REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) merealisasikan ekspor 47.250 ton urea ke Australia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik. Pengiriman yang ditandai dengan tibanya kapal MV Medi Luna di Pelabuhan Brisbane, Queensland, Australia, menjadi implementasi kerja sama ekspor pupuk Indonesia-Australia melalui skema government-to-government (G-to-G). Langkah tersebut sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di tengah ketidakpastian pasokan global.

Keberhasilan ekspor ini mencerminkan hasil transformasi yang telah dijalankan Pupuk Indonesia dalam memperkuat daya saing, efisiensi operasional, serta kapasitas produksi perusahaan. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk memperluas pasar dan bersaing di tingkat internasional.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan transformasi yang dijalankan Pupuk Indonesia telah memberikan dampak nyata terhadap kinerja dan daya saing perusahaan.

“Transformasi Pupuk Indonesia sudah menunjukkan hasil. Tidak hanya kuat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah mampu menjadi pemain ekspor yang diperhitungkan di pasar global,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Dengan kapasitas produksi pupuk mencapai 14,8 juta ton per tahun dan target produksi urea sebesar 7,8 juta ton pada 2026, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus melayani pasar ekspor.

Hingga 22 Juni 2026, stok pupuk bersubsidi tercatat mencapai 1,23 juta ton, sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,61 juta ton atau meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan petani nasional dan pengembangan pasar internasional.

Ekspor urea ke Australia merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk memperkuat kerja sama di bidang pangan dan pertanian.

Dengan kebutuhan urea Australia yang mencapai sekitar 3,7 juta ton per tahun, Indonesia hadir sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kepastian pasokan bagi sektor pertanian Australia sekaligus mendukung ketahanan pangan kawasan.

Pengiriman perdana dilakukan menggunakan MV Medi Luna yang diberangkatkan dari Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur, pada pertengahan Mei 2026.

Sepanjang tahun ini, realisasi ekspor akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 250.000 ton. Langkah tersebut semakin memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai perusahaan pupuk nasional yang berdaya saing global serta mempertegas peran Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk dan ketahanan pangan di kawasan Indo-Pasifik.

Bisnis.com, BRISBANE — PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ekspor pupuk ke sejumlah negara, termasuk Australia, tidak akan mengganggu pasokan bagi petani dalam negeri.

Presiden Direktur Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perusahaan tetap memegang arahan pemerintah untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional sebelum menyalurkan produk ke pasar ekspor.

“Pada prinsipnya arahan dari Bapak Presiden adalah penuhi dulu kebutuhan pupuk dalam negeri untuk para petani kita,” katanya dalam seremoni kedatangan pupuk urea ke Australia di Port of Brisbane, Senin (22/6/2026).

Rahmad menjelaskan Indonesia memiliki kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan domestik. Kondisi tersebut membuat industri pupuk nasional memiliki surplus struktural sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

“Ini bukan karena ada krisis kemudian kita mengekspor, tapi karena memang desain secara struktural industri pupuk Indonesia sebagian adalah export-oriented,” ujarnya.

Komitmen tersebut disampaikan seiring dengan tibanya pengiriman perdana 47.250 ton urea dari Bontang ke Australia. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G) antara RI dan Australia dengan total volume mencapai 250.000 ton.

Rahmad mengatakan Indonesia juga tengah menjajaki peluang ekspor ke sejumlah negara lain seperti India dan Bangladesh yang membutuhkan tambahan pasokan pupuk.

Dia menegaskan ekspor pupuk tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan stabilitas pasokan negara tujuan maupun kebutuhan petani domestik.

“Karena desainnya industri kita memang sebagian untuk ekspor, maka kita tidak boleh menggunakan pupuk sebagai alat untuk mengganggu kestabilan negara. Itu adalah hal yang sangat clear dari prinsipnya,” katanya.

Menurut Rahmad, meningkatnya ketidakpastian geopolitik global membuat banyak negara mulai mencari pemasok pupuk yang lebih dekat dan andal. Indonesia dinilai memiliki keunggulan karena mampu menawarkan pasokan yang stabil sekaligus memiliki kedekatan geografis dengan pasar tujuan.

“Saya rasa dunia akan belajar pentingnya diversifikasi, pentingnya proximity, dan pentingnya reliability. Hari ini Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah reliable supplier,” ujarnya.

Pemerintah Australia menyambut kedatangan pasokan pupuk dari Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan kawasan.

First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Calmers mengatakan pengiriman urea dari Indonesia memberikan kepastian pasokan bagi petani Australia sekaligus memperkuat keamanan pangan regional.

“Pupuk memberikan petani kelas dunia kami kepastian dan kepercayaan yang dibutuhkan. Selain itu, ekspor pupuk juga memastikan ketahanan pangan Australia dan regional lain yang lebih luas,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama pupuk mencerminkan semakin eratnya integrasi rantai pasok pangan kedua negara.

