Bisnis.com, MATARAM – PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan merampungkan dan memfinalisasi penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri.

Skema ini adalah solusi konkret untuk akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memutus mata rantai praktik rekrutmen ilegal atau nonprosedural yang kerap membelit calon tenaga kerja akibat kendala pembiayaan.

Langkah maju ini juga merupakan respons atas tingginya animo masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menangkap peluang kerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyuplai PMI terbesar, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi di tingkat provinsi. Sepanjang 2025, tercatat 35.215 orang PMI diberangkatkan, sementara untuk 2026 diproyeksikan sekitar 30.000 orang, dan peminat program magang melampaui 1.000 orang.

Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal Rp10 miliar pada 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan magang ini. Penyaluran berpola dapat ditambahkan secara fleksibel (top-up) seiring penyerapan, efektivitas program, serta mekanisme pemanfaatan di lapangan.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan prima yang selaras dengan prinsip syariah serta tata kelola perbankan yang sehat (prudential banking). Demi memastikan program tepat sasaran dan kemudahan optimal, ada tiga pola pembiayaan yang ditawarkan.

1.Pola channeling. Bank NTB Syariah bermitra dengan lembaga seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang merekomendasikan calon nasabah potensial. Bank akan memverifikasi, menganalisis, serta melakukan pencairan pembiayaan pascaakad.

2.Pola langsung berbasis perjanjian antara bank dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Skema ini khusus bagi calon pekerja yang terdaftar resmi di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan mengantongi visa kerja resmi.

3.Pembiayaan khusus peserta magang. Sinergi ini melalui perjanjian bank dengan LPK yang memegang izin penyaluran pemagangan ke luar negeri untuk membiayai peserta yang lulus seleksi visa magang.

"Seluruh skema penyaluran KUR yang kami formulasikan wajib patuh pada ketentuan. Guna memitigasi risiko kegagalan keberangkatan yang dapat memicu pembiayaan bermasalah (NPF), realisasi pencairan dana secara riil baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang nasabah resmi terbit," jelas Agus Suhendro, Selasa (26/5/2026).

Soal besaran biaya talangan masa persiapan dokumen, Agus Suhendro memberikan solusi berupa mekanisme verifikasi paralel. "Kami memahami kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, proses prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan nasabah akan dijalankan secara paralel (bersamaan) sejak masa pelatihan dan persiapan dokumen berjalan. Dengan begitu, begitu visa resmi diterbitkan oleh negara tujuan, dana pembiayaan dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang memakan waktu," tambah Agus.

Bank NTB Syariah juga menerapkan strategi pengembalian berbasis cash flow pemotongan gaji bulanan pekerja di negara penempatan melalui mekanisme perbankan. Selain itu, aspek mitigasi risiko moral dan finansial juga diperkuat dengan mewajibkan keterlibatan keluarga inti (orang tua atau pasangan) di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan pelaksanaan tahap awal program ini difokuskan pada negara tujuan Malaysia dan Jepang.

Untuk PMI ke Malaysia plafon pembiayaan Rp10 juta hingga Rp80 juta. Sesuai aturan, dana KUR bukan berbentuk uang tunai (fresh money), melainkan pembiayaan pos kebutuhan riil seperti pengadaan paspor, SKCK, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja. Untuk penempatan sektor formal perkebunan berskema zero cost, bank membuka peluang pembiayaan modal kerja bagi P3MI atau petugas lapangan resmi guna menutupi biaya operasional awal.

Untuk sektor magang di Jepang, plafon pembiayaan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Kerja sama dioptimalkan untuk menyerap kuota pemagangan dari Kementerian Desa PDT. Pembiayaan mencakup biaya pelatihan kompetensi bahasa, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, hingga visa magang.

Program pembiayaan ini didukung penuh oleh Pemprov NTB. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB saat ini tengah mempercepat finalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang perkembangannya telah mencapai 80%, guna mempermudah transparansi lowongan kerja global. Dari sisi legalitas, Biro Hukum Setda NTB tengah merampungkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Gubernur yang menyelaraskan program KUR ini dengan regulasi.

Sinergi antara Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan literasi keuangan secara komprehensif bagi PMI dan keluarganya. Remitansi ke NTB mencapai Rp234 miliar pada 2023 dan Rp223 miliar pada 2024. Oleh karenanya manajemen pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci penting.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat segera melapor jika menemukan praktik jual-beli titik-titik usulan pembangunan hingga pengurusan kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan praktik jual beli titik SPPG merupakan penipuan dan akan ditindak tegas.

"Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan sanggup untuk mendapatkan titik, sanggup untuk meningkatkan status usulan, diyakini bahwa itu adalah penipu," kata Sony di SMAN 28, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia mengungkapkan salah satu tersangka kasus penjualan titik SPPG telah ditangkap Polda Jawa Barat. Sony juga akan meninjau penanganan kasus serupa di Batam dan Lombok Timur.

"Besok saya akan ke Batam untuk melihat bagaimana proses penanganan perkara karena di sana juga ada. Nanti juga saya akan ke Lombok Timur," ucapnya.

Ia menegaskan proses pendaftaran menjadi mitra BGN tidak dipungut biaya dan dilakukan secara daring.

"Proses pendaftaran untuk menjadi mitra BGN untuk program MBG tidak dipungut biaya, dilakukan secara online," ujarnya.

Menurut Sony, khusus daerah terpencil, pengusulan dilakukan melalui kepala daerah dan satgas MBG kabupaten/kota yang diteruskan ke BGN pusat.

