Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kesamaan pandangan dan filosofi dengan motivator sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat, Anthony Jay Robbins, terutama terkait kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan sengaja mengundang Robbins untuk berbagi pandangan mengenai kepemimpinan, tantangan hidup, dan cara menghadapi kesulitan.

"Saya memang mengundang seorang motivator, seorang tokoh pengusaha yang sukses dari Amerika Serikat yang sudah menjadi sahabat saya. Saya minta beliau untuk bisa sedikit memberi mungkin pandangan beliau dan pendapat-pendapat beliau tentang kepemimpinan, tentang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, banyak pandangan Robbins yang sejalan dengan dirinya. Dia menyoroti latar belakang kehidupan Robbins yang berasal dari keluarga sederhana dan harus menghadapi berbagai tantangan sejak kecil.

"Banyak pandangan-pandangan beliau sama dengan pandangan saya. Beliau berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dari kecil beliau menghadapi tantangan karena berasal dari keluarga yang sangat miskin," ujarnya.

Prabowo menilai kesuksesan Robbins tidak hanya diukur dari pencapaian materi, melainkan juga dari kontribusinya dalam membantu masyarakat yang mengalami kelaparan di berbagai negara.

"Tapi bukan soal kaya materi atau uang. Beliau juga salah satu yang memelopori pemberian makan kepada orang-orang yang kelaparan di seluruh dunia, tidak hanya di negaranya sendiri," tuturnya.

Kepala Negara kemudian menceritakan kisah masa kecil Robbins yang pernah disampaikan kepadanya. Saat perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat, keluarga Robbins disebut tidak memiliki makanan sama sekali hingga seorang warga datang membawa bantuan makanan.

Menurut Prabowo, pengalaman tersebut membentuk kepedulian Robbins terhadap isu kelaparan dan akses pangan bagi masyarakat kurang mampu.

"Dari situlah beliau berkembang sampai pada saat beliau jadi orang, beliau selalu mikir orang-orang yang tidak makan," kata Prabowo.

Presiden menilai pengalaman hidup tersebut menjadi titik temu nilai dan filosofi antara dirinya dengan Robbins, terutama dalam upaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang layak.

"Jadi di situ mungkin ada berjumpanya nilai, berjumpanya pandangan, dan berjumpanya filosofi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai program pemenuhan gizi dan pelayanan masyarakat, termasuk mereka yang bertugas di daerah terpencil dan menghadapi berbagai keterbatasan.

"Saya hanya satu, pertama: terima kasih saudara-saudara bisa sampai di sini. Yang kedua, terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian, terima kasih atas kesetiaan kalian," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Foodbank of Indonesia (FOI) menilai ketahanan pangan masyarakat makin rentan karena hilangnya lumbung pangan komunitas di tengah ketergantungan yang besar terhadap pasokan negara dan pasar.

Sekretaris Jenderal FOI Pusat Kholid Novianto mengatakan masyarakat saat ini tidak lagi memiliki cadangan pangan mandiri seperti lumbung desa yang dulu menjadi penyangga ketika harga pangan melonjak atau pasokan terganggu.

Menurutnya, lumbung pangan masyarakat kini telah bergeser menjadi sekadar kemampuan daya beli di dompet.

“Lumbungnya sekarang punya Bulog, yang di masyarakat sudah tidak ada. Lumbungnya sudah diganti dalam bentuk dompet,” ujar Kholid dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat makin rentan ketika terjadi lonjakan harga pangan. Dalam situasi ekstrem, kenaikan harga beras dapat langsung mengancam akses pangan rumah tangga.

“Tiba-tiba beras satu kilo menjadi Rp50.000 misalnya, orang sudah tidak bisa makan sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lumbungnya,” katanya.

Kholid mengingatkan ketergantungan penuh terhadap stok pangan pemerintah menyimpan risiko besar apabila suatu saat negara gagal menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan.

“Ketergantungan pada pemerintah yang berlebihan akan membawa kerawanan apabila suatu saat terjadi kegagalan massal ataupun pemerintah gagal mempertahankan harga,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya lumbung pangan komunitas justru meningkatkan kerawanan pangan nasional karena masyarakat tidak lagi memiliki mekanisme cadangan berbasis lokal.

Selain itu, FOI juga menyoroti fenomena homogenisasi pangan yang dinilai makin kuat dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Kholid berpandangan ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan utama terus meningkat, termasuk di daerah yang sebelumnya memiliki pangan lokal khas seperti sagu di Papua.

“Orang Papua yang biasa makan sagu, sekarang makan nasi tiga kali sehari,” katanya.

Menurutnya, homogenisasi pangan tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga produk berbasis gandum dan konsumsi ayam ras pabrikan.