Australia menjadi pemasok sejumlah komoditas penting bagi Indonesia seperti gandum dan kapas, sementara Indonesia memasok pupuk yang dibutuhkan sektor pertanian Australia.

“Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia,” pungkasnya.

Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia.

“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/6), ia menyebutkan, pihaknya telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di berbagai daerah.

"Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petan," ujarnya.

Zulhas menjelaskan bahwa secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton yang terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.

Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat telah melampaui 4 juta ton.

Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.

Sementara itu, ia menyebutkan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.

Menurut Zulhas, pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah.

Ia mengatakan pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran dan mudah diakses petani.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.

“Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” ucap dia.

Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan.

Zulhas menjelaskan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga pasokan pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram (kg) untuk seluruh kualitas gabah guna memperkuat kesejahteraan petani.

Menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak harga gabah bahkan telah mencapai sekitar Rp7.000 per kg.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi atau cost plus menjadi nilai komersial atau market-to-market.

Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani tanpa mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global khususnya di kawasan Timur Tengah saat ini.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.

“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata dia di Jakarta, Selasa.

Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia dalam keterangannya, pemerintah mengambil beberapa upaya antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani, diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

"Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar dia saat webinar "Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional".

Yustina menegaskan di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.

Untuk sektor pertanian terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.

Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah.

Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.

”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional.

Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.

Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.

Pada 2026, BUMN tersebut menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.

Surplus produksi tersebut, menurut Junianto membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.

Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, dia menambahkan konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global, namun untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.

Hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.

Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, perusahaan memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.

Sedangkan untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait, sehingga Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan pasokan dan produksi untuk mendukung rencana pemerintah dalam memanfaatkan peluang ekspor pupuk urea ke pasar global.

Langkah ini dilakukan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri sebagai prioritas utama.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, di tengah dinamika geopolitik global, perusahaan memiliki ketahanan pasokan yang kuat, khususnya untuk komoditas urea.

“Arahan dari Kementerian Pertanian melalui Pak Wakil Menteri Pertanian sangat jelas. Kita ekspor ketika kebutuhan dalam negeri cukup,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Rahmad menambahkan, sebagai salah satu produsen urea terbesar di dunia, Pupuk Indonesia memiliki posisi strategis sebagai stabilisator pasokan urea global di tengah disrupsi rantai pasok pupuk.

Dinamika global tersebut justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar melalui ekspor, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional dan ketahanan pangan regional.

“Di tengah gejolak global, banyak orang selalu berpikir kita pasti rentan. Tapi ternyata di sektor industri pupuk kita itu kita tidak rentan, justru malah bisa mengambil posisi sebagai salah satu penyelamat ekosistem pangan regional. Karena kita bisa membantu negara-negara yang membutuhkan pupuk,” ujar Rahmad.

Kendati demikian, Rahmad menyebut rencana ekspor ini tidak akan mengganggu kebutuhan pupuk dalam negeri dengan memperhitungkan masa tanam.

Pupuk Indonesia hanya melaksanakan ekspor berdasarkan penugasan resmi pemerintah dan setelah memastikan ketersediaan pupuk bagi petani aman saat masa tanam.

“Nah, kita tidak mungkin akan mengekspor ketika musim tanam. Itu tadi jelas dan Dubes India sudah menyepakati bahwa kita mengekspor di luar musim tanam,” ucap Rahmad.

Sebagai catatan, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi urea mencapai 9,4 juta ton per tahun, lebih tinggi dari kebutuhan domestik yang berada pada kisaran 6–7 juta ton per tahun.

Kapasitas ini didukung oleh ketersediaan bahan baku utama berupa gas alam yang dijamin pemerintah, baik dari sisi volume maupun harga.

Kapasitas produksi tersebut turut menopang ketersediaan stok pupuk yang hingga 14 April 2026 mencapai sekitar 1,2 juta ton baik subsidi maupun non-subsidi.

Stok tersebut akan terus diperkuat dengan produksi harian yang berjalan dengan optimal.

“Saat ini (stok kami) 1,2 juta ton. Jadi 1,2 juta ton ditambah dengan produksi kita yang setiap hari itu untuk urea saja sekitar 25 ribu ton per hari. Ditambah untuk NPK kita itu kira-kira sekitar 15 ribu ton per hari. Jadi sangat cukup,” kata Rahmad.

Lebih lanjut, Pupuk Indonesia juga memastikan di tengah fluktuasi harga pupuk global, pemerintah memastikan harga pupuk subsidi tetap stabil.

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang telah diturunkan sebesar 20 persen pada Oktober 2025 menjadi instrumen untuk melindungi petani dari gejolak harga internasional, sehingga keterjangkauan pupuk tetap terjaga.

“Seperti yang sudah ditegaskan oleh Pak Mentan dan Wamentan, HET pupuk subsidi untuk petani akan tetap sama. Artinya ketika harga dunia naik, harga pupuk subsidi di Indonesia justru turun,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang menyebut empat negara telah menjalin komunikasi untuk mengimpor pupuk urea dari Indonesia di tengah gangguan distribusi global akibat situasi Selat Hormuz.

