JAKARTA - Harga minyak dunia turun tajam setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali Selat Hormuz. Meski demikian, para analis energi memperingatkan pemulihan penuh arus minyak dan gas global ke tingkat sebelum perang diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun untuk beberapa sektor.

"Setidaknya dibutuhkan empat bulan untuk kembali mencapai 80% dari arus energi sebelum konflik," ujar Kepala Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Ahmed Al Jaber, seperti dikutip The New York Times, Rabu (17/6/2026).

Kesepakatan yang diumumkan pada Minggu dan dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni tersebut akan membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sempat ditutup Iran pada akhir Februari setelah pecahnya konflik dengan Amerika Serikat. Namun, para pakar menilai tantangan logistik untuk memulihkan perdagangan energi melalui salah satu jalur maritim terpenting dunia masih sangat besar.

Capital Economics memproyeksikan arus energi global baru akan mencapai sekitar 80 persen dari tingkat sebelum perang pada September mendatang. Sementara itu, laporan Reuters menyebut ladang-ladang minyak yang terdampak penutupan selat kemungkinan hanya mampu kembali berproduksi sekitar 70% dalam tiga bulan pertama dan mencapai 90% dalam enam bulan, dengan asumsi pemulihan dilakukan secara bertahap.

Data pelacakan maritim menunjukkan sekitar 600 kapal komersial masih terjebak di kawasan Teluk Persia, termasuk sekitar 250 kapal tanker minyak. Otoritas pelayaran juga mengingatkan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku hingga kesepakatan gencatan senjata resmi dijalankan dan izin pelayaran kembali diberikan.

Selain hambatan logistik, biaya asuransi risiko perang masih menjadi kendala utama normalisasi perdagangan energi. Premi asuransi saat ini berada pada kisaran 1 hingga 4 persen dari nilai kapal untuk setiap pelayaran, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik yang berada di bawah 0,1 persen.

Laporan The National menyebut biaya polis asuransi tujuh hari kini mencapai sekitar 4 persen dari nilai kapal, dibandingkan hanya 0,001 persen sebelum krisis. Kenaikan tajam tersebut membuat biaya pengiriman energi melalui kawasan Teluk tetap tinggi meskipun konflik mulai mereda.

Kepala Riset Vitol Bahrain, Bader Nooruddin, memperkirakan kilang-kilang minyak di kawasan Teluk dapat kembali beroperasi pada 90 hingga 95 persen kapasitas dalam waktu 40 hingga 60 hari. Namun, normalisasi aktivitas perdagangan secara menyeluruh diperkirakan baru tercapai dalam empat hingga enam bulan mendatang.

Kerusakan infrastruktur juga menjadi tantangan jangka panjang, terutama di Qatar. Serangan rudal Iran terhadap Ras Laffan Industrial City pada Maret lalu dilaporkan menghancurkan sekitar 17 persen kapasitas ekspor gas alam cair (LNG) negara tersebut atau setara 12,8 juta ton per tahun.

Perbaikan fasilitas LNG itu diperkirakan memerlukan waktu antara tiga hingga lima tahun. Akibatnya, QatarEnergy telah menetapkan kondisi force majeure terhadap sejumlah kontrak jangka panjang untuk pasokan LNG ke Italia, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan lebih dari 14 juta barel per hari produksi minyak global masih berada dalam kondisi tidak beroperasi, setara sekitar 14 persen dari total permintaan dunia. Para analis menilai, meskipun jalur pasokan kembali dibuka, pengurasan cadangan energi global selama masa konflik berpotensi meninggalkan dampak berkepanjangan terhadap pasar energi internasional dalam beberapa tahun ke depan.

Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara realtime terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah...

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi cukup dan tersedia di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di Tanah Air.

Pihaknya terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara realtime terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, lanjutnya, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 cabang kantor wilayah (regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ucapnya.

Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kata dia, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan," kata Roberth MV Dumatubun.

Pertamina Patra Niaga, lanjutnya, akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketika perang di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz -jalur nadi minyak paling kritis di planet bumi- selama tiga bulan terakhir, banyak pihak meramalkan krisis ekonomi global akan segera tiba. Namun dunia ternyata diam-diam mulai beradaptasi untuk hidup dengan kehilangan 9% pasokan minyak mentah , tanpa ada kepanikan massal atau antrean bahan bakar yang mengular di pom bensin.

