BALI - Upaya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat terus dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari.

Di Kampung Asai, Distrik Manokwari Utara, pembangunan bak penampungan air bersih kini memasuki tahap pemasangan rangka besi, yang menjadi bagian penting dalam struktur utama bangunan.

Tahapan ini merupakan fondasi sebelum proses pengecoran dilakukan. Rangka besi dipasang untuk memastikan konstruksi bak penampungan mampu menahan volume air dalam jumlah besar secara aman dan berkelanjutan.

Komandan Kodim 1801/Manokwari, Letkol Inf. Davit Sutrisno Sirait, selaku Dansatgas TMMD ke-128, mengatakan pengerjaan dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Setiap tahapan kami pastikan berjalan dengan baik. Pemasangan rangka besi ini menjadi dasar penting agar konstruksi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



Menurutnya, pengerjaan pembangunan dilakukan secara gotong royong antara personel Satgas TMMD dan warga setempat. Kolaborasi tersebut tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bagi warga Kampung Asai, pembangunan ini membawa harapan baru. Selama ini, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan, terutama saat musim kemarau. Kehadiran bak penampungan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan lebih mudah dan stabil", jelasnya.

Dandim Manokwari ini juga menegaskan Program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam percepatan pembangunan wilayah, termasuk pada sektor kebutuhan dasar seperti air bersih.

"Dengan progres yang terus berjalan, pembangunan infrastruktur ini diharapkan segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Asai dan sekitarnya,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Daulat Energi Ridwan Hanafi menilai pemanfaatan batu bara masih sangat relevan dalam menjaga kesinambungan energi nasional di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.

"Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih aman. Salah satu faktor utamanya adalah kekuatan sumber daya energi domestik, khususnya batu bara yang hingga kini masih menjadi penopang utama pembangkit listrik nasional," kata Ridwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dari konflik di Timur Tengah hingga perang antara Rusia dan Ukraina menjadikan ketahanan energi menjadi isu strategis yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara.

"Seperti kita ketahui perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang di mediasi oleh Pemerintah Pakistan telah gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik. Tentu kegagalan ini memicu lonjakan harga minyak dan gas alam, terus meningkat dan gangguan pasokan energi global mengalami tekanan besar bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada impor energi," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2025, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 31,9 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton.

Cadangan tersebut tersebar di 23 provinsi, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia.

Ridwan melanjutkan kondisi tersebut memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Ketika harga minyak dan gas melonjak di pasar internasional, negara dengan pasokan batu bara domestik yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan biaya energi.

"Biaya pembangkitan listrik dapat lebih terkendali sehingga dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat bisa diminimalkan," tuturnya.

Kendati demikian, kebijakan energi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah. Krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi impor mengandung risiko besar.

"Di sisi lain, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor minyak dan sebagian gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuat di batu bara, sektor migas nasional masih perlu diperkuat," ungkap Ridwan.

Untuk itu, upaya peningkatan "lifting" (pengangkatan) minyak dan gas alam menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda. Peningkatan produksi dalam negeri akan berkontribusi langsung dalam mengurangi ketergantungan impor, memperkuat neraca energi nasional serta meningkatkan ketahanan terhadap gejolak harga global.

"Ke depan, strategi energi Indonesia perlu berpijak pada keseimbangan yang realistis, seperti memanfaatkan secara optimal keunggulan batu bara sebagai penopang utama listrik nasional sambil mendorong peningkatan produksi minyak dan gas serta secara bertahap mengembangkan energi baru dan terbarukan," ucap Ridwan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih akan mempertahankan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga efisiensi energi dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5) Bahlil mengatakan Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar sehingga pemanfaatannya masih diperlukan di tengah dinamika ketahanan energi global.