Ia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan oknum yang mengaku bisa meloloskan atau menaikkan status pengajuan titik dapur MBG.

"Jadi segera disampaikan ke saya atau ke BGN dengan dokumen bukti atau pendukung atau saksi, yakin akan didrop langsung," tuturnya.

Sony menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi pihak yang mengganggu program MBG.

"Oleh karena itu, saya bertekad, siapapun yang mengganggu program MBG, ya saya sikat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang mengaku pejabat atau kerabat serta keponakan pejabat BGN. Jika menemukan praktik-praktik itu,  masyarakat diimbau segera melapor melalui hotline SAGI 127 jika menemukan praktik tersebut.

Kodim 1615 Lombok Timur terus mendampingi dan memantau pelaksanaan di lapangan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana

Lombok Timur (ANTARA) - Kodim 1615 Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus berjalan bertahap dan sebanyak 8 desa telah menyelesaikan pengerjaan nya.

"Sampai hari ini selesai 3 titik. Minggu ini Insya Allah nambah 5 titik, sehingga ada 8 titik yang pengerjaannya tuntas,” kata Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf Edy Anderson di Lombok Timur, Senin.

Ia mengatakan progres pembangunan tidak dilakukan serentak di semua titik, namun pengerjaan bergantung pada kesiapan dan ketersediaan lahan di masing-masing desa.

“Setiap titik dikerjakan secara bergiliran sesuai kondisi lapangan. Hanya pengerjaan satu titik dengan titik lain tidak bersamaan. Tergantung kesiapan dan ketersediaan lahan di desa masing-masing. Makanya jadinya juga tidak bisa sama,” katanya.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

"Kodim 1615 Lombok Timur terus mendampingi dan memantau pelaksanaan di lapangan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur Hambali mengatakan berbagai skema telah diupayakan untuk memfasilitasi desa/kelurahan membangun gerai Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari penggunaan lahan pecatu, tukar guling, hingga pinjam pakai dengan desa lain.

"Dari 245 desa dan kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 140 desa telah masuk dalam sistem portal dan sedang dibangun," katanya.

Ia mengatakan sisanya masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Saat ini pihaknya tengah menunggu regulasi terkait solusi terhadap permasalahan dalam pembangunan KDMP ini.

" Kami terus melakukan koordinasi untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih ini supaya bisa merata di semua desa. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia menyatakan dana zakat yang dikelola diwujudkan dalam bentuk hamparan jagung di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai amanah memakmurkan umat dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Amanat uang umat ini tidak akan maksimal tanpa dukungan pemerintah daerah. Di Lombok Timur, dukungannya luar biasa, bahkan hingga proteksi BPJS Ketenagakerjaan bagi petani," kata Ketua Baznas Dr Ir H Sodik Mudjahid di Lombok Timur, Kamis.

Hal itu disampaikan saat acara panen raya jagung di lahan kering di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Ia menekankan bahwa kedaulatan pangan adalah napas kehidupan rakyat, selaras dengan visi nasional mengenai ketahanan pangan, air, dan energi.

"Kita punya sumber daya alam yang hebat. Jangan sampai kalah dari Thailand. Kita harus cemburu melihat jemaah haji di Arab Saudi makan produk pangan Thailand, padahal kita punya potensi besar di sini," katanya.

Ia mengatakan melalui program lumbung pangan ini, diharapkan para petani tidak hanya selamat dari hama dan penyakit, tetapi juga naik kelas secara ekonomi.

"Panen raya ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan zakat yang tepat sasaran, dipadukan dengan inovasi teknik pertanian, mampu menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengatakan program ini bukan sekadar seremoni potong batang jagung, melainkan simbol kebangkitan ekonomi melalui sektor pertanian di lahan marginal.

"Dari total 113.000 hektare lahan kering, para petani di wilayah selatan seperti Jerowaru telah bertransformasi secara mandiri," katanya.

Ia mengatakan masyarakat Lombok Timur sangat luar biasa, mereka merelakan sebagian tanahnya untuk membangun ribuan embung tadah hujan secara swadaya.

"Di sana, mereka memelihara ikan, lalu airnya digunakan untuk menyiram jagung dan tembakau," ujar dia.

Ia mengatakan strategi ini terbukti ampuh, karena sektor pertanian kini mendominasi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Lombok Timur sebesar 27 persen.

Tak hanya itu, Bupati juga menegaskan komitmennya pada kesejahteraan petani melalui inovasi BPJS Ketenagakerjaan.

"Seluruh kelompok tani binaan, termasuk marbot dan guru ngaji, telah terlindungi jaminan sosial dengan nilai santunan kematian mencapai Rp106 juta hingga Rp260 juta," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM — Harga LPG 3 Kg di Lombok Timur melonjak tinggi hingga Rp30.000 di tingkat pengecer imbas dari kelangkaan.

Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Communication Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan mendapat laporan jika harga LPG di Lombok Timur mahal, sehingga diputuskan untuk menambah stok hingga 56.000 tabung.

Ahad menjelaskan harga naik pada Minggu (12/4/2026) menyikapi hal ini, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan lapangan mulai dari stok hingga isu distribusi serta melaksanakan antisipasi dan mitigasi lanjutan.

Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan. Sebagai tindak lanjut, sepekan pasca Idul Fitri, Pertamina telah masif melaksanakan penyaluran tambahan sebagai antisipasi dan mitigasi lonjakan konsumsi," terang Ahad.