Fakta ini dibongkar oleh tim strategi minyak raksasa keuangan global, JPMorgan yang dipimpin oleh Natasha Kaneva, Lyuba Savinova, dan Artem Fakhretdinov setelah melakukan rangkaian pertemuan intensif dengan para pelaku pasar di China.

"Kesimpulan paling mencolok dari pertemuan kami bukanlah sekadar fakta bahwa permintaan minyak telah turun," tulis para pakar strategi JPMorgan dalam nota rahasia kepada klien mereka.

IMF, Bank Dunia, dan IEA Ketar-ketir Kelangkaan BBM di Depan Mata



"Tetapi bahwa permintaan itu telah merosot hingga 9% atau setara 1,5 juta barel per hari-secara mendadak atau tidak terduga, namun dengan sangat sedikit gangguan yang terlihat di masyarakat," bebernya.

Harga minyak dunia saat ini memang relatif bertahan di kisaran USD100 per barel dan hanya sesekali melonjak. Hal ini bisa terjadi karena dunia memasuki tahun 2026 dengan kondisi pasokan yang melimpah (oversupplied), ditambah aksi pemerintah berbagai negara yang kompak menguras cadangan minyak darurat mereka demi meredam guncangan pasar.

Namun kunci utama dari keajaiban ekonomi ini adalah sebuah istilah psikologi pasar yang disebut Demand Destruction (Kehancuran Permintaan). Sederhananya, ketika harga barang sudah terlampau mahal, konsumen akan berhenti membeli secara sukarela.

Menariknya, JPMorgan mencatat bahwa penurunan konsumsi bahan bakar ini bukan lahir dari kampanye penghematan energi yang dipaksakan oleh pemerintah. Tidak ada pembatasan mobilitas yang ketat seperti era pandemi, dan tidak ada atmosfer krisis dalam kehidupan sehari-hari.

"Sebaliknya, ini terlihat seperti pilihan ekonomi yang sunyi dari para konsumen," lanjut laporan JPMorgan.

Fakta di lapangan menunjukkan perubahan perilaku nyata akibat tekanan psikologis mahalnya harga BBM dan tiket pesawat. Di China, ada jutaan komuter secara massal meninggalkan kendaraan berbasis bensin dan bermigrasi ke alternatif yang jauh lebih murah dan rendah karbon, seperti bus listrik, truk berbahan bakar gas, kereta cepat listrik, dan taksi listrik.

Aramco Raup Cuan Rp561 Triliun! Terungkap Cara Cerdik Saudi Amankan Minyak Tanpa Selat Hormuz



Sementara Eropa, terlihat raksasa maskapai penerbangan Lufthansa mulai memangkas dan menghentikan penerbangan pada rute-rute regional yang dinilai kurang prioritas akibat lonjakan harga avtur. Untuk Asia Tenggara dan India, beberapa pemerintah daerah mulai memadatkan hari kerja dan sekolah untuk menekan mobilitas, sementara New Delhi gencar menyerukan konservasi energi nasional.

Bagaimana dengan Amerika Serikat? sejauh ini memang belum melihat penurunan permintaan minyak yang drastis karena pasar mereka cukup terisolasi dari ketergantungan minyak Timur Tengah. Namun alarm bahaya mulai berbunyi seiring harga bensin di AS yang terus bertengger di atas USD4 per galon, tepat saat mereka memasuki musim liburan musim panas (summer driving season) di mana konsumsi BBM biasanya mencapai puncak tertinggi.

JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia disebut puas terhadap kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menjaga pasokan energi nasional. Hasil survei terbaru lembaga riset Citra Nasional Network menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dan operasional Pertamina mencapai 83,7 persen.

Survei nasional yang digelar pada 4–17 April 2026 itu menyoroti keberhasilan Pertamina menjaga distribusi BBM dan LPG di tengah tekanan ekonomi global hingga gejolak harga energi dunia. Selain distribusi energi, transformasi digital melalui aplikasi MyPertamina juga mendapat respons positif dari masyarakat.

Direktur Utama Citra Nasional Network Muhammad Sutisna mengatakan tingginya tingkat kepercayaan publik menunjukkan Pertamina masih dipandang sebagai institusi strategis yang mampu menjaga stabilitas energi nasional.