Empat negara tersebut adalah Australia, India, Filipina dan Brasil.

Meski demikian, kebijakan ekspor tetap dilakukan secara hati-hati, dengan memastikan kebutuhan petani dalam negeri telah terpenuhi.

“Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea. Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut," kata Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menunda rencana pensiun atau “suntik mati” pabrik pupuk tua dinilai sebagai langkah taktis di tengah lonjakan harga urea global dan gangguan pasokan dunia. Di balik inefisiensi fasilitas lama, momentum krisis justru membuka peluang keuntungan jangka pendek bagi industri pupuk nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan terganggunya jalur distribusi pupuk dunia, justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas produksi, termasuk dari pabrik-pabrik tua yang menjadi target peremajaan.

“Tadinya kan pabrik yang sudah tua ini ibaratnya pelan-pelan kami akan remajakan sehingga yang lama nanti kami suntik mati lah katakanlah gitu,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Alih-alih dipensiunkan, fasilitas produksi berusia tua justru kembali dioptimalkan untuk mengejar peluang ekspor dan menambah pasokan, seiring meningkatnya permintaan dari berbagai negara akibat disrupsi distribusi pupuk internasional.

“Tetapi karena ada disrupsi ini, di mana harga pupuk berapapun negara lain mau beli. Jadi ya kami nyalakan saja pabriknya sehingga kita bisa juga punyaadded value, punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dari penjualan urea kita ke negara lain,” terangnya.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai keputusan untuk menunda rencana pensiun pabrik pupuk tua merupakan langkah yang tepat di tengah situasi global saat ini.

Dia menjelaskan, dunia tengah menghadapi gangguan besar pada jalur distribusi pupuk, terutama di Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar sepertiga pasokan global, sehingga mendorong harga urea melonjak drastis hingga mendekati US$900 per ton.

“Dalam kondisi seperti ini, pabrik yang sebelumnya dianggap tidak efisien justru kembali layak dioperasikan. Jadi langkah pemerintah ini lebih ke respons cepat untuk menjaga pasokan sekaligus menangkap peluang ekspor. Tetapi perlu diingat, ini solusi jangka pendek, bukan untuk selamanya,” kata Afaqa ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Afaqa menyebut peluang ekspor urea Indonesia saat ini sangat besar, seiring kapasitas produksi nasional yang mencapai sekitar 14,8 juta ton per tahun, termasuk urea sekitar 9,4 juta ton dengan potensi ekspor hingga 1,5 juta ton.

Dia menuturkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina aktif mencari pasokan dari Indonesia, bahkan bersedia membeli dengan harga tinggi. “Bahkan ada yang siap membeli dengan harga tinggi. Jadi posisi Indonesia saat ini sangat strategis di pasar pupuk global,” kata Afaqa.

Meski demikian, Indef menilai pabrik pupuk tua masih kalah jauh dari sisi efisiensi dibandingkan pabrik baru. Konsumsi gas yang lebih tinggi membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, sementara operasionalnya juga dinilai tidak seandal fasilitas modern.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah pabrik berusia di atas 30 tahun memiliki tingkat konsumsi energi yang jauh melampaui standar global. Sebaliknya, pabrik baru mampu beroperasi lebih hemat dan efisien.

“Jadi dalam kondisi normal, pabrik tua ini sebenarnya tidak kompetitif. Mereka ‘hidup kembali’ sekarang bukan karena efisien, tetapi karena harga pasar sedang sangat tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, dia berpandangan strategi mengandalkan pabrik pupuk tua tidak akan relevan ketika harga global kembali normal. Dalam kondisi tersebut, pabrik lama akan kembali tidak efisien dan berpotensi merugi.

Ke depan, Indef menilai pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai langkah sementara, sambil tetap mendorong modernisasi industri, peningkatan efisiensi, serta pengurangan ketergantungan pada teknologi lama.

Namun, dia menilai kenaikan harga urea yang kini menembus kisaran US$900 per ton cukup untuk menutup inefisiensi pabrik lama. Menurutnya, lonjakan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya merugi berbalik menjadi untung.

“Kenaikan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya rugi bisa berubah jadi untung. Semacam momentum ‘durian runtuh’ bagi industri pupuk,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengingatkan kondisi ini bukan didorong oleh peningkatan efisiensi, melainkan akibat lonjakan harga global, sehingga berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, pengoperasian kembali pabrik tua juga menyimpan risiko, baik dari sisi teknis maupun kualitas produksi. Pabrik yang telah berumur cenderung lebih rentan mengalami gangguan, membutuhkan perawatan lebih intensif, serta menghasilkan kualitas yang kurang stabil. Begitu pula dari sisi keselamatan yang diperlukan perhatian ekstra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menunda rencana pensiun atau 'suntik mati' pabrik pupuk tua di tengah lonjakan harga dan permintaan global imbas disrupsi pasokan, termasuk dampak memanasnya kawasan Selat Hormuz. Langkah ini ditempuh untuk memaksimalkan produksi urea nasional sekaligus menangkap peluang ekspor.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan gangguan rantai pasok global telah mendorong lonjakan permintaan pupuk, terutama urea, di berbagai negara.

