinilai berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi BIJB sekaligus memperkuat posisi Kertajati sebagai hub industri aviasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyambut langkah koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam percepatan optimalisasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat pemeliharaan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan langkah tersebut sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan BIJB Kertajati yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 30 April 2026.

Lukman menyebut Kementerian Perhubungan terus mendorong pengembangan BIJB Kertajati agar terintegrasi dengan pengembangan industri aviasi nasional.

“Termasuk potensi pengembangan MRO sipil dan pertahanan guna meningkatkan kemandirian sektor penerbangan Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional yang berperan dalam mendukung konektivitas transportasi udara, logistik nasional, industri aviasi, serta penguatan ekosistem ekonomi di Jawa Barat dan Indonesia bagian barat.

Dia menilai Kertajati memiliki kapasitas dan potensi pengembangan besar, baik sebagai hub penerbangan penumpang, pusat logistik dan kargo udara, maupun pusat MRO.

Selain itu, bandara di Majalengka tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari implementasi konsep Multi Airport System di kawasan Jakarta dan Jawa Barat.

Lukman menjelaskan optimalisasi BIJB Kertajati membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari peningkatan trafik dan pembukaan rute penerbangan, penguatan konektivitas antarmoda dan akses darat, hingga sinkronisasi kebijakan tata ruang dan pengembangan kawasan.

Selain itu, diperlukan dukungan investasi dan pembiayaan serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator bandara, maskapai, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ke depan, pemerintah disebut akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan BIJB Kertajati, implementasi Multi Airport System, serta peningkatan konektivitas penerbangan penumpang dan kargo.

Pemerintah juga akan mempercepat pengembangan ekosistem pendukung bandar udara dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan keberlanjutan.

Lukman menilai optimalisasi BIJB Kertajati tidak hanya berkaitan dengan pengembangan bandara, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional.

Bisnis.com, MAJALENGKA — Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mencatat peningkatan signifikan jumlah kelompok terbang (kloter) calon haji yakni naik 43%.

Pada tahun ini, Bandara Kertajati melayani 40 kloter haji atau naik dari 28 kloter pada tahun sebelumnya. Angka tersebut tumbuh sekitar 43%.

Direktur Utama PT BIJB, Ronald H Sinaga mengatakan, kenaikan jumlah kloter tersebut menjadi indikator meningkatnya peran Kertajati sebagai simpul pemberangkatan haji di Jawa Barat.

"Dari 28 kloter menjadi 40 kloter, ini peningkatan yang cukup besar dan menjadi tantangan bagi kami untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Dari sisi kinerja operasional, BIJB mencatat capaian ketepatan waktu keberangkatan (on time departure) mencapai 100%. Seluruh penerbangan haji yang dilayani melalui Kertajati dilaporkan berangkat sesuai jadwal tanpa penundaan.

Angka ini menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur performa layanan bandara selama musim haji.

Selain peningkatan volume penerbangan, kata Ronald, BIJB juga menyoroti kesiapan fasilitas dalam mendukung lonjakan penumpang. Meski secara umum layanan dinilai berjalan optimal, manajemen mengakui masih terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang layanan.

“Ada beberapa ruangan yang masih kurang dan itu menjadi bagian yang akan kami perbaiki ke depan,” kata Ronald.

Dalam operasionalnya, alur pelayanan jamaah dirancang untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi waktu. Jamaah calon haji ditempatkan di ruang tunggu sebelum proses boarding dilakukan secara teratur. Dengan sistem tersebut, proses naik pesawat dapat berlangsung lebih cepat tanpa menimbulkan kepadatan.

Ronald juga memastikan ketersediaan slot penerbangan yang memadai selama musim haji. Ketersediaan slot ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran jadwal keberangkatan, terutama di tengah peningkatan jumlah kloter yang dilayani.

"Dengan slot yang cukup, setiap penerbangan dapat dijadwalkan secara presisi tanpa mengganggu pergerakan pesawat lainnya," ujarnya.

Ke depan, BIJB menargetkan peningkatan kapasitas yang lebih besar. Manajemen membuka peluang untuk melayani hingga 80 kloter pada musim haji mendatang. Target tersebut berarti hampir dua kali lipat dari capaian tahun ini, sehingga membutuhkan penyesuaian pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem layanan.

“Kalau dari 28 ke 40 kloter bisa kita jalankan dengan baik, maka peluang untuk meningkatkan hingga 80 kloter terbuka, tentu dengan sejumlah perbaikan yang harus dilakukan,” ujar Ronald.