“Kepercayaan publik yang tinggi ini menunjukkan masyarakat menilai Pertamina mampu menjaga stabilitas distribusi energi nasional secara berkelanjutan,” kata Sutisna, Senin (18/5/2026).

Survei tersebut melibatkan 1.580 responden pengguna aktif Pertalite, Bio Solar, dan LPG 3 kilogram di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling.

Hasilnya, sebanyak 67,2 persen responden mengaku menggunakan BBM Pertamina setiap hari. Sementara 79,7 persen masyarakat masih membeli BBM melalui SPBU jaringan Pertamina.

Di sektor digitalisasi, dukungan publik terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina juga cukup tinggi. Sebanyak 85,2 persen responden mendukung penggunaan aplikasi tersebut untuk pembelian BBM subsidi agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap stabilitas distribusi BBM dan LPG mencapai 83,6 persen. Publik menilai distribusi energi nasional relatif terjaga, termasuk ke sejumlah daerah terpencil.

Tak hanya itu, pelayanan di SPBU Pertamina turut memperoleh penilaian positif. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan SPBU mencapai 87,1 persen, sedangkan kepuasan terhadap penampilan operator SPBU berada di angka 88,3 persen.

Di tengah kenaikan harga energi global, kebijakan Pertamina mempertahankan harga BBM subsidi juga mendapat apresiasi masyarakat. Sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan penahanan harga Pertalite dan Bio Solar.

Meski demikian, survei menemukan masih ada tantangan distribusi energi, terutama di luar Pulau Jawa. Sebanyak 67,4 persen responden mengaku masih pernah mengalami kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG 3 kilogram.

Untuk wilayah luar Jawa, distribusi dinilai masih lambat dan belum merata. Sementara masyarakat di Pulau Jawa mengaku akses energi relatif lebih mudah meski sesekali mengalami keterlambatan pasokan.

Dalam kesimpulannya, Citra Nasional Network menilai publik kini melihat Pertamina sebagai perusahaan energi yang semakin modern, responsif, dan transparan.

PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan dengan U.S. Department of Energy (DOE) di Washington D.C. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2026, sekaligus bagian dari upaya Pertamina memperkuat hubungan Indonesia–Amerika Serikat melalui penjajakan kerja sama strategis di sektor energi.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, serta sejumlah pejabat DOE, antara lain Deputy Assistant Secretary for Asia and the Americas Elizabeth Urbanas, Deputy Assistant Secretary for International Cooperation Aleshia Duncan, dan Director of Asian Affairs, Margaux Murali.

Diskusi membahas penguatan kerja sama perdagangan energi, keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi migas, hingga peluang kolaborasi pengembangan migas non konvensional antara kedua negara.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menyampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi energi tercepat di kawasan Asia Pasifik, sehingga membutuhkan pasokan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Karena itu, Pertamina terus memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat untuk mendukung keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sektor energi nasional,” ujar Oki.

Saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu pemasok energi utama bagi Pertamina. Lebih dari 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat dengan volume mencapai sekitar lebih dari 5 juta MT pada 2025.

Untuk menjaga kepastian pasokan energi dan mendukung stabilitas harga domestik, Pertamina juga mendorong penguatan kerja sama jangka panjang melalui skema long-term contract (LTC) dengan produsen dan eksportir energi asal Amerika Serikat.

Selain LPG, Pertamina juga terus menjajaki impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Seiring pengembangan kapasitas kilang nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP), Pertamina melihat peluang peningkatan pengolahan crude jenis light sweet crude seperti WTI dari Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina dan DOE juga membahas peluang knowledge sharing terkait pengelolaan Strategic Petroleum Reserve (SPR) dan pengembangan infrastruktur penyimpanan energi guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Selain penguatan perdagangan energi, Pertamina turut mendorong kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat dalam pengembangan sumber daya migas non konvensional di Indonesia. Potensi kerja sama mencakup transfer teknologi, pilot project, investasi sektor hulu, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, hingga teknologi pengeboran dan completion.

Pertamina juga terus memperkuat kolaborasi teknologi dengan perusahaan energi Amerika Serikat pada pengembangan digital oilfield, reservoir optimization, dan advanced drilling technology guna mendukung peningkatan produksi migas konvensional nasional.