Ia juga menilai Indonesia tidak bisa terburu-buru meninggalkan batu bara, terutama ketika sejumlah negara maju justru kembali membuka opsi penggunaan energi fosil tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

ABU DHABI - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mengonfirmasi rencana pemberian kontrak proyek hulu dan hilir senilai USD55 miliar atau setara Rp953 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Langkah tersebut merupakan bagian dari peta jalan strategis Uni Emirat Arab (UEA) dalam memacu kapasitas produksi nasional tepat setelah negara tersebut resmi keluar dari keanggotaan OPEC pada 1 Mei 2026.

"ADNOC kini memasuki fase eksekusi yang menentukan dalam strateginya, didorong oleh skala besar, kecepatan, dan fokus tajam pada pengiriman hasil,” ujar Menteri Industri dan Teknologi Maju UEA sekaligus Direktur Utama dan CEO Grup ADNOC, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, pada forum Make it With ADNOC di Abu Dhabi, dikutip dari Urdu Point, Senin (4/5/2026).

Pengumuman investasi besar-besaran ini merupakan bagian pertama dari rencana belanja modal lima tahun yang telah disetujui dewan direksi perusahaan tahun lalu. Melalui suntikan dana tersebut, ADNOC menargetkan peningkatan kapasitas produksi menjadi 5 juta barel per hari pada tahun 2027, naik signifikan dari angka produksi saat ini yang berada di kisaran 3,4 juta barel per hari.

Al Jaber menjelaskan investasi tersebut memiliki tujuan ganda, yakni memenuhi lonjakan permintaan energi global sekaligus memperkuat basis industri nasional di Uni Emirat Arab. Ia mengundang mitra global yang mampu mengimbangi ambisi UEA, terutama bagi perusahaan yang mengedepankan keandalan eksekusi serta fokus pada penciptaan nilai tambah bagi ekonomi lokal di wilayah tersebut.

Secara geopolitik, langkah ini menandai era baru bagi Abu Dhabi setelah mengakhiri hampir enam dekade masa keanggotaannya di OPEC dan aliansi OPEC+. Pemerintah UEA menyatakan bahwa keputusan keluar dari kartel minyak tersebut diambil setelah melakukan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan produksi guna memastikan fleksibilitas dalam meningkatkan output secara mandiri demi kepentingan nasional.

Keluarnya UEA menjadikan negara tersebut sebagai produsen minyak terbesar dalam sejarah yang pernah meninggalkan blok tersebut, sekaligus menjadi negara Timur Tengah pertama yang keluar sejak Qatar pada 2019. Dengan terlepas dari kuota produksi yang selama ini ditetapkan OPEC, UEA kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya migasnya.

Selain memperkuat operasional di dalam negeri, ADNOC juga tengah memperluas jejak internasionalnya dengan merambah bisnis gas alam di Amerika Serikat. Melalui unit investasi luar negeri XRG, perusahaan dilaporkan sedang meninjau 29 potensi kesepakatan bisnis di AS setelah sebelumnya telah menginvestasikan lebih dari 85 miliar dolar AS melalui berbagai entitas strategisnya.

Optimisme ekspansi ini juga diselaraskan dengan agenda nasional Make it in the Emirates 2026 yang akan berlangsung di Abu Dhabi. Forum ini diproyeksikan menjadi platform industri utama bagi UEA untuk menarik kontraktor EPC dan produsen lokal guna mendukung target-target besar dalam peta jalan energi pasca-OPEC.

JAKARTA - World Bank atau Bank Dunia baru saja merilis laporan Commodity Markets Outlook yang menyebutkan bahwa perang di Timur Tengah telah memicu kejutan pasokan energi global terbesar dalam sejarah. Kondisi ini menjadi peringatan merah bagi ekonomi global.

Gangguan masif di Selat Hormuz diperkirakan akan mengerek biaya energi hingga 24% tahun ini, menyentuh level tertinggi sejak 2022. Fenomena ini diprediksi tidak hanya mengancam stok BBM (Bahan Bakar Minyak), tetapi juga memicu inflasi gila-gilaan yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Bos Bank Dunia Peringatkan Dampak Ngeri Penutupan Selat Hormuz: Ekonomi Global Tak Pulih Instan



Perang antara AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan infrastruktur energi dan jalur pelayaran vital. Bank Dunia mencatat bahwa pasokan global telah terpangkas sekitar 10 juta barel per hari pada tahap awal konflik ini.

