Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pasar lokal untuk menghadapi dinamika pasar global yang memanas. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan biaya logistik.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.

Pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kapal harus mencari rute aman untuk menghindari konflik Iran dan Israel. Biaya tambahan tersebut menyentuh US$2.000-3.000 per kontainer.

“Beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. ” kata Toto kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Selain lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.

“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” ujarnya.

Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.

Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.

“Kemudian dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” pungkasnya.

Sebelumnya,

Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.

“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.

Bisnis.com, JAKARTA - Cahaya pagi menembus sela-sela bukit yang mengelilingi Desa Buton, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kilau cahaya itu jatuh ke hamparan sawah yang menguning, memantul di gabah kering yang masih tergeletak di pematang. Di tengah lanskap yang tenang itu, Darwan Aduhasan (33 tahun), petani padi dan hortikultura berdiri memandang lahan kelolaan kelompok taninya.

Sebuah pemandangan yang kontras dengan citra Pulau Obi yang identik sebagai episentrum hilirisasi nikel nasional.

"Percaya ga percaya. Namun yang terjadi di sini memang unik. Industri tambang dan pertanian rakyat bisa berjalan beriringan. Bahkan saling mendukung," ungkap Darwan.

Darwan bukan petani biasa. Dia adalah salah satu penggerak pertanian di desa tersebut. Mengorganisir petani lokal melalui Kelompok Tani Pelangi dan mengajak generasi muda kembali melihat pertanian sebagai sumber penghidupan yang layak.

Bagi Darwan, dia tidak melihat industri tambang yang menggeliat di kampung halamannya sebagai ancaman. Namun justru membuka peluang. Tekad dan visinya memajukan pertanian Obi pun disambut Harita Nickel, perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Potensi pertanian di wilayah ini sangat besar. Saya yakin pertanian dapat menghidupi masyarakat termasuk memenuhi kebutuhan pangan warga serta perusahaan,” ujar dia.

Gayung bersambut, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang pertanian Harita Nickel, tahun 2022 Darwan dan kelompok taninya mendapat mendukung pengembangan kapasitas dan produktivitas lahan. Termasuk belajar pertanian berkelanjutan berbasis organik. Sedangkan untuk komoditas, pertanian difokuskan pada dua macam; padi dan semangka karena tingginya permintaannya.

Akhirnya, pada Januari 2026 silam, mereka menuai hasil yang luar biasa. Produktivitas petani Desa Buton menembus 5 ton gabah kering per hektar dari sebelumnya 1 ton. Sedangkan untuk komoditas semangka, menembus 8 ton panen. Semangkanya pun yang biasa, namun organik.

Kolaborasi kemudian berkembang melalui pembentukan koperasi petani dan pendampingan manajemen. Hasil panen tidak hanya terserap di pasar lokal, tetapi juga dipasok untuk kebutuhan katering perusahaan yang melayani lebih dari 25 ribu karyawan.

“Permintaan komoditas pertanian sangat tinggi. Artinya peluang pasar itu ada dan nyata,” tambah dia.

Bagi Darwan dan kelompok taninya, pendampingan PPM Pertanian Harita Nickel yang mereka ikuti beberapa tahun terakhir mengubah cara pandang mereka terhadap industri tambang di Pulau Obi bahwa dua sektor ini dapat saling mengisi dan menciptakan kebaikan. Tidak hanya di wawasan dan produktivitas petani, namun juga membuka peluang ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri.

Merangkul generasi muda

Kini, fokus Darwan tidak hanya pada peningkatan produksi, namun pada keberlanjutan. Khususnya regenerasi petani. Dia tengah aktif mengajak anak-anak muda Desa Buton dan sekitarnya untuk kembali melihat pertanian sebagai pilihan masa depan yang realistis dan bermartabat.

Melalui inisiatif Kelompok Tani Milenial yang Darwan kawal dan penguatan Program Sentani (Sentra Ketahanan Pangan Obi), dia menargetkan semakin banyak generasi muda yang mau menjadi petani sawah dan hortikultura.

“Harapan kami, semakin banyak generasi muda memahami kalau pertanian dapat menghidupi,” ujar Darwan

Bisnis.com, JAKARTA— PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) berencana untuk memproduksi 2,4 juta ton batu bara pada 2026.

Amir Antolis, Direktur Utama Singaraja Putra, mengatakan saat ini perseroan sedang menyampaikan permohonan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk tahun 2026.

Dalam RKAB tambang itu, SINI mengajukan permohonan rencana jumlah produksi batu bara sebanyak 900.000 ton untuk PT Pasir Bara Prima dan 1.500.000 ton untuk PT Persada Kapuas Prima.

SINI menyampaikan perseroan telah melakukan penjualan batu bara pada November 2025. Amir menjelaskan batu bara dijual kepada pembeli di China.

“Kami juga tidak lupa untuk melakukan kewajiban pemenuhan pasar lokal yaitu pemenuhan untuk Domestic Market Obligation (DMO),” tuturnya dalam laporan public expose, dikutip Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, entitas usaha perseroan terus melakukan kegiatan produksi aktivitas hauling dan proses penjualan batu bara yang diproduksi. Per November 2025, SINI mencatat stock batu bara yang tersisa di stockpile diestimasikan sekitar 7.000 ton untuk PT Pasir Bara Prima, dan 15.000 ton untuk PT Persada Kapuas Prima.

“Kegiatan akan terus berlanjut dengan memperhatikan situasi jalan dan cuaca yang mendukung. Kami berharap ini akan terus berjalan ke depannya sampai dengan memenuhi proyeksi di tahun depan sesuai dengan RKAB yang sudah direncanakan.”

Lebih lanjut, manajemen SINI menjelaskan anak usaha perseroan yaitu PT Dwi Daya Swakarya masih memiliki dua anak perusahaan yang belum beroperasi secara komersial dan belum berproduksi hingga saat ini. Beberapa tahap sedang dilakukan, termasuk penyempurnaan perizinan, ganti rugi pembebasan lahan, hingga pembangunan infrastruktur tambang.

SINI menjabarkan perseroan masih terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung proses hauling batu bara. Saat ini, pembangunan infrastruktur tersebut masih terus berlanjut.

“Perseroan memperkuat infrastruktur dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk infrastruktur dari pada pertambangan ini terutama untuk jalan hauling yang akan terus dilanjutkan pada kuartal IV dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi perlu diketahui untuk infrastruktur ini diperlukan juga pemeliharaan.”

Bisnis.com, GRESIK — Emiten produsen karbit (CaC2), PT Emdeki Utama Tbk. (MDKI) optimistis dapat membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 25% secara tahunan (year on year/yoy) hingga akhir 2025. Keyakinan ini bersamaan dengan stabilnya permintaan domestik atas karbit untuk industri fabrikasi dan smelter.

Direktur MDKI Yudi Cahyono mengungkapkan perseroan membidik laba bersih di kisaran Rp30 miliar-Rp40 miliar. Jumlah ini naik dari capaian 2024 yang sebesar Rp28,68 miliar.

“Optimisme tersebut didorong oleh stabilnya permintaan produk karbit di pasar domestik, peningkatan konsumsi musiman dari sektor pertanian, serta efisiensi operasional yang telah berjalan,” katanya, Senin (24/11/2025).

Hingga kuartal III/2025, kata dia, MDKI telah merealisasikan laba bersih sebesar Rp24,50 miliar dengan EBITDA mencapai Rp45,45 miliar. Dari sisi volume, penjualan periode Januari–September 2025 tercatat sebanyak 9.185 ton. Sedangkan target penjualan tahunan sebesar 13.137 ton.

“Secara tahun berjalan, kami sudah mencapai pertumbuhan sekitar 25% berkat peningkatan investasi dan operasional yang lebih stabil. Untuk tiga bulan terakhir [Kuartal IV/2025], kami yakin target bisa tercapai karena permintaan masih kuat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, strategi perseroan tahun ini adalah memaksimalkan pasar domestik dan menahan laju ekspor. Langkah ini diambil merespons kondisi pasar internasional yang sedang tertekan aksi dumping yang menyebabkan harga karbit global anjlok 30%–40% dibandingkan periode 2022–2023.

“Dengan kondisi dumping, kami memilih fokus ke pasar dalam negeri. Pasar lokal lebih stabil dan margin lebih terjaga,” jelasnya.

Penyerapan terbesar di pasar domestik datang dari industri fabrikasi dan smelter, khususnya nikel dan baja yang membutuhkan karbit untuk proses pemurnian. Selain itu, momentum Kuartal IV/2025 diproyeksikan mendapat dorongan dari musim panen mangga, di mana para petani menggunakan karbit untuk proses pascapanen.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang, dia menegaskan, MDKI gencar melakukan diversifikasi usaha. Melalui anak usahanya, PT Emde Plast Utama, perseroan telah merampungkan pembelian dan instalasi mesin produksi palet plastik. Fasilitas ini ditargetkan mulai berproduksi komersial dan mencatatkan penjualan pada awal 2026.

“Palet plastik ini pasarnya terus tumbuh menggantikan palet kayu yang kualitasnya makin menurun, serta lebih ramah lingkungan karena bisa didaur ulang. Kami menargetkan produk ini nantinya bisa memberikan kontribusi pendapatan hingga 30%,” ucapnya.

Selain itu, perseroan juga merambah sektor material pertanian melalui anak usaha PT Calcindo Agro Utama. Tahap komersialisasi ini masih dini dan memerlukan edukasi bertahap kepada petani. Pada tahun pertama kami targetkan penetrasi pasar 2%–3% dulu.

IDXChannel– Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah tidak hanya menindak impor pakaian bekas, tetapi juga tengah menyiapkan strategi besar untuk mengisi pasar-pasar yang selama ini bergantung pada barang trifting impor dengan produk lokal buatan UMKM, seperti Pasar Senen.

Saat ini, Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan 1.300 brand lokal, mulai dari pakaian, celana, sepatu, hingga sandal, untuk menggantikan produk-produk trifting impor.

“Per hari ini kita sudah konsolidasi, sudah ada 1.300 brand produk lokal kita yang sudah kita konsolidasikan. Dari baju, celana, sepatu, sendal,” kata Maman di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Maman, pihaknya kini mulai menyiapkan substitusi barang agar pedagang yang selama ini menjual pakaian bekas impor tidak kehilangan mata pencaharian. Salah satunya melalui transformasi Pasar Senen, yang dikenal sebagai sentra tekstil dan pakaian bekas terbesar di Jakarta, menjadi pusat penjualan produk lokal.

Transformasi akan dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan stok pedagang. “Kalau sudah begini tidak mungkin kita targetin. Karena situasional kan, kasuistik kan. Yang pasti kita harus siapkan dulu produk substitusinya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan komunikasi intens dengan para pedagang agar masa transisi tidak mematikan usaha mereka. “Harus kita pikirin, jangan sampai mereka mati dulu, baru kita kasih substitusi. Artinya dari sekarang sudah harus mulai,” kata Maman.

Dia menegaskan proses penggantian barang dagangan dengan produk lokal sudah berjalan. Pemerintah memastikan pedagang tidak dibiarkan kekosongan barang saat barang bekas impor makin ditekan penindakannya. “Dari sekarang kita sudah mulai kerja,” ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret berperan dalam distribusi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar.

Menurutnya, pemerintah menginginkan agar distribusi produk di dalam negeri berjalan baik, salah satunya dengan memanfaatkan jaringan peritel. Hal ini ditempuh dengan kemitraan bersama UMKM.

“Sepuluh tahun yang lalu kita sudah memulai pola kemitraan antara ritel modern dengan UMKM. UMKM ini bisa produsen, bisa juga toko tradisional atau kelontong,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Hari Ritel Nasional di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Dia melanjutkan, kemitraan tersebut dijalin agar ritel modern maupun toko tradisional dapat sama-sama berkembang.

Budi lantas menyampaikan bahwa porsi produk UMKM yang dijual di ritel rata-rata berkisar 15%, tetapi pihaknya menemukan sejumlah ritel modern di Jakarta telah meningkatkan porsi produk UMKM menjadi 80%, terutama produk makanan dan minuman.

Dia memandang bahwa hal ini menjadi pertanda bahwa produk UMKM semakin berdaya saing dan diterima oleh masyarakat Tanah Air.

“Kalau produk diterima di dalam negeri, produk bisa bersaing, sebenarnya ini adalah salah satu cara bagaimana kita menahan laju impor. Karena kita sudah mengkonsumsi produk-produk dalam negeri,” tegas Budi.

Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengkhawatirkan keberadaan ritel modern seperti Alfamart hingga Indomaret dapat membunuh para pelaku UMKM.

“Kita mengerti betul ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita,” ujar Imin beberapa waktu lalu.

Kemenko PM pun tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) RI meminta e-commerce untuk berhenti mengiklankan barang-barang 'thrifting' atau pakaian bekas dari impor.

Menteri Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah menghubungi platform-platform belanja online untuk mulai setop memberikan fasilitas iklan untuk barang-barang bekas.

Menurut Maman, sejak pagi hari ini, sudah ada beberapa e-commerce yang menutup penjualan barang thrifting. Ia melanjutkan, Kementerian UMKM besok akan memanggil para lapak belanja online untuk dievaluasi dan didorong untuk memfasilitasi produk lokal.

"Jadi besok kita panggil e-commerce-e-commerce-nya, kita akan kumpulkan dan kita akan evaluasi dan tentunya kita akan dorong produk lokal untuk mereka bisa betul-betul difasilitasi oleh e-commerce-e-commerce kita. Jadi semangatnya di situ," kata Maman selepas Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, pengendalian produk thrifting impor ini urusannya dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berada di hulu karena mengurusi alur barang masuk. Sedangkan Kementerian UMKM berada di hilir.

Maman mengatakan perlu konsistensi dari aparatur negara di bea cukai untuk menyetop barang bekas impor. Baru kemudian Kementerian UMKM bertindak untuk mendorong substitusi barang thrifting, serta mengatur para e-commerce.

"Akhirnya, mau nggak mau UMKM kita akan tumbuh. Kreativitas produk, kualitas produk akan didorong," terang Maman.

Ia kemudian menyinggung isu harga barang lokal yang kurang bersaing. Maman menilai masalah harga itu berkaitan dengan besaran demand-nya.

"Semakin banyak pasar yang meminta, tentunya harga pasti akan semakin kecil. Jadi ini kan ekonomi upscale, jadi biarkan yang penting [thrifting impor] ditutup dulu. Jadi nanti kita banjiri pedagang-pedagang itu, kita kasih mereka dengan produk-produk lokal kita dan saya ingin sampaikan nggak kalah bagusnya kok bagus-bagus produsen-produsen UMKM kita yang buat-buat baju-baju itu, mau bikin baju model apapun bisa oke," jelas Maman.

Bisnis.com, CIREBON - Harga telur ayam di pasar tradisional Kabupaten Cirebon tetap tinggi pada pekan terakhir Oktober 2025 hingga menyentuh angka Rp31.500 per kilogram.

Lonjakan harga telur ayam ini terjadi bersamaan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dan posyandu yang diduga meningkatkan permintaan telur di pasar lokal.

Pantauan Bisnis di Pasar Sumber, salah satu pasar tradisional terbesar di Cirebon, harga telur ayam dijual antara Rp31.000 hingga Rp31.500 per kilogram.

Pedagang mengatakan kenaikan harga relatif tinggi sejak awal bulan, meski sebelumnya sempat menurun di level Rp25.000-Rp 26.000 per kilogram.

Heri, seorang pedagang telur di Pasar Sumber, mengatakan tingginya permintaan dari program pemerintah menjadi faktor utama.

"Kata bandar (telur) sudah banyak diborong buat MBG," kata Heri, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, pasokan dari peternak lokal belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan.

"Peternak telur ayam di sekitar Cirebon masih terbatas. Kalau ada permintaan besar dalam waktu singkat, otomatis harga naik," katanya.

Menurut pedagang, fluktuasi harga telur di Cirebon bukan hal baru. Namun, program Makan Bergizi Gratis membuat permintaan meningkat lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain, sebagian pedagang melihat kenaikan ini sebagai peluang bisnis.

"Memang berat bagi konsumen, tapi bagi kami pedagang, ini momen di mana stok cepat habis. Kita harus pintar mengatur pasokan supaya tetap untung," kata Heri.

Selain dipengaruhi program Makan Bergizi Gratis, faktor cuaca juga disebut turut berperan. Hujan deras beberapa pekan terakhir membuat distribusi telur dari peternak di daerah sekitar sempat terganggu.

Hingga saat ini, pedagang mengaku belum ada tanda harga telur akan turun. Heri memperkirakan, harga telur kemungkinan baru stabil kembali setelah permintaan dari sekolah mereda dan pasokan dari peternak bertambah.

"Kalau stok lancar, bisa turun lagi ke Rp25.000-Rp 26.000 per kilogram," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

“Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

“Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

“Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

“Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri.

Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

“Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

“Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

“Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar UMKM lokal dapat memproduksi barang tiruan alias KW, mengikuti praktik yang terjadi di China.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China.

Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

“Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

“Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya.

Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

Bahkan, Maman juga memandang bahwa UMKM tidak perlu khawatir terhadap potensi protes atau gugatan dari pemilik merek asli karena produk tiruan tersebut dibuat dan dipasarkan di dalam negeri.

Dia menilai, selama produk KW tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan UMKM, maka hal itu tidak perlu terlalu dipermasalahkan.

Di sisi lain, Maman menyebut bahwa China sudah sejak lama memproduksi barang-barang KW secara masif di dalam negeri tanpa menghadapi protes, baik dari masyarakat maupun dari pemilik merek.

“Siapa yang mau protes? Wong ini kita buat di tempat kita sendiri. Yang penting selama itu bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, untuk UMKM kita. Kenapa repot?” tuturnya.

Alih-alih mengeluh soal banjir produk KW, Maman menilai bahwa masyarakat Indonesia perlu mengubah cara berpikir dan mulai memproduksi barang KW sendiri sehingga UMKM bisa tetap tumbuh.

“Kita harus cobatwist mindsetkita deh. Jangan selalu kita menjadi objek menderita terus. Sekali-sekali, jangan selalu jadi subjek dan objek penderita terus. Kita meratapi nasib protes-protes kan. Sedih gitu, wah ini barang ini masuk KW-1, KW-2, KW-3 gitu. Udah lah pusing-pusing, kita dorong aja nanti [UMKM membuat produk KW],” tuturnya.

Bahkan, Maman berencana akan membuka diskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membahas usulan produksi barang KW di dalam negeri.

“Nanti saya juga akan bicara juga dengan Kementerian Perindustrian, Industri Kecil Menengah. Kita dorong aja pengrajin-pengrajin kita bikin juga produk yang KW-1, KW-2, KW-3,” pungkasnya.