“Dulu makanan beragam, tanah bisa ditanami berbagai sayuran, orang bisa ambil sayur dari kebun sendiri. Sekarang semua jadi sawah, jadi hanya ada nasi, terus pangan murah bahan bakunya gandum, dan proteinnya hanya ayam pabrik,” ujarnya.

Dia menilai ketergantungan berlebihan terhadap beras menjadi persoalan serius karena kebutuhan produksi pangan nasional makin berat ketika seluruh masyarakat menggantungkan konsumsi pada komoditas yang sama.

Kholid menyoroti paradoks sektor pangan nasional. Di satu sisi produksi padi meningkat dan pemerintah terus mendorong swasembada, tetapi angka gizi buruk dinilai masih tinggi.

Menurutnya, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi gizi buruk masih mendekati 20% dan di sejumlah provinsi bahkan berada di kisaran lebih dari 30%.

“Produksi padi meningkat, kita bicara swasembada, tetapi ternyata angka gizi buruk masih tinggi,” katanya.

Karena itu, FOI mendorong pemerintah mulai memperkuat kembali keragaman pangan lokal agar ketahanan pangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada beras.

“Kalau kita hanya tergantung pada nasi, itu sangat bahaya,” ujar Kholid.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Lonjakan produksi padi sebesar 14,55% di Kalimantan Selatan ternyata belum cukup menjamin stabilitas harga dan akses pangan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman menyatakan tanpa sistem distribusi yang mumpuni, peningkatan hasil pertanian hanya akan menjadi angka statistik tanpa dampak nyata di tingkat konsumen.

"Peningkatan produksi ini menunjukkan upaya peningkatan produksi telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan tersebut harus diimbangi dengan sistem distribusi dan tata kelola pasokan yang efektif," kata Syamsir Rahman dalam keterangan resmi, Sabtu (16/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Kalsel pada 2025 mencapai 697.788 ton, atau meningkat 88.615 ton dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 609.172 ton. Capaian tersebut setara kenaikan 14,55% dalam satu tahun.

Syamsir menegaskan ketersediaan pangan tidak otomatis berbanding lurus dengan keterjangkauan dan stabilitas harga.

Pada kenyataannya, kesenjangan akses pangan masih terjadi di sejumlah wilayah akibat lemahnya konektivitas distribusi antarwilayah, fluktuasi pasokan musiman, serta terbatasnya akses informasi pasar yang transparan.

"Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta akses yang terjangkau bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Dia mengungkapkan, penggilingan padi menempati posisi strategis sebagai titik temu antara produksi petani dan kebutuhan konsumen.

Di tingkat inilah kualitas beras ditentukan, efisiensi pasokan dijaga, dan dinamika harga sangat terpengaruh.

Namun, sektor penggilingan masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural, mulai dari keterbatasan teknologi, kapasitas produksi yang belum optimal, hingga lemahnya manajemen usaha dan keterhubungan dengan sistem distribusi yang lebih luas.

Dia menyoroti bahwa penguatan peran penggilingan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis semata.

Menurutnya, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Adapun dia berharap akselerasi kebijakan pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi pangan, penguatan kelembagaan penggilingan, serta peningkatan kemitraan antara petani, penggilingan, dan distributor agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan transparan.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk memastikan warga mendapatkan akses pangan terjangkau, Perumda Dharma Jaya mengoptimalkan pelaksanaan pasar murah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, tercatat Dharma Jaya telah melaksanakan 808 kegiatan pasar murah. Jumlah ini telah melampui target awal sebesar 695 pasar murah, bahkan diproyeksikan akan tembus hingga 975 pasar murah.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman mengatakan capaian ini menunjukkan tingginya minat sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Kami bergerak cepat. Awalnya mengejar target, tapi ternyata bisa terpenuhi bahkan sebelum waktunya. Karena antusiasme warga tinggi dan kebutuhannya besar, kami terus lanjutkan dan optimistis akan bisa tembus ke angka 900 kegiatan pasar murah,” kata Raditya.

Ia menerangkan, salah satu faktor utama keberhasilan ini adalah harga yang lebih murah dari harga pasar serta variasi produk yang sesuai kebutuhan rumah tangga, seperti daging dan telur yang menjadi primadona pembeli.

“Kita memang menjual beberapa barang di bawah harga pasar. Itu sebabnya masyarakat sangat antusias datang ke bazar murah Dharma Jaya. Selain itu, kita mencoba memenuhi permintaan kebutuhan pangan masyarakat,” tambahnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, Dharma Jaya akan menambah armada mobil keliling menjadi 16 unit, dari sebelumnya hanya 8 unit. Mobil-mobil ini beroperasi setiap hari, berkeliling ke berbagai kelurahan, RPTRA, rumah susun, dan fasilitas publik di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“Kalau mobil keliling itu kan bergantian datang ke tiap kelurahan. Keberadaan mobil keliling ini membantu kami sehingga dapat melampui target, bahkan melampui capaian tahun lalu sebanyak 500 kegiatan pasar murah. Karena tahun lalu, eksisting mobil keliling ada delapan unit, tahun ini rencananya kita tambah jadi 16 unit,” terangnya.

Tidak hanya itu, Dharma Jaya juga mengembangkan sistem “hub pangan” bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya, agar masyarakat bisa membeli bahan pokok murah setiap hari tanpa harus menunggu giliran pasar keliling.

“Kalau hub pangan ini tetap ada di lokasi. Jadi warga bisa datang langsung setiap hari untuk membeli kebutuhan pokok murah,” jelas Raditya.

Raditya menambahkan kegiatan pasar murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga berkontribusi menekan laju inflasi di Jakarta. “Selain membantu warga secara langsung, program pasar murah ini juga membantu stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi daerah,” pungkas Raditya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengapresiasi dan mendukung upaya Perumda Dharma Jaya dalam memperluas akses pangan terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, peningkatan jumlah pasar murah hingga melampaui target menunjukkan sinergi yang baik antara BUMD pangan dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.

“Capaian ini bukan hanya soal angka, tetapi bukti bahwa program pangan murah ini memang dibutuhkan warga. Dharma Jaya mampu bergerak cepat dan adaptif, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Hasudungan menambahkan, pihaknya akan terus mendukung perluasan jangkauan layanan, termasuk penguatan sistem hub pangan dan operasional mobil pasar keliling.

Ia menilai kolaborasi lintas wilayah bersama kelurahan dan fasilitas publik menjadi kunci agar pangan terjangkau dapat diakses merata.

“Kami memastikan dukungan penuh agar upaya yang telah berjalan baik ini terus berkelanjutan. Harapannya, tidak hanya menjaga keterjangkauan harga dan pasokan pangan, tetapi juga membantu pengendalian inflasi Jakarta secara konsisten,” jelasnya.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Desa Sinarancang di Kecamatan Mundu, sebagai satu-satunya wilayah yang berstatus rawan pangan pada tahun 2025, berdasarkan penilaian cadangan pangan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo menegaskan, status rawan pangan di desa tersebut terutama dipicu oleh rendahnya kemampuan akses pangan akibat struktur pendapatan warga.

Menurut Sudiharjo, meski total cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 193 ton, penyaluran bantuan harus diprioritaskan kepada wilayah yang teridentifikasi rentan.

“Kami menyalurkan di Desa Sinarancang untuk sekitar 300 kepala keluarga, dan setiap kelompok penerima mendapat bagian total sekitar tiga tonan untuk penguatan cadangan pangan di daerah,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Sudiharjo mengatakan, penyaluran dilakukan sebagai langkah mitigasi sementara sambil menunggu laporan desa lain terkait potensi kekurangan pangan.

Sudiharjo menjelaskan, faktor utama kerentanan di Sinarancang bukan berasal dari ketersediaan lahan pertanian, melainkan dari struktur ekonomi penduduk yang didominasi buruh bangunan dan pekerja pabrik soun di kawasan sekitar.

“Lahan pertaniannya luas, namun penduduk di sana kebanyakannya bekerja sebagai buruh bangunan ataupun buruh pabrik. Jadi tidak semua lahan digarap karena biaya produksi dianggap terlalu tinggi,” katanya.

Kondisi tersebut membuat warga bergantung pada pasar untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga fluktuasi harga dan ketidakstabilan pendapatan menjadi penentu daya beli keluarga.

Menurut Sudiharjo, penetapan Desa Sinarancang sebagai rawan pangan menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan sistem pangan lokal, terutama karena desa-desa lain di Kabupaten Cirebon dinyatakan masih stabil.

Ia menegaskan, sampai saat ini tidak ada desa lain yang masuk kategori sama. “Untuk wilayah Cirebon tahun 2025 ini hanya Desa Sinarancang yang rawan pangan. Desa lain sementara masih stabil,” jelasnya.

Sudiharjo menilai, kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara ketersediaan dan akses, di mana pangan secara fisik tersedia namun tidak terjangkau oleh rumah tangga berpendapatan rentan.

Desa dengan karakteristik buruh harian dinilai memiliki kerentanan lebih tinggi dibanding desa agraris mandiri pangan.

Ia pun mengakui, minimnya intervensi pemberdayaan ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari strategi keluar dari status rawan pangan, bukan sekadar penyaluran bantuan beras.

"Jika tekanan ekonomi, kenaikan harga beras, dan ketergantungan pasokan terus berlangsung, desa-desa lain berpotensi menyusul. Sampai hari ini, DKPP masih menunggu laporan pemutakhiran data dari desa lain," katanya.