"Dunia sedang menghadapi guncangan pasokan energi terbesar yang pernah tercatat," tulis laporan Bank Dunia.

Jika konflik terus memanas, harga minyak mentah diprediksi akan menetap di rata-rata USD115 per barel, bahkan berpotensi melampaui angka tersebut.

Bukan Hanya BBM: Harga Pangan dan Logam Ikut Membara

Efek domino dari krisis ini dilaporkan akan merambat ke berbagai sektor kebutuhan pokok manusia. Dimana harga pupuk diproyeksikan melonjak 31%, dipicu oleh kenaikan harga urea sebesar 60%. Ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan global.

Dunia Siaga Satu! Harga Minyak Dunia Mendidih Tembus USD126 per Barel, Rekor Tertinggi Sejak 2022



Sedangkan harga tembaga, aluminium, dan timah diperkirakan akan mencetak rekor tertinggi baru. Uni Eropa menjadi wilayah paling rentan dengan lonjakan biaya impor gas yang sangat tajam.

"Masyarakat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan dan bahan bakar akan menjadi yang paling terpukul, begitu juga dengan ekonomi negara berkembang yang sudah terbebani utang besar," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill memberikan peringatan keras.

Kondisi pasar semakin tidak menentu setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Langkah ini menambah volatilitas pasar karena memberikan kebebasan bagi produsen besar untuk mengatur harga dan output mereka sendiri.

Di sisi lain, minyak mentah Brent sempat menyentuh USD117 per barel. Kenaikan ini diperparah oleh kegagalan negosiasi antara Washington dan Teheran. Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade angkatan laut.

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) resmi keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC mulai 1 Mei 2026, menambah daftar negara yang hengkang dari kartel minyak dunia itu dalam tujuh tahun terakhir. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran terhadap melemahnya pengaruh OPEC di tengah meningkatnya ketidakstabilan pasar energi global akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Analis Capital Economics menilai keluarnya UEA mencerminkan semakin longgarnya soliditas internal OPEC, terutama setelah sejumlah negara anggota memilih meninggalkan organisasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Setelah melakukan investasi besar-besaran untuk memperluas kapasitas produksi energi dalam beberapa tahun terakhir, UEA sangat ingin memompa lebih banyak minyak. Lagi pula, ikatan yang menyatukan anggota OPEC mulai melonggar, terutama setelah keluarnya Qatar pada 2019," demikian analisis Capital Economics dikutip dari AP, Sabtu (2/5/2026).

UEA bukan negara pertama yang keluar dari OPEC dalam beberapa tahun terakhir. Qatar lebih dahulu hengkang pada 2019, disusul Ekuador pada 2020 dan Angola pada 2024. Sebagian besar negara tersebut keluar karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan kuota produksi minyak yang diterapkan organisasi.

Media Al Jazeera melaporkan pemerintah Abu Dhabi beralasan ingin lebih fokus pada "kepentingan nasional". Rumor keluarnya UEA sebenarnya telah beredar selama bertahun-tahun, terutama terkait tuntutan negara itu untuk memperoleh kuota produksi yang lebih besar.

Sebelum perang AS-Israel melawan Iran pecah, UEA memproduksi rata-rata 3,3 juta barel minyak per hari. Namun kapasitas produksinya diperkirakan mencapai 4,5 juta hingga 5 juta barel per hari, menjadikan negara itu bersama Arab Saudi sebagai pemilik cadangan kapasitas produksi terbesar di OPEC.

Posisi tersebut membuat UEA berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi global. Namun, perang di kawasan Timur Tengah, termasuk kerusakan fasilitas energi dan penutupan Selat Hormuz, menghambat kemampuan negara itu dalam merespons guncangan pasar.