Pertamina saat ini juga terus memperkuat kemitraan dengan sejumlah perusahaan energi global asal Amerika Serikat.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menyatakan bahwa penguatan hubungan energi Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional.

“Pertamina memandang kerja sama ini sebagai peluang untuk mempercepat pengembangan teknologi migas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka akses investasi yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan energi nasional,” ujar Arya.

NEW YORK - Penutupan hampir total jalur pelayaran Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Iran telah menguras cadangan minyak global pada kecepatan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini memicu krisis pasokan energi dunia, melonjakkan harga bahan bakar di Amerika Serikat (AS), hingga mengancam operasional industri penerbangan di Eropa menjelang musim panas.

"Eropa kemungkinan hanya memiliki cadangan bahan bakar jet untuk sekitar enam pekan," ujar Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA), Fatih Birol dikutip dari New York Times, Minggu (10/5/2026).

Hal itu akibat terjadi tekanan akut pada stok avtur komersial yang diprediksi jatuh ke bawah ambang batas kritis pada Juni mendatang. Data Morgan Stanley menunjukkan, persediaan minyak global merosot sekitar 4,8 juta barel per hari sepanjang periode Maret hingga April 2026. Penurunan ini tercatat sebagai penyusutan kuartalan terdalam dalam sejarah IEA, yang memperparah kekhawatiran atas ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada meroketnya harga bensin di AS yang melonjak hingga 50% sejak pecahnya konflik pada akhir Februari lalu. Berdasarkan data AAA, harga rata-rata nasional kini mencapai USD4,52 per galon, bahkan di wilayah tertentu seperti California, beban konsumen meningkat secara signifikan akibat terbatasnya stok musiman.

Cadangan minyak mentah AS, termasuk Strategic Petroleum Reserve (SPR), terus menyusut selama empat pekan berturut-turut hingga mencapai level terendah sejak tahun 2005. Guna membendung dampak tersebut, Departemen Energi AS telah melepaskan hampir 80 juta barel cadangan minyak sebagai bagian dari upaya kolektif global bersama IEA untuk menstabilkan pasar.

Krisis energi juga mulai melumpuhkan sektor transportasi udara di Eropa, dengan hub Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen mencatatkan penurunan stok bahan bakar hingga sepertiga. Maskapai besar seperti Lufthansa terpaksa membatalkan 20.000 jadwal penerbangan jarak pendek hingga Oktober mendatang demi menghemat puluhan ribu metrik ton bahan bakar jet.

Sementara, Ekonom Nouriel Roubini memperingatkan bahwa pasar masih cenderung meremehkan risiko jangka panjang dari konflik ini terhadap infrastruktur energi regional. Jika blokade Selat Hormuz terus bertahan, harga minyak dunia diperkirakan dapat melonjak hingga menembus angka USD200 per barel, yang berisiko menyeret ekonomi global ke dalam jurang stagflasi serupa di era 1970-an.

JAKARTA - Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang melarang angkutan batu bara melintas di jalan raya berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Terutama terkait ketersediaan dan pasokan listrik .

Kebijakan Pemprov Sumsel memang terlihat responsif terhadap keluhan publik di tingkat lokal, seperti kemacetan dan kerusakan jalan. Namun, jika dilihat secara lebih luas, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan persoalan baru yang lebih besar. Blokade Selat Hormuz Sandera Pasokan Energi Global, Negara-negara Asia Kembali ke Batu Bara

“Langkah ini terkesan ingin meraih simpati publik secara cepat, tetapi mengabaikan dampak strategisnya. Ketika distribusi batubara terganggu, maka yang terdampak bukan hanya sektor industri, tetapi langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Bung Karno Cecep Handoko di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Ia juga menegaskan batubara merupakan sumber utama bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Gangguan distribusi batu bara akan berdampak langsung pada pasokan listrik nasional.

“Jika pasokan batu bara tersendat, maka ketersediaan listrik akan terganggu. Dalam kondisi ekonomi yang saat ini belum sepenuhnya stabil, gangguan listrik justru akan semakin menyulitkan masyarakat, baik rumah tangga maupun pelaku usaha,” ujar pria yang akrab disapa Ceko ini.