Dia menjelaskan, sekitar sepertiga distribusi pupuk dunia melewati Selat Hormuz sehingga penutupan jalur tersebut berdampak signifikan terhadap pasokan global. Di sisi lain, Indonesia relatif aman untuk pasokan urea karena ditopang ketersediaan gas alam domestik sebagai bahan baku utama.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih mengoptimalkan seluruh kapasitas produksi, termasuk pabrik lama yang sebelumnya direncanakan akan diremajakan dan dihentikan operasinya secara bertahap.

“Jadi sebetulnya saya bisa katakan tadinya kan pabrik yang sudah tua ini ibaratnya pelan-pelan kita akan remajakan, sehingga yang lama nanti kita suntik mati,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Namun, lonjakan harga membuat strategi tersebut berubah. Pemerintah kini tetap mengoperasikan pabrik lama untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah ekspor.

“Tapi karena ada disrupsi ini, di mana harga pupuk berapa pun negara lain mau beli. Jadi ya kita nyalakan aja pabriknya sehingga kita bisa juga punya added value, punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dari penjualan urea kita ke negara lain,” ujarnya.

Sudaryono mengungkapkan, harga urea global yang sebelumnya berada di kisaran US$600—US$700 per ton kini telah menembus US$900 per ton. Kondisi ini mendorong banyak negara mencari pasokan alternatif, termasuk dari Indonesia.

Jika menengok Trading Economics, harga urea berada di level US$720,25 per ton pada Rabu (16/4/2026), atau naik 80,06% secara tahunan (year-on-year/yoy)

Di tengah peluang tersebut, Indonesia diperkirakan memiliki surplus urea sekitar 1,5 juta ton pada 2026 yang dapat dialokasikan untuk ekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Meski demikian, dia menegaskan prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan petani dalam negeri.

“Tapi yang kita ekspor adalah yang betul-betul kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri kita, baru sisanya nanti kita ekspor,” imbuhnya.

Revitalisasi Pabrik Pupuk

Dia juga memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya serapan pupuk di tingkat petani sebagai sinyal positif karena mencerminkan peningkatan aktivitas tanam.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan program revitalisasi pabrik tetap berjalan meski pemerintah mengoperasikan kembali fasilitas lama.

Dia menyatakan terdapat tujuh proyek revitalisasi yang tengah disiapkan, termasuk proyek di Fakfak, Papua Barat, yang saat ini masih dalam tahap perizinan dan persiapan engineering.

“Kami lagi mengurus izin-izin dan seterusnya. Masih pada level itu, cuma persiapan engineering sambil jalan. Kan ini harus ada amdal [Analisis Mengenai Dampak Lingkungan], harus ada izin pemerintah daerah, dan seterusnya itu kita urus paralel,” kata Rahmad saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Adapun, PT Pupuk Indonesia sebelumnya menyiapkan tujuh proyek investasi hingga 2029 untuk merevitalisasi pabrik tua, seiring mayoritas fasilitas produksi yang telah berusia di atas 20 tahun.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menyampaikan sebagian besar pabrik milik perusahaan telah beroperasi lebih dari dua dekade sehingga membutuhkan pembaruan teknologi dan peningkatan efisiensi.

“Pabrik-pabrik kita yang umurnya sudah tua. Jadi hampir 70% dari jumlah pabrik kita, dari sekitar 20 pabrik itu sudah usianya di atas 20 tahun. Kami melihat ini bukan hal yang baik, terlebih ini menyalahi bisnis. Karena kalau namanya bisnis itu kan kita akan dapat margin lebih besar kalau kita bisa menghemat biaya yang kita keluarkan,” ujar Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Sebagai bagian dari program revitalisasi, Pupuk Indonesia menyiapkan tujuh proyek investasi yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh, Gresik, Bontang, hingga Kujang. Proyek-proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menambah kapasitas produksi guna memastikan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional, terutama pupuk bersubsidi.

Adapun, sejumlah proyek yang tengah digarap mencakup pembangunan pabrik soda ash dan revamping pabrik amurea di Bontang, pembangunan pabrik NPK Ponska 6 di Gresik, proyek NPK Mitra di Kujang, serta pembangunan pabrik baru Pusri 3B di Palembang. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pembangunan pabrik amurea di Pusri dan pengembangan Kawasan Industri Pupuk Fakfak (KIPF) di Papua Barat.