Majalengka (ANTARA) - Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jabar, mengoptimalkan layanan untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026 seiring peningkatan jumlah kelompok terbang (kloter) yang dilayani.

Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga di Majalengka, Rabu, mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan layanan guna memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan optimal.

“Sampai saat ini kita bisa penuhi dengan maksimal. Memang ada sedikit yang harus kita perbaiki, seperti ada ruangan yang kurang, itu akan kita perbaiki,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah kloter yang dilayani melalui Bandara Kertajati pada tahun ini mencapai 40 kloter, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 28 kloter.

Menurut dia, peningkatan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BIJB untuk menunjukkan kinerja layanan yang lebih baik.

Ronald menegaskan ketepatan waktu keberangkatan atau on time departure, menjadi salah satu aspek utama yang terus dijaga.

“Kami selalu mendapatkan on time departure, jadi kita 100 persen,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan aspek kenyamanan bagi calon haji sejak berada di ruang tunggu hingga proses naik ke pesawat.

Ia menjelaskan kenyamanan tersebut diwujudkan melalui pengaturan alur layanan yang tertib, sehingga setiap calon haji tidak terburu-buru saat proses boarding.

Dalam pelaksanaannya, kata Ronald, proses pemberangkatan dapat dilakukan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.

“Calon haji duduk di lounge nyaman, waktu boarding juga rapi, tidak buru-buru, dan waktunya tepat,” katanya.

Ia menambahkan ketersediaan slot penerbangan yang memadai turut mendukung kelancaran dan percepatan proses keberangkatan jamaah calon haji.

“Kalau bisa tahun depan 80 kloter. Karena dari 28 ke 40 kloter kita bisa perform dengan baik, mudah-mudahan tahun ini juga berjalan lancar,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau sudah di angka 2,5 juta sampai 4 juta penumpang, operasional bisa jalan dan kewajiban bisa dicicil

Majalengka (ANTARA) - Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat optimis target jumlah penumpang pesawat pada fasilitas penerbangan tersebut sekitar 2,5 juta orang per tahun dapat terealisasi.

Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga dalam keterangan yang diterima di Majalengka, Jumat, mengatakan target tersebut menjadi dasar untuk mendorong kemandirian operasional bandara.

Menurut dia, apabila jumlah penumpang telah mencapai angka tersebut, operasional bandara dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

“Kalau sudah di angka 2,5 juta sampai 4 juta penumpang, operasional bisa jalan dan kewajiban bisa dicicil,” katanya.

Ia menyebutkan target awal yang ingin dikejar saat ini, berada pada kisaran 2 juta hingga 2,5 juta penumpang per tahun.

Ronald menilai target tersebut realistis seiring adanya dukungan dari berbagai pihak, terhadap pengembangan Bandara Kertajati.

“Dukungan datang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sejumlah strategi untuk Bandara Kertajati, telah disampaikan kepada pemerintah pusat guna memperkuat operasional bandara. Salah satu strategi yang diusulkan adalah penerapan konsep multiairport system, melalui skema berbagi trafik penerbangan.

“Multi airport system itu kita sharing, bukan dipindahkan,” katanya.

Ia menjelaskan melalui skema tersebut sebagian slot penerbangan, dari bandara utama dapat dialihkan ke Kertajati. Sebagai contoh, lanjut dia, pada rute dengan frekuensi tinggi, sebagian jadwal penerbangan dapat dialihkan ke bandara tersebut.

“Kalau ada satu rute sampai 10 kali sehari, kenapa tidak satu atau dua dialihkan ke Kertajati,” ujarnya.

Selain itu, BIJB juga telah menerima dukungan dari Kementerian Perhubungan berupa surat kepada maskapai dan instansi terkait untuk mendorong penerbangan dari Kertajati.

“Sekarang waktunya pelaksanaan. Harapan kami semua ini bisa segera dijalankan,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAJALENGKA - Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melepas saham mayoritas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat memantik sorotan kritis dari DPRD Jawa Barat.

Dewan menilai, persoalan BIJB bukan sekadar soal kepemilikan saham, melainkan kegagalan membangun fondasi ekonomi yang menopang keberlangsungan bandara sejak awal.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, menyebut BIJB tidak dapat terus diperlakukan sebagai proyek infrastruktur yang berdiri sendiri. Menurutnya, tanpa perubahan pendekatan pembangunan, bandara tersebut berisiko terus menjadi beban fiskal daerah.