Selain persoalan kuota produksi, kebijakan luar negeri UEA juga dinilai tidak selalu sejalan dengan anggota OPEC lainnya. Kedekatan Abu Dhabi dengan Amerika Serikat dan Israel melalui Abraham Accords 2020 memunculkan ketidaknyamanan di kalangan sejumlah anggota, termasuk Iran.

Iran sebagai salah satu negara pendiri OPEC beberapa kali mengkritik negara-negara Teluk, termasuk UEA, yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. Ketegangan tersebut memperburuk dinamika internal organisasi di tengah tekanan geopolitik kawasan.

OPEC dibentuk pada Konferensi Baghdad pada September 1960 oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Organisasi yang bermarkas di Wina, Austria, itu bertujuan menyatukan kebijakan perminyakan anggota untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan energi dunia.

Saat ini OPEC memiliki 12 anggota dan menguasai sekitar 30 persen pasokan minyak global. Sejak 2016, organisasi itu juga membentuk kerja sama OPEC+ bersama negara produsen nonanggota seperti Rusia, Kazakhstan, Oman, Brasil, dan Sudan Selatan guna memperkuat pengaruh pasar energi global.

Direktur Senior Program Timur Tengah Atlantic Council William F. Wechsler mengatakan UEA memiliki kepentingan jangka panjang untuk memaksimalkan nilai ekonomis cadangan minyaknya sebelum permintaan global mencapai puncak dan memasuki tren penurunan permanen.

"Dalam jangka panjang, UEA ingin memonetisasi cadangan minyaknya sebelum permintaan minyak mencapai puncak dan kemudian mengalami penurunan selama beberapa generasi," ujar Wechsler.

JAKARTA - Keputusan mengejutkan Uni Emirat Arab (UEA) untuk keluar dari keanggotaan OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei 2026 diprediksi akan mengubah peta kekuatan energi dunia. Langkah strategis ini diambil Abu Dhabi guna memprioritaskan kepentingan nasional serta mempercepat transisi energi jangka panjang mereka.

"Kepergian UEA menghapus salah satu pilar utama yang mendasari kemampuan OPEC dalam mengelola pasar. Akibatnya, OPEC akan menjadi lebih lemah secara struktural," ujar Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy, Jorge León, dalam keterangan resminya, dikutip dari CNBC International, Sabtu (2/5/2026).

Mundurnya UEA terjadi di tengah situasi geopolitik yang sangat rapuh akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memicu gangguan distribusi. Penutupan Selat Hormuz bahkan telah menjebak lebih dari 13 juta barel minyak per hari, atau sekitar 13% dari total pasokan global, yang memicu lonjakan harga di pasar internasional.

Menteri Energi UEA, Suhail Al Mazrouei, menegaskan waktu pengunduran diri ini telah diatur guna meminimalkan gangguan bagi produsen lain di dalam kelompok tersebut. Ia menekankan perlunya kebebasan dalam mengambil keputusan produksi tanpa hambatan kuota organisasi guna mencapai target kapasitas 5 juta barel per hari pada 2027.

Kehilangan UEA merupakan pukulan telak bagi organisasi tersebut karena negara ini merupakan anggota paling berpengaruh kedua setelah Arab Saudi. Bersama Saudi, UEA selama ini mengendalikan mayoritas kapasitas cadangan (spare capacity) dunia yang mencapai lebih dari 4 juta barel per hari untuk merespons guncangan pasokan.

Selain alasan ekonomi, faktor politik regional turut melatarbelakangi keputusan ini. Laporan menyebutkan adanya ketidakpuasan UEA terhadap negara-negara Arab lain yang dianggap tidak cukup memberikan perlindungan dari serangan Iran, serta adanya dinamika hubungan dengan Arab Saudi sebagai kekuatan dominan di OPEC.

Hengkangnya UEA diprediksi akan memberikan tekanan terhadap harga minyak dalam jangka panjang atau bersifat bearish. Tanpa ikatan kuota, UEA memiliki fleksibilitas penuh untuk meningkatkan output dan mengoptimalkan kapasitas produksinya demi investasi masa depan di sektor energi terbarukan.

Namun, sejumlah pengamat memperingatkan adanya risiko volatilitas harga yang lebih tinggi di masa depan. Pasar dikhawatirkan akan kehilangan mekanisme kontrol yang biasanya dilakukan kolektif, sehingga memicu spekulasi yang lebih tajam di tengah tensi global yang belum stabil.

Meskipun harga kontrak berjangka belum bereaksi drastis pada pekan ini, beban lebih besar kini berada di pundak Arab Saudi untuk menjaga keseimbangan pasokan. Saudi kemungkinan harus mengambil peran lebih dominan guna mencegah harga jatuh terlalu dalam jika terjadi kelebihan pasokan di pasar global.

Di sisi lain, kebebasan UEA memberikan ruang bagi negara tersebut untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dan investasi nonmigas. Meski keluar secara resmi, kerja sama informal antara UEA dan organisasi tersebut diperkirakan tetap terbuka saat kondisi pasar membutuhkan stabilisasi bersama.

Para ahli menyimpulkan, meskipun UEA menginginkan otonomi kebijakan energi, risiko perang harga tetap menghantui industri minyak mentah dunia. Kepastian mengenai stabilitas energi global kini bergantung pada seberapa cepat pasar beradaptasi dengan tatanan baru tanpa kehadiran kekuatan cadangan UEA di dalam kartel.

JAKARTA - Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dinilai berpotensi mengubah dinamika pasar energi global di tengah ketidakpastian geopolitik dan krisis pasokan minyak dunia. Langkah tersebut muncul saat kawasan Timur Tengah masih dibayangi konflik Iran-AS yang turut mengganggu distribusi energi melalui Selat Hormuz.

"UEA sedang mempersiapkan dunia pascaperang Iran di mana permintaan minyak menurun, dan kekuatan OPEC untuk mempertahankan kendali serta disiplin akan melemah," ujar Analis Energi Ember Future, Kingsmill Bond, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (1/5/2026).

UEA menyatakan keluar dari OPEC demi fokus pada kepentingan nasional dan memperluas fleksibilitas produksi minyaknya. Selama beberapa tahun terakhir, Abu Dhabi diketahui tidak puas terhadap kebijakan kuota produksi OPEC yang dianggap membatasi ambisi ekspansi energi negara tersebut.

Negara Teluk tersebut telah menggelontorkan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dari 3 juta barel per hari menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Namun, dalam skema OPEC sebelumnya, UEA hanya diperbolehkan memproduksi sekitar 3,2 juta barel per hari meski kapasitas aktualnya telah mencapai 4,8 juta barel per hari.

Para analis menilai dampak langsung keluarnya UEA terhadap pasar energi global masih tertahan, karena distribusi minyak kawasan Teluk terganggu akibat pengetatan akses di Selat Hormuz oleh Iran. Meski demikian, UEA masih mampu mengekspor sebagian minyak melalui terminal Fujairah di Teluk Oman yang berada di luar jalur Hormuz.

Jika konflik mereda dan jalur pelayaran kembali normal, UEA diperkirakan dapat membanjiri pasar dengan tambahan produksi sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 1,5% pasokan minyak global. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan harga minyak dan memperlemah pengaruh OPEC dalam mengendalikan pasar.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai keluarnya UEA tidak akan menggoyahkan eksistensi OPEC maupun OPEC+. Mantan penasihat senior minyak Arab Saudi Mohammad al-Sabban menyebut organisasi itu masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga energi global.

OPEC telah bertahan menghadapi berbagai krisis sejak berdiri pada 1960-an, termasuk keluarnya sejumlah anggota seperti Qatar, Indonesia, Angola, dan Ekuador. Namun, keputusan UEA kali ini mencerminkan semakin dalamnya perbedaan geopolitik di kawasan Teluk, terutama antara Abu Dhabi dan Riyadh dalam memandang arah kebijakan energi dan hubungan dengan Iran.

JAKARTA - Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) melaporkan pasokan gas alam cair (LNG) global anjlok sekitar 20% akibat dampak konflik Iran yang merembet ke pasar energi dunia. Gangguan distribusi melalui Selat Hormuz menjadi faktor utama yang menekan produksi dan mengubah arah pasar dari pertumbuhan menjadi kontraksi tajam.

"Setiap bulan tanpa pengiriman LNG melalui Selat Hormuz menyebabkan kehilangan pasokan sekitar 10 miliar meter kubik dan memaksa revisi ke bawah prospek permintaan di wilayah impor utama," demikian pernyataan IEA dikutip dari The National, Kamis (30/4).

Penurunan tajam pasokan LNG tersebut sangat kontras dengan puncak pertumbuhan hampir 17% yang tercatat pada Januari lalu. IEA menyebut permintaan menurun di pasar impor LNG utama, yang diperburuk oleh faktor cuaca, harga lebih tinggi, serta kebijakan penghematan permintaan di berbagai negara.

Beberapa negara Asia, yang sebagian besar sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah sedang melakukan langkah penghematan permintaan dan penggantian bahan bakar untuk mengurangi penggunaan gas alam. IEA mencatat lembaga tersebut memiliki 32 negara anggota dan 13 negara asosiasi yang terdampak dinamika ini.

IEA menyatakan bahwa setiap bulan tanpa pengiriman LNG melalui Selat Hormuz menyebabkan kehilangan pasokan sekitar 10 miliar meter kubik (bcm). Hal itu, menurut para analis lembaga tersebut, mengakibatkan revisi ke bawah terhadap prospek permintaan di wilayah-wilayah impor utama.

Selat Hormuz, yang merupakan titik sempit kunci dan biasanya dilalui seperlima ekspor energi dunia, kini menjadi pusat konflik AS-Iran yang telah memasuki pekan kesembilan. Konflik tersebut telah mengganggu aliran LNG secara signifikan.

Pemuatan LNG dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA), dua pemain kunci di pasar global, tercatat turun 9,5 bcm secara tahunan. Serangan Iran terhadap QatarEnergy memaksa perusahaan tersebut menyatakan force majeure hanya seminggu setelah permusuhan dimulai.

Kerugian pasokan LNG dari kedua negara Teluk itu diperkirakan mencapai sekitar 20 bcm selama periode Maret hingga April. Padahal, QatarEnergy memproduksi sekitar 18,5 miliar kaki kubik gas per hari dari ladang North Dome, yang memungkinkan negara tersebut memasok seperlima kebutuhan LNG dunia.

"Selain gangguan aliran LNG melalui Selat Hormuz, kerusakan pada infrastruktur likuefaksi LNG Qatar telah menurunkan prospek pertumbuhan pasokan LNG global dalam jangka menengah," tambah laporan IEA. "Konflik Timur Tengah telah mengganggu industri gas alam Qatar secara mendalam dan diperkirakan menunda efek gelombang LNG yang sedang berlangsung setidaknya dua tahun."

Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, konflik tersebut telah menyebabkan kehilangan kumulatif sekitar 120 bcm pasokan LNG untuk periode 2026-2030. Angka itu mempertimbangkan efek gabungan dari gangguan jangka pendek maupun implikasi jangka menengah terhadap pasokan.

"Kerugian akibat konflik Timur Tengah menyumbang sekitar 15 persen dari pasokan LNG global yang diharapkan selama periode 2026-2030. Dampak terhadap pertumbuhan terutama terkonsentrasi pada 2026-2027 dan, oleh karena itu, menunda efek pelonggaran pasar dari gelombang LNG setidaknya dua tahun," demikian kutipan laporan IEA.