Selanjutnya Ahad menyampaikan, total tambahan yang disalurkan di Kabupaten Lombok Timur pasca Idul Fitri hingga pekan lalu mencapai 59.000 tabung. Tambahan-tambahan ini disalurkan mulai dari momen pasca Idul Fitri, libur panjang paskah, hingga pelaksanaan operasi pasar. Khusus pekan lalu sendiri penyaluran tambahan mencapai 34.000 tabung LPG 3 kg.

"Sebagai antisipasi lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga juga telah melaksanakan sidak gabungan bersama pemerintah daerah terkait dan juga APH sebagai tindaklanjut keluhan masyarakat. Pengecekan dilakukan upaya memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tutup Ahad.

Selanjutnya sebagai mitigasi masih terjadinya lonjakan permintaan, Pertamina telah meminta agen agar dapat melaksanakan prioritas pengiriman kepada pangkalan dengan indikasi serapan tertinggi.

Kemudian di level pangkalan untuk dapat memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung dengan harga sesuai HET. Segala antisipasi dan mitigasi ini dilaksanakan upaya memastikan pasokan dan distribusi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18.000 dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website.

Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen. Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Kami mengingatkan agen agar tidak mengurangi jatah untuk pangkalan dan memberikan jatah sesuai peruntukan

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meminta Pertamina untuk mencegah masyarakat panic buying atau membeli secara berlebihan tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) bersubsidi dampak isu kelangkaan gas tersebut.

"Padahal isu kelangkaan tabung gas elpiji bersubsidi tersebut tidak benar adanya," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Lombok Timur, Senin.

Hal itu disampaikan saat rapat kordinasi bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan gas elpiji guna membahas sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kg yang menjadi keluhan.

Bupati tidak menampik sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg yang terjadi sejak akhir Ramadhan hingga saat ini dipicu berbagai isu yang menyebabkan masyarakat panik dan membeli secara berlebihan.

Begitu Tim Satgas Elpiji yang telah dibentuk beberapa waktu juga menemukan elpiji 3 kg digunakan tidak sesuai peruntukannya.

"Satgas, di antaranya menemukan pengusaha ayam juga memanfaatkan elpiji tersebut. Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata pakai elpiji 3 kg ini," katanya .

"Sudah jelas pula dicetak pada tabung bahwa gas tersebut untuk masyarakat miskin," katanya.

Bupati juga menyadari pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang disebut tertinggi ke-2 di NTB pada 2025 menyebabkan kemampuan masyarakat meningkat, termasuk dalam penggunaan bahan bakar elpiji ini.

Untuk itu, pihaknya berharap Pertamina bisa melakukan super ekstra dropping elpiji 3 kg untuk menekan panic buying yang terjadi di masyarakat.

"Dropping tersebut dibarengi dengan pengawasan ketat oleh satgas," katanya.

Selain itu, sebagai solusi jangka panjang, Bupati akan mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menggunakan data desil untuk pendistribusian tabung gas 3 kg, sehingga tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

"Ini salah satu upaya untuk menyelesaikan (clear-kan) distribusi yang tidak tepat," tegasnya.

Ia meminta para agen untuk terus melakukan pendistribusian guna menormalisasi kondisi. Pemerintah daerah juga akan menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga.

"Kami mengingatkan agen agar tidak mengurangi jatah untuk pangkalan dan memberikan jatah sesuai peruntukan," katanya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga Tommy Wisnu Ramdan mengatakan akan melaporkan usulan permintaan tersebut ke pusat terlebih dahulu.

"Mulai 1-14 April, untuk penyaluran di Lombok Timur, baik reguler maupun fluktuatif mencapai 40.556 per hari. Artinya sudah ada penambahan 5.000-6.000 tabung per hari," katanya.

Sebelumnya, salah seorang agen, Reza mengungkapkan bahwa pangkalan sudah diminta untuk tetap menghimbau masyarakat agar membeli masing-masing satu tabung gas.

"Para agen tidak bisa berbuat banyak, Pertamina pun kewalahan. Saat ini tren masyarakat membeli sekaligus tabung dan isinya," katanya.

Ia menambahkan bahwa ekstra dropping atau penyaluran tambahan yang dilakukan sudah melebihi alokasi normal, namun agen tetap mengingatkan agar penjualan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Terdapat sekitar 1.000 kandang ayam yang beberapa di antaranya ditemukan juga menggunakan gas elpiji 3 kg, begitu pula dengan mitra dari Dapur MBG yang turut memakai gas bersubsidi tersebut," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Produksi vanili di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilaporkan turun hingga 40% akibat serangan penyakit yang menyebabkan batang tanaman membusuk.

Eksportir vanili NTB Muhir Ali mengatakan penyakit tersebut turut menekan luas lahan produksi di wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara.

"Luas lahan produksi awalnya 180 hektare, setelah ada penyakit jadi turun menjadi 40 hektare," jelas Muhir kepada media, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan, jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, ekspor vanili ke Amerika Serikat berpotensi terdampak. Vanili merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan NTB di luar sektor pertambangan.

Meski demikian, Muhir menyebut ekspor vanili organik masih dapat dilakukan karena masih terdapat produksi dari lahan seluas sekitar 120 hektare. Pada April, pihaknya masih melakukan pengiriman ke pasar Amerika Serikat meski dalam volume terbatas.

Untuk menjaga kualitas ekspor, pihaknya melakukan kurasi ketat guna memastikan produk yang dikirim memenuhi standar organik.