“Kalau BIJB hanya dipandang sebagai bandara, sulit untuk berharap ia hidup. Yang dibutuhkan adalah ekosistem ekonomi, bukan sekadar landasan pacu dan terminal,” kata Opik saat reses di Majalengka, Senin (26/1/2026).

Opik menilai, opsi pelepasan saham ke pemerintah pusat merupakan konsekuensi dari lambatnya geliat ekonomi di sekitar BIJB. Namun, ia menegaskan langkah tersebut bukan solusi tunggal dan tidak boleh menutup evaluasi kritis terhadap arah kebijakan sebelumnya.

Menurutnya, sejak awal pengoperasian BIJB, kawasan penyangga industri belum terbentuk secara matang. Akibatnya, aktivitas penerbangan tidak ditopang oleh arus logistik, manufaktur, maupun pergerakan bisnis yang memadai.

“Bandara itu harus dilayani oleh industri, bukan sebaliknya. Kalau industrinya tidak ada, siapa yang akan menggunakan bandara secara rutin?” ujarnya.

Dewan juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang terlalu lama bertumpu pada fungsi transportasi penumpang, sementara potensi lain seperti industri perawatan pesawat, logistik, dan sektor pertahanan baru disentuh belakangan. Padahal, sektor-sektor tersebut dinilai lebih realistis untuk menghidupkan BIJB dalam jangka menengah.

Opik menyebut, penjajakan kerja sama dengan industri strategis nasional hingga swasta memang sudah dilakukan. Namun, tanpa kesiapan wilayah, upaya tersebut berisiko tidak berkelanjutan. “Kuncinya bukan hanya siapa yang mengelola saham, tapi apakah Majalengka siap menjadi rumah bagi industri penopang bandara itu sendiri,” kata politisi PKB tersebut.

Dalam pandangan dewan, kesiapan daerah menjadi persoalan mendasar. Salah satu indikatornya adalah belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah penyangga BIJB. Tanpa RDTR, investasi sulit masuk karena tidak ada kepastian ruang dan peruntukan lahan.

“Investor butuh kepastian. Kalau RDTR belum tuntas, jangan berharap industri datang,” tegas Opik.

DPRD Jawa Barat juga menilai pembangunan BIJB harus dikaitkan secara utuh dengan konsep Kawasan Rebana, yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Dalam skema tersebut, BIJB seharusnya berfungsi sebagai simpul logistik dan industri, bukan berdiri terpisah dari dinamika ekonomi regional.

“Rebana itu satu kesatuan. Kalau Majalengka tidak bergerak industrinya, BIJB akan terus tertinggal,” ujarnya.

Meski demikian, dewan menegaskan wacana tukar guling saham dengan pemerintah pusat masih bersifat opsi dan belum final. DPRD meminta pemerintah provinsi berhati-hati agar langkah tersebut tidak sekadar memindahkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan ingin tukar guling aset (ruislag) saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) ini, ada ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Salah satunya, eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi di Bandung, seperti dikutip Antara, Jumat (23/1).

Hal itu, menurut Dedi, membuat BIJB Kertajati sampai sekarang belum mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri, tanpa suntikan dana daerah.

Karenanya, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat.

Dedi merekomendasikan Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD I (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," ujarnya.

Dedi mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi juga berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana ini.

Selanjutnya, Dedi meyakini Pemprov Jabar akan lebih untung jika mengambil alih Bandara Husein Sastranegara lantaran pasarnya sudah terbentuk.

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," terangnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," terangnya.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pihaknya akan melakukan pelepasan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dalam artian menjual, namun menawarkan skema tukar guling aset (ruislag) strategis kepada pemerintah pusat.

Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat, semisal untuk dijadikan pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD IAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," kata Dedi di Bandung, Jumat.

Dedi mengungkapkan alasan di balik usulan radikal ini adalah ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Ia menyoroti eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi.

Hingga saat ini, lanjut Dedi, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri tanpa suntikan dana daerah.

Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.

Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.

Mengenai aspek bisnis, Dedi optimistis bahwa mengambil alih Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah karena pasarnya sudah terbentuk.

Ia merencanakan modernisasi besar-besaran, termasuk penambahan panjang landasan pacu (runway).

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," ucapnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," tutur Dedi yang mengaku menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati lewat pertukaran kepemilikan saham (swap share) dengan pemerintah pusat.

Pemprov Jabar mengincar kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengatakan langkah ini merupakan opsi rasional untuk mengakselerasi pengembangan BIJB Kertajati agar ditangani sepenuhnya oleh pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi.

"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi, dikutip dari Antara, Rabu (15/1).