Di antara negara-negara regional lain, Irak paling terpukul oleh krisis LNG karena impor gas pipa dari Iran ke Irak dihentikan sementara setelah serangan ke ladang South Pars Iran. IEA menyebut situasi itu menciptakan efek berantai pada kondisi pasokan gas dan listrik Irak yang sudah rapuh sejak 2017.

Krisis ini juga menyoroti kebutuhan investasi yang memadai secara berkelanjutan di seluruh rantai nilai gas dan LNG serta sumber energi lain. IEA menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih erat antara produsen dan konsumen untuk memperkuat keamanan pasokan, mengingat volatilitas harga yang meningkat juga menyoroti keuntungan dari portofolio kontrak jangka panjang yang beragam.

JAKARTA - Pemerintah Rusia memastikan tetap bertahan dalam aliansi produsen minyak global OPEC+ meskipun Uni Emirat Arab (UEA) telah memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Langkah ini diambil Moskow guna menjaga kepastian pasar di tengah meningkatnya gejolak energi global yang dipicu oleh tekanan geopolitik saat ini.

"OPEC+ adalah format penting yang membantu meminimalkan fluktuasi di pasar energi dan memungkinkan stabilisasi pasar," ujar Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dikutip dari NDTV, Kamis (30/4).

Peskov menegaskan, Rusia memandang peran strategis aliansi ini sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga energi dunia. Menurutnya, keberadaan koordinasi antarnegara produsen minyak menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian pasar yang kian dinamis.

Sebelumnya, UEA secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Selasa lalu yang mulai berlaku efektif per 1 Mei. Keputusan Abu Dhabi tersebut dinilai sebagai pukulan telak bagi kredibilitas kelompok produsen minyak global, terutama di tengah krisis energi akibat eskalasi konflik di Iran.

Meskipun menyayangkan langkah tersebut, Rusia menyatakan tetap menghormati keputusan kedaulatan UEA untuk menanggalkan status keanggotaannya. Peskov berharap hubungan bilateral dan dialog energi antara Moskow dan Abu Dhabi tetap terjaga dengan baik, sekalipun keduanya kini berada di luar kerangka formal OPEC+.

Sebagaimana diketahui, Rusia telah menjadi pilar utama dalam aliansi OPEC+ sejak tahun 2016 dan menempati posisi sebagai salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), kolektif negara-negara anggota OPEC+ menyumbang hampir 50% dari total produksi minyak global.

Keluarnya UEA sebagai produsen minyak terbesar keempat dalam kelompok tersebut, diprediksi akan mengubah peta kekuatan dan dinamika internal organisasi secara signifikan. Namun, Moskow optimistis stabilitas pasar tetap dapat dikelola melalui komitmen kuat dari anggota yang tersisa.

Kini mata dunia tertuju pada langkah Rusia dan Arab Saudi sebagai pemimpin de facto aliansi tersebut untuk meredam spekulasi pasar. Keteguhan Rusia untuk bertahan diharapkan dapat memberikan sentimen positif dan mencegah efek domino bagi anggota OPEC+ lainnya di masa depan.

Pemerintah Malaysia meminta seluruh kementerian lembaga hingga badan federal untuk memangkas anggaran operasional 2026. Kebijakan ini sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global.

Langkah itu dilakukan untuk melindungi warga Negeri Jiran dari kenaikan biaya hidup akibat perang, mengutip Channel News Asia pada Kamis (30/4).

"Lonjakan tajam harga energi akibat konflik telah berdampak langsung pada biaya hidup dan meningkatkan tagihan subsidi pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Malaysia Johan Mahmood Merican dalam dokumen internal.

Johan mengungkapkan biaya subsidi diperkirakan mencapai 58,4 miliar ringgit (US$14,79 miliar) atau setara Rp256,38 triliun (kurs Rp17.335) tahun ini.

Perkiraan angka itu jauh melampaui alokasi awal sebesar 15 miliar ringgit atau setara Rp65,57 triliun (kurs Rp4.371 per ringgit) yang direncanakan untuk 2026.