"Saat ini kami sedang melakukan audit terhadap petani vanili, khususnya untuk memastikan standar organik sesuai dengan ketentuan pasar internasional. Upaya ini penting agar produk vanili NTB tetap memiliki daya saing di pasar global," kata Muhir.

Dari sisi permintaan, Muhir mengakui terdapat perlambatan terbatas akibat kondisi geopolitik global yang memengaruhi industri hilir. Namun, permintaan vanili organik dinilai tetap stabil, bahkan cenderung meningkat.

“Memang ada pengaruh situasi global, mungkin dari perang, sehingga produk turunan vanili di sana agak melambat. Tapi kebutuhan tetap ada. Bahkan untuk organik, permintaan tidak turun, justru lebih tinggi,” jelasnya.

Untuk memulihkan produksi, Muhir berencana mencari lahan baru. Hal ini karena lahan yang telah terdampak pembusukan tidak dapat digunakan kembali untuk budidaya vanili.

Bisnis.com, MATARAM — Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) mencatatkan peningkatan trafik data tertinggi di area Lombok Timur, yakni naik sebesar 43,7% (atau setara 70 TB) sepanjang periode Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Menyusul Lombok Timur, area Lombok Tengah dan Buleleng menjadi area dengan pertumbuhan trafik data tertinggi kedua dan ketiga di Bali Nusra, dengan kenaikan masing-masing sebesar 32,4% dan 22,5% di sepanjang periode Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Fahd Yudhanegoro, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison menjelaskan peningkatan trafik yang tinggi di Regional Bali Nusra menjadi salah satu bukti dari keberhasilan kami dalam menghadirkan jaringan andal di berbagai lokasi prioritas dan jalur mudik.

Selama musim mudik Lebaran 2026, pelanggan paling banyak mengakses layanan pesan instan, media sosial, dan video streaming. Aplikasi dengan lonjakan aktivitas tertinggi meliputi WhatsApp, YouTube dan TikTok.

“Tentunya hal ini juga menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan pengalaman #LebihBaikIndosat bagi pelanggan kami di Regional Bali Nusra,” jelas Fahd, Jumat (27/3/2026)

Desmond Cheung, Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison menjelaskan periode mudik dan arus balik Lebaran merupakan ujian sesungguhnya bagi ketangguhan jaringan kami.

“Kami bersyukur atas kepercayaan jutaan pelanggan yang mengandalkan jaringan Indosat selama momen mudik yang sangat penting ini. Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami dalam memperkuat kualitas dan keandalan jaringan di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari transformasi kami menjadi AI-TechCo.” kata Desmond

Secara nasional, Indosat mencatat lonjakan trafik data sebesar 20% lebih tinggi dibanding periode mudik Lebaran tahun lalu (YoY). Lonjakan ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memperkirakan kenaikan trafik telekomunikasi nasional hingga 40% selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Puncak lonjakan berasal dari Jakarta menuju Jawa Barat (lebih dari 22%) dan Jawa Tengah (lebih dari 37%), mencerminkan tingginya kebutuhan konektivitas jutaan pelanggan Indosat yang bergerak selama Lebaran 2026. Adanya peningkatan kualitas layanan yang ditunjukkan melalui penurunan downtime sebesar 20% pada periode Lebaran 2026.

Di tengah lonjakan trafik, jaringan Indosat tetap andal dan stabil. Sebagai AI-TechCo, Indosat mengoptimalkan jaringan berbasis AI di 77 jalur mudik, mencakup 36 ruas tol, 31 jalur non-tol, dan 10 jalur kereta api, sepanjang total ~8.121 km, serta 797 point of interest (POI) strategis. Pemantauan kualitas jaringan dilakukan 24 jam penuh oleh lebih dari 2.500 engineer yang bersiaga di 46 kantor cabang dan 16 posko siaga di seluruh Indonesia, memastikan pelanggan tetap terhubung dengan nyaman di tol, rest area, stasiun, maupun destinasi wisata.

Indosat memanfaatkan teknologi AI untuk memantau trafik jaringan secara real-time, memprediksi potensi kepadatan, dan mengoptimalkan kapasitas secara otomatis sebelum pelanggan merasakannya. Pendekatan ini memungkinkan jaringan 4G dan 5G Indosat bekerja secara sinergis -- dengan 4G tetap menjadi baseline layanan yang stabil, sementara 5G hadir untuk mengcover lonjakan trafik di titik-titik kritis.

Sistem AI Indosat mampu mengidentifikasi potensi kepadatan trafik hingga lebih dari 60% lebih cepat, memungkinkan penyesuaian kapasitas jaringan dilakukan secara proaktif di 77 titik strategis selama periode mudik. Fokus utama jalur mudik, rest area, stasiun, dan destinasi wisata, dimana jutaan orang berkumpul dan membutuhkan koneksi terbaik.

Kesiapan ini didukung oleh investasi infrastruktur seperti upgrade kapasitas di lebih dari 7.000 site dan lebih dari 1.600 site baru yang dibangun sejak April 2025, lebih dari 75 Mobile BTS (MBTS) yang disiagakan di jalur mudik, serta lebih dari 2.500 engineer yang bersiaga 24/7 di 46 kantor cabang dan 16 posko siaga dari Sabang sampai Merauke. Hasilnya, 55.000 site aktif di lebih dari 420 kabupaten, melayani jutaan pemudik tanpa gangguan, bukti nyata bahwa #LebihBaikIndosat bukan sekadar janji, melainkan komitmen yang dirasakan langsung oleh pelanggan di setiap sudut Indonesia.