Lebih lanjut, Ceko pun mengingatkan bahwa pemerintah pusat tengah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi. Maka dari itu, kebijakan daerah juga seharusnya mendukung, bukan malahan menghambat rantai pasok energi nasional.

“Rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi. Jika ditambah dengan potensi gangguan listrik, maka beban masyarakat akan semakin berat. Ini yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan pelarangan total bukan solusi yang tepat. Pemerintah daerah seharusnya fokus pada pengaturan yang lebih terukur, seperti pengawasan ketat terhadap kendaraan overloading, pengaturan jam operasional, serta pembangunan jalur khusus angkutan batu bara. Kronologi 16 Tewas Kecelakaan Maut Bus Vs Truk Tangki di Sumsel, Korban Terjepit Dievakuasi

“Kebijakan publik tidak boleh hanya berhenti pada pencitraan. Harus ada keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” tuturnya.

Ceko juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak terjadi kebijakan yang kontraproduktif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. “Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan adalah sejauh mana ia memudahkan hidup rakyat, bukan sebaliknya. Jika kebijakan justru membuat masyarakat semakin kesulitan, maka perlu dievaluasi secara serius,” tandasnya.

ABU DHABI - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mengonfirmasi rencana pemberian kontrak proyek hulu dan hilir senilai USD55 miliar atau setara Rp953 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Langkah tersebut merupakan bagian dari peta jalan strategis Uni Emirat Arab (UEA) dalam memacu kapasitas produksi nasional tepat setelah negara tersebut resmi keluar dari keanggotaan OPEC pada 1 Mei 2026.

"ADNOC kini memasuki fase eksekusi yang menentukan dalam strateginya, didorong oleh skala besar, kecepatan, dan fokus tajam pada pengiriman hasil,” ujar Menteri Industri dan Teknologi Maju UEA sekaligus Direktur Utama dan CEO Grup ADNOC, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, pada forum Make it With ADNOC di Abu Dhabi, dikutip dari Urdu Point, Senin (4/5/2026).

Pengumuman investasi besar-besaran ini merupakan bagian pertama dari rencana belanja modal lima tahun yang telah disetujui dewan direksi perusahaan tahun lalu. Melalui suntikan dana tersebut, ADNOC menargetkan peningkatan kapasitas produksi menjadi 5 juta barel per hari pada tahun 2027, naik signifikan dari angka produksi saat ini yang berada di kisaran 3,4 juta barel per hari.

Al Jaber menjelaskan investasi tersebut memiliki tujuan ganda, yakni memenuhi lonjakan permintaan energi global sekaligus memperkuat basis industri nasional di Uni Emirat Arab. Ia mengundang mitra global yang mampu mengimbangi ambisi UEA, terutama bagi perusahaan yang mengedepankan keandalan eksekusi serta fokus pada penciptaan nilai tambah bagi ekonomi lokal di wilayah tersebut.

Secara geopolitik, langkah ini menandai era baru bagi Abu Dhabi setelah mengakhiri hampir enam dekade masa keanggotaannya di OPEC dan aliansi OPEC+. Pemerintah UEA menyatakan bahwa keputusan keluar dari kartel minyak tersebut diambil setelah melakukan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan produksi guna memastikan fleksibilitas dalam meningkatkan output secara mandiri demi kepentingan nasional.

Keluarnya UEA menjadikan negara tersebut sebagai produsen minyak terbesar dalam sejarah yang pernah meninggalkan blok tersebut, sekaligus menjadi negara Timur Tengah pertama yang keluar sejak Qatar pada 2019. Dengan terlepas dari kuota produksi yang selama ini ditetapkan OPEC, UEA kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya migasnya.

Selain memperkuat operasional di dalam negeri, ADNOC juga tengah memperluas jejak internasionalnya dengan merambah bisnis gas alam di Amerika Serikat. Melalui unit investasi luar negeri XRG, perusahaan dilaporkan sedang meninjau 29 potensi kesepakatan bisnis di AS setelah sebelumnya telah menginvestasikan lebih dari 85 miliar dolar AS melalui berbagai entitas strategisnya.

Optimisme ekspansi ini juga diselaraskan dengan agenda nasional Make it in the Emirates 2026 yang akan berlangsung di Abu Dhabi. Forum ini diproyeksikan menjadi platform industri utama bagi UEA untuk menarik kontraktor EPC dan produsen lokal guna mendukung target-target besar dalam peta jalan energi pasca-OPEC.