Pemprov Jabar ingin tidak sekadar melepas saham, melainkan menukarnya dengan hak kepemilikan di bandara yang terletak di jantung Kota Bandung. Bandara yang menjadi incaran adalah Bandara Husein Sastranegara.

Pemprov Jabar sendiri masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70 persen, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.

"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ujar Dedi.

Dedi mengatakan besarnya porsi saham daerah di Bandara Kertajati menjadi beban tersendiri dalam fleksibilitas pengembangan bandara. Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Dedi berharap kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.

Pelepasan saham sendiri disiapkan untuk 2027. Namun, Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar pada 2026 tidak berubah. Pihaknya tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk menjaga "denyut nadi" operasional BIJB Kertajati tahun ini.

"Untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BIJB Ronald H Sinaga menegaskan manajemen secara profesional siap mengikuti keputusan para pemegang saham.

"Kalau kami siap saja, kalau pusat mau mengelola mengambil alih mangga silakan, bagus. Bagi kita enggak masalah siapa pemegang sahamnya karena kita kan manajemen yang mengelola bandara," ujar Ronald.

Ronald menjelaskan jika Kertajati ingin tetap menyandang status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Pemprov Jabar wajib mempertahankan saham minimal 51 persen.

Namun, jika akan dikelola pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diambil, maka pemerintah pusat memiliki diskresi untuk mencaplok seluruh saham dengan konsekuensi mengambil alih seluruh liabilitas finansialnya.

"Kalau jadi BUMN ya silakan diambil semua, tapi konsekuensinya utang sekitar Rp2 triliun harus dibayar atau ditanggung pusat," ujar Ronald.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (API) menegaskan permohonan setoran modal yang diajukan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian pemegang saham. Penegasan itu disampaikan API merespons perbincangan publik terkait pembiayaan operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.

PGS Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia Arie Ahsanurrohim menyampaikan API memahami perhatian publik dan pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan pengelolaan Bandara Kertajati. Menurut dia, pengajuan setoran modal oleh BIJB selaku pengelola bandara dilakukan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari ketentuan dalam shareholders agreement,” ujar Arie kepada Republika.co.id, Rabu (7/1/2025).

Bandara Internasional Kertajati menelan anggaran pembangunan sekitar Rp 2,6 triliun dan diresmikan pada 24 Mei 2018. Gagasan pembangunan bandara ini telah muncul sejak awal 2000-an sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas Bandara Husein Sastranegara di Bandung, sekaligus dirancang menjadi bandara utama Jawa Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah.

Untuk mengelola bandara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan ini resmi berdiri pada 24 November 2014 sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan bandara serta kawasan aerocity di sekitarnya. Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jawa Barat lebih dari 80 persen, sementara PT Angkasa Pura II, kini PT Angkasa Pura Indonesia, memiliki sekitar 15 persen saham.

Arie menjelaskan setoran modal dalam bentuk dana tunai dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional bandara, terutama dalam memenuhi standar keselamatan, keamanan, serta pelayanan kebandarudaraan sesuai regulasi.

Ia menambahkan penyetoran modal tersebut juga sejalan dengan komitmen pengoperasian bandara sebagai infrastruktur transportasi udara. API, kata dia, menjalankan peran dan kewajibannya sesuai porsi kepemilikan saham serta ketentuan perjanjian para pemegang saham.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keberatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara berkelanjutan untuk membiayai operasional Bandara Kertajati. Ia menilai pembiayaan tersebut menjadi beban fiskal daerah karena belum memberikan dampak ekonomi yang sepadan.

“Beban utang kita tinggi. Salah satunya dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan pembiayaan Kertajati. Kita membiayai terus, hasilnya tidak ada,” kata Dedi Mulyadi dalam unggahan video di akun media sosialnya, Senin (5/1/2025).

Pernyataan itu kemudian dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia memaparkan pembiayaan Masjid Raya Al Jabbar mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun, sedangkan pembiayaan Bandara Kertajati sekitar Rp 100 miliar per tahun, dengan sekitar Rp 50 miliar dialokasikan untuk operasional dan layanan bandara.

Pembangunan fisik bandara tersebut dimulai pada 2014. Pembangunan sisi udara dibiayai melalui APBN oleh Kementerian Perhubungan, sementara pembangunan sisi darat menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bandara yang berdiri di atas lahan sekitar 1.800 hektare ini menargetkan layanan hingga 12 juta penumpang per tahun pada tahap awal.

Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan beroperasi penuh seiring pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Jumlah penumpang tercatat sekitar 135 ribu orang pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 413 ribu orang pada 2024, meski masih berada di bawah target awal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) atau GMF Aero Asia dan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) melakukan groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan tahap pertama Kertajati Aerospace Park di BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Momentum ini menjadi lanjutan dari rangkaian kolaborasi strategis yang telah dibangun sebelumnya melalui penandatanganan kerja sama, yang mempertegas komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan kawasan dirgantara terpadu di Indonesia.

“Hari ini bukan hanya permulaan pembangunan fisik, tetapi langkah besar menuju terwujudnya kemandirian industri dirgantara Indonesia. Kertajati Aerospace Park menjadi fondasi baru bagi ekosistem aviasi nasional sebagai pusat kemampuan MRO, manufaktur komponen, logistik, dan pengembangan SDM bertemu dalam satu kawasan yang terintegrasi,” ujar Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Pada tahap pertama, Andi menjelaskan pengembangan akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar kawasan secara paralel dengan pembangunan hanggar rotary wing.

Pekerjaan mencakup pematangan lahan, penyediaan akses jalan internal, serta pembangunan jaringan utilitas utama seperti listrik, air, dan fiber optik, yang dilakukan bersamaan dengan konstruksi hanggar rotary wing untuk mendukung operasional “MRO Rotary Wing” sektor pemerintahan dan layanan terkait lainnya.

“Hanggar ini dirancang dengan kapasitas fleksibel untuk menampung beberapa unit helikopter kelas menengah secara bersamaan dan diharapkan mulai beroperasi secara bertahap pada periode kuartal III hingga kuartal IV 2026,” ujar Andi.

Setelah fase awal terselesaikan, lanjutnya, pengembangan kawasan akan dilanjutkan dengan pembangunan konektivitas sisi udara melalui pengembangan apron dan taxiway, serta pembangunan hanggar lanjutan untuk perawatan pesawat fixed wing, fasilitas MRO untuk engine dan component, serta manufacture spare part.

“Serta fasilitas pendukung lainnya secara bertahap sebagai bagian dari rencana jangka panjang pengembangan Aerospace Park,” ujar Andi.

Andi menjelaskan nilai investasi pembangunan tahap pertama, khususnya untuk hanggar dan fasilitas awal, berada di kisaran 5 juta dolar Amerika Serikat (AS), yang akan terus berkembang seiring perluasan kawasan pada fase-fase berikutnya.

“Dengan dukungan penuh pemerintah dan kerja sama erat dengan BIJB, kami yakin Kertajati berkembang menjadi pusat gravitasi baru industri aviasi Indonesia dan menciptakan dampak ekonomi yang luas, baik nasional maupun regional,” ujar Andi.

Sementara itu, Plt Direktur BIJB Ronald H. Sinaga menegaskan pembangunan tahap awal merupakan momentum strategis bagi pengembangan kawasan Kertajati sebagai aerocity dan simpul pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

“Dengan hadirnya GMF sebagai mitra strategis, kami semakin optimistis Kertajati berkembang menjadi pusat aktivitas penerbangan yang terintegrasi, didukung oleh kehadiran para stakeholders kelas dunia. Kami percaya kawasan ini akan menjadi ruang bagi tumbuhnya inovasi dan kegiatan industri penerbangan yang berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), sehingga mampu menghadirkan aktivitas industri bernilai tambah bagi daerah dan nasional,” ujar Ronald.

Ia melanjutkan, pengembangan jangka panjang Kertajati Aerospace Park meliputi rencana kawasan industri dirgantara yang lebih luas, termasuk fasilitas manufaktur, pusat logistik, fasilitas pelatihan, serta area pendukung lainnya.

“Namun, seluruh elemen tersebut akan berkembang secara bertahap setelah infrastruktur dasar kawasan dan hanggar utama beroperasi,” ujar Ronald.

Dalam jangka panjang, pihaknya berharap kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat, mendorong partisipasi UMKM sekitar, serta membuka peluang kerja dan investasi di sektor aviasi yang terus bertumbuh.

Dengan konsep green, smart, and sustainable industrial development, kawasan ini akan mengedepankan efisiensi energi, pengelolaan limbah sesuai standar global, serta digitalisasi operasional melalui pemanfaatan IoT dan sistem monitoring terpadu.

Selain itu, Ronald berharap kehadiran fasilitas ini menjadi salah satu katrol utama bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, memperkuat posisi Kertajati sebagai simpul logistik dan pusat industri berteknologi tinggi di Indonesia, sekaligus menghadirkan lompatan strategis bagi kemandirian industri aviasi nasional.