“Bagi Indosat, periode mudik ini bukan sekadar tentang angka, tetapi tentang kepercayaan dan keyakinan yang diberikan pelanggan kepada kami di momen-momen yang paling berarti. Kami merasa terdorong oleh jutaan pelanggan yang mengandalkan jaringan kami sepanjang masa mudik. Hal ini mencerminkan transformasi berkelanjutan Indosat sebagai AI-TechCo, seiring kami terus berinvestasi dalam memperkuat kualitas dan keandalan jaringan di seluruh Indonesia.” ujar Desmond.

tim melakukan sejumlah upaya, memberikan teguran kepada pedagang yang menjual kebutuhan pokok di atas HET

Lombok Timur (ANTARA) - Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Tim Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga pada bulan Ramadhan.

"Hal ini sebagai langkah pengendalian, tim melakukan sejumlah upaya, memberikan teguran kepada pedagang yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi (HET)," kata Direktur Pengendalian dan Pengawasan Pangan (PKP) Bapanas RI Rinna Syawal saat melakukan sidak di Pasar Pancor di Lombok Timur, Sabtu.

Ia mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SE) Kepala Bapanas 01/2026 tentang Tim Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026.

Tim melakukan pemantauan di sejumlah lapak dan toko termasuk pasar tradisional untuk mengecek harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, ayam, daging, bumbu dapur, minyak, gula dan telur.

Adapun hasil pantauan harga kebutuhan pokok seperti beras premium Rp14.500 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp34.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram, gula pasir curah Rp17.000 per kilogram.

Kemudian untuk daging sapi Rp130.000 per kilogram, telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, Minyakita Rp15.700 per liter.

"Tim menemukan harga cabai rawit merah masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Kondisi ini dipicu tingginya permintaan di tengah keterbatasan pasokan akibat penurunan produksi," katanya.

Ia mengatakan faktor cuaca seperti angin kencang dan hujan yang menyebabkan gagal panen turut mempengaruhi ketersediaan komoditas tersebut.

Selain itu, masih ditemukan pengecer yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Setelah dilakukan klarifikasi, diketahui minyak goreng tersebut merupakan Minyakita kemasan yang dibeli di luar Bulog," katanya.

Pihaknya merekomendasikan pedagang untuk menjadi mitra Bulog terkait distribusi Minyakita agar dapat dijual sesuai HET.

"Kami harapkan pemerintah daerah melaksanakan pemasangan banner informasi HET komoditas di pasar-pasar sebagai bentuk transparansi harga," katanya.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok guna melindungi daya beli masyarakat.

"Kami tetap intens melaksanakan pemantauan harga kebutuhan pokok," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Di pagi yang tenang di Teluk Ekas, Lombok Timur, hamparan tali-tali bentangan rumput laut membelah permukaan air yang jernih. Perahu-perahu kecil milik pembudidaya bergerak perlahan, memeriksa ikatan bibit yang digantung di bawah laut.

Pemandangan itu bukan hal baru bagi warga pesisir di Teluk Ekas. Namun, tahun ini ada babak baru yang sedang ditulis. Di teluk yang sama, pemerintah membangun pusat riset rumput laut bertaraf internasional, sebuah langkah yang berpotensi mengubah wajah ekonomi pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bahkan peta industri rumput laut dunia.

Indonesia membangun International Tropical Seaweed Research Center sebagai simpul kolaborasi global. Pilihannya jatuh pada Lombok Timur, wilayah yang selama ini hidup dari laut.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut Indonesia menguasai sekitar 75 persen pasar rumput laut tropis dunia.

Nilai ekonomi globalnya mencapai 12 miliar dolar AS per tahun dan terus tumbuh. Angka itu besar, tetapi ironi juga mengintai. Indonesia masih terlalu sering berhenti sebagai pemasok bahan mentah.

Di sinilah relevansi pusat riset tersebut. Ia tidak sekadar gedung laboratorium, melainkan simbol ambisi untuk naik kelas dari produsen ke inovator.

Paradoks pesisir

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi rumput laut NTB pada 2023 mencapai lebih dari 693 ribu ton dengan nilai sekitar Rp1,65 triliun. Pada 2024, produksi, bahkan tercatat 704.810 ton.

NTB masuk lima besar penghasil nasional. Kabupaten, seperti Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur, menjadi tulang punggung. Teluk Ekas sendiri sejak lama diproyeksikan sebagai sentra ekonomi biru.

Hanya saja, angka produksi yang tinggi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan merata. Tantangan klasik masih membelit. Keterbatasan bibit unggul menjadi masalah mendasar.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mengakui suplai bibit kultur jaringan masih sangat terbatas dan harus dibagi dengan wilayah lain, seperti Bali, NTT hingga Sulawesi. Di sisi lain, perubahan iklim memicu penyakit ice-ice dan menurunkan produksi 10 sampai 20 persen secara nasional.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan bibit tahan panas yang diprediksi mampu menghadapi kenaikan suhu 2 sampai 5 derajat Celcius.

Tetapi riset itu masih dalam skala laboratorium. Ada jarak antara inovasi dan implementasi di lapangan. Petani membutuhkan solusi cepat, bukan sekadar prototipe.

Masalah lain datang dari darat. Alih fungsi lahan pesisir meningkatkan erosi dan kekeruhan air laut. Di beberapa kawasan di Lombok, lokasi budi daya terpaksa dipindahkan karena kualitas perairan menurun.