Dia menjelaskan progres proyek saat ini bervariasi, mulai dari yang telah diresmikan dan memasuki tahap konstruksi awal hingga yang masih dalam fase persiapan. Secara keseluruhan, Pupuk Indonesia menargetkan seluruh proyek tersebut dapat mulai dibangun dan beroperasi secara bertahap sebelum 2029 sebagai bagian dari transformasi industri pupuk nasional.

“Jadi semuanya ditargetkan bisa groundbreaking dan beroperasi itu sebelum tahun 2029. Jadi itu komitmennya kami untuk memastikan bahwa proyek revitalisasi industri pupuk nasional itu bisa berjalan,” tuturnya.

Tekan Biaya Produksi

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai penundaan pensiun pabrik tua dapat dimaklumi sebagai langkah jangka pendek, tetapi tidak boleh menggeser agenda efisiensi industri.

“Rencana suntik mati itu, hemat saya, tetap harus dilanjutkan. Ini strategi jangka panjang yang mau tidak mau harus dilakukan,” kata Khudori kepadaBisnis, Kamis (16/4/2026).

Dia menilai tidak semua pabrik pupuk di bawah holding PT Pupuk Indonesia beroperasi secara efisien. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi membebani biaya produksi dan pada akhirnya menekan daya saing harga pupuk nasional.

Dia menyebut hanya sebagian kecil pabrik yang tergolong efisien, bahkan masih kalah kompetitif dibandingkan pabrik sejenis di negara lain seperti Rusia, sehingga diperlukan langkah efisiensi menyeluruh di industri pupuk nasional.

Menurutnya, lonjakan harga global memang dapat membuat pabrik yang sebelumnya tidak efisien menjadi tetap ekonomis untuk dioperasikan dalam jangka pendek.

“Dalam krisis akan terjadi kenaikan harga, yang level kenaikannya tergantung pada kondisi krisis. Ini membuat pupuk yang semula tidak kompetitif menjadi kompetitif,” tambahnya.

Namun, dalam jangka panjang, pemerintah tetap perlu mendorong modernisasi industri agar mampu bersaing di pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasokan pupuk menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini mencatat volume surplus produksi hingga 1,5 juta ton.

Di sisi lain, pasokan pupuk di banyak negara dunia justru tengah terimbas konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Indonesia dinilai mampu memastikan pasokan pupuk domestik tetap aman di tengah krisis geopolitik Timur Tengah.

Dok. Pupuk Indonesia Ilustrasi Pupuk Indonesia

Pupuk merupakan salah satu dari tiga komoditas perdagangan di luar minyak dan gas yang terdampak konflik di jalur pelayaran sempit di Teluk Persia tersebut.

Sebagai gambaran, sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia melewati jalur tersebut, termasuk urea dan amonia yang menjadi komponen utama nutrisi tanaman.

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat fondasi bisnisnya di tengah tekanan rantai pasok pupuk global, dengan fokus utama menjaga pasokan dalam negeri sekaligus memanfaatkan peluang ekspor.

Strategi ini menjadi kunci perusahaan dalam menopang ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas peran Indonesia di pasar global.

Daya tahan kapasitas produksi pupuk domestik

Indonesia diketahui memiliki kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun, termasuk 9,4 juta ton urea.

Pupuk Indonesia memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap gangguan pasokan global.

SHUTTERSTOCK/SINGKHAM Ilustrasi pupuk urea.

Kapasitas produksi yang besar tersebut ditopang oleh transformasi menyeluruh yang dijalankan perusahaan, mulai dari perbaikan kebijakan subsidi hingga tata kelola distribusi dan pembiayaan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan, pemenuhan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas utama.

"Setelah kebutuhan domestik terpenuhi, terdapat potensi ekspor sekitar 1,5 hingga 2 juta ton untuk mendukung stabilitas pasar global," ungkap dia dikutip dari Kontan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Herry Dermawan menilai kondisi pasokan pupuk nasional relatif kuat, salah satunya didukung oleh ketahanan bahan baku.

Hal tersebut tidak lepas dari peran Pupuk Indonesia dan pemerintah yang memastikan pasokan pupuk domestik tetap aman.

Berkat hal tersebut, di tengah terganggunya pasokan pupuk global, Indonesia justru mampu mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang telah diturunkan sebesar 20 persen pada 2025.

Sebagai catatan, penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen pada 2025 turut mendorong peningkatan penyerapan pupuk subsidi hingga 31 persen pada kuartal I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Luar biasa berani menurunkan harga pupuk 20 persen dan tadi juga sudah dinyatakan, walaupun ada perang Israel-Amerika lawan Iran, Insya Allah pupuk kita aman karena bahan baku kita sudah tersedia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Senada, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, TA Khalid menyampaikan Indonesia patut bersyukur karena penutupan Selat Hormuz tidak sampai berdampak negatif pada pasokan pupuk nasional.

“Kita bangga bahwa problemkonflik Timur Tengah tidak berefek pada kita. Padahal kita tahu, (penutupan) Selat Hormuz itu akan mengganggu pasokan pupuk dunia,” ujar Khalid.