JAKARTA - World Bank atau Bank Dunia baru saja merilis laporan Commodity Markets Outlook yang menyebutkan bahwa perang di Timur Tengah telah memicu kejutan pasokan energi global terbesar dalam sejarah. Kondisi ini menjadi peringatan merah bagi ekonomi global.

Gangguan masif di Selat Hormuz diperkirakan akan mengerek biaya energi hingga 24% tahun ini, menyentuh level tertinggi sejak 2022. Fenomena ini diprediksi tidak hanya mengancam stok BBM (Bahan Bakar Minyak), tetapi juga memicu inflasi gila-gilaan yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Bos Bank Dunia Peringatkan Dampak Ngeri Penutupan Selat Hormuz: Ekonomi Global Tak Pulih Instan



Perang antara AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan infrastruktur energi dan jalur pelayaran vital. Bank Dunia mencatat bahwa pasokan global telah terpangkas sekitar 10 juta barel per hari pada tahap awal konflik ini.

"Dunia sedang menghadapi guncangan pasokan energi terbesar yang pernah tercatat," tulis laporan Bank Dunia.

Jika konflik terus memanas, harga minyak mentah diprediksi akan menetap di rata-rata USD115 per barel, bahkan berpotensi melampaui angka tersebut.

Bukan Hanya BBM: Harga Pangan dan Logam Ikut Membara

Efek domino dari krisis ini dilaporkan akan merambat ke berbagai sektor kebutuhan pokok manusia. Dimana harga pupuk diproyeksikan melonjak 31%, dipicu oleh kenaikan harga urea sebesar 60%. Ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan global.

Dunia Siaga Satu! Harga Minyak Dunia Mendidih Tembus USD126 per Barel, Rekor Tertinggi Sejak 2022



Sedangkan harga tembaga, aluminium, dan timah diperkirakan akan mencetak rekor tertinggi baru. Uni Eropa menjadi wilayah paling rentan dengan lonjakan biaya impor gas yang sangat tajam.

"Masyarakat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan dan bahan bakar akan menjadi yang paling terpukul, begitu juga dengan ekonomi negara berkembang yang sudah terbebani utang besar," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill memberikan peringatan keras.

Kondisi pasar semakin tidak menentu setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Langkah ini menambah volatilitas pasar karena memberikan kebebasan bagi produsen besar untuk mengatur harga dan output mereka sendiri.

Di sisi lain, minyak mentah Brent sempat menyentuh USD117 per barel. Kenaikan ini diperparah oleh kegagalan negosiasi antara Washington dan Teheran. Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade angkatan laut.

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) resmi keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC mulai 1 Mei 2026, menambah daftar negara yang hengkang dari kartel minyak dunia itu dalam tujuh tahun terakhir. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran terhadap melemahnya pengaruh OPEC di tengah meningkatnya ketidakstabilan pasar energi global akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Analis Capital Economics menilai keluarnya UEA mencerminkan semakin longgarnya soliditas internal OPEC, terutama setelah sejumlah negara anggota memilih meninggalkan organisasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Setelah melakukan investasi besar-besaran untuk memperluas kapasitas produksi energi dalam beberapa tahun terakhir, UEA sangat ingin memompa lebih banyak minyak. Lagi pula, ikatan yang menyatukan anggota OPEC mulai melonggar, terutama setelah keluarnya Qatar pada 2019," demikian analisis Capital Economics dikutip dari AP, Sabtu (2/5/2026).

UEA bukan negara pertama yang keluar dari OPEC dalam beberapa tahun terakhir. Qatar lebih dahulu hengkang pada 2019, disusul Ekuador pada 2020 dan Angola pada 2024. Sebagian besar negara tersebut keluar karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan kuota produksi minyak yang diterapkan organisasi.

Media Al Jazeera melaporkan pemerintah Abu Dhabi beralasan ingin lebih fokus pada "kepentingan nasional". Rumor keluarnya UEA sebenarnya telah beredar selama bertahun-tahun, terutama terkait tuntutan negara itu untuk memperoleh kuota produksi yang lebih besar.