Rumput laut sangat sensitif terhadap sedimen dan polutan. Tanpa tata ruang pesisir yang disiplin, produktivitas akan terus tergerus.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa dominasi pasar global tidak cukup. Indonesia kuat di hulu, tetapi lemah di hilir dan rentan secara ekologis.

Motor inovasi

Kehadiran pusat riset di Teluk Ekas menawarkan peluang untuk memutus siklus tersebut. Dengan dukungan kolaborasi internasional, seperti University of California Berkeley dan Beijing Genomics Institute, serta pendanaan awal miliaran rupiah, pusat ini dirancang bukan sekadar tempat penelitian, tetapi sebagailaboratorium hidup.

Secara ekologis, Teluk Ekas memiliki arus dan sirkulasi air yang relatif baik. Ini ideal untuk uji produktivitas, ketahanan iklim, dan pengembangan biomassa tropis.

Tidak hanya Kappaphycus sebagai bahan baku karagenan, tetapi juga Caulerpa, Ulva, hingga Halymenia yang potensial untuk pangan, farmasi, dan bioplastik.

Di tingkat nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan fokus pada industri rumput laut sebagai bagian dari strategi nilai tambah. Pasar rumput laut nonhidrokoloid, seperti biostimulan dan pakan diproyeksikan mencapai 4,36 miliar dolar AS pada 2024 dan berpotensi melonjak hingga 12,85 miliar dolar AS pada 2034, menurut lembaga riset internasional. Bank Dunia, bahkan memproyeksikan pasar pakan berbasis rumput laut bisa mencapai 6,4 miliar dolar AS pada 2050.

Artinya, peluang hilirisasi terbuka lebar. Rumput laut tidak lagi sekadar bahan baku karagenan, tetapi bisa menjadi suplemen nutrisi, kosmetik, pupuk hayati, hingga kemasan ramah lingkungan. Jika pusat riset mampu menghubungkan laboratorium dengan industri, maka Ekas dapat menjadi episentrum ekonomi biru berbasis pengetahuan.

Hanya saja, riset tanpa ekosistem bisnis hanya akan berakhir sebagai laporan ilmiah. Tantangan terbesar adalah memastikan inovasi mengalir ke pembudidaya dan pelaku usaha mikro kecil menengah.

Kolaborasi dengan Universitas Mataram dan BRIN untuk pendampingan manajemen dan teknologi menjadi krusial. Riset harus menjawab kebutuhan konkret petani, mulai dari bibit unggul, teknik budi daya adaptif, hingga model pemasaran yang memutus mata rantai ijon.

Selain itu, tata kelola kawasan pesisir harus diperkuat. Pusat riset tidak boleh berdiri di tengah degradasi lingkungan. Pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi pesisir, dan pengawasan kualitas air menjadi prasyarat. Tanpa itu, laboratorium terbaik pun akan kesulitan mencari sampel yang sehat.

Ada pula aspek sosial yang tidak boleh diabaikan. Industrialisasi sering kali memicu konsentrasi modal. Pemerintah daerah perlu memastikan kehadiran industri pengolahan dan investor tetap berpihak pada pembudidaya lokal.

Skema koperasi, kemitraan adil, dan pembiayaan inklusif perlu dirancang sejak awal. Jangan sampai pusat riset bertaraf dunia, justru memperlebar jurang kesejahteraan di kampung nelayan.

Ekonomi biru

Pembangunan pusat riset rumput laut di Teluk Ekas adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Ia selaras dengan visi transformasi ekonomi pesisir dan penguatan kedaulatan pangan laut.

Sejarah panjang pengembangan rumput laut di NTB sejak masuk dalam peta jalan nasional pada 2016 mengajarkan satu hal. Target produksi tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan dan keberlanjutan.

Kini, momentum baru telah tiba. Indonesia ingin menjadi pusat rumput laut dunia, bukan hanya dari sisi volume, tetapi inovasi. Untuk itu, tiga hal perlu dijaga.

Pertama, integrasi riset dan kebijakan. Hasil penelitian harus cepat diadopsi dalam program pembinaan dan perizinan. Kedua, keberlanjutan ekologis sebagai fondasi. Tanpa laut yang sehat, tidak ada industri yang bertahan. Ketiga, keadilan ekonomi bagi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama.

Jika ketiganya berjalan beriringan, Teluk Ekas bukan hanya akan dikenal sebagai lokasi laboratorium internasional, tetapi sebagai contoh bagaimana ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kearifan lokal bersatu membangun kemandirian bangsa.

Di atas perairan yang tenang itu, masa depan sedang disemai bersama rumpun-rumpun rumput laut. Pertanyaannya, apakah kita mampu merawatnya hingga benar-benar berbuah nilai tambah bagi negeri.

Copyright © ANTARA 2026

NTB hari ini berdiri di persimpangan sejarah bawang putih nasional. Di satu sisi, potensi geografis dan dukungan politik memberi momentum kuat. Di sisi lain, kompleksitas tata kelola dan dinamika pasar menuntut kecermatan.

Mataram (ANTARA) - Di kaki Gunung Rinjani, hamparan hijau kebun bawang putih kembali menjadi lanskap yang akrab di Sembalun. Umbi-umbi yang dulu sempat surut oleh gelombang impor kini ditanam dengan optimisme baru.

Kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 9 Februari 2026 menandai babak penting ketika Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai sentra bawang putih nasional.