SHUTTERSTOCK/CRINIGER KOLIO Ilustrasi pupuk NPK

Ia menambahkan, ketahanan pasokan ini tidak terlepas dari fondasi industri pupuk nasional yang telah dibangun sejak lama.

Menurut dia, konsistensi pemerintah dalam mengembangkan industri pupuk dari hulu hingga hilir menjadi kunci stabilitas pasokan saat ini.

“Pemerintah sejak Pak Presiden Soeharto sampai hari ini masih fokus bagaimana membangun industri pupuk,” kata dia.

Sebelumnya, dinamika konflik di kawasan Timur Tengah sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan pupuk dunia.

Namun, kondisi ini tidak berdampak signifikan bagi Indonesia karena kuatnya kapasitas produksi dalam negeri dan ketahanan rantai pasok bahan baku.

Padahal, penurunan drastis aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menjadi pemicu utama terganggunya distribusi pupuk.

Indonesia punya surplus pupuk, Australia Impor

Berdasarkan catatan Kompas.com, Indonesia diketahui memiliki surplus sekitar 1,5 juta ton urea, yang membuka peluang ekspor ke berbagai negara.

Kapasitas produksi urea PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 9,4 juta ton per tahun.

Target produksi pada 2026 sebesar 7,8 juta ton.

Sebanyak 6,3 juta ton dialokasikan untuk kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri.

Selisih antara produksi dan kebutuhan dalam negeri menghasilkan surplus.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut beberapa negara lain seperti India, Filipina, dan Brasil juga tertarik untuk mengimpor pupuk dari Indonesia.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Industri pupuk domestik yang solid juga dibuktikan dengan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Australia.

Australia mengamankan pasokan pupuk dari Indonesia di tengah gangguan rantai pasok global akibat konflik Timur Tengah.

Kesepakatan ini mencakup pengiriman 250.000 ton pupuk untuk membantu petani Australia menghadapi musim tanam.

Pemerintah kedua negara menyebut langkah ini penting untuk menjaga produksi pangan dan stabilitas kawasan.

Dilansir AFP, Australia akan mengimpor 250.000 ton pupuk urea dari Indonesia dalam beberapa bulan ke depan guna meredakan kekhawatiran kekurangan pasokan.

Pemerintah Australia mengungkapkan, langkah ini penting untuk menjaga produksi pangan, terutama saat petani tengah menanam tanaman musim dingin.

“Ini menjamin pasokan pupuk bagi petani Australia pada saat yang krusial,” ujar Menteri Pertanian Julie Collins pada Kamis (16/4/2026).

Sebagai gambaran, harga pupuk urea di Australia bahkan melonjak sekitar 60 persen sejak konflik pecah pada akhir Februari. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar turut menambah beban biaya produksi petani.

Krisis ini juga dipicu oleh terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz akibat situasi dengan Iran, yang berdampak langsung pada distribusi energi dan pupuk global.

Kesepakatan ini difasilitasi pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara perusahaan pupuk Australia Incitec Pivot dan Pupuk Indonesia.

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam menghadapi krisis pasokan.

“Kami memahami betapa pentingnya pupuk bagi petani Australia, bagi sistem produksi pangan kami dan ketahanan pangan kawasan,” kata dia.

Selain itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyatakan kesiapan untuk mengimpor urea dari Indonesia.

“Jika terdapat surplus, maka kami akan sangat senang untuk membelinya dari Indonesia melalui skema kerja sama antar pemerintah (G2G),” jelas dia.

PT Pupuk Indonesia memastikan pihaknya sudah mengatisipasi risiko gejolak ekonomi dengan memperkuat koordinasi terkait produksi dan kebutuhan pupuk Tanah Air. Tahun ini, produksi diprediksi tetap aman di tengah perang di Timur Tengah.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan pihaknya telah mengantisipasi potensi gejolak dengan memperkuat koordinasi dengan produsen pupuk di kawasan Asia Tenggara.

"Makanya sejak tahun lalu kita berdiskusi secara intensif dengan Brunei Fertilizer Industries dan Petronas Chemicals Group," kata Rahmad Pribadi.

Menurut Rahmad, para produsen pupuk di Asia Tenggara harus membentuk sebuah platform di mana mereka bisa melakukan kolaborasi secara intensif.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun platform kerja sama yang memungkinkan produsen pupuk di kawasan berbagi sumber daya, informasi, dan pengetahuan.

Langkah tersebut juga ditujukan untuk membangun rantai pasok pupuk yang berkelanjutan dan kuat guna mendukung ketahanan pangan, khususnya di kawasan ASEAN.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan produksi pupuk Indonesia tetap aman di tengah perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Hal itu disampaikan Sudaryono di sela-sela acara Argus Fertilizer Asia Conference 2026 di Nusa Dua, Bali.

Perang di Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz, padahal jalur pelayaran tersebut dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia.

Akibatnya, pasokan pupuk urea global menghadapi kendala seiring terganggunya distribusi di kawasan tersebut.

Namun, kondisi ini justru menjadi peluang bagi Indonesia yang merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di dunia.

"Saat ini Indonesia produksi sekitar 14,5 sampai 15 juta ton setiap tahun dan kita pakai untuk petani kita," katanya dalam video yang diunggah Youtube CNNIndonesia, dikutip Selasa (7/4).

Dengan produksi tersebut, Indonesia berpeluang menjadi penyeimbang sekaligus memperoleh keuntungan dari kebutuhan impor mendesak berbagai negara.

"Jadi ada sisa gitu ya, ada sisa produksi yang barangkali bisa kita alokasikan untuk ekspor di tahun ini," ujar Sudaryono.

"Ada 1,5 juta ton yang sekarang banyak diminati atau diminta oleh banyak negara," sambungnya.

Menurut dia, sudah ada lima hingga enam negara yang menghubungi pemerintah Indonesia dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengamankan pasokan pupuk.

Negara-negara tersebut disebut siap membayar berapapun angkanya demi mendapatkan pasokan.

"Ini sekali lagi bahwa dengan gangguan (Perang Iran) ini, saya ingin pastikan bahwa kebutuhan pertanian dan pangan kita aman," ucap Sudaryono.

Sementara itu, CEO Brunei Fertilizer Industries Harri Kiiski menekankan pentingnya kolaborasi industri, termasuk berbagi praktik terbaik dan memastikan keberlanjutan investasi di sektor pupuk.

"Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah investasi berjuta-juta dolar yang akan terjadi," kata Harri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional, Fatih Birol, mengatakan blokade Selat Hormuz yang terjadi saat ini memicu disrupsi distribusi minyak terburuk yang pernah terjadi. Namun, blokade yang dilakukan Iran sebagai respons atas serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel itu tidak hanya mengganggu pasokan minyak dunia.

Ada banyak komoditas nonminyak dari kawasan yang juga terganggu. Blokade memang mengganggu sirkulasi 11 juta barel minyak dan 140 miliar meter kubik gas per hari.

Namun, konflik juga mengancam berbagai komoditas lain mulai dari pupuk, mineral langka, dan berbagai komoditas lainnya yang dibutuhkan pertanian hingga transisi energi. World Economic Forum, Jumat (2/3/2026), mencatat sembilan komoditas selain minyak yang terdampak dari konflik AS dan Iran.

Komoditas pertama adalah pupuk. Teluk Arab merupakan pusat pertanian global yang menyumbang setidaknya 20 persen ekspor pupuk jalur laut.

Sekitar 46 persen perdagangan urea, yang digunakan untuk memproduksi pupuk, juga berasal dari kawasan. Pasokan ini sangat penting bagi negara-negara dengan sektor pertanian yang besar, seperti India, Brasil, dan China. Para pengamat memperingatkan gangguan terhadap pasokan pupuk dan urea akan meningkatkan harga pangan di seluruh dunia.

Sulfur juga terdampak blokade Selat Hormuz. Produksi produk sampingan dari proses penyulingan minyak dan gas ini sedang terhenti.

Hampir setengah dari perdagangan sulfur dunia melalui Selat Hormuz. Distribusi sulfur di kawasan itu akan berdampak pada harga sulfur dunia. Sulfur merupakan bahan baku untuk asam sulfat, bahan kimia yang dibutuhkan untuk baterai dan industri fosfor.

Sulfur digunakan dalam proses high-pressure acid leaching (HPAL) untuk memurnikan nikel, kobalt, dan tembaga untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan. Komoditas ini sangat penting bagi transisi energi.

Indonesia sebagai salah satu pusat produksi baterai untuk kendaraan listrik akan terdampak dengan lemahnya pasokan sulfur. Pada akhirnya, kondisi ini akan mengganggu upaya dunia menuju transportasi yang lebih berkelanjutan.

Sepertiga perdagangan metanol dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan di celah sempit di pesisir Iran itu menahan distribusi bahan baku untuk resin dan plastik serta akan menimbulkan efek domino pada rantai pasokan bahan kimia lainnya.

Situasi ini akan mempersulit China sebagai pembeli metanol terbesar di dunia. Persediaan di gudang-gudang di pelabuhan yang sebelumnya cukup aman turun sampai batas “mengkhawatirkan” bila ekspor dari kawasan masih tertahan. Hal ini diperkirakan akan menaikkan harga plastik, cat, dan serat sintetis.

Negara-negara produsen minyak juga mengimpor grafit sintetis yang merupakan produk sampingan dari kilang minyak. Grafit digunakan untuk anoda baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Kenaikan harga grafit sintetis akan memengaruhi baterai EV dibandingkan bahan baku lainnya. Produksi grafit sintetis sangat bergantung pada kokas minyak bumi (petroleum coke), yang merupakan produk sampingan dari penyulingan minyak. Jika kilang minyak lebih memilih fokus memproduksi produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi saat harga minyak naik, maka pasokan kokas ini akan berkurang.