Sebelum perang AS-Israel melawan Iran pecah, UEA memproduksi rata-rata 3,3 juta barel minyak per hari. Namun kapasitas produksinya diperkirakan mencapai 4,5 juta hingga 5 juta barel per hari, menjadikan negara itu bersama Arab Saudi sebagai pemilik cadangan kapasitas produksi terbesar di OPEC.

Posisi tersebut membuat UEA berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi global. Namun, perang di kawasan Timur Tengah, termasuk kerusakan fasilitas energi dan penutupan Selat Hormuz, menghambat kemampuan negara itu dalam merespons guncangan pasar.

Selain persoalan kuota produksi, kebijakan luar negeri UEA juga dinilai tidak selalu sejalan dengan anggota OPEC lainnya. Kedekatan Abu Dhabi dengan Amerika Serikat dan Israel melalui Abraham Accords 2020 memunculkan ketidaknyamanan di kalangan sejumlah anggota, termasuk Iran.

Iran sebagai salah satu negara pendiri OPEC beberapa kali mengkritik negara-negara Teluk, termasuk UEA, yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. Ketegangan tersebut memperburuk dinamika internal organisasi di tengah tekanan geopolitik kawasan.

OPEC dibentuk pada Konferensi Baghdad pada September 1960 oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Organisasi yang bermarkas di Wina, Austria, itu bertujuan menyatukan kebijakan perminyakan anggota untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan energi dunia.

Saat ini OPEC memiliki 12 anggota dan menguasai sekitar 30 persen pasokan minyak global. Sejak 2016, organisasi itu juga membentuk kerja sama OPEC+ bersama negara produsen nonanggota seperti Rusia, Kazakhstan, Oman, Brasil, dan Sudan Selatan guna memperkuat pengaruh pasar energi global.

Direktur Senior Program Timur Tengah Atlantic Council William F. Wechsler mengatakan UEA memiliki kepentingan jangka panjang untuk memaksimalkan nilai ekonomis cadangan minyaknya sebelum permintaan global mencapai puncak dan memasuki tren penurunan permanen.

"Dalam jangka panjang, UEA ingin memonetisasi cadangan minyaknya sebelum permintaan minyak mencapai puncak dan kemudian mengalami penurunan selama beberapa generasi," ujar Wechsler.

JAKARTA - Keputusan mengejutkan Uni Emirat Arab (UEA) untuk keluar dari keanggotaan OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei 2026 diprediksi akan mengubah peta kekuatan energi dunia. Langkah strategis ini diambil Abu Dhabi guna memprioritaskan kepentingan nasional serta mempercepat transisi energi jangka panjang mereka.

"Kepergian UEA menghapus salah satu pilar utama yang mendasari kemampuan OPEC dalam mengelola pasar. Akibatnya, OPEC akan menjadi lebih lemah secara struktural," ujar Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy, Jorge León, dalam keterangan resminya, dikutip dari CNBC International, Sabtu (2/5/2026).

Mundurnya UEA terjadi di tengah situasi geopolitik yang sangat rapuh akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memicu gangguan distribusi. Penutupan Selat Hormuz bahkan telah menjebak lebih dari 13 juta barel minyak per hari, atau sekitar 13% dari total pasokan global, yang memicu lonjakan harga di pasar internasional.

Menteri Energi UEA, Suhail Al Mazrouei, menegaskan waktu pengunduran diri ini telah diatur guna meminimalkan gangguan bagi produsen lain di dalam kelompok tersebut. Ia menekankan perlunya kebebasan dalam mengambil keputusan produksi tanpa hambatan kuota organisasi guna mencapai target kapasitas 5 juta barel per hari pada 2027.

Kehilangan UEA merupakan pukulan telak bagi organisasi tersebut karena negara ini merupakan anggota paling berpengaruh kedua setelah Arab Saudi. Bersama Saudi, UEA selama ini mengendalikan mayoritas kapasitas cadangan (spare capacity) dunia yang mencapai lebih dari 4 juta barel per hari untuk merespons guncangan pasokan.

Selain alasan ekonomi, faktor politik regional turut melatarbelakangi keputusan ini. Laporan menyebutkan adanya ketidakpuasan UEA terhadap negara-negara Arab lain yang dianggap tidak cukup memberikan perlindungan dari serangan Iran, serta adanya dinamika hubungan dengan Arab Saudi sebagai kekuatan dominan di OPEC.

Hengkangnya UEA diprediksi akan memberikan tekanan terhadap harga minyak dalam jangka panjang atau bersifat bearish. Tanpa ikatan kuota, UEA memiliki fleksibilitas penuh untuk meningkatkan output dan mengoptimalkan kapasitas produksinya demi investasi masa depan di sektor energi terbarukan.

Namun, sejumlah pengamat memperingatkan adanya risiko volatilitas harga yang lebih tinggi di masa depan. Pasar dikhawatirkan akan kehilangan mekanisme kontrol yang biasanya dilakukan kolektif, sehingga memicu spekulasi yang lebih tajam di tengah tensi global yang belum stabil.

Meskipun harga kontrak berjangka belum bereaksi drastis pada pekan ini, beban lebih besar kini berada di pundak Arab Saudi untuk menjaga keseimbangan pasokan. Saudi kemungkinan harus mengambil peran lebih dominan guna mencegah harga jatuh terlalu dalam jika terjadi kelebihan pasokan di pasar global.

Di sisi lain, kebebasan UEA memberikan ruang bagi negara tersebut untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dan investasi nonmigas. Meski keluar secara resmi, kerja sama informal antara UEA dan organisasi tersebut diperkirakan tetap terbuka saat kondisi pasar membutuhkan stabilisasi bersama.

Para ahli menyimpulkan, meskipun UEA menginginkan otonomi kebijakan energi, risiko perang harga tetap menghantui industri minyak mentah dunia. Kepastian mengenai stabilitas energi global kini bergantung pada seberapa cepat pasar beradaptasi dengan tatanan baru tanpa kehadiran kekuatan cadangan UEA di dalam kartel.

JAKARTA - Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dinilai berpotensi mengubah dinamika pasar energi global di tengah ketidakpastian geopolitik dan krisis pasokan minyak dunia. Langkah tersebut muncul saat kawasan Timur Tengah masih dibayangi konflik Iran-AS yang turut mengganggu distribusi energi melalui Selat Hormuz.

"UEA sedang mempersiapkan dunia pascaperang Iran di mana permintaan minyak menurun, dan kekuatan OPEC untuk mempertahankan kendali serta disiplin akan melemah," ujar Analis Energi Ember Future, Kingsmill Bond, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (1/5/2026).

UEA menyatakan keluar dari OPEC demi fokus pada kepentingan nasional dan memperluas fleksibilitas produksi minyaknya. Selama beberapa tahun terakhir, Abu Dhabi diketahui tidak puas terhadap kebijakan kuota produksi OPEC yang dianggap membatasi ambisi ekspansi energi negara tersebut.

Negara Teluk tersebut telah menggelontorkan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dari 3 juta barel per hari menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Namun, dalam skema OPEC sebelumnya, UEA hanya diperbolehkan memproduksi sekitar 3,2 juta barel per hari meski kapasitas aktualnya telah mencapai 4,8 juta barel per hari.

Para analis menilai dampak langsung keluarnya UEA terhadap pasar energi global masih tertahan, karena distribusi minyak kawasan Teluk terganggu akibat pengetatan akses di Selat Hormuz oleh Iran. Meski demikian, UEA masih mampu mengekspor sebagian minyak melalui terminal Fujairah di Teluk Oman yang berada di luar jalur Hormuz.

Jika konflik mereda dan jalur pelayaran kembali normal, UEA diperkirakan dapat membanjiri pasar dengan tambahan produksi sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 1,5% pasokan minyak global. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan harga minyak dan memperlemah pengaruh OPEC dalam mengendalikan pasar.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai keluarnya UEA tidak akan menggoyahkan eksistensi OPEC maupun OPEC+. Mantan penasihat senior minyak Arab Saudi Mohammad al-Sabban menyebut organisasi itu masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga energi global.

OPEC telah bertahan menghadapi berbagai krisis sejak berdiri pada 1960-an, termasuk keluarnya sejumlah anggota seperti Qatar, Indonesia, Angola, dan Ekuador. Namun, keputusan UEA kali ini mencerminkan semakin dalamnya perbedaan geopolitik di kawasan Teluk, terutama antara Abu Dhabi dan Riyadh dalam memandang arah kebijakan energi dan hubungan dengan Iran.