Penetapan itu bukan sekadar seremoni tanam bersama, melainkan sinyal politik pangan bahwa NTB diproyeksikan menjadi fondasi swasembada bawang putih Indonesia.

Keputusan tersebut bertumpu pada sejumlah fakta. Produktivitas bawang putih di dataran tinggi Sembalun yang berada sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, dilaporkan mampu mencapai rata-rata 20 ton per hektare, bahkan ada yang menyentuh 28 hingga 30 ton per hektare.

Angka itu melampaui banyak sentra lain dan dinilai kompetitif dibanding produk impor. Secara nasional, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada diperkirakan sekitar 100.000 hektare.

NTB ditargetkan mengelola minimal 25.000 hingga 50.000 hektare agar mampu menyuplai kebutuhan antardaerah dan secara bertahap menghentikan impor dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Di atas kertas, ini terdengar ambisius sekaligus menjanjikan. Namun, sejarah bawang putih Indonesia mengajarkan bahwa jalan menuju kemandirian tidak pernah lurus.

Indonesia pernah berjaya pada dekade 1990-an sebelum kebijakan impor yang longgar membuat produksi domestik tergerus. Kini, ketika pemerintah pusat dan daerah kembali menyatukan langkah, pertanyaannya bukan hanya sanggup atau tidak, melainkan bagaimana memastikan keberlanjutan.

Ekosistem

Penetapan NTB sebagai sentra nasional semestinya dibaca sebagai upaya membangun ekosistem, bukan sekadar memperluas areal tanam. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan ambisi untuk menjadikan daerah ini bukan hanya lokasi produksi, tetapi pusat pembenihan, pascapanen, hingga hilirisasi.

Sembalun diproyeksikan menjadi basis pembenihan sekitar 750 hingga 1.000 hektare, sementara kawasan di bawahnya difokuskan untuk produksi konsumsi. Skema ini penting agar rantai nilai tidak terputus.

Data dari pengembangan sebelumnya menunjukkan pola swakelola dan dukungan penuh sarana produksi mampu mendongkrak hasil panen. Kerja sama Direktorat Pembenihan Hortikultura dengan kelompok tani di Sembalun bahkan mencatat target 72 ton benih dari 18 hektare lahan. Pemerintah menilai pendekatan yang menjamin modal, benih, dan pasar membuat petani lebih berani berinvestasi pada kualitas.

Namun, tantangan struktural tetap nyata. Ketersediaan lahan di dataran tinggi terbatas dan bersaing dengan komoditas hortikultura lain. Fragmentasi lahan dan kepemilikan kecil-kecil membuat mekanisasi sulit diterapkan.

Risiko perubahan iklim di kawasan pegunungan juga meningkatkan ketidakpastian produksi. Tanpa manajemen air yang presisi dan pendampingan intensif, produktivitas tinggi bisa menjadi pengecualian, bukan standar.

Di sisi hilir, stabilitas harga menjadi kunci. Pemerintah menawarkan jaminan Harga Pembelian Pemerintah serta integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis sebagai penyerap hasil panen.

Gagasan ini strategis untuk mengurangi fluktuasi saat panen raya. Namun, tata niaga bawang putih selama ini dikenal sensitif dan rentan distorsi. Transparansi distribusi, penguatan koperasi, dan digitalisasi rantai pasok harus berjalan seiring agar petani tidak kembali berada di posisi tawar lemah.

Yang tak kalah penting adalah kualitas benih. NTB disebut sebagai fondasi benih nasional. Artinya, standar sertifikasi dan pengawasan mutu harus ketat. Swasembada bukan hanya soal kuantitas, tetapi konsistensi mutu agar mampu bersaing dengan produk impor yang selama ini mendominasi pasar ritel modern.

Swasembada

Swasembada pangan selalu memuat dimensi ekonomi sekaligus kebangsaan. Ketergantungan impor bawang putih selama ini bukan hanya soal neraca dagang, tetapi juga soal kedaulatan petani.

Dengan produktivitas 20 hingga 30 ton per hektare, NTB memiliki peluang realistis untuk menjadi tulang punggung nasional. Namun keberhasilan tidak cukup diukur dari luas tanam atau tonase produksi.

Yang harus dijaga adalah kesejahteraan petani. Jika ekspansi lahan dilakukan tanpa kepastian pembiayaan murah dan asuransi pertanian, risiko gagal panen akan membebani rumah tangga tani.

Skema kredit berbunga rendah, asuransi gagal panen, serta penguatan Penyuluh Pertanian Lapangan menjadi fondasi sosial dari program ini. Perubahan pola pikir yang didorong pemerintah harus diiringi dukungan sistem yang memadai.

Di tingkat daerah, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Integrasi dengan sektor peternakan dan jagung, seperti yang juga didorong pemerintah, membuka peluang diversifikasi pendapatan petani. Model kawasan terpadu dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu komoditas.

Selain itu, pengembangan industri pengolahan bawang putih seperti bubuk atau produk turunan dapat memperpanjang umur simpan dan meningkatkan nilai tambah lokal.

Swasembada juga perlu dijaga dari praktik penyimpangan. Transparansi anggaran, akuntabilitas distribusi benih, serta pengawasan terhadap potensi kartel menjadi pekerjaan rumah yang tak boleh diabaikan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa celah tata niaga dapat merusak semangat petani dan meruntuhkan kepercayaan publik.