Karena ketergantungan tersebut, harga grafit sintetis terancam melonjak lebih tajam dibandingkan material baterai lainnya. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan pasokan bahan baku utama tersebut. Selain grafit sintetis, grafit alami juga mengalami tekanan harga.

Faktor utamanya adalah biaya pengiriman (logistik) yang terus meningkat sehingga menambah beban biaya bagi produsen baterai. Kenaikan harga grafit, baik sintetis maupun alami, memperparah kondisi industri kendaraan listrik. Sebelumnya, biaya produksi baterai sudah tertekan akibat gangguan pasokan mineral penting lainnya seperti nikel, kobalt, dan sulfur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak naik meski terjadi gejolak di Selat Hormuz. Sehingga, pasokan dan stabilitas bisa tetap terjaga di dalam negeri.

“HET pupuk subsidi sebelumnya sudah turun 20 persen, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan. Artinya, HET akan tetap,” kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, meskipun Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia, gejolak di kawasan tersebut tidak mempengaruhi pasokan pupuk di dalam negeri. Rahmad memastikan Indonesia tidak terdampak signifikan karena memiliki kapasitas produksi urea dalam negeri yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia tercatat mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang mencapai 9,4 juta ton dengan sebagian fasilitas sudah berusia tua. Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan pupuk urea, baik untuk subsidi maupun nonsubsidi di dalam negeri, diyakini dapat terpenuhi tanpa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Rahmad bahkan menyebut Indonesia berpotensi menjadi stabilisator dalam ekosistem pangan global, terutama dalam menjaga ketersediaan pupuk di tengah ketidakpastian pasar internasional.

Apalagi harga urea global sempat melonjak dari sekitar 400 dolar AS per ton menjadi 800 dolar AS per ton akibat penutupan Selat Hormuz, namun kondisi tersebut tidak berdampak langsung pada pasokan domestik.

Selain urea, ia menambahkan pasokan bahan baku lain seperti fosfat dan potas juga dipastikan tetap aman karena tidak ada gangguan produksi dari negara-negara pemasok utama.

Potensi dampak yang mungkin terjadi lebih kepada biaya pengiriman (freight), namun hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk secara keseluruhan di dalam negeri.

Dengan berbagai faktor tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman dan stabil, sekaligus menjaga harga tetap terkendali demi mendukung produktivitas sektor pertanian.

Pemerintah sebelumnya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku sejak Oktober 2025. Kebijakan itu sebagai bagian dari terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selama puluhan tahun, harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali. Namun, harga pupuk justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari kebijakan pemerintah.

Penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK. Untuk pupuk urea, harga sebelumnya sebesar Rp 2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp 1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp 112.500 kini menjadi Rp 90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp 2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp 1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000. Penurunan itu berlaku secara nasional.

Penurunan tersebut diyakini berdampak langsung pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang.

“Atas dampak dari penurunan HET 20 persen ini, terlihat peningkatan penebusan pupuk pada tahun 2025 dan 2026 yang cukup signifikan. Pada tahun 2026 meningkat 31 persen,” ucap Rahmad.

Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah kuantitas pupuk subsidi yang telah disalurkan kepada petani dalam periode Januari-Maret 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan bahan baku pupuk di tengah dinamika perdagangan global. Budi mengatakan pemerintah fokus menjaga stabilitas pasokan dalam negeri melalui diversifikasi sumber impor bahan baku.

“Kita sudah antisipasi untuk bahan baku misalnya. Jadi, terutama yang impor, kita cari alternatif pasar atau barangnya. Substitusi barangnya bisa diambil dari negara yang ada atau komoditas yang sama dari negara lain,” ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan langkah pengalihan sumber impor apabila terjadi hambatan pasokan dari negara tertentu.

Selama ini, Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditas strategis, termasuk energi dan bahan baku industri, dari kawasan Timur Tengah serta negara-negara Eurasia.

Untuk sektor pupuk, Budi menjelaskan bahwa Indonesia selama ini memperoleh pasokan dari negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan.

Jika terjadi gangguan distribusi global, kata Budi, sumber impor tersebut dapat dialihkan ke negara lain dengan komoditas serupa.

“Sebenarnya kita impor pupuk dari Eropa Timur cukup banyak, seperti dari Kazakhstan, Uzbekistan, dan negara-negara Eurasia lainnya. Itu bisa dialihkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya kesulitan pasokan bahan baku pupuk dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pupuk. Hal tersebut menjadi indikator bahwa kondisi pasokan masih terkendali.

Namun demikian, Budi menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan perdagangan global, terutama karena persaingan mendapatkan bahan baku pupuk di pasar internasional semakin ketat.

Budi berharap diversifikasi sumber impor mampu menjaga stabilitas ketersediaan pupuk nasional.

“Sampai sekarang belum ada laporan dari pihak BUMN. Artinya, belum ada keluhan kepada kami,” imbuh Budi.