Kementerian Keuangan Malaysia mencatat biaya subsidi energi kini mencapai sekitar 7 miliar ringgit atau setara Rp30,59 triliun per bulan. Angka ini meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan sebelum konflik pecah pada akhir Februari 2026.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah pun meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang belanja operasional mereka. Proposal pemangkasan anggaran diminta diserahkan paling lambat 15 Mei mendatang.

Sejumlah langkah penghematan telah diusulkan dalam kebijakan tersebut. Di antaranya pembatasan gaji dan tunjangan untuk posisi kosong, pemangkasan 10 persen belanja barang dan jasa, serta pengurangan 20 persen anggaran bagi badan hukum dan perusahaan milik negara.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil, membenarkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi. Ia menegaskan pemerintah belum berencana mengajukan ulang anggaran 2026 ke parlemen.

"Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk merampingkan program dan implementasinya, seiring Malaysia menghadapi tantangan dari krisis pasokan global," ujar Fahmi dalam konferensi pers.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memastikan pasokan energi domestik masih aman dalam jangka pendek. Perusahaan minyak nasional Petronas disebut menjamin ketersediaan energi untuk Mei dan Juni.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai lonjakan harga bahan bakar. Kenaikan harga minyak bumi dan diesel dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperketat impor sejumlah komoditas strategis melalui penerbitan regulasi baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Kebijakan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

Adapun, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.

“Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), serta buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor.

Adapun, dia menyampaikan proses perumusan beleid ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Setiap usulan penyesuaian kebijakan, ujar Budi, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi denganregulatory impactanalisis, forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendag juga telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026 yang diikuti pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Andri menambahkan pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

Dia menyampaikan salah satu komoditas komoditas yang diatur adalah kacang hijau dan kacang tanah. Dia menyebut penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas ini disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume.

“Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dia menegaskan bahwa mulai 8 Mei 2026, importir wajib mengantongi PI dengan rekomendasi teknis untuk komoditas tertentu, serta memenuhi persyaratan tambahan seperti neraca komoditas untuk beras pakan dan bukti kepemilikan cold storage untuk impor buah pir.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu Erwin Hariadi menyampaikan implementasi beleid ini juga diikuti penyesuaian pada sistem digital.

Dia memastikan pengajuan PI untuk komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat dilakukan melalui SINSW sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

BENGALURU - Uni Emirat Arab (UEA) diperkirakan akan meningkatkan pasokan minyak lebih cepat setelah memutuskan keluar dari OPEC mulai 1 Mei 2026. Langkah ini dinilai memberi ruang lebih besar bagi negara tersebut untuk meningkatkan produksi tanpa terikat kuota.

Keputusan ini dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi UEA karena tidak lagi dibatasi target produksi OPEC+, kata analis Barclays dalam catatan risetnya dikutip dari Reuters, Rabu (29/4/2026).

UEA, yang merupakan produsen minyak terbesar keempat di OPEC, sebelumnya terikat pada kesepakatan pembatasan produksi bersama negara-negara anggota lainnya. Dengan keluar dari organisasi tersebut, UEA memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan produksi sesuai kebutuhan pasar dan strategi nasional.

Namun demikian, peningkatan pasokan minyak tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan produksi. Kondisi geopolitik di kawasan Teluk, khususnya di Selat Hormuz, masih menjadi faktor penentu distribusi energi global. Jalur tersebut merupakan rute bagi sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia.

Data menunjukkan arus kapal tanker di Selat Hormuz masih terbatas, dengan rata-rata pergerakan harian turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh belum tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Sementara itu, analis ANZ Bank menilai dampak jangka pendek keluarnya UEA terhadap harga minyak global relatif terbatas. Faktor seperti kondisi geopolitik, persediaan, dan logistik dinilai lebih dominan dalam memengaruhi harga dibandingkan perubahan struktur organisasi. Meskipun UEA memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi, realisasi ekspor tetap bergantung pada stabilitas jalur distribusi energi di kawasan.