NTB hari ini berdiri di persimpangan sejarah bawang putih nasional. Di satu sisi, potensi geografis dan dukungan politik memberi momentum kuat. Di sisi lain, kompleksitas tata kelola dan dinamika pasar menuntut kecermatan. Swasembada bukan sekadar target tiga atau lima tahun, melainkan proses membangun daya tahan sistem pangan.

Apabila NTB mampu menata produksi berbasis kawasan, memperkuat benih unggul, menjamin harga, dan menyejahterakan petani, maka bawang putih Sembalun bukan hanya komoditas. Ia menjadi simbol bahwa daerah dapat menjadi pilar kemandirian bangsa.

Di ladang-ladang dataran tinggi itu, cita-cita swasembada menemukan akarnya. Tinggal bagaimana semua pihak merawatnya agar tidak kembali layu oleh gelombang impor dan kelemahan tata kelola.

Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangan komoditas jagung dan bawang putih nasional. Penetapan tersebut sekaligus menempatkan NTB sebagai basis pengembangan industri pakan ternak guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan periode 2026-2030.

Menurut Amran, NTB memiliki kombinasi ideal berupa ketersediaan lahan luas, keunggulan agroklimat, serta kesiapan memasuki fase hilirisasi pertanian. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pemerintah pusat menjadikan NTB wilayah strategis dalam penguatan produksi pangan nasional.

Untuk komoditas bawang putih, NTB tercatat memiliki potensi lahan mencapai 7.750 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten. Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan potensi terbesar sekitar 2.500 hektare, disusul Lombok Utara 2.000 hektare, Bima 1.500 hektare, Sumbawa 1.000 hektare, dan Lombok Tengah sekitar 750 hektare.

Peta potensi ini menjadi dasar penetapan target tanam, target produksi, serta intervensi kebijakan pemerintah pusat menuju swasembada bawang putih nasional.

Mentan menegaskan penetapan NTB sebagai wilayah strategis harus dijawab dengan kerja nyata dan percepatan di lapangan, bukan berhenti pada perencanaan administratif.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja meninjau gudang bibit bawang putih dan dialog bersama petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun.

"Yang paling sulit dalam hidup adalah mengubah mindset. Kalau mindset berubah, hidup berubah. NTB ini bisa sejahtera kalau lahan tidur dibangunkan, pemuda dibangunkan, PPL dibangunkan," tegas Mentan saat kunjungan ke Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (9/2).

Dalam kunjungan kerja itu, Mentan juga meninjau gudang bibit bawang putih dan dialog bersama petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun.

Lebih lanjut Mentan mengatakan, keberhasilan swasembada pangan sangat ditentukan oleh etos kerja, disiplin, dan keberanian bertindak, terutama di level pendampingan petani. PPL diminta hadir di lapangan dan menjadi motor penggerak produktivitas.

"PPL jangan pernah kena sinar matahari di rumah. Bangunkan lahan tidur di NTB. PPL harus bersama lahan. Insyaallah NTB ini sejahtera," ujarnya.

Dalam arahannya, Mentan menegaskan bahwa bawang putih merupakan komoditas strategis nasional yang harus dikelola secara serius dan terukur, sejalan dengan agenda pengurangan impor dan penguatan produksi dalam negeri.

"Bawang putih ini sektor pertanian yang sangat baik. Kalau dikelola serius, produksinya bisa ditingkatkan. Jangan puas dengan hasil rendah, kita harus berani naikkan produktivitas," kata Amran.

Penegasan peran strategis NTB tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional dalam tiga tahun ke depan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting menuju kemandirian pangan secara menyeluruh.

"Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan Insya Allah sebentar lagi swasembada jagung dan Insya Allah dalam tiga tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya," ujar Presiden.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam mendukung swasembada pangan 2026-2030, Kementerian Pertanian memastikan intervensi penuh, mulai dari penyediaan benih hingga pendampingan teknis di lapangan.

"Benih dibantu sepenuhnya, gratis. Seluruh biayanya ditanggung kementerian. Negara ini kalau mau maju, cukup katakan siap, lalu bekerja," tegas Amran.

Selain bawang putih, Mentan Amran juga menekankan bahwa jagung tetap menjadi tulang punggung pertanian NTB yang harus dikawal pengembangannya secara konsisten.

Untuk memperkuat nilai tambah dan kepastian pasar, pemerintah merencanakan investasi pembangunan pabrik pakan ternak di NTB sebagai bagian dari strategi hilirisasi jagung.

Pabrik pakan ternak tersebut diproyeksikan menjadi penyerap utama hasil panen jagung petani, menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, serta mendukung pengembangan subsektor peternakan secara terintegrasi.

Dengan kehadiran industri pakan di dalam wilayah, rantai pasok jagung hingga peternakan di NTB diharapkan semakin efisien dan berkelanjutan.

"Tolong kawal baik-baik jagung di sini, juga bawang putih. Ini masa depan NTB," ujar Mentan Amran.

Di hadapan Gubernur NTB dan para kepala daerah, Mentan juga menekankan bahwa pembangunan pertanian harus meninggalkan legacy nyata bagi daerah dan masyarakat.

"Hidup sekali, kita akan dikubur nantinya. Manusia meninggalkan nama baik, meninggalkan legacy," pungkasnya.

Dengan potensi lahan yang besar, dukungan kebijakan nasional, serta dorongan hilirisasi melalui industri pakan ternak, NTB diproyeksikan menjadi sentra jagung, bawang putih, dan agroindustri nasional, sekaligus penopang utama swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan.